Penderita Kusta di Batulelleng Rantepao terima bantuan dari Pelaku PNPM-MPd Kab. Tana Toraja

Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao. 

Dalam kunjungan ini, pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, yang dikomandoi oleh ketua Panitia Penyelenggara Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, Deddy L. Sombolinggi, ST menyerahkan sejumlah dana yang merupakan hasil dari kolekte yang dijalankan pada saat perayaan Natal yang telah dilaksanakan di ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, beberapa waktu yang lalu. 

Menurut Deddy, Dipilihnya Rumah Sakit Kusta Batulelleng di Rantepao, merupakan kesepakatan dari teman-teman pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, khususnya FK/FT dan UPK. "kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat. Walaupun jumlahnya tidaklah besar, namun yang penting adalah rasa peduli terhadap sesama yang telah ditunjukkan oleh teman-teman pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja. Kami berharap apa yang kami lakukan ini menjadi motivasi bagi komunitas-komunitas lainnya dalam rangka meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama manusia"Pungkas Deddy.

READ MORE - Penderita Kusta di Batulelleng Rantepao terima bantuan dari Pelaku PNPM-MPd Kab. Tana Toraja

From Zero to Hero

Kisah ini berawal dari salah seorang peserta kegiatan Kursus Menjahit yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Makale - Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2010. Ibu Damaris yang awalnya sebagai ibu Rumah Tangga dengan keseharian mengurus 3 orang anak dan menjalankan usaha kios kecil, KINI menjadi Ibu dengan Usaha Menjahit dengan pendapatan yang cukup untuk membantu ekonomi Rumah Tangganya.

Yang membuat saya berbeda dari teman-teman yang lain karena keinginan yang sangat besar dalam diri saya untuk belajar dan berani mencoba…..

Kegiatan Kursus Menjahit yang diadakan oleh PNPM-MP TA.2010 di Kelurahan Tampo Kec. Makale

Ibu Damaris adalah 1 dari 20 orang peserta kursus yang benar-benar berangkat dari 0%

Lulus dari tempat kursus menjahit dengan nilai yang 

"MEMUASKAN"

Debut awal setelah Lepas dari Kursus Menjahit,
berani untuk menerima jahitan dari tetangga dengan bayaran GRATIS

Untuk bisa maju tidak cukup hanya dengan ketrampilan yang diperoleh dari tempat kursus tapi tentu butuh MODAL untuk bisa berusaha..

Untuk bisa maju ke medan perang dengan usaha menjahit, modal utama yang dibutuhkan adalah sebuah pedang dan perisai berupa mesin jahit, mesin obras, meja potong dan serangkaian perlengkapan lainnya.

Dana bantuan/pinjaman yang diperoleh dari PNPM-MP melalui SPP sebesar Rp 5.000.000,- digunakan untuk membeli mesin jahit dan mesin obras.

Aktivitas Jahitan Saat Ini…….
- Melayani borongan pakaian keluarga pada acara pernikahan
- Sementara menyelesaikan borongan pakaian seragam anak TK Kelurahan Tampo
- Melayani jahitan seragam akper
- Melayani jahitan baju toraja
- dll.

Dalam 1 hari  bisa menyelesaikan 2 potong pakaian

Kesulitan & Hambatan yang dialami saat ini
- Belum mampu menerima tenaga kerja sementara pesanan dalam jumlah besar
- Keterbatasan alat/perlengkapan untuk menjahit
- Masih kurang ketrampilan dalam model-model pakaian
- Pemasaran masih sebatas pada lingkungan/ lokasi tempat tinggal
- Masih kurang modal usaha

Yeldi & Lola' (Operator PNPM-MPd Kab. Tana Toraja)

READ MORE - From Zero to Hero

Fasilitator PNPM Selingkuhi Asisten, Diguyur Air Wudhu

Ilustrasi

Akibat kepergok berselingkuh dengan isteri orang, Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten Aceh Tamiang, Akmal (36) bersama pasangannya yakni Irfah (32) terpaksa menanggung malu. Mereka digerebek dan dimandikan warga dengan air kulah (air wudhu) di Masjid Desa Tualang Baru, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang.

Tokoh Pemuda Desa Tualang Baru, Dedi menceritakan kejadian kemarin. Di mana suami Irfah sedang pergi dan rumah dalam kondisi kosong pada Sabtu (17/9) malam pukul 01.30 WIB. Wanita itu merupakan asisten langsung dari Khairul, tak menolak ketika sang atasan datang memadu asmara bersamanya.

Massa pun naik pitam dan sempat hendak menghajar kedua pelaku, namun berhasil diredam lantaran pasangan selingkuh itu buru-buru diboyong ke Mapolsek Manyak Payed. Namun demikian kasus hingga kini belum tuntas karena suami Irfah tak terima.

Menurut Dedi, perselingkuhan antara Akmal dan asistennya telah berlangsung lama. Namun baru kemarin berhasil ditangkap warga setempat.

“Karena masing-masing sudah punya suami dan isteri maka mereka tidak mungkin dinikahkan. Oleh sebab itu keduanya dikenakan hukum adat di desa yakni dengan dimandikan didepan umum.” Ujar Dedi.

Dengan dikenai hukum adat ini diharapkan agar kasus tali air ini tidak terulang lagi. Namun demikian warga setempat tetap meminta kepada Wilayatul Hisbah (WH) setempat agar keduanya dikenai hukuman cambuk karena telah melanggar syariat Islam, yang telah diterapkan di provinsi Aceh.


Sumber : jpnn.com

READ MORE - Fasilitator PNPM Selingkuhi Asisten, Diguyur Air Wudhu

Tanggul Proyek PNPM Roboh

Ilustrasi

Sebuah tanggul sepanjang 20 meter yang dibangun melalui proyek Program nasional Pemberdayaan (PNPM) di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur, roboh.

Robohnya tanggul tersebut diduga diakibatkan bangunan tidak bisa menahan luapan air sehingga longsor. Masyarakat setempat menyoroti proyek yang menelan biaya anggaran proyek PNPM senilai Rp92 juta tersebut, dengan panjang 175 meter, karena dinilai tidak sesuai dengan bestek.

Begitupula dengan anggaran yang dialokasikan PNPM, dinilai tidak sesuai dengan tingkat volume untuk pembangunan tanggul yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Salah seorang warga setempat, Ambo, mengaku kecewa terhadap hasil pengerjaan tanggul itu. Dia menilai hanya dikerja asal-asalan saja, sebab pembangunannya tidak sesuai dengan bestek, dimana pondasi awalnya seharusnya dipasangi batu atau dicor akan, tetapi di lapangan hanya disemen dan hanya dipasangi batu.
"Saya sangat kecewa, proyek pengerjaannya yang diresmikan Kepala Dinas Pemberdayaan Provinsi, A Mangunsidi Massarappi ini mengecewakan masyarakat setempat," keluhnya.
Hal serupa juga dikemukakan Ketua LSM Laskar, A Abd Kadir SH. Menurut dia, pembangunan tanggul yang dikerja tidak sesuai dengan bestek dan dugaan ada permainan dana dalam proyek ini.

Seharusnya, dana proyek itu harus mengikuti juknis dalam rencana angggaran, bukan asal dikerja. A Kadir, yang juga Ketua PWI Bone itu, menambahkan, dugaan ada permainan dibalik pembangunan tanggul proyek PNPM yang menelan dana Rp92 juta.

Pihaknya kata dia, akan melaporkan hal itu ke pihak kepolisian untuk mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab dan sengaja menimbulkan kerugian negara.

"Tanggul itu bukan membantu masyarakat, tetapi menimbulkan pertanyaan masyarakat, kenapa tanggul proyek PNPM yang dibuat itu roboh, ada apa? ungkapnya.

Saat dikonirmasi, Fasilitator PNPM Kecamatan Tanete Riattang Timur, Basri, mengatakan, pembangunan tanggul yang menghubungkan ke muara sungai di Kelurahan Panyula itu, sudah menjadi keputusan dan musyawarah masyarakat setempat.
Namun karena tertimpa bencana alam, maka tanggulnya roboh. Pihaknya juga mengakui kalau bestek dan pembuatan tanggul itu memang bermasalah sebelumnya, karena lokasi yang sulit untuk menunggu keringnya air. "Kita akan selesaikan ini, nanti kita akan lakukan pertemuan," janjinya.

READ MORE - Tanggul Proyek PNPM Roboh

Kades To' Pongo Minta agar FT Kec. Lamasi di evaluasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu agar melakukan evaluasi terhadap kinerja Fasilitator Teknik (FT) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan lamasi Induk. Demikian permintaan yang disampaikan Kepala Desa (Kades) To'Pongo, Kecamatan Lamasi Induk, Yusri S.Pd. Permintaan Kades To' Pongo tersebut disampaikan karena dana yang dikucurkan ke tiap-tiap desa/kelurahan di wilayah tersebut berbeda-beda. Padahal, dana sebesar Rp3 miliar yang diperoleh untuk tahun Anggaran 2011, sama diperoleh pada tahun lalu 2010. Dana yang berbeda-beda di peroleh setiap desa/ kelurahan, diduga kuat ada permainan di tingkat FT. Sebab, FT yang bertanggung jawab penuh atas Rancangan Anggaran Biaya (RAB) baik dana Simpan Pinjam (SPP) maupun kegiatan fisik PNPM.

"Kasian kami yang tidak memiliki jaringan di PNPM pasti dana yang diberikan sedikit, tidak seperti desa yang memiliki orang-orang di PNPM pasti dana yang diberikan besar. Makanya kami minta supaya pihak terkait melakukan evaluasi khususnya di FT," tegas Yusri.

Menanggapi persoalan tersebut, Fasilitator Tehnik PNPM Lamasi Induk, Ikram ST, mengatakan semua usulan desa baik fisik maupun SPP-nya (Simpan Pinjam) sudah ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) III, sehingga tidak ada permainan di tingkat FT seperti yang disebutkan Kades To'Pongo, Yusri S Pd. "Kita sudah rembukkan pada waktu MAD di Lamasi dan saya kira persoalan ini sudah kami jelaskan melalui forum. Tetapi apapun bentuknya semua itu merupakan kritikan membangun buat kami untuk lebih bekerja dengan baik," tepisnya.

Ikram juga mengatakan, semua usulan Kades untuk program PNPM 2011, telah ditetapkan melalui MAD III, begitupun dengan usulan tahap kedua oleh sembilan desa/ kelurahan di Lamasi Induk. "Insya Allah, diprogram 2011 ini kita lebih profesional dalam menjalankan tugas," tutupnya.

READ MORE - Kades To' Pongo Minta agar FT Kec. Lamasi di evaluasi

Permasalahan Serius Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada 28 November – 4 Desember 2010 Tim Bank Dunia telah melakukan supervisi PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara, lokasi yang dikunjungi mencakup 22 Kecamatan di 9 Kabupaten (Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara, Kolaka, Bombana, Buton, Buton Utara, Muna, dan Wakatobi).

Hasil supervisi yang telah dilaksanakan tim memberikan penilaian bahwa pelaksaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara ‘Tidak Memuaskan’ ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan, procurement (mencakup seleksi fasilitator dan kegiatan tingkat desa), supervisi dan monitoring hingga penyediaan dana pendamping. Dari 22 kecamatan yang dikunjungi, hanya 4 kecamatan yang dinilai ‘Cukup Memuaskan’, sementara 4 kecamatan ‘Kurang Memuaskan’, 10 kecamatan ‘Tidak Memuaskan’ dan 4 kecamatan ‘Sangat Tidak Memuaskan’dalam pengelolaan keuangan.

Ringkasan permasalahan utama yang terjadi di Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

Indikasi Kecurangan dan Penyimpangan

Berdasarkan hasil supervisi Konsultan Manajemen Provinsi selama TA 2010 dan diperkuat dengan hasil supervisi Bank Dunia terdapat indikasi kuat adanya kecurangan dan penyimpangan. Dari 22 kecamatan yang dikunjungi, ditemukan indikasi kecurangan dan penyimpangan serius di 15 kecamatan berupa fasilitator sering mangkir, indikasi penyalahgunaan dana BLM dan dana bergulir, indikasi pengaturan lelang, indikasi mark-up harga dan volume, indikasi pelaporan tidak benar dan lain-lain. Sebagian besar masalah sudah diketahui oleh Satker Provinsi dari hasil laporan bulanan konsultan provinsi namun belum ada tindakan serius untuk penyelesaian masalah dan pencegahannya di kemudian hari.

• 3 kasus penyimpangan terbesar yang terjadi adalah:

1. Kec. Palangga, Kab. Konawe Selatan, Penyalahgunaan dana program oleh FK, UPK, Camat, PjOK dan lain-lain senilai Rp 852 juta;
2. Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana, penyimpangan dalam pengadaan PLMTH senilai total Rp 2.1 milyar dengan direkayasa untuk dikerjakan supplier tertentu, dana sudah dicairkan Rp 823 juta dan projek terbengkelai. Kasus ini melibatkan FK, FasKab, Faskeu dan FasTebKab;
3. Kec. Wolo, Kab. Kolaka, penyalahgunaan dana bergulir oleh Pengurus UPK senilai Rp 356 juta;

• Kinerja Konsultan & Fasilitator Bermasalah:

1. Supervisi oleh perusahaan RMC patut dipertanyakan, karena tidak melakukan tindakan untuk mencegah seleksi fasilitator yang tidak sesuai aturan dan prosedurnya. Kinerja FMS (Financial Management Specialist) sangat lemah dimana kewajiban audit tidak dipenuhi, tidak ada kasus yang diungkap langsung oleh yang bersangkutan dan penataan manajemen keuangan untuk mencegah penyimpangan tidak dilakukan secara memadai. Kordinator Provinsi (Korprov) telah meminta penggantian yang bersangkutan ke RMC pada 18 Oktober 2010 namun belum ada tindakan. SpTR relatif lemah karena penguatan kapasitas ke fasilitator belum berjalan memadai sehingga banyak fasilitator belum paham aturan dan prosedur di PNPM. SP2M kinerjanya cukup baik dimana karena satu tahun tugasnya mampu menyelesaikan 52 dari 85 kasus dan mengungkap berbagai kasus penting.
2. Paling tidak sebanyak 30 fasilitator kabupaten di semua kabupaten dan 49 fasilitator kecamatan di 8 kabupaten telah diidentifikasi bermasalah dan sudah dilaporkan ke Satker Provinsi Sulawesi Tenggara, namun belum dilakukan tindakan sesuai aturan program. Temuan atas 49 fasilitator tersebut hanya sampling yang dilaksankan di 8 kabupaten, belum merupakan hasil review atas keseluruhan fasilitator. Masalah ini sangat terkait dengan indikasi kecurangan pada proses rekrutmen dan penempatan fasilitator di tahun 2009, dimana banyak fasilitator mengaku harus menyetor sejumlah uang ke oknum di Satker Provinsi dan Administrator Provinsi agar lolos seleksi.

•   Kurangnya Komitmen Pemerintah Daerah yang tercermin dari Penyediaan Dana Pendamping

1. Dari 10 kabupaten Di Sulawesi Tenggara, ada 3 kabupaten yang belum menyediakan DDUB hingga akhir November 2010, yaitu Muna, Konawe, Bombana. Hanya dua Kabupaten (Kolaka Utara dan Buton) yang meyediakan DDUB secara penuh dan tepat waktu. 5 Kabupaten lain menyediakan DDUB secara bertahap atau terlambat. Tidak tersedianya DDUB akan menghambat pelaksanaan program karena dana APBN tahap 3 (20%) hanya akan dapat dicairkan apabila DDUB sudah disalurkan ke rekening UPK.
2. Dana PAP yang disediakan Provinsi untuk TA 2010 kurang dari 1%. Untuk PAP Kabupaten ada 2 Kabupaten (Konawe dan Bombana) tidak menyediakan dana PAP sama sekali untuk TA 2009 & 2010, 2 Kabupaten (Kolaka & Muna) kurang dari 1%, dan 2 Kabupaten (Buton & Wakatobi) hanya menyediakan kurang dari 2,5%. Hanya 4 kabupaten (Kolaka Utara, Konawe Selatan, Buton Utara dan Konawe Utara) yang menyediakan dana 5% atau lebih dari total BLM.

Adapun tindakan-tindakan yang diminta Bank Dunia untuk dilaksanakan oleh PMD adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan sementara seluruh pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara, baik dari KKPN ke UPK maupun dari UPK ke TPK mulai dari 28 Desember 2010 sampai dilakukan tindakan penyelesaian yang memuaskan. Bank Dunia tidak akan memproses penggantian pengeluaran block grant selama periode itu;
2. Segera melakukan rekonsiliasi temuan audit keuangan dengan tujuan untuk mengevaluasi berapa banyak kerugian yang harus ganti oleh tersangka;
3. Semua kontrak fasilitator (Kabupaten dan Kecamatan) mulai 1 Januari 2011 tidak diperpanjang lagi dan akan segera dilakukan seleksi ulang fasilitator yang profesional dan bebas KKN dengan pengawasan khusus oleh Ditjen PMD Jakarta dan NMC. Mereka yang masuk dalam daftar yang telah melakukan kecurangan tidak boleh ikut seleksi kembali;
4. Meminta kepada RMC untuk mengganti konsultan bermasalah sebelum akhir Desember 2010;
5. Meminta Satker Provinsi untuk mengganti staf satker personil yang terindikasi terlibat/ bahkan mengatur semua kecurangan sebelum akhir Desember 2010;
6. Melakukan audit investigatif atas setiap indikasi kecurangan / penyelewengan dana di Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum Maret 2011; (oleh BPKP dan/ Inspektorat Jenderal Kemendagri)
7. Mendorong Satker Provinsi dan Konsultan Manajemen Provinsi untuk memfasilitasi masyarakat melakukan upaya hukum atas indikasi kuat penyelewengan dana / korupsi di Sulawesi Tenggara, termasuk dalam hal penyediaan dana berperkara;
8. Melakukan upaya pembenahan manajemen dan pengendalian di PNPM Mandiri Perdesaan dengan menerapkan Early Warning System, Audit Internal, Pengawasan oleh (organisasi) Masyarakat (BPD, BP-UPK), Kampanye Anti Korupsi, dll, untuk mencegah terulangnya kecurangan dan penyimpangan serupa di lokasi-lokasi lain di masa mendatang.

READ MORE - Permasalahan Serius Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara

PNPM Desa Sukajaya Lempasing diperiksa Inspektorat

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat Sukajaya Lempasing terkait adanya penyelewengan dana PNPM-MP untuk pembangunan Posyandu, Inspektorat Kabupaten Pesawaran, kemarin (Jumat, 21/01) memeriksa kondisi bangunan yang dimanksu , yang berada dalam wilayah Dusun Mutun.

Tim Inspektorat yang melakukan pemeriksaan terdiri dari tiga orang, yang diketahui oleh Marzuki. Pemeriksaan yang dilakukan, ditujukan kepada hal yang yang berkaitan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta mengecek berbagai item pembangunan termasuk luas serta ukuran bangunan.

Ketua Tim dari Inspektorat Kabupaten Pesawaran Marzuki mengatakan, pemeriksaan bangunan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) ini merupakan bentuk tindak lanjut laporan masyarakat Sukajaya Lempasing tentang adanya dugaan penyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarkat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 2010.

Dimana, berdasarkan laporan warga, disinyalir terjadi penyelewengan dana PNPM-MP dalam proyek pembangunan Gedung Posyandu di Dusun Mutun, Desa Sukajaya Lempasing. Warga menduga bangunan posyandu tersebut hanya menghabiskan biaya maksimal Rp 48 juta, sedangkan dana PNPM-MP yang diterima Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp 72.882.500. "Semua sudah kami periksa, baik laporan keuangan maupun belanja material yang digunakan," ucapnya

Ketua Unit pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Padangcermin Asep Muchtar Efendi, yang ikut mendampingi dalam kegiatan pemeriksaan ini mengatakan, tuduhan masyarakat dan BPD tersebut tidaklah benar. Menurutnya, tidak mungkin dilakukan penyimpangan, karena pelaksanaan kegiatan belum selesai, sementara dana baru dikucurkan.diterima sebesar 77%.

"Artinya, pekerjaan TPK ini belum selesai karena masih harus menunggu sampai semua dananya terkucurkan dan bangunannya selesai. Baru bias diektahui penggunaan semua biayanya berapa," ujarnya.

READ MORE - PNPM Desa Sukajaya Lempasing diperiksa Inspektorat

PNPM Botodayaan Berdayakan Masyarakat Bangun Desa

Dengan adanya program PNPM Pemerintah desa di desa Botodayaan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul sampai saat ini telah aktif membangun sarana prasarana desa demi meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Menurut kades Botodayaan Mujiyatno,”untuk pembangunan dengan PNPM sangat membantu karena dengan adanya PNPM kami dimudahkan untuk terus membangun sarana prasarana yang memadai,karena kalo hanya mengandalkan APBD 1 dan 2 pembangunan desa akan tersendat.
Karena jika hanya mengandalkan dana tersebut tidak akan mencukupi untuk berbagai macam pembangunan yang ada didesa terlebih kami memiliki 21 dusun yang banyak belum tersentuh oleh pemerintah daerah,maka PNPM lah yang membantu dan masyarakat dapar diperansertakan.

Untuk tahun 2011 ini desa botodayaan sendiri mendapat Rp.383.447.900,- tapi dibagi beberapa tahap dan ini merupakan tahap ke 2 pencairan dana PNPM,dimana alokasi tersebut untuk simpan pinjam perempuan Rp.50.000.000,-sarana Prasarana tahap ke 2 Rp.152.423.500 dan PKH sendiri direncakan membangun 4 unit terdiri dari gedung Paud,Conblock,pagar halaman dan PAH sebanyak 4 unit didusun sambikidul dan bototengah dengan total dana PKH mencapai Rp.120.751.500.

Untuk corblock sendiri sepanjang 615 m yang menghubungkan 2 dusun yaitu dusun karang dan dusun cabe serta pembuatan talud sepanjang 407,84m3 dengan dana Rp.145.500.400,”jelas Mujiyatno

Mujiyatno menambahkan,”alhamdullilah dengan PNPM ini kami sangat terbantukan dan diharapkan PNPM untuk tahun tahun selanjutnya dapat terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat serta pengembangan pembangunan desa kami karena dengan PNPM pula masyarakat kami dapat di berdayakan serta dapat hasil kerjanya demi kebutuhan keluarganya.”ucapnya

Sumber : http://www.berita2.com/daerah/138-yogyakarta/9976-pnpm-botodayaan-berdayakan-masyarakat-bangun-desa.html

READ MORE - PNPM Botodayaan Berdayakan Masyarakat Bangun Desa

Proyek Jalan Rabat Beton Taringgul Tengah Diduga Sarat Penyimpangan

Proyek peningkatan jalan Rabat Beton di lingkungan Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta diduga sarat dengan penyimpangan.

Ketika wartawan memantau pekerjaan Jalan Rabat Beton Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah, Sabtu (09/10), diduga pekerjaannya tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah tersebut anggarannya sebesar Rp 108.000.000 bersumber dari Dana PNPM Mandiri Perdesaan. Namun, nampak hasil pekerjaan diduga tidak sesuai Juknis diantaranya Rabat Beton yang seharusnya ketebalan minimum 15 cm, terbukti ketebalan hanya 10 cm. Untuk Pasir pengecoran yang seharusnya digunakan itu adalah Pasir Cor, ternyata menggunakan Pasir Pasang.

Selain itu, ketika para pekerja Rabat Beton meratakan tanah untuk melakukan pengecoran terlihat sisi jalan sedikit digali. Sehingga, posisi tanah bagian tengah lebih tinggi. Dan ketika pekerjaan Rabat Beton Jalan itu terus berjalan, tidak terlihat dan terpampang Papan Proyek PNPM MP.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM MP Desa Taringgul Tengah Hilman Ramdani saat ditemui Wartawan Sabtu (09/10) tidak bisa menerangkan secara gamblang dengan adanya hasil pekerjaan Rabat Beton Jalan Kampung Karang Anyar yang diduga tidak sesuai Juknis tersebut. “Saya hanya sebatas mengurus administrasi saja, sedangkan pekerjaan semuanya dipasrahkan langsung kebagian mandor, Bamusdes dan Kepala Desa,”ungkap Hilman.

Untuk itu, kiranya pihak yang berwenang secepatnya dapat menindaklanjuti dugaan penyimpangan pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah sepanjang 318 meter tersebut.

READ MORE - Proyek Jalan Rabat Beton Taringgul Tengah Diduga Sarat Penyimpangan

PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Cirebon Kembali Gelar Produk

Untuk ketiga kalinya PNPM Mandiri Perdesaan Gelar Produk dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke 529. Agenda tahunan yang digelar tiap 2 April ini, diikuti seluruh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM yang ada di Kabupaten Cirebon. Sebanyak 22 stand kecamatan PNPM MP menampilkan produk unggulan masing-masing. Bertempat di Lapangan Pataraksa, Sumber dan dibuka secara resmi oleh Bupati Cirebon, Drs.H. Dedi Supardi, MM, sekaligus peresmian kegiatan sarana prasarana tahun anggaran 2010.

Tiga Kecamatan yang diresmikan kegiatannya adalah Kec. Jamblang, Pabedilan dan Susukan Lebak. Yang menarik dari Gelar PNPM kali ini, pada saat pembukaan para pengunjung disuguhi penampilan Degung yang dipimpin langsung oleh Ibu Sri Heviana Dedi Supardi, yang tidak lain istri Bupati Cirebon. Penampilan grup degung ini semakin meriah, dengan tembang khas Cirebon, Sumpah Suci.

Sementara itu, bagi PNPM Mandiri Perdesaan momentum ini sangat berarti untuk mengekspose hasil-hasil kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan. Seperti diketahui selama ini, ekspose kegiatan-kegiatan PNPM sangat kurang. Sementara hasil kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang digarap begitu banyak. Untuk tahun 2011 ini, tidak kurang 13 kecamatan siap menyongsong alokasi BLM. Belum lagi untuk kegiatan Usaha ekonomi produktif dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang terus menunjukkan perkembangannya di masing-masing kecamatan.

Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Cirebon. Lebih penting lagi, dapat memberikan informasi secara berimbang tentang PNPM Mandiri Perdesaan khususnya kepada jajaran Pemkab Cirebon dan masyarakat secara luas

READ MORE - PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Cirebon Kembali Gelar Produk

PNPM-LMP TA. 2010 - Pelatihan Pembuatan Biogas Kel. Ariang, Kec. Makale

Makale, 9 Maret 2011 – Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale mengadakan Pelatihan Pembuatan Biogas yang sumber dananya berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM - LMP). Kegiatan ini merupakan Kegiatan Reguler PNPM-LMP Tahun Anggaran 2010. dimana untuk Tahun Anggaran 2010 Kelurahan Ariang mendapat dana sebesar Rp. 33.439.900 untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat berupa Pelatihan Pembuatan Biogas. Pengalokasian dana untuk kegiatan ini dibagi dalam dua bagian, yaitu pembangunan fisik reaktor Biogas dan pelatihan, dengan perbandingan 40% untuk kegiatan pembangunan reaktor biogas dan 60% untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

pelaksanaan Pelatihan ini dilaksanakan di Baruga Kelurahan Ariang, Hari ini (9/3/2011) yang dihadiri antara lain, Kepala Kelurahan Ariang, Bapak Chandra Sosang, S.Sos, Fasilitator Kecamatan Lingkungan, Harianto Tato, S.Hut. Bendahara UPK LMP Kec. Makale, Fuad Amry, Pendamping Lokal, Arman, ST, peserta pelatihan yang berjumlah 40 orang, serta beberapa warga yang tertarik dengan kegiatan ini.

Dalam sambutannya Kepala Kelurahan Ariang, Chandra Sosang, S.Sos mengatakan, bahwa kegiatan ini diharapkan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan limbahnya menjadi sumber energi alternatif, dalam hal ini gas yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak tanah yang akhir-akhir ini semakin langka. selain dari pada itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui ampas pembuangan biogas yang dapat dijadikan pupuk dan dapat dijual. Kemudian dari sisi Lingkungan hidup, kegiatan ini diharapkan dapat merubah pola hidup masyarakat dalam hal kebersihan dan sanitasi. dimana sebelum adanya kegiatan ini, limbah-limbah masyarakat dibiarkan tercecer begitu saja, dan dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. olehnya itu setelah pelatihan ini pola hidup masyarakat akan lebih ramah lingkungan.

Fasilitator Kecamatan Lingkungan, Harianto Tato, S.Hut dalam arahannya mengatakan bahwa pelatihan yang dananya bersumber dari BLM PNPM-LMP ini agar dapat diikuti dengan serius oleh para peserta pelatihan, kemudian ilmu yang didapatkan dari pelatihan ini dapat ditularkan kepada masyarakat lainnya. sehingga dengan demikian masyrakat secara umum akan memiliki pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan limbah ternaknya dan pola hidup peduli lingkungan dapat tertanam dan menjadi kebiasaan masyarakat.

Kegiatan Pelatihan Pembuatan Biogas di Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale ini, direncanakan berlangsung selama dua hari. yaitu sejajak tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan 10 Maret 2011, yang terdiri dari Teory dan praktek. dimana pada hari pertama akan diberikan teori tentang bagaimana pembuatan biogas, aspek ekonomi, aspek lingkungan serta aspek pemanfaatan biogas itu sendiri.

Demi tercapainya tujuan dari pada pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, Panitia Pelaksana, yang adalah pengurus TPK Kelurahan Ariang, yang terdiri dari Ketua TPK-Alvian Tambaru S. Sos, Sekretaris-Subangun, dan Bendahara-Yohana Randa Bunga, mendatangkan tenaga ahli dari BPPT Sulawesi selatan, yaitu Bapak Ir, Daniel. P.

READ MORE - PNPM-LMP TA. 2010 - Pelatihan Pembuatan Biogas Kel. Ariang, Kec. Makale