•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Senin, 26 September 2011

Faskab Tana Toraja Buka Pelatihan Kader Teknik

3 Kecamatan di Tana Toraja, masing-masing Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Kurra, dan Kecamatan Malimbong Balepe', melaksanakan salah satu jenis pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat yaitu berupa Pelaksanaan Pelatihan Kader Teknik. Pelatihan Kader Teknik yang diselenggarakan di Hotel Sangalla' ini resmi dibuka oleh Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Suherman Azis, SP pada hari Senin (26/9)

Sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (PTO), Pelatihan ini seyogyanya dilaksanakan selama 12 hari. Namun Kondisi Sosial Tana Toraja tidak memungkinkan dilaksanakannya pelatihan selama 12 hari, maka pelatihan Kader Teknik ini akan dibaga dalam 3 tahapan, dimana Tahap I akan dilaksanakan selama 4 hari, tahap II 4 hari, demikian pula dengan tahap ke- III selama 4 hari, sehingga total pelatihan akan menjadi 12 hari.

Ketua Panitia, M. Arfan, ST, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pelatihan Tahap I ini akan dilaksanakan selama 4 hari, yaitu mulai tinggal 26 - 29 September 2011. Masing-masing Kecamatan mengirimkan utusan sebanyak 2 orang per Lembang/Desa, sehingga Pelatihan ini akan diikuti sekitar 48 Orang peserta. Sumber Dana Pelatihan ini berasal dari Dana Operasional kegiatan (DOK) Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) masing-masing Kecamatan.

Salah satu tujuan dari pada dilaksanakannya Pelatihan ini adalah agar kader teknik mampu melakukan sendiri perencanaan sebuah bangunan infrastruktur di desa/Lembangnya Masing-masing.

Sementara itu, Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Suherman Aziz, SP, yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten, Jufri Manga', ST, dalam sambutannya menyampaikan agar para peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan ini mulai dari awal hingga akhir, agar transformasi ilmu yang diperoleh tidak sepotong-sepotong.

"Harapan kami adalah para kader teknik dapat menjadi sumber daya manusia yang handal dan professional dalam mendesain sebuah bangunan infrastruktur pedesaan. Kader Teknik mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang sempurna dan layak dijadikan acuan dalam aplikasi di lapangan sehingga akan menghasilkan bangunan berkualitas, jauh dari indikasi penyimpangan dana, mark up harga, ataupun rekayasa pembengkakan biaya." Kata Suherman.

Adapun beberapa materi yang disiapkan oleh Panitia dalam pelatihan ini diantaranya :
  1. Peran dan Tugas Kader Teknik (Kemandirian Teknik Desa, Pembimbingan dan Pengawasan, Karakter Tembahan Kader Teknik)
  2. Ketrampilan Dasar Teknik ( Membuat Peta dan Peta sosial, Penggunaan Rumus 7, Mengukur Beda tinggi, Mengukur sudut Kemiringan, Menentukan arah)
  3. Perencanaan Kegiatan Infrastruktur (Survey Lapangan, Gambar Teknik, Hitung Volume, Analisa Harga, Jadwal Pelaksanaan, Pengenalan Bahan dan alat)

Sedangkan materi-materi lainnya akan diberikan pada pelatihan Kader Teknik tahap berikutnya.(Fuad. A)
READ MORE - Faskab Tana Toraja Buka Pelatihan Kader Teknik

Jumat, 23 September 2011

Fasilitator PNPM Selingkuhi Asisten, Diguyur Air Wudhu

Ilustrasi
Akibat kepergok berselingkuh dengan isteri orang, Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten Aceh Tamiang, Akmal (36) bersama pasangannya yakni Irfah (32) terpaksa menanggung malu. Mereka digerebek dan dimandikan warga dengan air kulah (air wudhu) di Masjid Desa Tualang Baru, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang.

Tokoh Pemuda Desa Tualang Baru, Dedi menceritakan kejadian kemarin. Di mana suami Irfah sedang pergi dan rumah dalam kondisi kosong pada Sabtu (17/9) malam pukul 01.30 WIB. Wanita itu merupakan asisten langsung dari Khairul, tak menolak ketika sang atasan datang memadu asmara bersamanya.

Massa pun naik pitam dan sempat hendak menghajar kedua pelaku, namun berhasil diredam lantaran pasangan selingkuh itu buru-buru diboyong ke Mapolsek Manyak Payed. Namun demikian kasus hingga kini belum tuntas karena suami Irfah tak terima.

Menurut Dedi, perselingkuhan antara Akmal dan asistennya telah berlangsung lama. Namun baru kemarin berhasil ditangkap warga setempat.

“Karena masing-masing sudah punya suami dan isteri maka mereka tidak mungkin dinikahkan. Oleh sebab itu keduanya dikenakan hukum adat di desa yakni dengan dimandikan didepan umum.” Ujar Dedi.

Dengan dikenai hukum adat ini diharapkan agar kasus tali air ini tidak terulang lagi. Namun demikian warga setempat tetap meminta kepada Wilayatul Hisbah (WH) setempat agar keduanya dikenai hukuman cambuk karena telah melanggar syariat Islam, yang telah diterapkan di provinsi Aceh.


Sumber : jpnn.com
READ MORE - Fasilitator PNPM Selingkuhi Asisten, Diguyur Air Wudhu

Rabu, 21 September 2011

Berantas Kemiskinan, PNPM Program Terbesar di Dunia

Ilustrasi
Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dipandang sebagai program pemberdayaan terbesar di dunia yang banyak dilirik negara-negara di dunia untuk pemberantasan kemiskinan.

Direktur desentralisasi, kemiskinan dan pembangunan pedesaan AusAid Petrarca Karetji mengungkapkan, pihaknya mendukung pengembangan dan adopsi program PNPM di negara-negara yang masih terlilit persoalan kemiskinan.

“Ini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ungkap Petra saat konferensi pers tentang pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat kerja sama Indonesia-Afghanistan di Jakarta, Senin (9/5/2011).

Dia mengatakan, berbagai negara bertukar pengalaman dengan Indonesia yang mencetuskan program PNPM. Petra menyebutkan, sepengetahuannya, sudah ada 50 negara yang belajar dan mengadopsi program PNPM untuk diterapkan di negara masing-masing.

Adopsi dilakukan dengan pertimbangan bahwa kondisi yang dihadapi negara-negara tersebut, sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang menerapkan program pemberdayaan masyarakat untuk mengikis angka kemiskinan.

“Program PNPM Indonesia yang terbesar. Bagi kami, pentingnya PNPM tidak hanya untuk pemberdayaan masyarakat saja, tapi juga proses demokratisasi untuk masyarakat miskin,” katanya.

Sehingga, selama lima tahun, mulai 2009-2014, AusAid memberikan komitment besar terhadap pengembangan program ini di Indonesia. Petra menyebutkan, nilai komitmen dari Ausaid sebesar USD215 juta. Dari dana tersebut, sudah terserap sebesar USD50 juta.

Direktur Jenderal Ministry of Rural Rehabilitation and Development Afhganistan Wais Ahmad Barmak mengatakan, selama satu pekan, delegasi Afghanistan telah mempelajari seluk beluk program PNPM di Indonesia.

“Mulai dari tataran kebijakan hingga implementasi di lapangan baik di lingkup pemerintah pusat hingga daerah. Kami melihat structural program ini secara keseluruhan,” kata Wais.

Pihaknya mempelajari bagaimana pemerintah Indonesia mengelola serta menyalurkan dana PNPM, dikaitkan dengan konsep desentralisasi. Beberapa topic pembelajaran yang menjadi fokus diskusi kedua negara adalah kelembagaan masyarakat dan kaitannya dengan manajemen pengelolaan keuangan, pemantauan program, mekanisme penanganan keluhan dan pengaturan kelembagaan dalam program pembangunan berbasis masyarakat.

Di samping itu, pihaknya juga mengamati mekanisme koordinasi donor, perencanaan anggaran, pembuatan kebijakan dan reintegrasi masyarakat di daerah konflik.

Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan nasional (PPN)/Sestama Bappenas Slamet Seno Adji mengatakan, sharing pengalaman untuk program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud tindak lanjut inisiatif forum G20 pada kelompok kerja pembangunan yang mendukung implementasi mekanisme perlindungan social untuk mengurangi ketimpangan global.

“Enam pilar dalam forum G20, salah satunya pertumbuhan yang berdaya tahan. Daya tahan dicapai melalui perlindungan sosial, dan tujuannya menjaga dan memerangi ketimpangan global atau dikenal dengan social protection program,” jelas Seno.

Dia menambahkan, program PNPM di Indonesia yang tercatat sebagai yang terbesar di dunia lantaran melibatkan lebih dari 64 ribu kecamatan, 75 ribu desa.

Seno mengklaim, PNPM terus dievaluasi dengan melibatkan peran masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan prioritasnya. Program ini, lanjut dia, mengarah pada target kemiskinan di 2011 yang dipatok pada level 11,5-12,5 persen.


Sumber : Okezone.com
READ MORE - Berantas Kemiskinan, PNPM Program Terbesar di Dunia

Kepala BPML/K Tana Toraja buka pelatihan Lurah/ Lembang & BPL/LKMK

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembang/Kelurahan Tana Toraja, Yulianus Tandisau', SIP, secara resmi membuka pelaksanaan Pelatihan Kepala Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Hotel Sangalla', Rabu (21/9).

Dalam sambutannya, Yulianus Tandisau', SIP mengharapkan kepada para peserta agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan seksama hingga berakhir.

"Hal ini penting bagi penyelenggaran pemerintahan desa" Harapnya.

Kegiatan pelatihan itu sangat penting artinya bagi desa, pasalnya mulai tahun 2011 setiap desa harus memiliki RPJMdes dan Profil desa. Sehingga PNPM-MP merasa perlu membekali para kades, sekdes dan BPD untuk pengetahuan cara membuat RPJMDes dan Profil desa.

Ketua Panitia Pelatihan Daud B, yang juga adalah ketua UPK Kec. Makale Selatan, mengatakan bahwa Pelatihan ini terselenggara atas kerja sama dari 3 UPK (Unit Pengelola Kegiatan), yaitu Kecamatan Makale Selatan, Makale Utara, dan Kecamatan Masanda. Pelatihan ini sendiri direncanakan akan berlangsung selama 2 hari (21 - 22 September 2011). Sedangkan sumber dana dari penyelenggaraan pelatihan ini berasal dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan dari 3 kecamatan bersagkutan.
READ MORE - Kepala BPML/K Tana Toraja buka pelatihan Lurah/ Lembang & BPL/LKMK

Selasa, 13 September 2011

Pemkab Tator Siapkan Tiga Langkah Strategis Atasi Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terus berbenah. Berbagai langkah disiapkan untuk memajukan daerah pariwisata ini. Penyakit kronis berupa kemiskinan yang masih tetap mendera masyarakat saat ini, membuat pemerintah daerah harus memeras otak untuk mencari solusi penyelesaiannya.

Kabupaten Tana Toraja, misalnya, dengan jumlah masyarakat miskin mencapai 20.961 KK (Kepala Keluarga) yang tersebar di 19 kecamatan, terus berupaya untuk mengentaskannya.

Setiap bulan, pemerintah menyalurkan raskin sekitar 314.415 kilogram untuk 20.961 KK. Sebuah jumlah yang cukup besar di masa sekarang ini.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tana Toraja, Enos Karoma, Kamis (8/9), mengaku, pihaknya memiliki strategi khusus untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya.

Menurut dia, setidaknya ada tiga strategi yang aka diterapkan di “Bumi Lakipadada” untuk mengentaskan kemiskinan yang tidak pernah bisa diselesaikan selama ini.

Ketiga strategi itu, jelas dia, memaksimalkan spirit otonomi daerah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa lokal dalam proses pembangunan.

Kemudian mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance), dan memberikan power kepada masyarakat untukmeningkatkan kemampuan, maupun pemberian tanggungjawab serta keterlibatan secara profesional dalam pembangunan (people empowerment).

"Dalam menanggulangi kemiskinan, kita perlu melibatkan semua komponen yang ada, seperti pihak swasta dalam merumuskan dan merealisasikan program yang direncanakan," jelas Enos.

Selain itu, imbuhnya, dilakukan pula pembangunan partisipasif untuk menyejahterakan masyarakat yang selama ini sulit terwujud, bahkan hanya menjadi mimpi.

"Apalagi filosofi yang berkembang di masyarakat selama ini tidak berubah, yakni “membangun daerah menjadi daerah membangun dan membangun masyarakat berubah masyarakat membangun,” kata Enos Karoma.

Untuk mewujudkan masyarakat Tana Toraja yang mandiri, sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015, lebih khusus penanggulangan multidimensi kemiskinan yang berkelanjutan, diperlukan akses pelayanan perbaikan hidup masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.

Demikian pula dalam menciptakan kegiatan produktif masyarakat yang memberikan kontribusi langsung, seperti peningkatan pendapatan, baik kegiatan pembangunan yang pendanaannya dari pusat maupun Pemkab Tana Toraja sendiri yang berorientasi dan berpihak kepada masyarakat miskin.

Terpisah, Kepala Kantor BPM-PL Kabupaten Tana Toraja, Y Tandisau, menuturkan, program penanggulangan kemiskinan pada 19 kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, sudah tersentuh langsung oleh program pemerintah pusat, baik dana APBN maupun APBD sebesar Rp41.500.000.000, utamanya pembangunan jalan lingkungan.

Untuk itu, jelas dia, program nasional PNPM-Mandiri, kerjasama dengan Pemkab bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pelosok pedesaan merupakan solusi terbaik.

Sumber : Berita Kota Makassar
READ MORE - Pemkab Tator Siapkan Tiga Langkah Strategis Atasi Kemiskinan

Senin, 12 September 2011

PNPM Mandiri Cermin Pemerintah Tidak Serius Bangun Daerah

Ilustrasi
Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) menuai kritik. Keberadaan program yang ditujukan untuk membangkitkan geliat ekonomi masyarakat daerah yang belum terbangun seperti pedesaan ini dinilai tidak menjadi solusi jangka panjang yang efektif.

"Program yang ada di desa seperti PNPM masih parsial," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Sugiri Syarief, di Jakarta, Sabtu (10/9/2011).

Menurutnya, PNPM Mandiri baru sebatas menghidupkan iklim produktivitas masyarakat daerah. Namun, alpa memikirkan bagaimana proses pemasaran produk-produk usaha kecil menengah (UKM) ini, termasuk bagaimana dia bersaing di pasaran. "Solusi dari melempar produk kecil ini tidak ada, sehingga solusi yang natural adalah pergi ke kota," tegasnya.
Selain seolah setengah hati membangun daerah, asal dana program ini juga jadi sorotan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida, mengatakan dana kucuran PNPM Mandiri berasal dari dana pinjaman Bank Dunia untuk membangun desa.

"Kenapa bukan dari APBN murni dari pajak, itu menunjukkan pemerintah tidak serius meningkatkan aktivitas perekonomian desa," tegasnya.


Sumber : Okezone.com
READ MORE - PNPM Mandiri Cermin Pemerintah Tidak Serius Bangun Daerah

Jumat, 09 September 2011

PNPM MPd Tana Toraja Gelar Semiloka

Semiloka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, dalam penyiapan dana daerah dan memperkuat penyusunan Rencana Kerja Pembangunan desa digelar selama 2 hari (7-8 September 2011) di Hotel Pantan Tana Toraja.

Kondisi kemiskinan menjadi sorotan dalam Kegiatan Semiloka antara DPRD Tana Toraja dan SKPD Tana Toraja tersebut. Program-program pro rakyat menjadi bahan diskusi diantara jajaran eksekutif dan legslatif Tana Toraja itu. Diantaranya bidang pendidikan, kesehatan usaha mikro, koperasi serta bidang pembangunan daerah khususnya PNPM-Mandiri pedesaan

Pemberdayaan masyarakat dalam penyiapan dana daerah dan memperkuat penyusunan Rencana Kerja Pembanguan Desa (RKPD), serta memperkuat komitmen antara DPRD Tana Toraja, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan masyarakat merupakan sebagian dari pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam Semiloka tersebut.

DR.Ir.Yunus Sirante, M.Si, Kepala Bappeda Tana Toraja, yang menjadi salah satu pemateri dalam semiloka tersebut, menegaskan, perencanaan pembangunan desa kedepan agar lebih ditingkatkan, dan di perluas. menurutnya program PNPM-Mandiri yang tengah bergulir, masih menitik beratkan pada pembangunan Infrastruktur jalan. Diharapkannya PNPM-Mandiri dapat mengembangkan sayapnya di bidang pendidikan, kelompok perempuan dan lainnya.

"Kita tak akan pernah bisa maju dan berkembang bila berharap selamanya dari APBD semata. Sebaba Jika kita hanya mengharapkan APBD, maka daya beli masyarakat rendah" Jelas Yunus Sirante.

Sebagai pemateri lainnya pada Semiloka tersbut yaitu Kabid TTG.BPMDK Provinsi Sul-sel, DR.H.A.Syahrir Kube,S.M.Si, Sekda Tana Toraja, Enos Karoma dan juga Fasilitator Kabupaten PNPM-Mandiri Pedesaan Tana Toraja Suherman.SP.

Semiloka dua hari yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan Tana Toraja bekerja sama dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang Kab. Tana Toraja tersebut dihadiri oleh DPRD, SKPD, Camat, Kepala Lembang, Lurah, LSM, Tokoh Masyarakat dan pelaku PNPM-Mandiri dari tiap kecamatan.
READ MORE - PNPM MPd Tana Toraja Gelar Semiloka

Jumat, 02 September 2011

Tunggakan PNPM Dibayar Bertahap

Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo bersedia membayar tunggakan dana sharing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan di Palopo sebesar Rp6 miliar secara bertahap.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo Ruppe L mengatakan,pembayar tunggakan PNPM Mandiri Perkotaan untuk tahap pertama sebesar Rp1,4 miliar dari total tunggakan dari tahun 2008 hingga 2011 sebesar Rp6 miliar. Menurut dia, pembayaran tunggakan ini tidak dilakukan sekaligus mengingat keterbatasan anggaran daerah.Pembayaran dilakukan satu minggu setelah Lebaran.

“Pencairan dana sudah berproses di DPPKAD dan pembayaran dilakukan antara tanggal 5-7 September,” ujar Ruppe, kemarin. Ruppe mengakui, setelah pembahasan APBD Perubahan pada akhir September mendatang, DPPKAD juga akan membayar sisa tunggakan. Hanya saja,Ruppe belum mengetahui nilai tunggakan yang akan dibayarkan.“Mudah-mudahan bisa dilunasi seluruhnya,” katanya. Untuk diketahui, dana sharing PNPMP Mandiri Perkotaan untuk Kota Palopo dari APBD,menunggak sejak tahun anggaran 2008 hingga tahun 2011.

Rinciannya tunggakannya, yakni pada APBD Palopo 2008 tercatat Rp625 juta,pada APBD Palopo 2009 sebesar Rp3,50 miliar, pada APBD Palopo 2010 Rp2,850 miliar, dan pada APBD Palopo 2011 Rp1,125 miliar. “Untuk APBD 2011, belum menjadi tunggakan karena tahun anggaran masih berproses. Yang jadi tunggakan hanya mulai tahun 2008-2010 yang nilai tunggakannya mencapai Rp3,8 miliar,”papar Ruppe. Sementara itu, Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kota Palopo Amiruddin mengakui, telah mengajukan rekomendasi pencairan dana tunggakan PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp3,8 miliar ke DPPKAD Kota Palopo.

“Begitu menerima proposal ajuan pencairan dana sharing PNPM Mandiri dari 23 UPK di kelurahan, kamilangsung mengajukan rekomendasi pencairannya ke DPPKAD,”katanya. Menurut dia,sesuai realisasi pengerjaan PNPM Mandiri di 23 kelurahan, dana sharing PNPM Mandiri yang akan dibayarkan hanya berkisar Rp1,4miliar.“Jadi,pembayaran tunggakan dana ini dilakukan secara bertahap tahun ini, sesuai realisasi pengerjaan di lapangan,”terangnya.

Untuk diketahui, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perkotaan se-Kota Palopo mendesak Pemkot Palopo segera mencairkan dana daerah urusan bersama (DDUB) atau dana pendamping Rp6 miliar. Desakan UPK se-Kota Palopo disampaikan pula ke DPRD Palopo melalui Komisi I. Para UPK mengakui, dana sharing PNPM Mandiri Perkotaan di Palopo sebagian besar masih belum cair atau menunggak dari tahun anggaran 2008 hingga 2011.

Mereka menyesalkan ketidakseriusan Pemkot Palopo dalam menganggarkan dana pendamping PNPM Mandiri. Padahal PNMP Mandiri sangat membantu masyarakat Palopo dalam pemerataan pembangunan di daerah kelurahan dan perdesaan.“Mudahmudahan saja, setelah Lebaran, Pemkot merealisasikan pembayaran dana sharing ini, sebab selama ini UPK hanya dijanjikan saja,”harap Nurling UPK dari Penggoli.


Sumber : http://www.seputar-indonesia.com
READ MORE - Tunggakan PNPM Dibayar Bertahap