Rabu, 25 Februari 2015

Penyandang Cacatpun Nikmati Surplus UPK Makale Utara

Penyandang Cacat, Agustina (16 thn) Kelurahan Sarira
Untuk tahun 2014 Kecamatan Makale Utara, Kab. Tana Toraja berhasil meraup surplus dana bergulir sebesar Rp 251.128.600. Dari laba bersih tersebut Rp.11.382.000 digunakan untuk dana sosial bagi penyandang cacat.

Ketua UPK Kec. Makale Utara, Ruth Y. Padang, mengatakan dari besaran bunga yang berhasil didapat, pihaknya menyisahkan dana untuk bantuan sosial bagi penyandang cacat yang berada di Kecamatan Makale Utara. ''Pencatatan dan pendataan terhadap para penyandang cacat ini kita lakukan bersama dengan aparat Pemerintah Desa dibantu kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang ada dimasing-masing Desa, serta para pelaku kecamatan ,'' jelasnya.

Helena (29 thn)
Ditambahkan Ruth, untuk tahun ini masing-masing penyandang cacat menerima bantuan sosial sebesar Rp.250.000/orang dan akan dibagikan untuk 46 orang penyandang cacat di wilayah kecamatan Makale Utara.

''Bantuan ini jangan dilihat dari jumlah besarannya akan tetapi dilihat dari wujud kepedulian UPK itu sendiri dimana program ini, pelaksanaanya direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan diawasi langsung oleh masyarakat,'' papar Ruth.

Di tempat yang sama Ketua BPUPK Kec. Makale Utara Sande Rupang menyampaikan apresiasinya kepada Pengurus UPK Kec. Makale Utara yang dikomandani oleh Ruth Y. Padang, sebagai Ketua, Rini Demmanaba sebagai Bendahara, dan Herman Pabuba sebagai Sekretaris atas pengelolaannya terhadap dana bergulir sehingga dapat menghasilkan surplus yang juga dapat dinikmati oleh penyandang cacat.

Ira (26 thn)
 ''Dari hasil keuntungan SPP tahun 2014 mereka memperoleh suplus, dari hasil suplus tersebut disepakati dalam Musyawarah Pertanggungjawaban UPK bahwa Dana Sosial tersebut akan diperuntukkan bagi penyandang cacat yang ada di daerah tersebut,'' jelas Sanda Rupang.

Penyaluran dana sosial bagi penyandang cacat di wilayah Kecamatan Makale Utara Hari I dilaksanakan hari ini, Rabu, 25 Februari 2015 di 2 Kelurahan, yakni kelurahan Sarira dan Kelurahan Lemo.

Penyaluran hari I ini dihadiri oleh Ketua BPUPK Sanda Rupang, Pengurus BKAD, Ludya Ronda dan Tim Verifikasi Perguliran Herniaty Allobua. (Fuad .A)
READ MORE - Penyandang Cacatpun Nikmati Surplus UPK Makale Utara

Jumat, 30 Januari 2015

Puan : Pendamping PNPM dioptimalkan dalam Pembangunan Desa

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pendamping profesional yang selama ini berpengalaman mendampingi masyarakat dalam program PNPM Mandiri akan dioptimalkan kembali dalam program pembangunan desa.
“Pembangunan di desa memerlukan pendampingan,” kata Puan Maharani di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa maka dalam pembangunan di desa diperlukan pendampingan untuk mengawal perencanaan, monitoring dan pelaporan pengelolaan dana desa agar transparan, akuntabel dan efisien.
“Khusus dalam konteks pendampingan ini dapat mengoptimalkan kembali para pendamping profesional yang selama ini telah berpengalaman mendampingi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Dia menambahkan, pembangunan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat telah diakui berhasil, antara lain program pemberdayaan seperti PNPM.
“Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat merasa dianggap karena dilibatkan,” ucapnya.
Selain itu pendekatan pemberdayaan berhasil dilaksanakan karena mempunyai pilar-pilar atau subsistem yang membentuk sistem pemberdayaan masyarakat.
“Pilar-pilar penting pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi integrasi perencanaan, keberlanjutan pendampingan, penguatan kelembagaan masyarakat, penguatan peran Pemda dan perlunya tata kelola yang baik,” ujarnya.
Sementara itu, secara keprograman PNPM Mandiri sesuai tahapannya berakhir pada tahun 2014.
“Namun demikian, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan pengalaman baik selama ini telah ditransformasikan dalam Undang-undang Desa beserta Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan 60 Tahun 2014, terutama dalam pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Desa,” katanya.

Sumber : http://metrobali.com/2015/01/30/puan-pendamping-pnpm-dioptimalkan-dalam-pembangunan-desa/
READ MORE - Puan : Pendamping PNPM dioptimalkan dalam Pembangunan Desa

Kamis, 29 Januari 2015

Budiman Sudjatmiko Kritik Pemerintah Terkait Pemberhentian Petugas PNPM Mandiri

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko mengatakan, pemutusan kontrak tenaga fasilitator dan konsultan program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) telah menimbulkan permasalahan yang berdampak pada pelaksanaan PNPM MPd Tahun Anggaran (TA) 2014.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memutuskan kontrak tenaga asilitator dan konsultan program PNPM MPd di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat per tanggal 31 Desember 2014.

Padahal pendekatan pembangunan yang berbasis swakelola masyarakat terpaku pada siklus anggaran, yaitu 15 Desember batas akhir pencairan dana dari KPPN dan tiga bulan berikutnya batas akhir penyelesaian pekerjaan. Pemerintah sendiri, berkaitan dengan pelaksanaan PNPM MPd TA 2014 telah disediakan dalam DIPA TA 2015 di Kementrian Dalam Negeri.

Menurut Budiman dalam katerangannya kepada redaksi (Minggu, 4/1), tidak dilanjutkannya pendampingan PNPM MPd TA 2014 akan menimbulkan enam dampak, yaitu:

Pertama, akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban uang negara yang diserahkan langsung kepada masyarakat desa dengan batas akhir Per April 2015,

Kedua, per Desember 2014 masih terdapat Rp 1 triliun lebih yang telah cair dari KPPN masih di rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan belum diserahkan kepada masyarakat desa.

Ketiga, masih ada 1/3 lebih pelaksanaan PNPM MPd yang belum diserahterimakan kepada masyarakat desa dalam Musyawarah Desa Serah Terima (MDST).

Keempat, terdapat 16 ribu fasilitator/konsultan di tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Pusat per 1 Januari 2015 tidak mempunyai kewenangan lagi untuk fasilitasi kelanjutan penyelesaian pekerjaan PNPM MPd sehingga pelaksanaan PNPM MPd dalam kondisi status quo.

Kelima, pemutusan hubungan fasilitator/konsultan ternyata juga diikuti masa berakhirnya Satuan Kerja (Satker) PNPM MPd di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Akibatnya, program ini harus dikendalikan langsung oleh Bupati/Walikota.

Keenam, secara keseluruhan, dengan kevakuman pelaksanaan PNPM MPd berpotensi pertanggungjawaban keuangan negara program PNPM MPd akan mempunyai masalah hukum di kemudian hari (tidak dapat dipertanggungjawabkan).

Melihat permasalahan tersebut, Budiman mengharapkan dan menghimbau agar pemerintah melakukan tujuh hal, yaitu;

Pertama, Kementrian Dalam Negeri segera melakukan mobilisasi fasilitator/konsultan untuk menyelesaikan pekerjaan PNPM MPd sampai April 2015.

Kedua, membentuk Satuan Kerja (Satker) Kabupaten, Provinsi dan Pusat atau Tim Kerja penyelesaian PNPM MPd TA 2014  agar program tersebut dapat dijalankan sampai batas akhir yang telah ditentukan.

Ketiga, memastikan DIPA untuk kegiatan PNPM MPd TA 2015 di Kementrian Dalam Negeri dapat dipergunakan untuk memobilisai fasilitator/konsultan dan satker PNPM MPd.

Keempat, pada kondisi kevakuman/status quo PNPM MPd agar Bupati/Walikota agar melakukan pengendalian pelaksanaan PNPM MPd di lokasi tugasnya.

Kelima, penyelesaian kegiatan PNPM MPd TA 2014 juga perlu dirumuskan serta dipastikan adanya kebijakan dan strategi pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan PNPM MPd di tingkat masyarakat desa.

Keenam, menkoordinasikan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi agar kegiatan penyelesaian PNPM MPd TA 2014 juga menjadi bagian dari transformasi pendampingan persiapan perencanaan/ persipan pelaksanaan UU Desa di TA 2015.

Ketujuh, peningkatan kapasitas para fasilitator/konsultan eks PNPM dengan beberapa penyesuaian metode/cara kerjanya yang dibutuhkan untuk pendampingan pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa.

Sumber : http://www.rmol.co/read/2015/01/05/185645/Budiman-Sudjatmiko-Kritik-Pemerintah-Terkait-Pemberhentian-Petugas-PNPM-Mandiri-
READ MORE - Budiman Sudjatmiko Kritik Pemerintah Terkait Pemberhentian Petugas PNPM Mandiri

Minggu, 25 Januari 2015

MENTERI DESA GAGAL PAHAM DESA

Ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirancang, semangat utama dari para penggagas serta semua anggota DPR RI yang terlibat pembuatan produk hukum itu adalah : “biarkan desa bertumbuh menurut kehendak masyarakat desa”. Kegagalan pembangunan desa selama berpuluh tahun sejak merdeka adalah, desa diatur oleh orang Jakarta dalam kacamata proyek. Desa, dan masyarakat desa, tidak pernah menjadi subjek dari pembangunan di tempat mereka hidup. Mereka selalu menjadi objek. Bahkan terkadang menjadi keterangan. Keterangan penderita.
Manakala proses perencanaan partisipatif diinjeksi dengan program PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat) menampakan hasil, mata setiap orang terbuka, bahwa orang desa dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan menurut definisi mereka sendiri. Mereka tidak membutuhkan pengarahan. Mereka tidak membutuhkan proyek. Mereka tidak membutuhkan janji kosong politisi. Orang desa hanya membutuhkan pendampingan untuk mengarahkan mereka melakukan hal-hal yang benar dalam perencanaan. Proses perencanaan partisipatif inilah yang disalinrupakan dalam UU Desa.
Masyarakat desa dibiarkan menentukan nasib mereka sendiri melalui tiga tahap proses. Pertama, mendefinisi diri. Kedua, mendefinisikan persoalan yang dihadapi. Ketiga, merumuskan cara penyelesaian masalah dengan kemampuan diri. Penentuan nasib sendiri desa disebut dengan otonomi desa.
Dalam otonomi desa, posisi negara adalah mengakui (rekognisi). Negara mengakui bahwa desa adalah komunitas yang ada sebelum negara ada, dan dengannya diberikan hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri (subsidiaritas).
Gagal Rancang Nawakerja
Tim yang bekerja di belakang Menteri Desa nampaknya tidak pernah paham semangat dasar UU 6 Tahun 2014 tentang desa. Manakala tim memberikan masukan kepada menteri melalui desain program kerja yang disebut nawakerja (9 program kerja), terbaca disana semangat negara melawan desa yang dikonstruksikan sendiri oleh negara dalam UU tentang Desa. Undang-undang Desa mengusung semangat memberikan kemandirian pada masyarakat desa. Tetapi Nawakerja melawan semangat itu dengan merumuskan program yang memasung kemandirian desa.
Empat catatan penting dari gagal paham itu adalah: Pertama, rencana pembangunan ribuan pasar desa oleh kementerian desa,; Kedua, rencana pembangunan BUMDesa oleh kementerian; Ketiga, rencana pembangunan jaringan online pelayanan publik; Keempat, penyiapan implementasi penyaluran dana desa 1,4 milyar.
Tentang hal pertama, yaitu pembangunan ribuan pasar desa, terbaca bahwa tim yang bekerja di belakang menteri tidak paham apa yang dimaksud dengan pasar desa. Pasal 76 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pasar desa merupakan salah satu aset atau kekayaan desa. Pengelolaan aset desa oleh desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pasar desa sendiri bukanlah sebuah bangunan fisik pasar. Pasar desa adalah sistem perdagangan yang terjadi di desa.
Ketika orang-orang desa di Jawa menentukan hari tertentu, misalnya hari Rabu Pon, sebagai hari pasaran, maka pada setiap hari Rabu Pon, orang-orang berkumpul di suatu tempat untuk melakukan aktivitas pertukaran barang dan jasa. Tempat berkumpulnya orang-orang yang berdagang bisa di tepi sungai, bisa di dalam perahu di atas sungai, bisa di tanah lapang, atau dimana saja. Sistem kelembagaan itu yang disebut “Pasar Desa”.
Sejak semula, pemerintah telah menginstruksikan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota untuk tidak mengambil sistem ini dari desa. Karena pada faktanya, ketika sistem ini berjalan dan memberi keuntungan pada desa, segera pemerintah kabupaten/kota mengambil alih sistem pasar desa menjadi pasar milik pemerintah. Di tempat dimana aktivitas pasar berlangsung dibangun bangunan pasar permanen. Selanjutnya, tiap orang yang datang untuk berdagang diwajibkan membayar retribusi kepada pemerintah daerah.
Saat undang-undang desa mengembalikan hak masyarakat desa atas aset seperti pasar desa, nawakerja kementerian desa justru merampas hak itu dalam proyek pembangunan pasar desa.
Tentang hal kedua, revitalisasi BUMDesa. BUMDesa adalah lembaga perekonomian desa yang dapat dikhayalkan serupa BUMD. Ini adalah perusahan milik orang desa. BUMDesa tidak dibentuk tiba-tiba. Ia harus dimulai dari embrio usaha masyarakat yang berkembang bertahun-tahun. Usaha ini dikelola bersama dengan bagi hasil bersama. Ketika masyarakat desa akan mengembangkan usaha ini, dan pemerintah desa tergerak untuk membantu, maka dibentuk BUMDesa. Dalam BUMDesa terdapat pemisahan antara modal asli masyarakat dan “modal pemerintah desa” yang disalurkan melalui pos pengeluaran pembiayaan “penyertaan modal desa” dari APBDesa.
Kepala desa tidak dapat serta merta mengarahkan dana penyertaan modal dalam BUMDesa. Keputusan penyertaan modal dari APBDesa kepada BUMDesa dilakukan dalam musyawarah desa. Adalah hal biasa dalam musyawarah jika usulan kepala desa ditolak oleh peserta musyawarah. Jika terjadi bahwa usulan kepala desa untuk menyertakan modal disetujui, maka BUMDes mendapatkan dana penyertaan modal. Penetapan penyertaan modal desa dilakukan melalui mekanisme rancangan APBDesa. APBDesa sendiri diikat oleh Peraturan Desa.
Tiap tahun, kepala desa wajib menyerahkan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDesa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Jika Bupati/Walikota telah mengevaluasi rancangan APBDesa maka pemerintah desa wajib memperbaiki rancangan dimaksud dalam waktu 20 hari. Mekanisme ini berimplikasi pada BUMDesa. BUMDesa dibentuk dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang pada proses akhirnya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Manakala program revitalisasi BUMDesa ditangani oleh orang Jakarta, muncul pertanyaan sederhana: “apakah orang Jakarta tidak paham proses?”
Jangan Menabrak Aturan
Birokrasi berjalan di atas aturan. Karena secara teoritis, birokrasi adalah organisasi yang menjalankan sebagaian kekuasaan negara dalam bentuk urusan. Semua urusan ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal implementasi penyaluran dana desa, kewenangan utama ada pada otoritas keuangan negara dalam hal ini kementerian keuangan. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 huruf b dengan jelas menyebut bahwa apa yang disebut dengan dana desa 1,4 milyar adalah dana yang berasal dari alokasi APBN. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menegaskan argumen itu. Tidak ada kementerian yang berhak atas alokasi APBN selain kementerian keuangan.
Tiap tahun, pemerintah, menurut Pasal 3 PP 60 Tahun 2014, menetapkan dana desa dalam APBN. Dana itu ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke desa. Tiap desa menerima dana yang sebenarnya berbeda-beda jumlahnya menurut empat indikator. Pertama, jumlah penduduk. Kedua, angka kemiskinan. Ketiga, luas wilayah. Keempat, tingkat kesulitan geografis.
Ketika uang ditransfer ke dalam APBD, maka jelas pengaturan uang bukan merupakan wewenang Menteri Desa tetapi Menteri Dalam Negeri. Pernyataan implementasi uang ke desa dalam program nawakerja kemudian menjadi absurd.
Terakhir, tentang pembangunan jaringan pelayanan on-line di 3.500 desa. Jika bukan karena logika melawan otonomi desa, program ini semata-mata upaya menjadikan desa sebagai objek proyek. Pelayanan dasar orang desa hanya tiga. Pertama, kesehatan. Kedua, pendidikan. Ketiga, infrastruktur. Ketiga jenis pelayanan itu sudah dikerjakan dibawah standar pelayanan minimal (SPM) kementerian kesehatan, kementerian pendidikan, dan kementerian PU. Tidak dibutuhkan layanan online tersendiri untuk mengetahui jumlah penerima vaksin polio di desa, jumlah anak usia sekolah di desa, atau jumlah panjang jalan di desa.
Tugas pemerintah desa hanyalah membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat desa untuk mendapatkan semua jenis layanan itu. Kemampuan pemerintah desa dalam pembukaan akses diukur melalui indeks pelayanan pemerintah yang cukup diatur dalam regulasi. Tidak dibutuhkan jaringan online untuk memantau pelayanan dasar masyarakat desa yang sebenarnya sudah ada.
Kepareng. Tabik.
sumber : Rooy Salamony
READ MORE - MENTERI DESA GAGAL PAHAM DESA

Rabu, 21 Januari 2015

Marwan Jafar : Kontrak Fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan Bakal Diperpanjang

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar merevisi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai pemutusan kontrak 16 ribu fasilitator PNPM.

Jafar menjelaskan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang masih di Kementerian Dalam negeri belum melakukan koordinasi dengan dirinya. Oleh sebab itu terjadi kesalahpahaman. Menurutnya, apa yang dilakukan bukan pemecatan melainkan kontrak yang sudah habis per 31 Desember 2014.

Dengan habisnya kontrak tersebut, PNPM tidak sepenuhnya akan dihentikan dan dipecat. Dirinya berencana akan memperpanjang hingga bulan April 2015 guna mendamping para aparatur desa sehingga program desa bisa bekerja dengan baik.

"Masalah PNPM, sebenarnya Dirjen PMD (Kemendagri) tak berkoordinasi. Tapi memang PNPM itu kontraknya sudah habis per 31 Desember 2014. Saya cari solusi dan sesuai dengan Undang-Undang Desa bawah implementasinya harus disertai pedamping, karena itu kita akan memperpanjang sampai April nanti," ujar Marwan seperti ditulis Rabu (21/1/2015).

Meski akan memperpanjang, dirinya menegaskan akan menyeleksi PNPM dalam pendamping aparatur desa. Menurutnya yang produktif akan digunakan sedangkan yang sulit berkembang tidak akan digunakan lagi.

"Kami sudah evaluasi, yang produktif kami pakai, yang tidak, mohon maaf nanti ada penempatan baru, intinya itu saja," jelasnya.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, para eks PNMP itu sudah sangat siap mengawal aparatur desa. Bahkan, klaimnya ada yang ingin menjadi relawan.

"Saya sudah ngobrol, ada eks PNMP bilan jadi relawan saja mau. Maka itu kami akan evaluasi dulu yang mana produktif dan yang mana tidak, tapi kami nanti dulu, menunggu," tuturnya.

Meski nanti kemungkinan besar tidak akan menggunakan istilah PNMP lagi. Menurutnya, selain untuk mendamping aparatur desa dalam pembangunan desa, ini juga untuk mengawasi dana desa yang akan segera di distribusikan.

"Untuk menyelamatkan dana supaya itu tidak diselewengkan dan sesuai harapan masyarakat desa, disitu butuh pedamping, butuh fasilitator," tandasnya.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com
READ MORE - Marwan Jafar : Kontrak Fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan Bakal Diperpanjang

Selasa, 20 Januari 2015

Tarmizi : Fasiltator PNPM Bisa Diperpanjang

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Tarmizi A. Karim, mengatakan Kemendagri akan melanjutkan pola pendampingan pembangunan desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berakhir akhir tahun 2014.
“Kemendagri mau pola PNPM itu berlanjut, kalau ada dananya ke depan. Kami juga mengarahkan untuk memberikan program pendampingan guna meningkatkan eksistensi rencana pembangunan desa. Di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, kami melakukan sosialisasi di seluruh desa di Indonesia,” kata Tarmizi saat jumpa pers Agenda Prioritas Kemendagri Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta, Selasa.
Pola pendampingan pembangunan desa dalam PNPM, lanjut Tarmizi, selama ini dinilai telah mencapai kemajuan yang signifikan di pemerintahan level bawah tersebut.
Selain itu, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,3 triliun di sedikitnya 54.000 desa yang belum tercapai saat PNPM tersebut dijalankan.
Oleh karena itu, Kemendagri berencana untuk melanjutkan pola PNPM dalam pembangunan desa dengan menggunakan dana desa yang di tahun 2015 sedikitnya memperoleh Rp550 juta per desa.
Rencana keberlanjutan pola PNPM itu juga telah dibahas antara Kemendagri dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) supaya pembangunan desa tidak berhenti di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Kemendagri dan Kemenko PMK telah merumuskan agar pendampingan terhadap daerah ini bisa berlanjut, apa pun nama programnya. Karena PNPM itu sudah mampu mentransfer filosofinya ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga nanti implementasi UU tersebut diharapkan menggunakan filosofi program PNPM itu,” jelas Tarmizi.
Dengan dilanjutkannya pola pembangunan desa tersebut, nantinya puluhan ribu fasilitator yang selama ini bekerja dalam PNPM akan diperpanjang kontraknya untuk meneruskan pelatihan bagi aparatur desa.
“Tenaga pendamping atau fasilitator itu masih ada 15 ribu lebih, dana pendampingan juga masih ada, sehingga kami merumukannya dengan pola pemberdayaan masyarakat seperti PNPM. Kontrak mereka yang habis per 31 Desember 2014 bisa diperpanjang lagi,” ujarnya.
Dana sebesar Rp 9,1 triliun tersebut kemudian akan dibagi-bagikan untuk sedikitnya 73.000 desa di Tanah Air, sehingga sedikitnya satu desa akan memperoleh sekira Rp 550 juta yang terdiri atas Rp 400 juta anggaran ADD dan Rp 150 juta dari 10 persen dana transfer daerah.
Di tahun pertama, yakni 2015, dana tersebut lebih dimanfaatkan untuk pemberian pelatihan pengelolaan keuangan bagi kepala desa sehingga diharapkan dapat mengelola dana tersebut dengan benar.

Sumber :Antara
READ MORE - Tarmizi : Fasiltator PNPM Bisa Diperpanjang

Selasa, 06 Januari 2015

SaveDesa! Segera Tetapkan Satker PNPM-MPd Untuk Kawal Alih Kelola Asset PNPM Dan Transisi UU Desa 2015

Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan.  Hal ini terjadi menyusul adanya PHK massal atas 17 ribu Fasilitator per 31 Desember 2014 akibat belum ditetapkannya Satker PNPM dan masih diblokirnya DIPA PNPM 2015.
Program implementasi UU Desa oleh Pemerintahan Jokowi seakan berjalan auto pilot. 74 ribu desa dibiarkan berjalan tanpa arah menyongsong dana desa yang luarbiasa besar. Bahkan PNPM sebagai program pemberdayaan terbaik yang ada di bumi pertiwi ini juga diakhiri tanpa persiapan alih kelola yang memadai atas asset2 program.

Mulai kepala desa, Bupati, Gubernur hingga DPR juga menyesalkan penghentian PNPM yang saat ini menjadi harapan satu-satunya dalam dalam menyiapkan desa menyongsong era UU Desa.
 Disamping itu, berlarut-larutnya  tarik ulur posisi Ditjen PMD antara Kemendagri dengan Kemendesa dan PDT, telah menjadikan kerja-kerja pendampingan desa dan transisi PNPM ke UU Desa tak terurus dan berakhir ditingkat wacana. Hal ini karena urusan desa telah dipotres hanya dari sudut pandang politik pragmatis semata. Akibatnya 17 ribu Fasilitator PNPM yang sedang mengawal proses alih kelola asset PNPM dan persiapan desa menghadapi UU Desa, secara tiba-tiba di PHK massal tanpa menimbang dampaknya.

Atas persoalan tersebut, kami menuntut:
Pertama: Kepala Bappenas  agar secepatnya menetapkan Satker pengelola PNPM 2015.

Kedua: Menteri Keuangan agar secepatnya membuka blokir anggaran atas DIPA PNPM 2015 di Ditjen PMD.

Ketiga; Mendagri dan Menteri Desa harus secepatnya memutuskan Peraturan Menteri Bersama terkait transisi PNPM ke UU Desa dan alih kelola asset-asset PNPM dengan mengefektifkan Fasilitator PNPM.

Keempat; Presiden Jokowi agar segera menerbitkan Perpres Penataan organisasi kementerian dan lembaga pada tingkat eselon I sebagaimana ditegaskan dalam Perpres 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja. Jangan mendiamkan tarik ulur urusan desa ini berlarut-larut dan mengorbankan kepentingan publik.

Ingat, salah satu agenda prioritas Nawacita Jokowi yang terus kami ingat adalah janji Jokowi untuk Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat  desa dalam kerangka negara kesatuan. Menteri sebagai pembantu presiden harus harus melepaskan kepentingan politis dan selalu mendasarkan kebijakan sektoralnya pada implementasi prioritas program presiden itu. Salam dari desa!


Sumber : https://www.change.org
READ MORE - SaveDesa! Segera Tetapkan Satker PNPM-MPd Untuk Kawal Alih Kelola Asset PNPM Dan Transisi UU Desa 2015

Rabu, 31 Desember 2014

Bahaya, Dana Desa Tanpa Pendampingan


Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada desa. Salah satunya adalah sumber pendanaan baru bagi desa dari APBN.
Sesuai ketentuan pasal 72 UU Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top). Meskipun RAPBN 2015 yang disusun pemerintah SBY hanya mengalokasikan 9,1 Triliun (1,4% dari dana transfer ke daerah), namun pemerintah baru nanti kemungkinan besar akan menaikkan ADD APBN ini hingga mencapai 10% (46 Triliun). Komitmen itu adalah janji pertama yang akan banyak ditagih kepada presiden terpilih, Joko Widodo. (baca : Jokowi Janji Tingkatkan Dana Desa Hingga Rp 2 Miliar)
Selain itu, UU Desa juga makin menguatkan alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang memberikan ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka pasal 72 UU Desa memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana yang tidak diberikan ke Desa. Dengan adanya sanksi ini, dipastikan seluruh daerah akan mengalokasikan ADD minimal 10 persen pada 2015 dari APBD.
Dari dua sumber pendapatan desa di atas (ADD APBN & ADD ABPD), pada 2015, 72 ribu desa di negeri ini akan menerima dana minimal 1 Miliyar di wilayah Jawa. Sedangkan desa di luar jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi.
Sumber pendanaan desa di atas belum termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10% dana bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan kabupaten serta pendapatan asli desa.
Fantastisnya sumber pendanaan desa sebagai konsekuansi atas implementasi UU Desa ini tentu sangat penting artinya sebagai salah satu upaya untuk mengoreksi sistem pengelolaan ekonomi yang selama ini terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi kurang memperhatikan kualitas dari pertumbuhan itu sendiri. Melalui dana Desa itu, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pemberantasan kemiskinan yang memang secara proporsi lebih besar berada di pedesaan, dan menekan kesenjangan pendapatan antara kota dan desa serta mengoreksi arah pembangunan selama ini yang bias urban.
Desa Pusat Kesenjangan dan Kemiskinan
Data dari BPS yang dikutip oleh COR Indonesia menunjukkan bahwa persentase penduduk pedesaan yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 15%, lebih tinggi dibanding rata rata nasional (kota dan desa) yang sebesar 11,2% tahun 2013. Belum lagi mempertimbangkan jumlah penduduk yang hampir miskin (sedikit berada di atas garis kemiskinan).Rata-rata prosentase penduduk perdesaan yang hampir miskin (2 kali di atas garis kemiskinan) di kawasan perdesaan pada tahun 2013 dapat mencapai 61%.Kelompok masyarakat inilah yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan jika ada sedikit saja guncangan ekonomi seperti kenaikan harga bahan makanan pokok, dll.
Di samping itu, tingkat kesenjangan pendapatan di pedesaan, juga cenderung melebar dalam satu dekade terakhir, tercermin dari koefisien giniratio yang meningkat dari 0,29 (2002) menjadi 0,32 (2013) meskipun angka ini berada di bawahkoefisien giniratio perkotaan. Tingkat pendidikan penduduk desa juga lebih memprihatinkan dibanding perkotaan, tercermin dari persentase penduduk berpendidikan tertinggi SD atau lebih rendah hingga 70% (2013). (Baca : Tantangan Peluang Pembangunan Pedesaan dengan Implementasi UU Desa)
Pengawalan Dana Desa Tidak Jelas
Sayangnya, besarnya kucuran dana yang akan diterima desa pada tahun 2015 nanti mengundang kekhawatiran banyak pihak. Alih-alih menyelesaikan problem kemiskinan diperdesaan, dana desa dikhawatirkan justru hanya akan menyeret para elit desa pada tindak pidana korupsi. Kita semua tahu bagaimana mentalitas korupsi telah merasuk diseluruh level aparatur pemerintah tanpa terkecuali aparat-aparat yang ada di desa.
Persoalannya buka semata lemahnya SDM, melainkan juga ketidaksiapan mental aparat desa.  Tanpa siatem yang baik, kucuran dana yang begitu besar akan menambah kekagetan sekaligus mengundang godaan tersendiri untuk menyalahgunakannya. Mengahadapi mentalitas koruptif aparat desa itu, selain memberikan pelatihan-pelatihan, tidak kalah penting juga pengawasan yang akan mempersempit ruang bagi tindak penyalahgunaan dan mrlakukan hal itu tiada lain kecuali dengan memperkuat pendampingan dan pengawalan pengelolaan dana desa secara sistemik.
Ironisnya kekhawatiran terhadap kualitas pengelolaan dana desa itu, oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait belum dijawab secara sistemik melalui program kerja kementerian terkait. Menghadapi kegamangan pengelolaan dana desa itu, Kementerian Dalam Negeri yang membidangi ranah pemberdayaan masyarakat dan desa, sebagaimana tertuang dalam Nota Kuangan dan RAPBN 2015 ternyata hanya menjawab dengan program pelatihan bagi aparatur desa/ kelurahan. Jokowi sendiri bersama tim transisinya juga tidak pernah menyampaikan bagaimana sistem yang akan dibangun dalam mengawal pengelolaan dana desa agar tetap sasaran, transparan dan akuntabel.
PNPM Sukses Tekan Kebocoran Hingga 0,1%
Dalam kondisi seperti ini, sukses PNPM sebagai program dengan dana terbesar dan cakupa terluas yang mampu menekan kebocoran dana hingga 0,1 persen tentu patut menjadi pertimbangan. Berdasarkan catatan PNPM, program PNPM hingga saat ini telah memberi manfaat bagi 13,3 juta Rumah Tangga Miskin (RTM), menyerap 11 juta tenaga kerja, dengan tingkat partisipasi mencapai 60% dan 48% diantaranya perempuan.
PNPM juga telah meningkatkan modal sosial berupa gotong-royong dan swadaya baik di desa maupun kecamatan, mendorong efisiensi pelaksanaan kegiatan swakelola oleh kelompok masyarakat hingga mencapai 15-50%, membentuk aset-aset dana bergulir hingga 9 Triliun, dan aset fisik lainnya berupa 104,966 km panjang jalan, 8,532 jembatan, 6,756 irigasi, 103,026 sistem air bersih, dan 27,503 sekolah.
Selain itu, yang tidak kalah penting, selama 15 tahun terakhir, melalui PNPM, pemerintah telah melakukan investasi sumber daya manusia dengan nilai lebih dari 10 Triliun untuk 25,378 orang dengan kualifikasi sarjana strata satu (S-1) disertai kompetensi sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (FPM).
Pendamping/Fasilitator tersebut juga sudah melatih dan memfasilitasi penguatan kapasitas sekitar 642,115 kader yang bekerja langsung bersama masyarakat. Bahkan pelatihan-pelatihan terbatas juga telah diberikan kepada hampir seluruh kepala desa di 72.944 desa.
Guna memastikan implementasi UU Desa berjalan dengan baik, PP 43/2014 tentang pelaksana UU Desa pasal 130 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengadakan SDM pendamping untuk desa. Karena itu, Pemerintahan Jokowi yang akan datang, mau tidak mau harus mengambil tanggung jawab dalam mengawal implementasi UU Desa dengan memakai SDM dan kelembagaan PNPM sebagai satu-satunya cara dalam mengawal pengelolaan dana desa demi tercapainya kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal & Transmigrasi  sebagai kementerian teknis saat ini yang membidangi urusan desa, bersama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan serta Menteri Pekerjaan Umum harus segera menerbitkan kebijakan untuk mentransformasikan SDM dan kelembagaan PNPM menjadi pendamping desa yang akan memastikan UU Desa berjalan dengan baik demi kesejahteraan bangsa.(Rabiah Adawiyah)

Sumber : https://afpmindonesia.wordpress.com/2014/12/16/bahaya-dana-desa-tanpa-pendampingan/
READ MORE - Bahaya, Dana Desa Tanpa Pendampingan