Senin, 23 Mei 2016

Contoh Soal Tes Tertulis dan Psikotes Pendamping Profesional Desa 2016 ,

Bagi anda yang sudah melakukan Pendaftaran Online Pendamping Desa Tahun 2016, mungkin tinggal menunggu jadwal pelaksanaan tes tertulis dan psikotes yang nanti akan diberitahukan lebih lanjut oleh panitia seleksi provinsi masing-masing. Pemberitahuan jadwal tes tertulis akan disampaikan melalui email anda yang sudah terdaftar saat registrasi online, jadinya sifatnya adalah undangan mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Sementara menunggu pemberitahuan dan jadwal tes tertulis, alangkah baiknya kalau waktu luang yang ada ini diimanfaatkan untuk belajar hal-hal yang berkaitan dengan pendampingan desa atau pun tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan perundangan turunannya. 
Nah bagi anda yang ingin mempelajari seperti apa Contoh Soal Tes Tertulis dan Psikotes Pendamping Desa, silahkan diunduh soalnya pada link tautan dibawah ini. Semoga bermanfaat. 

KLIK Disini, Untuk Download


Sumber : http://desa-membangun.blogspot.co.id/
READ MORE - Contoh Soal Tes Tertulis dan Psikotes Pendamping Profesional Desa 2016 ,

Senin, 16 Mei 2016

Daftar Kuota Pendamping Desa Tahun 2016 Seluruh Indonesia

Daftar Kuota Pendamping Desa Tahun 2016 Seluruh Indonesia - Kemendesa.go.id - Seleksi pendaftaran pendamping desa dan tenaga ahli kabupaten sudah mulai dibuka oleh Kemendesa. Saat ini website pendaftaran online tenaga pendamping profesional sudah bisa diakses secara penuh setelah beberapa hari sebelumnya dalam pembenahan. Berikut ini adalah daftar kuota tenaga pendamping desa 2016 untuk 33 Provinsi di seluruh Indonesia.
Sumber :http://desa-membangun.blogspot.co.id/2016/05/daftar-kuota-pendamping-desa-tahun-2016.html
READ MORE - Daftar Kuota Pendamping Desa Tahun 2016 Seluruh Indonesia

Kamis, 24 Maret 2016

Pemilihan Pendamping Desa Bukan Tanggung Jawab Kemendes

Dirjen Pembangunan Desa Kemendes Ahmad Erani Yustika menyatakan Kemendes hanya bertanggung jawab membuat aturan main untuk menentukan siapa yang menyelenggarakan proses pemilihan pendamping desa. Ia menyatakan PPMD Provinsi lah yang bertanggung jawab, Kamis (24/3/2016).


READ MORE - Pemilihan Pendamping Desa Bukan Tanggung Jawab Kemendes

Sabtu, 13 Februari 2016

Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman Launching Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH)

  • Makale—Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Tana Toraja. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02).

    Prosesi penyerahan dilakukan di halaman Kantor Pos Makale, dihadiri Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, Drs. Hesrim Siama’ dan Ketua UPPKH Kab.Tana Toraja, Drs. Mendila Randabunga. Tampak hadir dalam launching tersebut Kepala BPS Tana Toraja, Kepala Bappeda Kab.Tana Toraja, Ir. Yunus Sirante,M.Si., Camat Makale, Drs. Anthon Toding, MH, serta Para Lurah dan Kepala Lembang se-Kecamatan Makale.

    “Saya menyambut baik dan mendukung Program Keluarga Harapan ini. Program ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bidang pendidikan dan kesehatan,” ungkap Jufri.

    ditambakannya, “Kita patut berterima kasih kepada Kementerian Sosial RI yang telah mengalokasikan PKH kepada KSM. Hendaknya program ini terus berkelanjutan, sehingga membantu daerah dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tandasnya.

    Jufri juga meminta agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan berjalan sesuai dengan pedoman dari kementrian sosial, maka kepala SKPD terkait harus serius mendukung Program Keluarga Harapan, begitu juga peserta PKH harus aktif melaksanakan kewajiban memenuhi persyaratan kesehatan dan pendidikan. Semisal apabila ibu hamil rajin memeriksan kehamilannya 4 kali, anaknya yang balita diimunisasi lengkap, ditimbang berat badannya, anaknya yang berumur 7-21 tahun disekolahkan dan anaknya juga harus rajin mengikuti pelajaran di sekolah.

    “Karena saya yakin apabila kesadaran masyarakat penerima manfaat bantuan juga tinggi serta bersemangat untuk menjalankan perubahan kearah yang lebih baik, maka pelaksanaan penaggulangan kemiskinan juga akan berjalan dengan baik,”tuturnya.

    Agar program ini dapat terealisasi dengan baik, Jufri berharap PT Pos tetap berkoordinasi dengan dinas terkait melalui Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kab.Tana Toraja.

    Koordinator PKH Kabupaten Tana Toraja, Koldub Garking Gallan, S.Hut, dalam laporannya menyampaikan bahwa Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.

    “Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Millenium Development Goal's (MDGs). setidaknya ada 5 komponen tujuan pembangunan Millennium yang didukung melalui PKH yaitu penanggulangan kemiskinan ekstrim, Pencapaian Pendidikan Dasar, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pengurangan angka kematian anak serta peningkatan kesehatan ibu,” kata Koldub.

    Sebanyak Rp. 3.836.487.500 dana Triwulan IV tahun 2015 akan disalurkan kepada 5.902 KSM yang tersebar di 13 Kecamatan dari 19 Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja sedang untuk enam Kecamatan yaitu Sangalla’, Sangalla’ Utara, Sangalla’ Selatan, Makale Utara, Kurra dan Saluputti masih menunggu data bayar dari pusat.
    Untuk kecamatan Makale sendiri, sebanyak Rp.195.175.000,-akan disalurkan bagi 279 KSM.

    PKH oleh pemerintah pusat merupakan program nasional yang sudah dimulai sejak tahun 2007.Sedangkan penerima manfaat dari Program PKH tidak menerima dalam jumlah yang sama, karena masing-masing disesuaikan dengan komponen yang ada di masing-masing KK. “Jumlah penerimaan PKH tidak akan sama bagi setiap KSM, ini diakibatkan komponen antar KSM berbeda-beda”terangnya.

    PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya.

  • PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
  • PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil / Nifas / Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan.
  • Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.



  • (Fuad A)
    READ MORE - Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman Launching Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH)

    Kamis, 10 September 2015

    CUKUP SELEMBAR KERTAS UNTUK CAIRKAN DANA DESA

    Pencairan dana desa yang sempat tersendat kini harus segera digunakan desa. Pasalnya, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pencairan dana desa. SKB itu ditandatangani Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar di Jakarta, Selasa (8/9).
    Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar menagatakan, SKB tiga menteri akan menyederhanakan semua prosedur dana desa agar ringkas dan tidak berbelit-belit. “Saya ingin menyampaikan bahwa SKB tiga menteri tentang dana desa sudah selesai ditandatangani. Tidak ada alasan lagi bagi kabupaten atau kota untuk tidak menyalurkan dana desa ke rekening desa,” ujar Marwan, di Jakarta, Rabu (9/9).
    Marwan menambahkan, SKB tiga menteri tentang Dana Desa sekaligus menekankan kepada desa-desa agar segera menggunakan dana desa itu untuk program desa. “Tidak ada alasan juga bagi desa-desa untuk tidak segera membelanjakan dana itu. Segera belanjakan dana desa dan jangan ragu-ragu karena justru kalua tidak dibelanjakan itu yang masalah,” tegasnya.
    Menteri dari Pati, Jawa Tengah ini menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah menata semua regulasi tentang dana desa. Saat ini proses dana desa tingga di kabupaten/kota serta di desa-desa. “Kondisi ini harus saya sampaikan kepada semua pihak supaya pemerintah pusat tidak disalahkan terus menerus. Dana desa prosesnya tinggal di kabupaten dan desa-desa,” tandasnya.
    Ditanya tentang isi SKB tiga menteri itu, Menteri Marwan menjelaskan SKB mengatur tentang tata cara penyaluran dana desa yang lebih sederhana. Bahkan ketentuan syarat harus memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) bisa dipermudah bahkan ditiadakan.
    “Dalam SKB itu diatur tata cara penggunaan dana desa. Adapun aturan mengenai RPJMDes dan RKPDes bisa menjadi tidak ada. Tinggal APBDes saja yang masih menjadi aturan dan itu tidak banyak. Cukup satu lembar saja sudah beres,” ungkap Marwan.
    Mengenai ketentuan tentang syarat adanya Peraturan Bupati (Perbup) dalam pencairan dan penggunaan dana desa, Marwan menegaskan bahwa dalam SKB tiga menteri diatur bahwa ketentuan ini disederhanakan. Bahkan cukup berupa instruksi dari pusat maupun provinsi maka dana desa bisa digunakan.
    “Mengenai Perbup dan Perwali itu kita sederhanakan juga menjadi direction langsung dari pusat dalam bentuk SKB tiga menteri. Bentuknya cukup dengan instruksi-instruksi saja,” tegas Marwan.
    Apakah jika RPJMdes dan RPKDes dihapus tidak bertentangan dengan UU? Marwan mengingatkan bahwa aturan yang tertuamng dalam SKB ini dalam rangka mempercepat penggunaan dana desa supaya tidak bertele-tele. Jika prosedur yang bertele-tele dibiarkan, maka dana desa menjadi tidak terserap semuanya.
    “Sekarang dalam proses yang hampir bersamaan, saya juga sedang membuat tim yang bekerja semalaman rapatkan sampai jam 12 malam. Kita membuat tim agar sesegara mungkin merivisi UU Desa. Tim ini sementara dari Kementerian Desa, kemudian akan berkoordinasi dengan kemenkumham untuk sesegeramungkin metrevisi UU Desa. Tujuannya supaya dana desa itu langsung dari APBN turun ke desa, tidak usah ke kabupaten/kota dulu,” tuntas Marwan.


    Sumber : http://www.kemendesa.go.id/
    READ MORE - CUKUP SELEMBAR KERTAS UNTUK CAIRKAN DANA DESA

    Sabtu, 29 Agustus 2015

    PENCAIRAN DANA DESA AKAN DIPERMUDAH

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar akan segera menerbitkan surat edaran untuk mempermudah pencairan dana desa dari kabupaten ke tingkat-desa. Hal tersebut dilakukan Menteri Marwan melihat lambatnya proses pencairan dana desa dari Kabupaten ke desa.
    "Minggu ini kita akan buat surat edaran agar tidak perlu yang ribet-ribet untuk penggunaan dana desa," ujar Menteri Marwan saat menghadiri acara dialog dengan para kepala dan pemerintah daerah di Griya Gubernur, Palembang, Sumatra Selatan dalam siaran pers, Jumat (28/8).
    Dihadapan 13 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota, Marwan juga meminta kepada sekda provinsi untuk mengeluarkan instruksi agar penyaluran dana desa agar segera tersalurkan. "Bapak-bapak kepala desa secepat mungkin menggunakan dana desa itu, kalau toh masih belum tersalurkan, saya minta kepada sekda untuk memberikan instruksi agar segera disalurkan ke masing-masing desa," tandasnya.
    Politikus PKB Tersebut mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu percepatan penyaluran dana desa. "Semua pihak harus menjadi satu, mulai bupatinya, gubernurnya, untuk mempercepat penyaluran dana desa."
    Marwan mengingatkan agar para bupati tidak mempersulit aturan. Jika dalam proses pencairan dana desa masih dipersulit dengan rezim peraturan, maka penggunaan dana desa tidak akan terserap dengan baik. Kalau dana desa sudah bisa digunakan, alu lintas barang dan jasa bisa dimulai.
    "Aktivitas ekonomi bisa kita mulai dari desa-desa. Dan sekali lagi saya meminta komitmen para kepala daerah untuk mempercepat proses penyaluran dana desa. Kalau bupati tidak menyalurkan dana itu, maka dia juga melanggar undang-undang. Oleh karena itu, harus segera disalurkan," kata Marwan.
    Menurut dia, hingga saat ini, baru 20 persen dana desa yang tersalurkan ke desa-desa. Karena itu, ia meminta semua syarat administratif supaya dipersingkat. "Agar syarat-syaratnya tidak berbelit lagi dan bisa segera digunakan," ujarnya.


    Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/08/29/nttvhd334-pencairan-dana-desa-akan-dipermudah
    READ MORE - PENCAIRAN DANA DESA AKAN DIPERMUDAH

    Kamis, 20 Agustus 2015

    Tiga Koruptor Dana PNPM Dijebloskan ke Rutan

    Penanganan kasus tindak pidana korupsi dana usaha ekonomi produktif (UEP) melalui program simpan pinjam PNPM Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar, akhirnya mencapai antiklimaks.<
    /br> Pada Kamis (13/8) siang kemarin, ketiga terpidana yang sudah ditetapkan Pengadilan Tipikor Semarang, mulai merasakan rutan Purbalingga untuk menjalani masa hukuman pidana.

    Ketiga terpidana itu menjadi tahanan di rutan Purbalingga atas nama Ketua Kelompok Lestari, W (46); Ketua Kelompok Warga Sejahtera, SF (55); dan Ketua Kelompok Manggarsari, AM (43), warga Desa Maribaya.

    Mereka awalnya disangka menggunakan proposal fiktif dana SPP. Rangkaian penahanan itu merupakan kegiatan eksekusi melalui Kejaksaan Negeri Purbalingga.

    Pada hari yang sama, Kejari Purbalingga juga menyerahkan uang yang dikembalikan terpidana ke negara melalui Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Karanganyar serta mengembalikan sisa perhitungan pengembalian uang ke terpidana SF dan AM.

    Kajari Purbalingga, Tongging Banjar Nahor mengatakan, ketiga terpidana menjalani hukuman di Rutan Purbalingga karena dalam putusan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang 23 Juni lalu, tidak menyebutkan para terpidana itu dimasukkan di LP Kedungpane Semarang.

    “Tidak ada dalam amar putusan (dipenjara di Kedungpane, Red.). Karena itu, ketiganya dieksekusi di rutan di wilayah hukum Purbalingga,” paparnya.

    Tertuang dalam putusan, ketiga terpidana dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 50 juta atau 1 bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 3 jo 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tetang perubahan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 64 KUHP.

    Terpidana SF dan AM menjalani hukuman 1 tahun 1 bulan karena mereka mengembalikan kerugian negara. Sedangkan terpidana W tidak mengembalikan kerugian negara Rp 125 juta lebih sehingga dikenakan pidana pengganti 3 bulan, jadi ia harus menjalani hukuman 1 tahun empat bulan.

    Pada saat yang sama, kejaksaan mengembalikan barang bukti uang negara yang diselewengkan terpidana kepada UPK PNPM Kecamatan Karanganyar sebesar Rp 159 juta lebih. Kejaksaan juga mengembalikan sisa perhitungan kerugian negara ke tersangka SF sebesar Rp 13,5 juta lebih dan kepada AM sebesar Rp 12,4 juta lebih.

    Sisa ini merupakan perhitungan yang tidak pas yang dilakukan oleh Inspektorat Purbalingga saat menghitung jumlah kerugian negara terhadap terpidana. Para terpidana mengaku menerima hasil putusan tersebut dan tidak akan melakukan banding. "Kami menerimanya dan siap menjalani hukuman," kata terpidana AM diamini SF dan W.

    Ketua UPK PNPM Kecamatan Karanganyar, Sukmodriyo mengatakan, pihaknya sedikit lega karena dana tersebut sudah kembali. Sebelumnya ia menduga jika dana SPP diselewengkan setelah angsuran tersendat.

    Pihaknya juga sudah melakukan upaya mendapatkan uang itu dari terpidana sesuai mekanisme, mulai dari teguran lisan, tulisan maupun musyawarah dengan memberikan batas waktu. Namun langkahnya tidak mendapatkan respon yang diinginkan dan tetap diabaikan.

    “Kami sudah berencana menempuh jalur hukum. Namun belum sempat melangkah, sudah ada kejaksaan yang turun ke lapangan,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, ketiga terpidana sebelumnya diduga menggunakan proposal fiktif untuk mencairkan pinjaman dari program SPP 2011 di Desa Maribaya.

    Tetapi nama-nama anggota dalam kelompok SPP itu sebenarnya tidak ada. Rata-rata pinjaman anggota yang diusulkan fiktif itu Rp 3 juta. Dari hasil pengembangan, data di lapangan, kerugian negara mencapai hampir Rp 400 juta
    Sumber : http://m.jpnn.com/read/2015/08/14/320395/news.php?id=320395&page=2
    READ MORE - Tiga Koruptor Dana PNPM Dijebloskan ke Rutan