•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Selasa, 29 Mei 2012

MDPJ salah satu bentuk Transparansi dalam PNPM

Salah satu prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah transparansi atau keterbukaan. Olehnya itu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Setiap kegiatan yang di danai dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) senantiasa dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, hari ini, Rabu, 30 Mei 2012, Tim Pengelola kegiatan (TPK)Kelurahan Ariang, Kec. Makale, kabupaten Tana Toraja, menyelenggarakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban 40% untuk kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana, berupa Rabat Beton. MDPJ 40% ini berlangsung di Baruga Kantor Kelurahan Ariang dan dihadiri oleh masyarakat, khususnya masyarakat penerima manfaat. Turut hadir dalam MDPJ tersebut PjOK Kec. Makale (Drs. Sattu Sambo) FK Kec. Makale (Duma' Patiallo, SE), FT Kec. Makale (Dewi Marlina Tengkano, ST) Ketua UPK Kec. Makale (Drs. Daniel Kala' Padang). Lurah Ariang, Chandra Sosang, S.Sos dalam sambutannya berharap agar TPK dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan kelurahan, agar pekerjaan ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan yang sama, FT Kec. Makale, Dewi Marlina Tengkano, ST, memberikan kesempatan kepada Tim Pengelola Kegiatan dan para peserta musyawarah agar menyampaikan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian pekerjaan yang sumber dananya berasal dari BLM PNPM-MPd ini. Permasalahan yang sempat mengemuka dalam MDPJ ini adalah masalah jangka waktu jalan yang sudah dirabat tersebut dapat dilalui kendaraan. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta musyawarah tersebut, FT Kec. Makale, Dewi Marlina Tengkano, ST, menyampaikan jawabannya bahwa secara teknis jalan yang di rabat baru dapat dilalui kendaraan roda 4 jika telah berumur lebih dari 28 hari. Salah satu keputusan yang berhasil diambil dalam musyawarah Desa Pertanggungjawaban 40% ini adalah, Kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan yang tersisa, seperti pekerjaan pembangunan duiker, talud, dan pemasangan gorong-gorong.
READ MORE - MDPJ salah satu bentuk Transparansi dalam PNPM

Kamis, 24 Mei 2012

Mengintip Kelahiran PNPM Pusaka: The Next Generation of PNPM Mandiri

Pelaksanaan PNPM Mandiri selama sejak tahun 2007, di nilai cukup positif dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah mufakat, PNPM mampu memberikan ruang pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang demokratis. PNPM sendiri di rencanakan akan selesai pada tahun 2014. PNPM Sendiri seperti yang kita terdiri dari berbagai macam program seperti PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Perkotaan / Program Pegembangan Kecamatan Perkotaan (P2KP), PNPM Generasi, PNPM Paska Bencana, PNPM Paska Krisis, PNPM Integrasi, PNPM PISEW, PNPM Pariwisata dan lain sebagainya. Timbul pertannyaan dari kita, lantas akan ada program apa sebagai pengembang dan penerus dari PNPM? Pihak depdagri menyatakan bahwa akan ada kelanjutan dari program PNPM yang system dan mekanismenya tidak terlampau jauh berbeda dengan PNPM. Meski belum di putuskan apakah masih menggunakan nama PNPM kembali ataukah ganti baju dengan nama yang lain. Jawaban atas pertanyaan itu sedikit terungkap, saat saya membaca status Facebook dari Deputi Kemenkokesra, Sujana Royat yang menyatakan bahwa akan lahir generasi baru dari PNPM yaitu PNPM Pusaka. Menurut beliau, PNPM Pusaka diharapkan dapat mendorong kelompok-kelompok masyarakat peminat kebudayaan lokal untuk mencintai dan melestarikan budaya, adat istiadat, kuliner, seni dan tata krama budaya lokal dan menerapkan dalam kehidupannya menjadi lebih berbudaya (culturally vibrant), dan akhirnya bila ini bisa dilakukan di semua tempat maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang bermartabat kembali, bukan pengejar materi dan kekuasan dan sering di adu domba dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan. PNPM Pusaka rencananya akan di luncurkan serempak di berbagai kota bulan Agustus setelah Hari Peringatan Proklamasi Kemerdakaan Indonesia untuk menjadi gerakan nasional untuk mencintai budaya lokal. Aspek yang di sentuh dalam PNPM Pusaka adalah dimensi ketiga dari kemiskinan yaitu kemiskinan budaya, akhlak dan tata krama. Setelah sebelumnya dimensi kemiskinan harta dan kemiskinan ilmu, yang telah di sentuh melalui PNPM Mandiri. Mungkin akan saya kutip status Facebook Sujana Royat yang di tulis pada awal bulan Mei 2012. “Setelah bangsa ini terpecah belah oleh partai politik, pemekaran wilayah dan radikalisme di bidang agama dan etnis. Maka sudah waktunya bangsa ini direkatkan lagi dan di persatukan lagi melalui budaya. Kebudayaan adalah perekat bangsa. Semua kelompok masyarakat harus kembali ke akar tradisi dan budaya lokalnya. Kebudayaan nasional adalah puncak puncak kebudayaan lokal. Masyarakat harus memelihara budaya lokal dan melestarikannya. Ini intinya PNPM Pusaka, siapa saja yang mencintai budaya, seni dan potensi kekayaan alam saujana / landscape bisa bergabung dalam upaya ini. Rekatkan bangsa melalui budaya!” Dari komentar singkat kami, sebagai praktisi pemberdayaan, saya sungguh merasa mempunyai harapan yang tinggi terhadap program PNPM Pusaka ini. Saya hanya membayangkan kira-kira akan seperti apa mekanisme, prosedur, juknis dan terapan pelaksanaan di masyarakat. Dan reksi apa yang timbul di masyarakat. Apakah senang, antusias, ataukah acuh saja. Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat desa atau di pinggirian urban (bagi pemanfaat dana P2KP) apalagi untuk PNPM Mandiri Perdesaan, banyak sekali anggapan yang menilai bahwa PNPM adalah “banyak uangnya”. Masyarakat ingin berpartisipasi dalam PNPM jelas di sana menjanjikan “gula-gula” proyek yang cukup besar. Dengan kondisi pembangunan infrastruktur perdesaan yang belum merata, menjadikan PNPM di perebutkan dengan sangat gaduh dan seringkali melalui cara-cara intimidatif. Proses Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi di tingkat kecamatan di pakai bukan untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan mereka se-kecamatan, namun di persempit dengan nafsu mendapatkan dana proyek bagi desa mereka masing-masing. Dan memang tidak bisa di salahkan ketika masyarakat berkehendak demikian. Gelombang arus bawah dari masyarakat, menjadikan nilai-nilai dan prinsip program menjadi mengambang dan hanya di jadikan emblem administratif. Di balik kesuksesan program, sebaliknya terdapat pula fenomena faktual yang berkembang di masyarakat. Kita ambil contoh. Bahwa tidak dapat kita pungkiri bahwa kualitas proses dan partisipatif masyarakat cenderung mengalami grafik penurunan. Masyarakat yang menghadiri musyawarah baik di desa dan kecamatan telah merasakan kecenderungan bosan dengan banyaknya rapat yang ada di PNPM. Ujungnya adalah ketika mereka menghadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) yang hakikatnya adalah berjuang bagi desa mereka sendiri untuk mengakomodir hak, usulan dan merupakan bentuk partisipasi demokrasi, rata-rata mereka menghendaki adanya transport yang di bebankan dari pihak desa. Kalau tidak ada transportnya mereka tidak mau berangkat. Contoh lain adalah proses pemilihan pelaku PNPM seperti Unit Pengelola Keuangan (UPK) banyak di warnai dengan nuansa politis yang kental. Yang membuat para calon UPK melakukan manuver-manuver yang terkadang tidak sehat dan menodai prinsip-prinsip PNPM itu sendiri. Kita ini sudah menjadi manusia Indonesia yang berjuang bukan untuk kepentingan bersama, tapi sudah terkotak-kotak hanya untuk pribadi, golongan, institusi, lembaga. Musuh kita sebenarnya adalah uang, yang kita perebutkan dengan berbagai cara tanpa peduli saudara, kerabat atau apapun. Kenikmatan bergotong-royong telah di gantikan dengan kenikmatan materiil. Adapun data-data kesuksesan yang tertampil dalam lembar-lembar laporan kita adalah data administratif yang tidak cukup dan bahkan tidak mampu menggambarkan wajah program pemberdayaan ini secara komprehensiif. Wajah itu terlihat parsial tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Namun dengan adanya rencana kelahiran PNPM Pusaka, sedikit banyak memberikan harapan yang baru. Ketika manusia tidak mengenal budaya, tidak mengapresiasi seni, tidak menyukai keindahan sesungguhnya dia telah menolak hakikat sejati dirinya. Manusia dengan perwujudan akal dan budi, mampu melahirkan ragam kebudayaan yang membuat manusia itu merasa manusia. Yang terjadi sekarang adalah manusia tidak melihat dia sendiri menjadi manusia, namun lebih melihat apakah dia Konsultan, Bupati, Direktur, tukang ojek, petani atau apapun saja. Manusia menjauh dari sifat sejati manusia. Ketika manusia sudah tidak berlaku sebagai manusia maka apa yang disampaikan Sujana Royat menjadi nyata “ terpecah belah oleh partai politik, pemekaran wilayah dan radikalisme di bidang agama dan etnis. Dan tantangan tersebut mau tidak mau harus di hadapi oleh PNPM Pusaka. Meskipun saya masih meraba-meraba bentuknya akan seperti apa. Karena bagaimana menilai budaya. Bagaimana menghitung budaya secara kuantitatif? Namun, setidaknya akan ada hembusan angin segar dengan hadirnya PNPM Pusaka. Meskipun tantangan ke depan masih membayang, namun setidaknya patut di apresiasi dan di dukung dengan sepenuh hati. Sumber : http://www.http://sosbud.kompasiana.com
READ MORE - Mengintip Kelahiran PNPM Pusaka: The Next Generation of PNPM Mandiri