Gara-gara petani gagal tanam,
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sungai Tabukan
Kabupaten Hulu Sungai Utara harus menanggung tunggakan dari kelompok simpan
pinjam khusus perempuan (SPP) sebesar Rp 50.550.000. Pinjaman bermasalah dari
dua kelompok SPP di Desa Tambalang Raya bahkan sudah hampir satu tahu tidak
mengangsur dan masuk dalam kolektabilitas 5 dengan nilai Rp 28.830.000.
Sedangkan 6 kelompok SPP di Rantau Bujur Hilir ikut menunggak Rp 18.390.000.
"Di Tambalang
Raya sudah dua kali kami datangi, tapi masyarakat tetap tak sanggup membayar.
Alasannya karena gagal tanam, sehingga sawah tak bisa menghasilkan padi,"
kata bendahara UPK Warni Khairiyani.
Penghasilan kelompok SPP yang bermasalah itu kebanyakan sebagai pengrajin
anyaman purun. Saat ini harga purun sedang turun, mereka rugi sehingga tidak
bisa membayar pinjaman. Sedangkan suami mereka sebagai pencari kayu bakar di
hutan, saat ini menganggur karena banyak razia. Hasil dari anyaman purun hanya
untuk makan sehari-hari.
Ketua kelompok Mawar Sari, Ernita dan kelompok Mekarsari, Samsiah, tak
mampu berbuat banyak terhadap anggotanya yang masih menanggung pinjaman tahun
2012 Rp 28.830.000. Mereka sudah tanda
tangan pada surat perjanjian Juni 2013 sanggup membayar setelah panen. Tapi
ternyata gagal tanam karena banyu kada besurut, air di lahan persawahan
tak pernah surut saat waktu tanam tiba.
Sekretaris
UPK Muhamad Thaha Aminudin berencana untuk mendatangi lagi ke desa, minta
angsuran per minggu biar UPK yang mengambil. "Awal bulan ini kami dengan Fasilitator Kecamatan
sedang menunggu konfirmasi dari kepala
desa," katanya. Desa yang masih punya tunggakan SPP tahun 2013 tidak mendapat
BLM. Pada minggu kedua Desember nanti ada MAD Prioritas iTambalang Raya dan
Rantau Bujur Hilir terancam tak terdanai
lagi. Padahal di 2012 lalu Tambalang
Raya mengusulkan beasiswa pengadaan peralatan sekolah Rp 55 juta untuk pengadaan
peralatan sekolah 123 anak. Namun karena masih ada tunggakan SPP, usulan itu
tak masuk ranking untuk didanai.
Ketua UPK
Anshari memperlihatkan lahan sawah yang gagal tanam di Desa Pematang Benteng
Hilir. Tahun 2013 BLM Rp 121.844.000 untuk pembuatan titian ulin jalan usaha
tani sepanjang 150 meter dan lebar 1,25 meter. Titian itu sebagai lanjutan
pembangunan serupa di tahun 2011, karena prasarana itulah yang dibutuhkan
masyarakat.
Namun
sayangnya, tahun 2013 hanya sedikit lahan yang bisa ditanami padi karena
rata-rata gagal tanam. Pelatihan
meningkatkan kualitas produk anyaman purun untuk menambah penghasilan warga
pernah diusulkan. Namun bentuk pelatihan yang tepat belum ditemukan. Harga
tikar purun murah, pengrajin bertahan tak menjualnya karena rugi kalau dijual. Tikar purun kebanyakan
dipakai untuk menjemur gabah. Karena gagal tanam dan tak ada panen padi, maka
tak ada gabah yang dijemur dan tak butuh tikar purun. (Tim UPK)
Sumber : pnpm-kalsel