•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Senin, 23 Mei 2011

Pembahasan Akhir TV PLTMH Kab. Tana Toraja

Hari ini, Senin, 23 Mei 2011 PNPM LMP Khusus PLTMH Kab. Tana Toraja melakukan kegiatan pembahasan Akhir hasil verifikasi usulan yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi selama kurang lebih 14 hari.


Kegiatan pembahasan akhir ini dilaksanakan di Aula Kelurahan Bombongan, yang dihadiri oleh Tim Verifikasi dan tim dari PNPM Kab. Tana Toraja. sementara itu tim dari TSU, sebagai unti pendukung teknik untuk kegiatan Pembangkit Listrik tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang diharapkan dapat ikut hadir pada pembahasan akhir ini, tidak sempat hadir karena sakit.


pada pembahasan akhir kali ini, Tim Verifikasi belum dapat merumuskan rekomendasi hasil verifikasi usulan, berhubung adanya beberapa data yang masih harus di konfirmasi ulang dengan pihak TSU (Technical Support Unit) yang pada saat kunjungan lapangan ikut bersama-sama mendampingi tim Verifikasi.

Menurut rencana, Perumusan Rekomendasi hasil verifikasi akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembang/Kelurahan (BPMK/L) Kabupaten Tana Toraja.

"Insya Allah kegiatan Musywarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan akan kita laksanakan pada hari sabtu, 28 Mei 2011. Tentu saja dengan catatan bahwa Tim Verifikasi telah merampungkan rekomendasinya". Jelas Ichsan, SP, Assisten Tenaga Ahli PNPM Lingkungan Kab. Tana Toraja
READ MORE - Pembahasan Akhir TV PLTMH Kab. Tana Toraja

Jumat, 20 Mei 2011

PNPM-Mpd Kec. Makale Menyelenggarakan, IST Tim Lelang T. A. 2011


Untuk tahun anggaran 2011 Kec. Makale mendapatkan kucuran dana PNPM-Mpd sebesar Rp. 450.000.000 dimana 25% dari dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan) dan selebihnya adalah untuk kegiatan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas masyarakat


Dua kelurahan yang mendapatkan kucuran dana PNPM - Mpd Kec. Makale Tahun Anggaran 2011 untuk sarana prasarana dan peningkatan kapasitas masyarakat adalah Kelurahan Rante kegiatan Rabat Beton dengan dana sekitar Rp. 314.000.000 yang volumenya 725 m x 3 m x 0,15 m, dan Kelurahan Buntu Burake kegiatan Pelatihan kursus Menjahit dengan jumlah dana Rp.30.518.000 dengan volume 24 orang peserta.


Dalam rangka percepatan progress kegiatan, Hari ini, Sabtu, 21 Mei 2011 PNPM Kec. Makale menyelenggarakan In Service Training (IST) bagi Panitia lelang kegiatan PNPM - Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011 yang diikuti oleh masing-masing tim lelang dari dua kelurahan yang mendapatkan kucuran dana PNPM-Mpd tahun Anggaran 2011.
READ MORE - PNPM-Mpd Kec. Makale Menyelenggarakan, IST Tim Lelang T. A. 2011

Kamis, 19 Mei 2011

Warga Lembang Marante Kecamatan sopai sedikit tertolong dengan adanya PNPM

Warga Lembang Marante Kecamatan sopai hingga kini belum juga bisa menikmati listrik PLN sebagaimana warga toraja Utara lainnya. Sedikitnya 60 Kepala Keluarga (KK) Lembang Marante yang melewati malam tanpa penerangan listrik. Sudah puluhan tahun sejak Indonesia merdeka kebanyakan rumah warga belum dialiri listrik sebagaimana layaknya.

"kami sangat ingin rumah kami dialiri listrik. " Ujar Natan Sesa' salah seorang tokoh masyarakat Dusun Sanik Lembang Marante.

Dikatakannya bahwa kepala Lembang Marante sudah pernah mengajukan aspirasi warga ke PLN. Namun hingga kini belum ada tanda tanda Dusun Sanik atau lembang Marante bakalan menikmati listrik. Warga kebanyakan hanya mengandalkan lampu teplok atau lampu gas kompa sebagai penerang dikala malam.

Warga yang terbilang sedikit lebih mampu secara ekonomi, terpaksa membeli genset untuk penerangan.

Jaringan listrik hanya sampai di lembang tetangga yakni lembang Langda. Itupun pengadaan jaringan dengan swadaya masyarakat setempat. Tiang yang dipakai untuk menyangga kabel listrik yang ratusan meter panjangnya semuanya dari tiang kayu atau bambu.

Selain masalah listrik warga lembang yang berada di dataran ketinggian ini juga mengeluhkan akses jalan yang sangat buruk. warga sedikit tertolong dengan adanya program PNPM dalam bentuk Rabat beton jalan yang masuk ke lembang Marante. Proyek senilai Rp 300 juta itupun belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Rabat beton jalan tersebut masih menyisakan ratusaan meter jalan tanah. Jalan Tanah yang belum sempat dibeton itu kondisinya semakin rusak parah oleh aktifitas truk pengangkut semen dan material bangunan lainya
READ MORE - Warga Lembang Marante Kecamatan sopai sedikit tertolong dengan adanya PNPM

Selasa, 17 Mei 2011

Bupati Mamasa memberikan apresiasi kepada PNPM-LMP

Tujuan utama diselenggarakannya "Mamasa Menanam" adalah membangun rehabilitasi lahan kritis serta memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menanam pohon. Selain itu turut menciptakan Daerah Tangkapan Air (DTA) dan merangsang generasi muda untuk mencintai lingkungan sekitarnya.

Dikesempatan itu, Bupati Mamasa memberikan apresiasi kepada PNPM-LMP dan para pemerhati lingkungan yang turut memerhatikan pelestarian lingkungan di Kabupaten Mamasa. Yang wujudnya berupa program Mamasa Menanam yang dimulai di Tawalian Timur.

Obednego Depparinding dihadapan para wartawan mengatakan, penanaman kali ini bukan hanya di Tawalian Timur, tetapi harus disosialisasikan ke daerah-daerah. "Penanaman tersebut harus betul-betul digalakkan demi kelangsungan hidup generasi yang akan datang, khususnya ketersediaan air yang memadai," tuturnya.

Turut mendampingi di kegiatan tersebut, Direktur Operating Wallacea Trust (OWT), Dr. Edi Purwanto. dikatakannya, kesadaran akan pentingnya menciptakan DTA tak harus disadari oleh warga setempat tapi juga oleh semua kalangan masyarakat sebagi suatu keharusan demi kelangsungan hidup manusia dan mahluk sekitarnya.

Menurutnya, air di Mamasa adalah air yang mengalir ke Bakaru (Pembangkit Listrik Tenaga Air- Bakaru, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan-Sulsel_Red) dan daerah-daerah lainnya sehingga Mamasa adalah lumbung air bagi Sulsel dan Sulawesi Barat (Sulbar).

"Sangat penting menciptakan DTA di tempat ini. OWT merasa senang dan akan melanjutkan program sadar menanam di tempat ini.Saya salut dengan kesungguhan masyarakat melakukan kegiatan gotong royong di tempat ini.” Ungkapnya.

Selain warga setempat yang mayorita memadati kegiatan itu, ikut hadir, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Mamasa, Para Kepala SKPD Lingkup Kabupaten Mamasa, para peneliti dan aktivis lingkungan. tak ketinggalan LSM serta pelaku PNPM
READ MORE - Bupati Mamasa memberikan apresiasi kepada PNPM-LMP

Senin, 16 Mei 2011

Perbaikan Jalan di Toraja Butuh Rp 200 Miliar

Infrastruktur jalan di Kabupaten Tana Toraja yang rusak dan butuh perbaikan mencapai ratusan km. Perbaikan dan pemeliharaan jalan selama ini terkendala pada minimnya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja membutuhkan sedikitnya Rp 200 miliar setiap tahun untuk memperbaiki seluruh ruas jalan yang rusak. Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung mengatakan, Pemkab Tana Toraja hanya mampu melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan secara bertahap dengan skala prioritas. Perbaikan itu dilakukan selama lima tahun.

Dana Rp 200 miliar yang dibutuhkan setiap tahun itu hanya untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan sepanjang 150 km. Kemampuan anggaran Pemkab selama ini hanya Rp 85 miliar per tahun untuk perbaikan ruas jalan sepanjang 100 km. Dana tersebut sudah termasuk anggaran infrastruktur jalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Dia mengatakan, tingginya ruas jalan rusak di Tana Toraja diakibatkan kualitas pekerjaan jalan yang tidak maksimal. Guna meminimalisasi kerusakan di ruas jalan yang baru dikerjakan, kualitas dan kuantitas pekerjaan harus diutamakan.seputar Indonesia-joni lembang
READ MORE - Perbaikan Jalan di Toraja Butuh Rp 200 Miliar

Senin, 09 Mei 2011

DPRD Sulsel Tuntut Data PNPM Turunkan Kemiskinan

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan menuntut penyelenggara dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat menyajikan data jumlah penurunan angka kemiskinan di daerah ini.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Tenri Olle Yasin Limpo di Makassar, Selasa, mengatakan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara PNPM sama sekali tidak memiliki data statistik, keberhasilan PNPM dalam menurunkan kemiskinan.


"Dalam rapat lalu, Komisi A pertanyakan berapa dampak PNPM terhadap penurunan kemiskinan. Mestinya ada indikator yang disampaikan kepada kami, secara tertulis," katanya.

DPRD, lanjutnya, menginginkan pelaksanaan PNPM berjalan sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2008-2013, yang salah satu agenda utamanya penurunan jumlah angka kemiskinan.

Karena itu, politisi Golkar ini meminta agar istansi penyelenggara PNPM pada rapat kerja ulang dengan Komisi A sudah menyajikan data yang dimaksud.

Ia menambahkan, di 2011 DPRD Sulsel akan fokus mengawal PNPM Mandiri Pedesaan.
Komisi A juga mengeluarkan rekomendasi agar anggaran PNPM sepenuhnya dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar tidak tumpang tindih dengan program SKPD.
Untuk diketahui, anggaran PNPM untuk Sulsel mengalami penurunan Rp34,5 miliar dari Rp176,9 miliar di 2010 menjadi Rp142,3 miliar di 2011.

Dana PNPM digunakan untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana permukiman warga di sejumlah desa miskin di Sulsel termasuk, jalan lingkungan, air minum, jembatan, irigasi, pembuatan tambatan perahu.

Kegiatan PNPM selama ini fokus pada lima program yakni, Program Penanggulangan Kemiskinan Kota (P2KP), Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Program Investasi Sosial ekonomi (PISEW), Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).

Untuk program P2KP di 2011 dianggaran Rp24,6 miliar yang tersebar di 13 kabupaten/kota di antara Kota Makassar Rp11,4 miliar, Kota Palopo Rp2,7 miliar, Kabupaten Wajo Rp2,4 miliar. Sementara Selayar hanya Rp120 juta, dan Sinjai Rp150 juta.

Sedangkan, program PIP terdapat di delapan kabupaten yang tidak terjamah P2KP dengan total anggaran Rp16,5 miliar. Program PISEW terdapat di empat kabupaten dengan anggaran Rp51,5 miliar.

Untuk program PAMSIMAS di tujuh kabupaten/kota dengan anggaran Rp13,8 miliar meliputi. Sedang program SANIMAS hanya ada di Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang dengan masing-masing anggaran Rp400 juta.


Sumber : Kantor Berita Antara Sul-sel
READ MORE - DPRD Sulsel Tuntut Data PNPM Turunkan Kemiskinan

Afganistan Contoh Program PNPM Indonesia

Pemerintah Afganistan menilai Program Nasioanl Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) sebagai prestasi. Afganistan akan membuat program serupa untuk membantu pemberdayaan masyarakatnya.
Delegasi Afganistan yang diwakili Ghulam Rasoul Walid dan Mamoun Khawan dalam konferensi pers di Jakarta mengatakan, pihaknya sudah mencanangkan National Solidariti Program (NSP). Program tersebut dibuat setelah meninjau Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat selama dua hari, dalam rangka mempelajari pembangunan yang difokuskan pada kelembagaan masyarakat kedua negara
READ MORE - Afganistan Contoh Program PNPM Indonesia

Penerima Dana PNPM Capai Rp25,2 Miliar

Penerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan di Kabupaten Bandung sampai 2010 mencapai Rp25,2 miliar untuk 11 kecamatan.

Ke- 11 kecamatan tersebut masingmasing Pangalengan; Ibun; Arjasari; Kertasari; Cimaung; Pacet; Nagreg; Cicalengka; Cikancung; Rancabali; dan Ciwidey. “Dengan disalurkannya dana PNPM Perdesaan tersebut, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di 11 kecamatan itu bisa lebih meningkat,”ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Marlan saat Semiloka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bandung, kemarin. Sementara dari APBD Kabupaten Bandung 2010 yang dikucurkan untuk program penanggulangan kemiskinan mencapai Rp39,5 miliar.

Dana sebesar itu, menurut Marlan, digunakan untuk hibah operasional distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin), bantuan lumbung pangan, cost sharing PNPM Perdesaan dan Perkotaan, bantuan operasional sekolah dan untuk beasiswa bagi siswa tak mampu. Kini,di setiap SKPD tengah membahas evaluasi pelaksanaan PNPM Perdesaan tahun lalu dan tahun yang akan datang agar ada keterpaduan antara keinginan masyarakat dengan rencana pembangunan Pemkab Bandung. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira menyatakan, strategi pemberdayaan masyarakat dewasa ini mengerucut ke pembangunan yang berpusat pada manusia (people centre development).[] iwa ahmad sugriwa


Sumber : http://www.lkpp.go.id
READ MORE - Penerima Dana PNPM Capai Rp25,2 Miliar

Rabu, 04 Mei 2011

Musrenbang Harus Bersinergi Pemkab

Review Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Maros, upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah berbasis RPJMD 2011.

Tujuannya mendukung Program Nasional Mandiri Pedesaan dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif.

Langkah itu merupakan upaya pemerintah mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui koordinasi program-program pemberdayaan masyarakat desa.

Demikian Wabup Maros, Harmil Mattotorang pada pembukaan
Review Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Maros Provinsi Sulsel Sulawesi di Kedai Coklat baru-baru ini.

“Kita berharap pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan senantiasa berkesinambungan dengan program kegiatan sesuai kebutuhan riil masyarakat sekaligus menumbuhkan kepercayaan dalam pelaksanaannya baik kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah Pusat sebagai pemilik dana”, tutur Harmil.

Kegiatan dihadiri, anggota DPRD Maros, Darwis Daud, sejumlah kepala SKPD lingkup Maros, Kepala BPMPD, Para Camat, para Kepala Desa se- Kabupaten Maros, unsur BKAD, pelaku PNPM yang juga menjadi peserta acara Musrenbang tingkat Kabupaten Maros.

Kepala BPMPD Kab. Maros Yudhi Indrajaya menjelaskan, hasil sinkronisasi yang tidak terakomodir bakal dimasukkan usulan Program Nasional Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif. ()

Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com/
READ MORE - Musrenbang Harus Bersinergi Pemkab

Sulsel Target APBN Naik Rp 30 Triliun

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memperkirakan alokasi dana APBN di daerah ini bisa mencapai Rp 30 Triliun dari Rp 21 Triliun untuk tahun 2011 ini. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Tan Malaka Guntur, mengatakan, dalam setahun terakhir alokasi APBN Sulsel naik signifikan.

Sektor infrastruktur, misalnya, mencapai Rp 1,9 triliun untuk kebutuhan dasar, koperasi dan UMKM dari Rp 3 miliar menjadi Rp 11 miliar, dan lingkungan hidup dari Rp 500 juta menjadi Rp 8 miliar. Sedangkan, dana PNPM pedesaan diharapkan terdongkrak menjadi Rp 100 miliar. Selama ini, Sulsel juga tercatat menjadi provinsi pengguna kredit usaha rakyat (KUR) terbesar di luar pulau Jawa mencapai Rp 1,2 triliun.

"Dalam musrenbangnas (musyawarah rencana pembangunan nasional), kami juga memperjuangkan peningkatan porsi anggaran yang signifikan melalui berbagai program di antaranya pemberdayaan koperasi dan UMKM dan program PNPM mandiri untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran," kata Tan di Makassar, Jumat (29/04/2011).

Tan menjelaskan musrenbangnas juga mempermantap penetapan Sulsel dalam koridor empat pengembangan ekonomi nasional dengan fokus sebagai pusat pangan nasional yang bertumpu sektor pertanian dan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Berdasarkan hasil musrenbangnas, Sulsel juga termasuk koridor pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan, minyak, dan gas (migas), prioritas pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, dan koridor pengembangan industri berbasis pertanian.

Dengan prioritas Sulsel dalam pembangunan infrastruktur, kata Tan, pemerintah pusat akan segera membenahi semua jalan nasional melalui APBN dan jalan provinsi dengan APBD. "Khusus jalan nasional ini termasuk pada prioritas dalam pembangunan untuk menunjang kelancaran sentra produksi pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan untuk menunjang ekspor dan perdagangan," jelasnya.(*)


Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2011/04/29/sulsel
READ MORE - Sulsel Target APBN Naik Rp 30 Triliun