•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Selasa, 23 Agustus 2011

FGK Desak Pencairan Dana Sharing PNPM

Ketua Fraksi Gabungan Kebangsaan (FGK), Alfri Jamil, SE, mendesak alokasi dana sharing PNPM Mandiri untuk segera dicairkan. Termasuk pembangunan Rumah sakit Rampoang harus segera diselesaikan.Hal itu dikemukakan legislator asal PDIP Palopo ketika membacakan pandangan umum fraksinya atas Ranperda tentang penggunaan APBD TA 2010.
''Dana sharing PNPM sebesar Rp3,8 miliar yang disuarakan BKM/LKM se-Kota Palopo mendesak dicairkan demi keberlanjutan program PNPM Mandiri perkotaan di Kota Palopo,'' ujar Alfri.
Sebenarnya, pencairan dana sharing PNPM terkendala proses di DPRD. DPRD cukup menerbitkan SK parsial untuk mencairkan dana sharing PNPM di Pemkot Palopo.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jumat 19 Agustus 2011, lalu, tiga fraksi silih berganti memaparkan pandangan umum fraksinya. Yakni, FGDNK dan FPG.
Dari tiga fraksi di DPRD Kota Palopo, Fraksi Gabungan Demokrasi Nurani Kerakyatan (FGDNK) menolak melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo TA 2010 dari Walikota Palopo.

Sumber : Palopo Pos
READ MORE - FGK Desak Pencairan Dana Sharing PNPM

Minggu, 21 Agustus 2011

DPPKAD tidak Tepati Janji

Soal Pembayaran Tunggakan Dana Sharing PNPM

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kota Palopo diduga tidak menepati janji. Pasalnya, hasil pertemuan yang dilakukan di DPRD Palopo belum lama ini dengan rekomendasi memerintahkan DPPKAD membayar tunggakan dana sharing PNPM, hingga kini belum terealisasikan.

Hal itu terungkap dalam safari Ramadan Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso, di Masjid Al - Muttaqim, Dangerakko, Rabu malam, 17 Agustus. Keluhan itu disampaikan Iskandar, warga Jalan We Cudai, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Iskandar, yang juga pengurus PNPM mengeluhkan lambatnya pencairan dana PNPM mandiri. “Dana sharing untuk PNPM tersebut sangat dibutuhkan masyarakat karena segala program yang dijalankan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tutur Iskandar.

Dijelaskan, sampai saat ini dana sharing PNPM yang belum dicairkan Pemerintah Kota Palopo dari tahun 2009, 2010, dan 2011 mencapai Rp3,8 miliar. Untuk itu, Iskandar berharap agar Wakil Wali Kota Palopo menyikapi dan menegur DPPKAD. “Terus terang, lambatnya perncairan tersebut membuat program PNPM tidak berjalan maksimal,” tandasnya.

Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso yang mendengar aspirasi pengurus PNPM tersebut hanya tersenyum.

Ketua DPRD Kota Palopo, Tasik, yang ikut dalam rombongan safari Ramadan, itu mengatakan, DPRD Kota Palopo akan ikut mengawal hal tersebut. “Saya sarankan agar pengurus PNPM mendesak DPPKAD selaku leading sektornya, sebab sudah ada rekomendasi dari DPRD,” tukas Tasik.

Safari Ramadan yang digelar Wakil Wali Kota beserta Ketua DPRD Palopo, itu merupakan program Golkar untuk lebih mendekatkan ke masyarakat, seiring dengan motto Golkar sebagai suara rakyat. Dalam kesempatan itu, pengurus Golkar juga menyerahkan kenang-kenangan kepada pengurus Masjid Al -Muttaqin Dangerakko.


Sumber : Fajar Online
READ MORE - DPPKAD tidak Tepati Janji

Rabu, 03 Agustus 2011

Perjuangkan Rp44 M untuk Dapil

Tujuh kabupaten di Sulsel dipastikan mendapat suntikan dari APBN Perubahan 2011 sebesar Rp 44,4 miliar. Anggaran tersebut kucur dalam bentuk PNPM Mandiri Pedesaan. Tujuh kabupaten dimaksud adalah Bone (Rp5,466 M), Maros (Rp7,367 M), Bulukumba (Rp6,619 M), Barru (Rp4,685 M), Soppeng (Rp5,059 M) dan Wajo (Rp 7,265 M).

Ini ditegaskan anggota komisi II DPR RI Akbar Faizal di kediamannya, Minggu 31 Juli. Karena terbatas, menurut Akbar, anggaran PNPM tidak bisa merata sekaligus untuk seluruh wilayah. Di dapil Akbar, baru tujuh kabupaten dari sembilan kabupaten yang dipastikan mendapat alokasi PNPM.

Akbar sebenarnya banyak mengkritik kebijakan PNPM. Tapi karena hak masyarakat, ia tetap memperjuangkannya. Akbar menegaskan, kebijakan PNPM merupakan wujud ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola berbagai kelemahan dalam sektor pembangunan, khususnya untuk wilayah pedesaan.

"Menurut saya, awal-awalnya program PNPM itu bagus. Tetapi ketika dibakukan, maka pemerintah seolah kehilangan peran," ujar Man of The Year 2011 untuk kategori The Guard of Promises ini.

Politikus Hanura ini memastikan anggaran tersebut tidak akan disunat sedikitpun. Ini ditegaskan karena Akbar sudah sering mendengar adanya potongan untuk anggaran sejenis itu.

Dalam reses masa persidangan IV tahun sidang 2010-2011 ini, Akbar keliling dapil, sejak Kamis sampai Minggu kemarin. Akbar mengawali pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Tellusiettingnge dipusatkan di Aula Kantor Desa Itterung, Kabupaten Wajo, Kamis 28 Juli. Dilanjutkan di aula Kantor Bupati Wajo, Jumat 29 Juli. Pada hari yang sama juga menemui masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Keesokan harinya Akbar memenuhi undangan Harian Parepos, di Cafe D'Carlos, Kota Pare-pare. Akbar berceramah pendidikan politik sekaligus sosialisasi revisi RUU Pemerintahan Daerah. Kunjungan kerja Akbar diakhiri dengan mengunjungi masyarakat Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sabtu 30 Juli.

Selama kunjungannya Akbar menampung sejumlah aspirasi. Beberapa aspirasi yang dinilainya perlu mendapat perhatian antara lain terkait pembangunan infrastruktur pedesaan, seperti pembangunan jalan, jembatan dan tanggul. "Ada permintaan dari kepala desa Limporilau kecamatan Belawa Kabupaten Wajo agar bisa dilakukan perbaikan tanggul yang jebol, yang apabila hujan luapan sungainya membanjiri tiga kelurana dan 2 desa di sekitarnya. Ada juga di Kecamatan Cenrana Jembatan yang pembangunanya diresmikan tahun 2007 sampai sekarang belum juga selesai pembangunannya," urai Akbar.


Sumber : Fajar Online


READ MORE - Perjuangkan Rp44 M untuk Dapil