•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Rabu, 30 November 2011

Harapan Perempuan di Objek Wisata Lemo - Kab. Tana Toraja terhadap PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan disingkat PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin. Salah satu kegiatanya adalah Simpan Pinjam khusus kelompok Perempuan (SPP) yang menerima pinjaman dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan dana perguliran disertai dengan pembinaan dan pendampingan usaha.

SPP ini khusus bagi kaum perempuan. Selain untuk mengakomodir usulan kegiatan ekonomi dari kaum perempuan, skema SPP diharapkan menjadi katalisator peningkatan perekonomian rumah tangga miskin (RTM) yang digerakkan kaum perempuan di lokasi program.

Kegiatan pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan pada umumnya masih sangat perlu untuk ditingkatkan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan kelompok dan anggota kelompok, sehingga tidak membuat kelompok SPP terkesan hanya menunggu pinjaman dari UPK saja tanpa masa depan yang jelas. Melainkan hasil binaan yang dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan dan UPK dapat membantu masyarakat keluar dari permasalahan ekonomi.

Dalam rangka pembinaan tersebut, hari ini Rabu, 30/11 Kabupaten Tana Toraja mendapatkan kunjungan dari 2 orang staf sekretariat PNPM Pusat. Keberadaan kedua staf tersebut di Tana Toraja adalah dalam rangka melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PNPM mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.

Kedua staf dari Sekretariat PNPM Pusat tersebut adalah Bapak Rudy dan Bapak Rully Irawan. Selama berada di Tana Toraja, beliau menyempatkan diri mengunjungi beberapa kelompok SPP pemanfaat dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang berada di Salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Tana Toraja, yaitu Objek wisata Lemo yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Makale Utara.

Dalam kunjungan tersebut, Bapak Rudy yang menjabat KUT di Sekretariat PNPM Pusat bersama dengan bapak Rully Irawan berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan beberapa Kelompok yang tergabung dalam kelompok SPP Tasiendekan, dengan ketua kelompok Elis Barapadang, dan beberepa Kelompok SPP lainnya yang kesemuanya bergerak dalam bidang usaha Souvenir.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa anggota kelompok SPP, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diterima dari Pengelola PNPM Kec. Makale Utara (UPK -Red), yang telah memberikan bantuan modal usaha sehingga mereka dapat meningkatkan usahanya.

"Apa yang telah diberikan oleh program ini (PNPM -Red), benar-benar sangat membantu kami dalam mengembangkan usaha yang kami kelola. Kelompok kami telah menerima dana bantuan dari PNPM sejak 2009 yang lalu, dan untuk tahun ini kami menerima dana sebesar 80 Juta rupiah yang dimanfaatkan oleh 9 orang anggota kelompok kami. kami berharap agar nilai nominal pinjaman yang diberikan kepada setiap anggota kelompok dapat ditingkatkan."Harap Salah seorang Pengurus Kelompok, Yuliana Ba'tan.

Pada kunjungan ini, turut hadir Asisten Faskab Tana Toraja, Syafaruddin, SP, Asisten Fastekab Tana Toraja, M. Jufri Manga', ST, FK Kec. Makale Utara Dominggus, SE dan FT Kec. Makale Utara, Hernita, ST. serta FT Kec. Gandangbatu Sillanan, M. Arfan ST (Fuad. A)
READ MORE - Harapan Perempuan di Objek Wisata Lemo - Kab. Tana Toraja terhadap PNPM

Sabtu, 26 November 2011

Penutupan Pelatihan TOT RBM PNPM Tana Toraja

Pelatihan Training of Trainers (TOT) yang diselenggarakan oleh Ruang Belajar Masyarakat Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kab. Tana Toraja, yang dimulai sejak tanggal 23 s/d 26 November 2011 di Hotel Sangalla', hari ini, Sabtu, 26/11, secara resmi ditutup Ketua Pokja RBM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja, Bapak Yunus N Seang Tana, SH

Ketua Pokja RBM PNPM Kab. Tana Toraja dalam acara penutupan ini menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai selesainya kegiatan pelatihan TOT ini. Selain itu, Ketua Pokja RBM juga menyampaikan permohonan maaf jika selama pelaksanaan pelatihan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para peserta.

"Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih atas segala partisipasi kita semua, serta permohonan maaf jika dalam pelatihan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati para peserta" Ungkap Yunus.

Sementara itu, salah seorang peserta yang mendapatkan kepercayaan mewakili peserta lainnya untuk menyampaikan kesan dan pesan, mengatakan bahwa awalnya sebagaian peserta, khususnya peserta yang sudah cukup berumur, meragukan akan dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Namun setelah pelatihan ini berjalan, mereka merasa semakin tertarik dan dengan antusiasme yang tinggi tetap mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Hal ini disebabkan oleh karena pendukung dari kegiatan ini sangat memuaskan. Dukungan Panitia, terutama pemateri benar-benar membuat seluruh peserta merasa sangat senang mengikuti kegiatan ini.

"Kami berharap agar pelatihan yang sangat menyenangkan dan bermanfaat ini tidak selesai sampai disini saja, Tapi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga para Tim Pelatih Masyarakat (TPM) benar-benar siap untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelatihan-pelatihan masyarakat."harapnya.

Bapak Allosius Lande', Sebagai pemateri dalam pelatihan TOT ini, memberikan appresiasi yang tinggi atas antusiasme yang tinggi yang diperlihatkan oleh para peserta selama mengikuti Pelatihan TOT ini. Ia menilai bahwa apa yang telah diperlihatkan oleh para peserta pada saat diskusi kelompok dan saat simulasi pengelolaan pelatihan masyarakat sudah sangat baik. Dirinya yakin bahwa para peserta sudah siap untuk terjun ke masyarakat.

Di tempat yang sama, Asisten Faskab PNPM Mandiri Perdesaan Kab, Tana Toraja, Syafaruddin, SP, menyampaikan selamat kepada para peserta dan panitia atas selesainya kegiatan pelatihan TOT ini.

Penutupan pelatihan ini diakhiri dengan foto bersama para peserta, panitia, pengurus Pokja RBM, Pemateri serta tim Faskab yang diwakili oleh Asisten Faskab Tana Toraja.
READ MORE - Penutupan Pelatihan TOT RBM PNPM Tana Toraja

Kamis, 24 November 2011

Pelatihan Penyegaran Faskab se-Sulawesi Selatan

Salah satu kegiatan rutin yang sering dilaksanakan oleh Satker PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Pelatihan penyegaran bagi fasilitator. Kali ini, giliran para fasilitator Kabupaten, Fasilitator Teknik Kabupaten dan Fasilitator Keuangan Kabupaten, serta Setrawan PNPM Mandiri Perdesaan se-provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan giliran untuk mengikuti kegiatan Pelatihan penyegaran ini.

Penyegaran yang dilaksanakan di Hotel Dinasti, Makassar ini, diikuti oleh 80 orang peserta yang berasal dari 20 Kabupaten se-Sulsel. Rencananya kegiatan penyegaran yang dimulai sejak tanggal 21 November ini akan ditutup pada tanggal 30 November mendatang.

Penanggungjawab Operasional Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak DR. A. Syahrir Kube, SE, MM, yang membuka kegiatan penyegaran ini memberikan penekanan kepada peserta agar seluruh peserta dapat menyerap materi yang disampaikan oleh narasumber, dan dapat mengimplementasikannya pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi tugas masing-masing.
READ MORE - Pelatihan Penyegaran Faskab se-Sulawesi Selatan

Rabu, 23 November 2011

Pokja RBM PNPM Kab. Tana Toraja Selenggarakan TOT

"Selamatkan Desa Kita Dari Ancaman Korupsi" merupakan tema yang diangkat dalam pelatihan Training of Traineer (TOT) yang diselenggarakan oleh Pokja RBM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Tana Toraja.

Pelatihan yang diselenggarakan di Hotel Sangalla' ini direncanakan berlangsung selam 4 hari (23 - 26 November 2011), dan akan diikuti oleh utusan dari 19 Kecamatan yang ada di Kab. Tana Toraja. Dimana masing-masing kecamatan akan mengutus 3 orang TPM untuk mengikuti pelatihan ini.

Pelatihan ini dilakukan dalam rangka menyiapkan kader-kader pelatih di tingkat kecamatan, sehingga mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat terutama yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan bagi pembangunan di kecamatannya masing-masing.

Asisten III Pemkab Tana Toraja, mewakili Sekda Tana Toraja, secara resmi membuka pelatihan ini didampingi oleh Asisten Faskab Kab. Tana Toraja, Syafaruddin, SP dan Ketua Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja, Yunus N Seang Tana, SH.

Pada kesempatan itu, Asisten III Pemkab Tana Toraja, Ibu Dice Kondorura menyampaikan permohonan maaf dari bapak Sekretaris Daerah (SEKDA) yang tidak sempat hadir membuka pelatihan ini, karena adanya tugas yang harus diselesaikan.

Dalam sambutannya, Dice Kondorura mengawali sambutannya dengan penjelasan mengenai kepemipinan. "Salah satu yang menjadi syarat bagi pelatih yaitu bahwa seorang trainer harus memiliki jiwa kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan yang dimaksud adalah memiliki kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dapat menjadi panutan serta teladan bagi masyarakat."Jelasnya

”Maka pemimpin harus dapat memberikan pemahaman konsep komunikasi dengan benar,” katanya.

Ketua Pokja RBM PNPM Mandiri Perdesaan Kab, Tana Toraja, Yunus N Seang Tana, SH. mengharapkan para peserta TOT dapat mengikuti pelatihan ini secara utuh, dan setelah mengikuti kegiatan ini betul-betul menjadi pelatih yang memiliki integritas, profesional dan tanggung jawab terhadap jabatannya.

Ditempat yang sama Asisten Faskab Tana Toraja, Syafaruddin, SP menjelaskan, "TPM sebagai bagian dari tim inti RBM kecamatan senantiasa terlibat dalam setiap kegiatan RBM dan pengelola proses kegiatan pelatihan masyarakat. TPM diharapkan berfungsi dalam peningkatan dan penguatan kapasitas kader-kader pembangunan masyarakat di desa dan antar desa dengan memperhatikan kaidah-kaidah partisipatif, desentralisasi, transformatif dan keswadayaan."Jelasnya.

Menurut salah seorang pengurus Pokja RBM PNPM Kab. Tana Toraja bahwa materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini antara lain :
  • Konsepsi dan urgensi TPM dalam ranah pemberdayaan
  • Pemahaman dasar pembelajaran partisipatif
  • Proses belajar pada orang dewasa (POD)
  • Identifikasi kebutuhan pelatihan
  • Pemilihan bentuk dan jenis pelatihan.
  • Pengembangan kurikulum dan modul pelatihan.
  • Penatapan fasilitator dan pembiayaan pelatihan.
  • Metodologi pembelajaran dan pemilihan alat bantu belajar
  • Pelaksanaan dan fasilitasi pelatihan partisipatif
  • Monev dan pelaporan hasil pelatihan.
READ MORE - Pokja RBM PNPM Kab. Tana Toraja Selenggarakan TOT

Workshop Penyusunan Modul RBM PNPM-MPd Kab. Tana Toraja

Workshop Penyusunan Modul RBM merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam rangka pelaksanaan Ruang Belajar Masyarakat (RBM). Hari ini, Rabu, 23 November 2011, di Hotel Sangalla, Pokja RBM PNPM-MPd Kabupaten Tana Toraja, menyelenggarakan workshop penyusunan modul yang secara resmi dibuka oleh Ketua Forum Badan Kerjasama Antar Desa Kab. Tana Toraja, Bapak PT. Tandilino', BA.

80 orang peserta yang merupakan utusan dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tana Toraja, terdiri dari Setrawan, BKAD, UPK, PL, dan pelaku lainnya menghadiri workshop yang direncanakan berlangsung sampai sore hari ini.

Ketua Forum BKAD Kab. Tana Toraja, Bapak PT. Tandilino', BA dalam sambutannya mengharapkan PNPM sebagai program unggulan nasional harus bisa mendorong masyarakat untuk bergerak memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat. “PNPM yang merupakan program unggulan ini adalah program bagaimana masyarakat itu bisa berdaya, bisa mendorong masyarakat untuk bergerak dan bagaimana memanfaatkan segala potensi yang ada disekitar masyarakat,”

Sementara itu Ketua Pokja RBM, Yunus N Seang Tana, SH mengatakan bahwa sumber dana operasional kegiatan Ruang Belajar Masyarakat adalah dari APBN. “Kita mendapat suntikan Dana APBN yang kita terima sebanyak 300 juta dan baru dicairkan 40% yaitu sebesar 120 juta. Bantuan langsung tersebut akan disalurkan langsung kepada masyarakat yang bersifat stimulatif dan subsidi program untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku masyarakat Kabupaten Tana Toraja,” papar Yunus.

Ditempat yang sama, Asisten Faskab PNPM-MPd Kab. Tana Toraja, Syafaruddin, SP, menyampaikan harapannya agar workshop penyusunan modul ini dapat menghasilkan suatu modul pelatihan yang representative dan bermuatan lokal dengan didasari panduan nasional serta dapat digunakan untuk memperkuat pelaku program dalam perubahan sikap mental menuju pembangunan partisipatif.

Dalam workshop penyusunan modul ini hal yang akan dibahas adalah tentang modul dan matriks kegiatan yang akan disusun secara bersama-sama.
Workshop ini berlangsung sampai dengan pukul 16.30 dengan menghasilkan beberapa modul pelatihan yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan ruang belajar masyarakat selanjutnya.
READ MORE - Workshop Penyusunan Modul RBM PNPM-MPd Kab. Tana Toraja

Selasa, 22 November 2011

Pelelangan PLTMH Kab. Tana Toraja

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, yang merupakan induk dari pada PNPM-Lingkungan Mandiri Perdesaan di Kab. Tana Toraja, bahwa untuk pengadaan bahan dan alat yang nilainya melebihi 15 Juta Rupiah harus dilakukan melalui suatu mekanisme lelang.

Oleh karenanya, hari ini 22 November 2011, mengambil tempat di Hotel Sangalla', PNPM-Lingkungan Mandiri Perdesaan Khusus Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk tahun anggaran 2011, mengadakan pelalangan untuk 7 lokasi pembangunan PLTMH yang sumber dananya berasal dari PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan.

Kegiatan Pelelangan ini merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya yaitu
Penjelasan kepada calon supplier (Anwijzing). Dimana kegiatan Anwijzing tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 november yang lalu di Gedung Wanita Makale. kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan teknis dan spesifikasi bahan dan alat untuk pembangunan PLTMH kepada peserta lelang.

Pelelangan kegiatan PLTMH Kab. Tana Toraja ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Tana Toraja, Bapak Yurinus T, SH, MH. Specialis PLTMH Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ir. Nur Alamsyah, juga nampak hadir pada kegiatan ini. Selain itu, TSU, sebagai pendamping teknis kegiatan ini juga tetap mendampingi kegiatan ini sampai selesai, demikian pula dengan Fasilitator PLTMH Kab. Toraja Utara, Bapak Iwa' MHP yang pada kegiatan ini banyak membantu lancarnya kegiatan pelelangan.

Adapun hasil dari pada pelelangan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

READ MORE - Pelelangan PLTMH Kab. Tana Toraja

Sabtu, 19 November 2011

Langkah Awal Workshop Penyusunan Modul RBM PNPM-MPd Tana Toraja

Hari ini, Sabtu 19 November 2011, bertempat di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang Kab. Tana Toraja, Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM-MPd Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Konsolidasi kegiatan Workshop Penyusunan Modul Ruang Belajar Masyarakat. Kegiatan awal penyusunan modul ini dihadiri oleh seluruh Pengurus dan tim Pokja Serta Koordinator Divisi RBM PNPM-MPd Kab. Tana Toraja. Selain para pengurus RBM yang telah terbentuk, juga nampak hadir Tim Fasilitator Kabupaten dan beberapa Fasilitator kecamatan.

Fasilitator Kabupaten PNPM-MPd Kab. Tana Toraja, Suherman Asiz, SP mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal sebelum melaksanakan workshop penyusunan modul yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November mendatang.

"Tujuan pengembangan RBM adalah terbentuknya proses belajar kolektif masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana menunjang peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu, berkembangnya kegiatan berbasis pengalaman lokal, diperkuatnya peran dan tugas pelaku dalam pengembangan ruang belajar serta dikembangkannya tempat pelatihan masyarakat desa, kecamatan dan kabupaten,"Kata Suherman

Pada kesempatan yang sama, salah seorang pemerhati pemberdayaan masyarakat, yang juga adalah tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Toraja, Bapak Allosius Lande' mengatakan
"Dalam proses penyusunan Modul, hal yang perlu diperhatikan adalah, uraian modul (meliputi tujuan, peserta pemandu/pelatih, Hasil yang diharapkan , dan Materi pelatihan)."

Allosius Lande', yang akrab disapa Bung Allo, menambahkan "Alur pelatihan mencakup peningkatan aspek pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap. Matriks Kurikulum (Pokok Bahasan, Subpokok bahasan, Tujuan pembelajaran, metode/media, ringkasan langkah fasilitasi, Rujukan Bahan Bacaan) Langkah Fasilitasi (Lesson Plan) dan bahan bacaan."

Sementara itu Ketua Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM-Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja, Bapak Yunus mengharapkan bahwa dengan tersusunnya modul pelatihan yang representative dan bermuatan lokal dengan didasari panduan nasional, dapat digunakan untuk memperkuat pelaku program dalam perubahan sikap mental menuju pembangunan partisipatif.

Salah satu keputusan penting yang sempat diambil dalam kegiatan ini adalah disepakatinya waktu pelaksanaan workshop penyusunan modul serta draft modul pelatihan masyarakat, serta tersusunnya Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).
READ MORE - Langkah Awal Workshop Penyusunan Modul RBM PNPM-MPd Tana Toraja

Rabu, 16 November 2011

Fasilitator PNPM Tuntut Kemenko (Kesra) Agung Laksono

Sedikitnya 50 orang fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan asal Jakarta dan Banten mendatangi kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial (Kemenko Kesra), Rabu (16/11), menuntut haknya.

Para fasilitator dari Forum Komunikasi Fasilitator (FKK) PNPM itu mengenakan seragam PNPM, membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah memenuhi janjinya membayarkan gaji mereka. Namun mereka tidak diterima Menko Kesra, melainkan pejabat Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan (TNP2K).

Koordinator FKK PNPM DKI Jakarta, Abul Bahder Maloko, mengatakan, sejak Agustus hingga Oktober 2011 ini, gaji para fasilitator di empat provinsi DKI Jakarta, Banten, seluruh kepulauan Sumatera, dan Kalimantan Barat belum diterima.

"Ini keempat kalinya kita mengalami masalah yang sama," kata Bahder. Tiga tahun ke belakang, para fasilitator PNPM juga mengalami nasib yang sama, yaitu keterlambatan pembayaran gaji. Namun selama tiga tahun itu, penyelesaiannya selesai di tingkat Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) yang mengurusi pembayaran gaji para fasilitator tersebut.

"Ini puncak kekecewaan para fasilitator. Selama ini permasalahan yang serupa selalu berulang. Pemerintah tidak pernah belajar mengantisipasi," tegasnya.

Menurut Bahder, upaya dialog dan komunikasi telah dilakukan oleh pihak FKK PNPM dengan pihak-pihak pemangku kebijakan terkait, terutama dengan SNVT. Namun, hingga saat ini, selalu berujung tanpa membuahkan hasil. "Selalu nihil hasilnya."

Dari dialog-dialog yang telah dilakukan itu, lanjutnya, pihak FKK PNPM baru mengetahui kalau uang yang dibayarkan untuk membayar gaji para fasilitator itu berasal dari pinjaman (loan) asing, yakni Islamic Development Bank (IDB).

"PNPM yang tugasnya jelas memberantas kemiskinan, kenapa uangnya harus dari pinjaman luar negeri. Pertanyaannya, kemana pendapatan asli negara itu itu disalurkan. Kenapa program yang jelas berantas kemiskinan, tapi tidak didukung oleh uang negara," ujarnya mengeluhkan.

Saat ini, gaji para fasilitator PNPM ini berasal dari uang APBN atau APBD. Namun uang yang ada di APBN itu sendiri berasal dari pinjaman luar negeri, yakni IDB dan World Bank. Keterlambatan penggajian itu seringkali disebabkan oleh tidak tersedianya pada DIPA APBN, karena harus menunggu lama persetujuan dari pihak luar negeri, yakni IDB.

Bahder mengaku dapat memaklumi proses yang harus dilalui dengan meminta persetujuan pihak IDB tersebut, namun pihak pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi kemungkinan itu.

"Jangan kami yang selalu dikorbankan," ucapnya. Untuk tahun 2011 ini, gaji para fasilitator itu tercover dalam DIPA hanya sampai bulan Mei. Namun kemudian karena ada DIPA revisi akhirnya, para fasilitator bisa terima gaji hingga bulan Juli.

Menurut SNVT, dalam dialog yang dilakukan FKK PNPM beberapa waktu lalu, kata Bahder, bahwa DIPA untuk bulan Agustus sampai Oktober kosong sama sekali, sehingga tidak dapat membayar gaji para fasilitator tersebut.

"Sudah tahu begini, SNVT dan pembuat kebijakan terkait lainnya tidak melakukan langkah antisipasi. Sudah jelas dalam kontrak kami sampai Desember, dan setelah tahu mereka DIPA kosong bulan Agustus sampai sekarang, itu tidak diantisipasi," kritiknya.

Penderitaan Berlapis

Bahder menambahkan, derita gaji tiga bulan yang tidak dibayarkan itu akan terasa lebih berat lagi bila dia mengingat pihak manajemen SNVT yang kerap membayar gaji mereka kerap tidak tepat waktu.

"Di kontrak kerja jelas kami terima gaji setiap tanggal 5 setiap bulannya, namun seringnya gaji baru dibayarkan tanggal 20 setiap bulannya. Ini sangat merugikan kami sebagai fasilitator," kata Bahder.

Tidak hanya itu, mereka juga mengeluhkan besaran gaji yang diterima tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas. Saat ini, para fasilitator menerima gaji perbulannya hanya Rp 2,2 juta. "Gaji ini tidak cukup dengan beban kerja setiap harinya yang harus memberikan konsultasi dan pendampingan ke masyarakat terkait program pemberantasan kemiskinan."

Dikatakannya, nasib fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan lebih buruk bila dibandingkan dengan fasilitator PNPM di Pedesaan. "Mereka menerima setiap bulannya sudah di atas Rp 3 juta. Padahal beban kerja sama, kami meminta minimal sama atau lebih baik bisa lebih," ujarnya.

Buruknya lagi, kritik dia, pemerintah tidak punya kebijakan jelas dalam hal perlakuan mereka pada fasilitator. Mereka yang sudah menjadi fasilitator sejak empat tahun lalu menerima gaji yang sama dengan fasilitator yang baru bekerja selama setahun. "Seharusnya ada sertifikasi yang menunjukkan grade fasilitator yang punya nilai lebih dari yang didapatnya. Jangan disamakan."

Bahder juga mengeluhkan sistem kerja yang saat ini masih berlaku kontrak. Pemerintah jelas telah melanggar UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membiarkan para pegawai itu tidak memiliki masa depan jelas terkait dengan pekerjaannya.

Tujuh Tuntutan

FKK mendesak pemerintah agar merealisasikan tujuh tuntutannya, yang meliputi: pemerintah harus segera membayarkan gaji 3 bulan, mengubah kebijakan sistem penggajian, segera melakukan penyesuaian/penaikan gaji.

Selain itu, juga segera melakukan sertifikasi fasilitator, meninjau ulang surat perjanjian kontrak, mengubah sumber anggaran penggajian dari yang sebelumnya pinjaman menjadi dana APBN, dan meminta agar seluruh pihak terkait menindaklanjuti tuntutan ini.

Dengan tuntutan itu, FKK PNPM mengaku optimis. "Kalau perjuangan kita harus selalu optimis, walaupun masih ada yang kurang, kita tetap akan berusaha memperbaikinya,' jelasnya.

Bila pertemuan hari ini tidak kunjung menemukan keputusan, pihaknya mengaku akan mengadukan persoalan ini ke DPR dan akan turun ke jalan melakukan demonstrasi secara besar-besaran.


Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/4815-fasilitator-pnpm-tuntut-agung-laksono
READ MORE - Fasilitator PNPM Tuntut Kemenko (Kesra) Agung Laksono

19 Pengurus UPK Kab. Tana Toraja ikuti Jambore UPK PNPM-MPd di Makassar

Sebanyak 280 orang yang terdiri dari Pengurus UPK, BKAD, Konsultan dan Fasilitator yang berasal dari 22 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, ikut meramaikan Seminar dan Pameran Jambore UPK-PNPM Mandiri Perdesaan yang digelar pada tanggal 15-17 November 2011 di Gedung Celebes Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pembukaan Jambore UPK PNPM-Mandiri Perdesaan ini dilakukan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

Ketua Forum UPK Tana Toraja bersalaman dengan Gubernur 
Dalam sambutannya, Gubernur mengungkapkan, dari program PNPM ini diharapkan masyarakat Sulsel bisa lebih cepat mengembangkan diri dengan memakai stimulan dari dana pemerintah yang disediakan.

"Pada mulanya, saya adalah salah seorang yang tidak setuju dengan program PNPM ini. Namun setelah berjalan, ternyata program ini sangat membantu masyarakat perdesaan terutama masyarakat ekonomi kecil. Saya dengar laporan saat ini sudah ada 236 UPK di setiap kecamatan berpartisipasi di PNPM dengan jumlah 22 kabupaten. Kita berharap program ini mampu menjadi solusi yang ada di desa atau di kampung-kampung," ungkap Syahrul.

Sementara itu, seusai acara pembukaan Jambore UPK PNPM Mandiri Perdesaan ini, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Andi Mangunsidi Masarappi mengatakan, total dana UPK PNPM-Mandiri Perdesaan hingga September tahun ini berjumlah Rp275 miliar untuk 22 kabupaten/kota selaku peserta PNPM Mandiri Perdesaan.

Nyantai dulu akh............................!!!!!!
"Kita harapkan dana tersebut dikelola dengan baik untuk membantu masyarakat dengan pengembangan ekonomi kreatif. Apa yang dilakukan malam ini (Pameran-red) merupakan bentuk kreativitas mereka," katanya.

Dalam kegiatan ini, Kabupaten Tana Toraja, sebagai salah satu kabupaten lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Sulawesi Selatan, ikut mengambil bagian dalam kegiatan Jambore UPK-PNPM Mandiri Perdesaan yang akan berakhir pada 17 November mendatang ini.

PNPM-Mandiri Perdesaan Kabupaten Tana Toraja mengirim 19 orang peserta ditambah 1 orang pendamping untuk ikut meramaikan kegiatan yang dilaksanakan sekali dalam satu tahun ini. Para peserta utusan dari Kabupaten Tana Toraja berasal dari 19 Pengurus UPK Kecamatan yang ada di Tana Toraja.
READ MORE - 19 Pengurus UPK Kab. Tana Toraja ikuti Jambore UPK PNPM-MPd di Makassar

Asisten Faskab Tana Toraja Audit UPK Kec. Makale Utara

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan, melihat kinerja semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Audit internal dilakukan oleh kedua Fasilitator Kabupaten, Manajemen Provinsi, dan KM-Nas. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, pemeriksaan atau penilaian terhadap pengelolaan dana serta pengelolaan dana bergulir, termasuk di dalamnya kinerja fasilitator dan penanganan masalah. Kegiatan ini dapat juga dengan melibatkan fasilitator dari lokasi kecamatan lain yang berbeda dengan kecamatan yang akan diaudit (audit silang).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hari ini Rabu, 16 November 2011, Asisten Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Syafaruddin, SP, melakukan Audit internal di Kec. Makale Utara. Internal Audit ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan dari Specialis Microfinance PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Uswandhi, yang telah melakukan audit internal beberapa waktu yang lalu di Kecamatan tersebut. Dimana dalam audit yang dilakukan oleh bapak Uswandi beberapa waktu yang lalu di Kec. Makale Utara, ditemukan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, terutama yang berhubungan dengan administrasi dan penggunaan dana program.

Salah satu hal yang diaudit oleh Asisten Faskab Tana Toraja, Bapak Syafaruddin, SP adalah sehubungan dengan adanya temuan oleh Specialis Microfinance PNPM Mandiri Perdesaan Prov. Sulawesi Selatan berupa pencairan dana RPJMDes kel. Tondok Iring Kec. Makale Utara.

”Audit ini bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk pembenahan. Baik bagi
kecamatan yang diaudit maupun kecamatan lainnya,” ungkap Asisten Faskab Tana Toraja, yang akrab dipanggil Syafar.

Dalam Kesempatan itu, Sekretaris dan Bendahara UPK Kec. Makale Utara yang didampingi oleh FK Kec. Makale Utara, Dominggus, memberikan klarifikasi sehubungan dengan temuan-temuan yang disampaikan. (Fuad.A)
READ MORE - Asisten Faskab Tana Toraja Audit UPK Kec. Makale Utara

Selasa, 15 November 2011

UPK Kec. Makale salurkan 90 Juta untuk 2 Kelompok SPP

Musyawarah Antar Desa Perguliran Kec. Makale yang dilaksanakan tanggal 07 Oktober 2011 di Aula Kantor Kec. Makale menghasilkan keputusan tentang urutan/ranking kelompok SPP yang akan menerima penyaluran dana perguliran. Keputusan hasil MAD Perguliran tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Camat (SPC) No. 218/05/X/2011.

Menindaklanjuti hasil keputusan MAD Perguliran tersebut, maka pada hari ini 16 Nopember 2011, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Makale, melakukan kegiatan perguliran. Dan kali ini, Kelompok-kelompok SPP yang berasal dari kelurahan Ariang, mendapat giliran penyaluran dana SPP tersebut.

Penyaluran dana ini dilaksanakan di Baruga Kel. Ariang yang dihadiri oleh Bapak Lurah Ariang, Chandra Sosang, S.Sos, FK Kec. Makale, Alfian reagen P, SE, Ketua UPK Kec. Makale, Drs. D. Kala' Padang, dan beberapa anggota masyarakat.

Lurah Ariang, Chandra Sosang, S.Sos, dalam arahannya menyampaikan harapannya Semoga dengan adanya dana perguliran ini, dapat lebih memberikan tambahan modal bagi masyarakat perempuan dan mampu mensejahterakan masyarakat perempuan

Sementara itu, FK Kec. Makale, Alfian Reagen P, SE, dalam arahannya menjelaskan tentang mekanisme perguliran yang berlaku di PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam kegiatan perguliran ini, dari 4 kelompok yang rencananya akan menerima dana ini, 2 dari 4 kelompok SPP tersebut tidak dapat disalurkan karena beberapa anggota kelompok dari 2 kelompok tersebut tidak dapat hadir, sehingga diputuskan untuk menyalurkan dana hanya kepada 2 kelompok yang anggotanya hadir lengkap.

Masing-masing kelompok yang menerima dana perguliran ini adalah Kelompok SPP Civa Taylor dengan jumlah dana Rp. 40.000.000,- dan Kelompok SPP Mayana dengan jumlah dana Rp. 50.000.000,-

sementara 2 kelompok yang tidak dapat disalurkan dananya masing-masing, kelompok Talas dan Kelompok Gita Indah.
READ MORE - UPK Kec. Makale salurkan 90 Juta untuk 2 Kelompok SPP

Nyaris Ricuh, Rapat MAD PNPM Mandiri Ponorogo

Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2012 Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (1/10) di Pendopo Kecamatan Kauman nyaris berakhir ricuh.

Pasalnya para peserta rapat yang terdiri dari Kepala Desa se-Kecamatan Kauman, PJOK Kecamatan Kauman serta pelaku PNPM se-Kecamatan Kauman masing-masing desa diwakili oleh 3 orang dari 16 desa yang ada di kecamatan Kauman.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa para peserta rapat MAD menolak kepemimpinan Fasilitator Kabupaten (Faskab) Ponorogo dipegang oleh Kunang Dana Saputra. Selain itu peserta rapat juga menolak Endang Nurul Gaini sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kauman.

Seperti diketahui sebelumnya, antara Kunang Dana Saputra dan Endang Nurul Gaini dipergoki anggota Polsek Sampung beberapa waktu di tengah hutan Sampung dan diduga melakukan perbuatan tak senonoh. Padahal keduanya bukan suami isteri. Bahkan keduanya sempat diamankan ke Mapolsek Sampung untuk dimintai keterangan.

Pihak Polsek Sampung kemudian melepasnya setelah keduanya dipertemukan dengan pasangan suami isteri mereka yang sah.

Tetapi disaat Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kauman, Endang Nuurul Gaini menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang juga dihadiri oleh Kunang Dana Saputra para peserta rapat tiba-tiba melakukan Walk Out keluar dari arena rapat MAD tersebut.

“Kita tidak mau rapat MAD dipimpin oleh orang-orang yang menurut kami semua tidak layak untuk memegang pimpinan di PNPM, mereka semua cacat moral,” kata Muhammad Mawardi selaku Kepala Desa Maron, Kecamatan Kauman.

Menurutnya, Kunang Dana Saputra tidak layak menjadi Faskab PNPM Mandiri Perdesaan Ponorogo serta Endang Nurul Gaini sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kauman.

“Mereka cacat moral karena sudah terlanjur dimuat di media massa,” tambahnya. Bahkan, pihaknya juga meminta Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Pranyoto dan Ketua FT, Dwi Setyo C Wibowo juga diganti saja.

Selain itu selama ini pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kauman dinilai kurang adanya koordinasi dengan para Kades yang mengakibatkan keresahan dalam pelaksanaan kegiatan.

“Sekali lagi, kami tidak percaya dengan Faskab karena beberapa waktu lalu dalam pemberitaan di media masa melakukan tindak asusila dengan Ketua UPK kecamatan Kauman,” tandasnya kepada pewarta HOKI.

Pihaknya juga sepakat dengan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kauman untuk terus memboikot dan menolak kepemimpinan Kunang serta Endang.

“Pokoknya kita semua tidak puas sebelum mereka diganti,” tegasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi Ketua Faskab PNPM Mandiri Perdesaan, Kunang Dana Saputra mengatakan tentang adanya desakan untuk mundur dari jabatannya dia membantah. “Itu sudah diselesaikan dan sudah ada aturannya tentang usulan itu dan sudah ada aturannya,” kilah Kunang.

Dia berharap semua pelaku di PNPM di kecamatan Kauman dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan dengan PJOK, UPK kecamatan, FT dan Kades.


Sumber : http://www.kabarindonesia.com/
READ MORE - Nyaris Ricuh, Rapat MAD PNPM Mandiri Ponorogo

Peresmian PNPM di Kecamatan Mirit

Peresmian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Mirit, Kebumen menampilkan aneka produk yang dipamerkan di Desa Sitibentar, tempat pelaksanaan acara tersebut.

Selain kerajinan tangan, produk dari kelompok binaan program itu juga terdapat aneka kerajinan makanan. Bahkan hasil pertanian dari mulai pepaya, semangka hingga jagung.

Peresmian dilakukan oleh Bupati dilakukan oleh Bupati H Buyar Winarso SE ditandai dengan pengguntingan pita di bangunan gedung Taman Kanak-Kanak Desa Sitibentar.
Peresmian hasil kegiatan PNPM lainnya yakni peningkatan jalan dusun dengan perkerasan relford di Desa Kertodeso, pembuatan tembok penahan tanah di Desa Mangunranan dan Desa Winong, pembangunan gedung PAUD di Desa Pekutan, serta pembangunan jembatan dan peningkatan jalan dusun di Desa Patukgawemulyo.

Hadir Kepala Badang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Dra Siti Alfiah Anggriyani MSi, serta Muspika Mirit.

Bupati berharap agar paska kontruksi harus ada pertanggungjawaban secara berjenjang, baik kepada pemerintah maupun masyarakat, berupa pemberian identitas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

"Dengan demikian, masyarakat akan mengenali hasil karyanya, sehingga akan tumbuh rasa handarbeni untuk mendukung upaya pelestarian mendukung upaya pelestarian," ujarnya.

Bantuan Sosial

Dalam kesempatan itu, diserahkan bantuan sosial di antaranya traktor, bibit kedelai dan padi serta pompa air. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Selain menampilkan aneka produk, kegiatan tersebut juga ditampilkan kreativitas seni dan warga setempat. Juga hiburan campursari serta karawitan.

Di Kecamatan Mirit tersebut, total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesan tahun 2011 Rp 2 miliar. Dana tersebut telah dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 22 desa.

Bupati Buyar mengemukakan, tahun 2011, Kebumen menerima alokasi dana PNPM Mandiri perdesaan reguler sebesar Rp 52,2 miliar untuk 23 kecamatan, PNPM Mandiri Perdesaan integrasi Rp 5 miliar serta dana alokasi tambahan PNPM Mandiri Perdesaan untuk penanganan dana Bantuan Langsung Masyarakatn (BLM) Rp 6, 075 miliar.

"Sejauh ini, progres pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan secara fisik telah mencapai 80%-90%. Namun banyak juga yang telah mencapai 100%, seperti di Desa Sitibentar ini," katanya. (K5-45)

sumber : koran suara merdeka edisi Senin 14 Nopember 2011
READ MORE - Peresmian PNPM di Kecamatan Mirit

Jumat, 11 November 2011

UPK Kec. Makale Gelar Pelatihan TPU

Melanjutkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 11 November 2011 menggelar Pelatihan Tim Penulis Usulan (TPU) Kecamatan Makale bertempat di Aula Kantor Kelurahan Bombongan.

Pada kesempaten tersebut, selaku PjOK PNPM MP Kecamatan Makale Bapak Drs. Sattu Sambo memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelatihan TPU yang diikuti para utusan Kelurahan/Lembang yang tergabung dalam Tim Penulis usulan dari Kelurahan/Lembang seluruh Kecamatan Makale. Dalam sambutannya beliau menghimbau kepada Tim Penulis Usulan agar dapat melaksanakan tugasnya menyusun proposal usulan PNPM dengan sigap, cermat dan tepat waktu sesuai yang telah dijadwalkan. Selain itu beliau memberikan semangat dorongan kepada para peserta untuk selalu kompak dan saling berkomunikasi antar pelaku dengan baik. Sehingga pekerjaan nantinya dapat berjalan sesuai prosedur dan berjalan maksimal.

Materi utama yang disajikan dalam pelatihan TPU ini adalah penyusunan proposal usulan bagi masing-masing Kelurahan/Lembang. Dalam metode yang digunakan dalam pelatihan ini, dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok (1) dipandu Fasilitaor Teknik, Dewi Marlina Tengkano, ST yang membahas materi tentang proposal desa berupa usulan sarana prasarana. Sedangkan kelompok (2) dipandu oleh Bendahara UPK Kec. Makale yang membahas usulan non prasarana yaitu SPP. Dalam suasana penuh keakraban pelatihan berjalan dengan baik dan peserta dapat menerima materi yang telah disampikan dengan baik.

Selain materi-materi pelatihan yang telah disiapkan oleh Panitia, Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Tana Toraja, M. Jufri Manga', ST, juga memberikan beberapa penegasan-penagasan dan penjelasan-penjelasan sehubungan dengan penulisan usulan.(Fuad. A)
READ MORE - UPK Kec. Makale Gelar Pelatihan TPU

Selasa, 08 November 2011

960 Desa Wisata di Tahun 2012

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata sejak 2009 lalu. Hingga kini, sudah ada 569 desa yang dikembangkan menjadi desa wisata, dengan bantuan dana Rp 150 juta setiap desa.

"Pada 2012, Kemenparekraf menargetkan 960 desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Sementara tahun 2014, ditargetkan ada 2 ribu desa wisata. Tujuann ya, membentuk masyarakat yang sadar wisata. Masyarakat yang memahami potensi wisata di desanya sehingga dapat dimanfaatkan menjadi objek wisata," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Firmansyah Rahim , Senin (7/11/2011).

Awal mula PNPM Mandiri Pariwisata ini berjalan, ada 100 desa yang dikembangkan, dengan jumlah bantuan Rp 100 juta setiap desa. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan yang menunjang daya tarik wisata desa tersebut.

Menurut Firmansyah, belakangan ini banyak desa yang mengusulkan agar Kemenparekraf juga memberi pelatihan pemandu wisata dan pelatihan bahasa asing.

Kebutuhan setiap desa memang berbeda, tergantung potensi wisatanya. Dan inilah yang menjadi keunikan masing-masing desa, tegas Firmansyah.

Ada beberapa kriteria suatu desa dapat dijadikan desa wisata melalui PNPM Mandiri Pariwisata. Pertama, suatu desa memiliki potensi wisata, yang setidaknya memiliki aksesibilitas. Kedua, terdapat masyarakat miskin atau kurang mampu di suatu desa, sehingga memang layak untuk dibantu.

Ketiga, sudah ada aktivitas pariwisata di desa atau sekitar desa tersebut. Sementara kriteria lainnya adalah, memprioritaskan desa yang sudah menjalankan PNPM Mandiri di sektor lain, agar program tersebut bisa berintegrasi dengan sektor pariwisata.

Sumber : http://travel.kompas.com/
READ MORE - 960 Desa Wisata di Tahun 2012

Kamis, 03 November 2011

RAKOR Kab. Tana Toraja Nopember 2011

Bertempat di Aula kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang (BPMD/L) Kab. Tana Toraja pada hari kamis, tanggal 3 Nopember 2011 dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi PNPM-MPd Kab.Tana Toraja yang dihadiri oleh Sekretaris Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang (BPMD/L) Kab. Tana Toraja, Bapak Yurianus Tangkelangi', SH, MH, didampingi oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan PNPM-MPd Kab. Tana Toraja, Bapak Drs Ruben Sulle.

Rakor ini rencananya akan diselenggarakan selama 2 hari, yaitu tanggal 3-4 Nopember 2011, dimana pada hari pertama dilaksanakan di Aula kantor BPMD/L Tana Toraja, kemudian akan dilanjutkan di Hotel Sangalla' sampai dengan selesainya kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Sekretaris BPMD/L Tana Toraja, Bapak Yurianus Tangkelangi,SH, MH, mengharapkan agar para peserta yang mengikuti Rakor dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai forum diskusi bersama dengan para narasumber sehingga dapat saling bertukar pendapat juga dapat memberikan masukan dan saran demi terlaksananya program PNPM-MP dengan baik

Seperti biasa, Rakor kali ini juga diikuti oleh seluruh Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan, Fasilitator Teknik Kecamatan, Asisten FK, Pengurus UPK, serta para pelaku PNPM di tingkat kecamatan, dengan nara sumber PjOKab dan Tim Fasilitator Kabupaten.

isu yang paling hangat dibicarakan dalam rapat korrdinasi tingkat kabupaten Tana Toraja kali ini adalah masalah keterlambatan progress kegiatan fisik di lapangan, yang disebabkan oleh terjadinya kelangkaan material semen.

Pada kesempatan ini, beberapa fasilitator teknik kecamatan menyampaikan keluhannya sehubungan dengan terjadinya kelangkaan semen, khususnya semen merk Bosowa.

Kelangkaan semen Bosowa ini menjadi salah satu pokok permasalahan yang menyebabkan tersendatnya kegiatan di lapangan, selain tentu saja alasan tradisi, khususnya Rambu Solo (pesta orang mati) yang selama ini selalu menjadi penghambat lajunya progress kegiatan di Tana Toraja.

Fasilitator Teknik Kabupaten Tana Toraja, Irwan Padang, ST, dalam penjelasannya mengatakan bahwa kalau memang terjadi kelangkaan semen bosowa, maka dapat digunakan semen merk tiga roda, tentu saja dengan melalui Musyawarah Desa Khusus, dan dilakukan revisi (perubahan) RAB.

Rapat koordinasi ini berlangsung sampai dengan pukul 13.00, kemudian akan dilanjutkan di hotel Sangalla' pada pukul 14.00 wita. (Fuad. A)
READ MORE - RAKOR Kab. Tana Toraja Nopember 2011

Selasa, 01 November 2011

PNPM Macet, Puluhan Warga Demo ke Kantor Kecamatan Caringin


Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dipertanyakan warganya. Pasalnya, PNPM di wilayah Caringin macet akibat ditengarai syarat penyelewengan.

Keluhan warga tersebut langsung disampaikan dalam unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Caringin, Selasa (1/11). Selain melakukan orasi, puluhan warga juga terlihat membawa beberapa poster kecaman terhadap unit pengelola kegiatan (UPK) PNPM dan aparat pemerintahan setempat.

“Pengelola PNPM tidak transparan menjalankan programnya. Kita minta agar masalah ini dibawa ke ranah hukum,” ketus salah seorang demonstran, Nandan S.

Menurutnya, sejak digulirkan 2007 lalu hingga 2010, kegiatan PNPM di Caringin dilakukan secara tidak transparan. Dampaknya, sejumlah kegiatan PNPM tidak berjalan sesuai dengan target. Dicontohkan dia, program pembangunan gedung wahana serbaguna senilai Rp 263 juta hingga sekarang belum juga selesai.

“Total dana yang dikucurkan untuk PNPM Kecamatan Caringin mencapai Rp 1,04 miliar. Tapi pertanggungjawaban terhadap dana tersebut tidak jelas. Makanya kami mempertanyakan program ini,” pintanya.

Disebutkan Nandan, dari evaluasi anggaran PNPM ditemukan sejumlah keganjilan. Salah satunya, terang Nandan, ada kucuran dana sebesar Rp 25 juta untuk Kapolda Jabar pada 2010 lalu. “Pengurus UPK PNPM harus bertanggungjawab. Dan kita minta pengurus lama mundur,” tegasnya.

Sementara, Camat Caringin, Lucky Gautama Rizal menjelaskan pihak kecamatan telah berupaya memantau jalannya kegiatan PNPM. Namun pengelolaan kegiatan berada sepenuhnya di tangan UPK.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Sukabumi, Yudi Panca Yoga menegaskan memang ada kegiatan PNPM yang terhenti. Pasalnya, penghentian dilakukan atas permintaan Bank Dunia, kata Yudi, menilai menilai adanya permasalahan pelaksanaan PNPM di Kecamatan Caringin.

“Tapi program baru bisa dibuka lagi setelah adanya proses audit dan investigasi pelaksanaan PNPM di Kecamatan Caringin. Proses audit yang dilakukan Inspektorat baru akan dilakukan,” tandasnya. (sule/dms)

FOTO: Puluhan warga melakukan unjukrasa mempertanyakan PNPM yang dinilai tidak transparan di depan Kantor Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (1/11)

Sumber : http://www.poskota.co.id
READ MORE - PNPM Macet, Puluhan Warga Demo ke Kantor Kecamatan Caringin

Dana PNPM Naik Menjadi 10 Trilliun

Karena dinilai cukup berhasil, alokasi anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terus ditingkatkan. Pada tahun 2012, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk program pemberdayaan itu.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebelum membuka Rapat Kerja Nasional Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 dan persiapan Tahun Anggaran 2012 di Jakarta, Rabu (2/11/2011).

Pada tahun 2010, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diberikan kepada 4.791 kecamatan. Tahun ini, anggaran Rp 8,2 triliun dialokasikan untuk 5.020 kecamatan di 393 kabupaten/kota.

"Saya berharap besaran PNPM terus meningkat. Namun, prinsipnya jangan hanya sekadar terserap 100 persen, tetapi semua kegiatan yang dirumuskan harus berhasil baik," kata Gamawan.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com
READ MORE - Dana PNPM Naik Menjadi 10 Trilliun