•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Senin, 31 Oktober 2011

Semen Langka, Progress Fisik PNPM-MPd Tana Toraja tersendat

Progress kegiatan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) untuk wilayah Kabupaten Tana Toraja akan berjalan sedikit terhambat. Hal ini disebabkan, karena hingga saat ini pengerjaan masih terkendala dengan kurangnya pasokan semen.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun media ini, kelangkaan semen sudah terjadi sejak pertengahan September yang lalu. Dimana hal ini menyebabkan proyek PNPM agak terhambat.

Salah seorang Pengurus TPK (Tim Pengelola kegiatan) yang dikonfirmasi Media ini kemarin, mengakui bahwa proyek yang dikelola masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja hingga saat ini sedikit terhambat pengerjaaannya akibat tidak adanya semen.

‘’Tempat dimana para supplier biasanya mengambil semen untuk mengerjakan bermacam bangunan sudah tidak ada,” katanya.

Dirinya mencontohkan, untuk pengerjaan Rabat Beton di salah satu desa yang sudah setengah jalan, hingga saat ini belum dapat diselesaikan.

"Terpaksa harus ditunda menunggu pasokan semen mencukupi kebutuhan."katanya.

Selain itu, informasi lain juga menyebutkan bahwa harga semen di kabupaten Tana Toraja umumnya melejit dari yang biasa Rp 53.000 menjadi Rp 58.000 per sak. Kenaikan harga ini membuat para supplier menjerit bila harus terpaksa menyelesaikan pekerjaan yang telah dimenangkan sebelum terjadinya lonjakan harga. ’

’Kenaikan harga semen itu dikuatirkan akan mengganggu pengerjaan proyek-proyek. Sebab bila dipaksakan menyelesaikannya, supplier pasti rugi," tandasnya.
READ MORE - Semen Langka, Progress Fisik PNPM-MPd Tana Toraja tersendat

Jumat, 28 Oktober 2011

Rakor Provinsi Sulsel bulan Oktober 2011

Agar terhindar dari sanksi program, dimana batas waktu pencairan dana APBN hanya sampai dengan tanggal 15 Desember 2011, maka kepada kabupaten yang dana DDUBnya belum cair, agar segera mencari upaya antara Team Faskab dan Satker Kabupaten untuk mencari jalan keluarnya.

Demikian salah satu hal yang disampaikan oleh Kepala BPMD Prop. Sulawesi Selatan A. Mangunsidi pada saat membuka Rakor PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi Sulawesi Selatan.
Rakor Propinsi sulawesi selatan tersebut diselenggarakan di Hotel Horizon dan berlangsung selama 4 hari, yaitu mulai tgl 23 - 26 Oktober 2011. Rakor propinsi kali ini mengangkat tema "Evaluasi Pengendalian dalam rangka peningkatan kinerja Program PNPM Mandiri Perdesaan propinsi Sulawesi Selatan T. A. 2011".
Hadir dalam rakor Prov. ini PjOProv, Korprov, para specialis, fasTkab, FasKab Integrasi dan PjOKab.

Agenda utama dalam rakor kali ini yaitu, masukan-masukan dari para specialis, klarifikasi kebijakan Baru tata pencairan dan Penyaluran Dana, Persiapan Pelaksanaan Jambore UPK se Sulawesi Selatan, Membangn Radio Komunitas sebagai media Sosialisasi dan Advokasi, Pembinaan Kader Teknik, serta Evaluasi Tindak Lanjut dan Penegasan.
READ MORE - Rakor Provinsi Sulsel bulan Oktober 2011

Kamis, 27 Oktober 2011

PNPM Diharap Berdayakan Masyarakat

Semiloka untuk memperkuat komitmen DPRD dan SKPD Pemkab Enrekang, dalam pelaksanaan program PNPM-MPd 2011, terus dilakukan. Kegiatan itu dihelat di Gedung Halal Center, yang dibuka resmi Wabup Enrekang, H Nurhasan.

Hadir pula Waket II DPRD, H Mustamin Amir, Ka BPMPD, Imran Bidohang serta para SKPD terkait. Semiloka ini dimaksud, demi tercipta peningkatan dan pengendalian kualitas penyiapan integrasi PNPM-MPd, dalam sistem regulasi tahun 2011.

“Ini untuk membangun persepsi, agar program PNPM-MPd yang diharuskan include dengan musrenbang daerah berjalan lancar,” kata Kepalaa BPMPD, Imran Bidohang SE. Sejak bergulirnya program PNPM-MPd 2007 lalu, berbagai kemajuan pemberdayaan makin dirasakan masyarakat.

Program yang dilakukan sharing dengan dana pemkab, tak kurang dana pendamping Rp8,2 miliar dan pusat Rp32,9 miliar. Malah, dana tersebut selama bergulir bagi pemberdayaan telah berkembang total menjadi Rp44,17 miliar.

Tahun ini, pemkab kebagian Rp7,05 miliar untuk delapan kecamatan. Diantaranya, Enrekang, Cendana, Maiwa, Bungin, Anggeraja, Baraka, Baroko dan Malua. Menurut H Nurhasan, untuk terus memacu keberhasilan agar konsepsi dihasilkan selama semiloka, muncul kesepakatan bersama dan selaras. ”Seringkali pelaksanaan yang satu lari ke kanan, satu lari kiri, ini jangan sampai terjadi,” katanya.


Sumber : upeks-online
READ MORE - PNPM Diharap Berdayakan Masyarakat

Senin, 24 Oktober 2011

Sahid Hotel menjadi tempat Pelaksanaan Pelatihan Kader Teknik PNPM-MPd Kec. Mengkendek

Sedikitnya sekitar 21 kader teknik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Mengkendek ikuti pelatihan kader teknik. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan kader teknik lapangan agar siap bekerja di desa/Lembang tugas masing-masing.

Pelatihan KADER TEKNIK di Kacamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja ini akan dilaksanakan selama 12 hari, namun dibagi dalam 2 season, yakni season I selama 6 hari begitu pula season II selama 6 hari pula. Untuk pelatihan season I ini rampung pertanggal 29 Oktober 2011. Sementara untuk season kedua akan ditentukan kemudian.

“Pelatihan kader teknik digelar selama 6 hari. Tujuannya, untuk mempersiapkan kader teknik lapangan agar siap menjadi arsitek desa di daerahnya masing-masing,” kata Fasilitator Kecamatan (FK) Kecamatan Mengkendek, Amiruddin, Senin (24/10).

Tampak hadir pada pembukaan pelatihan kader teknik ini, Asisten Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Syafaruddin, S.TP bersama dengan Fasilitator Teknik Kecamatan Makale, Dewi Marlina Tengkano. ST, yang ikut membantu membagi pengetahuan dan pengalamannya.

PjOK Kec. Mengkendek, Alexander Suleman, SE, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Keberadaan masyarakat di tingkat Desa dan Kelurahan perlu diberdayakan, agar mampu mengembangkan kegiatannya secara mandiri, dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan seorang kader. Oleh karenanya keseriusan dan perhatian dari segenap peserta pelatihan sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dari pada pelatihan ini.

Dari keterangan beberapa peserta, walau pelatihan bidang teknik ini terasa sulit, namun dapat dipelajari dan dipahami berkat bimbingan dan dorongan dari para fasilitator yang memberikan materi.

“Walau terasa sulit awalnya, namun kita tetap bisa paham dari pembekalan materi di bidang teknik. Kami mendapat beberapa ilmu di antaranya bagaimana perhitungan pembangunan jalan, jembatan dan bangunan,” jelas salah seorang peserta.

Ditempat yang sama Fasilitator Teknik Kec. Mengkendek, Rizal, ST mengatakan bahwa materi-materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini diantaranya adalah peran dan tugas kader teknik, karakter kader teknik, rumus geometri atau bangun ruang, menghitung volume bangunan sederhana dan cara mempergunakan rumus 7.

Sementara itu, Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM - MPd Kec. Mengkendek, Deniaty Buli, mengatakan bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan pelatihan ini berasal dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Peningkatan Kapasitas Masyarakat.(Fuad. A)
READ MORE - Sahid Hotel menjadi tempat Pelaksanaan Pelatihan Kader Teknik PNPM-MPd Kec. Mengkendek

Minggu, 23 Oktober 2011

Musrenbang Formalitas Belaka

Kritikan Legislator pada Lokakarya PNPM

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Maros dinilai hanya formalitas belaka. Akibatnya, program pembangunan tidak terencana sesuai dengan aspirasi dari bawah.

Demikian kritikan Wakil Ketua DPRD Maros, AS Chaidir Syam. Kritikan itu disampaikan pada seminar dan lokakarya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Lokakarya ini dihadiri anggota DPRD dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Maros, Jumat, 21 Oktober.

Menurut Chaidir, banyak pihak yang pesimis dengan pelaksanaan Musrenbang. Pasalnya, Musrenbang dengan tidak mengindahkan kebutuhan masyarakat. Padahal, kata dia, seharusnya Musrenbang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di daerahnya sehingga pembangunan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut dia, pesimis itu muncul karena tahun-tahun sebelumnya, musrenbang hanya jadi ajang bagi-bagi proyek. "Ajang bagi-bagi proyek bagi penguasa dan kalangan tertentu saja akhirnya masyarakatlah yang dirugikan," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap agar pelaksanaan Musrenbang betul-betul menjadi sarana bagi masyarakat guna menyalurkan kebutuhan pembangunan di daerahnya. "Kita berharap agar pelaksanaan Musrenbang bisa lebih berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas sehingga program-program yang diusulkan masyarakat betul-betul terlaksana," kata politikus yang dikenal dekat dengan Bupati Maros, HM Hatta Rahman ini.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Maros, Yudi Indrajaya mengatakan, pelaksanaan Musrenbang di Maros sudah berbeda dengan yang dulu. Buktinya, kata dia, selama dua tahun terakhir pelaksanaan Musrenbang telah diintegrasikan dengan program PNPM-MP.

Menurut dia, tahun ini sudah tahun kedua dan Maros merupakan percontohan Musrembang integrasi dengan PNPM. "Jadi lewat semiloka ini dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan Musrenbang integrasi tentang pelaksanaan PNPM antara DPRD dan pemerintah karena ini membutuhkan dukungan dari DPRD," jelas Yudi.

Dia menambahkan, semiloka ini untuk memperkuat koordinasi, rencana strategis dan komitmen lintas sektor dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di Maros. Semiloka ini diikuti sedikitnya 170 orang. Selain anggota DPRD, SKPD, Camat, Kades dan Lurah juga dihadiri fasilitator PNPM kabupaten dan kecamatan.


Sumber : Fajar Online
READ MORE - Musrenbang Formalitas Belaka

Kamis, 20 Oktober 2011

Workshop 2 RBM PNPM-MP Kab. Tana Toraja

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang Kabupaten Tana Toraja, Bapak Yulianus Tandisau', SIP, secara resmi membuka workshop tahap 2 Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 2011 di Aula Kantor Faskab Tana Toraja hari ini kamis (20/10).

Kegiatan yang direncanakan akan dimulai pada pukul 09.00 wita ini molor sampai pukul 10.30. keterlambatan ini disebabkan oleh karena beberapa peserta yang di harapkan mengikuti kegiatan ini terlambat mengetahui adanya kegiatan ini. bahkan beberapa peserta mengaku bahwa ia tidak menerima penyampaian sehubungan dengan workshop 2 RBM ini.

"Kami tidak pernah menerima undangan maupun penyampaian akan adanya kegiatan Workshop 2 RBM ini. kedatangan kami ini hanya karena mendapatkan SMS dari beberapa teman pelaku PNPM di Kecamatan kami."kata salah seorang peserta.

Kegiatan Workshop 2 Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)ini dihadiri oleh para pelaku PNPM tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan dan para fasilitator kecamatan, baik teknik maupun pemberdayaan, serta tim Pokja RBM PNPM-MP Kab. Tana Toraja 2011, dengan agenda utama pematangan dan pengesahan Rencana Kerja (RKTL) Tahun 2011, konsolidasi Kelompok Kerja (Pokja) RBM dan penyusunan kerangka acuan kegiatan per-bidang

Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Suherman Aziz, SP yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Fasilitator Teknik Kabupaten Tana Toraja, Irwan Padang, ST. menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan acara pembukaan workshop 2 ini. Selain itu, Faskab juga menjelaskan tentang petunjuk teknis Pengelolaan Ruang Belajar Masyarakat (RBM).

Sementara itu, Kepala BPMD/L Kab. Tana Toraja dalam sambutannya menerangkan, bahwa workshop ini untuk menindak lanjuti hasil dari pertemuan workshop tahap pertama yang lalu. Di sini, akan dilakukan pembahasan tentang penetapan koordinator-koordinator pokja RBM dan penyusunan anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaan PNPM-MP, serta pembuatan Rencana Kerja Tindak Lanjut.”Sehingga PNPM-MP yang ada di Kabupaten Tana Toraja pada tahun anggaran 2011 ini dapat semaksimal mungkin terlaksana dengan Baik,” ujarnya.

Selain itu, Kepala BPMD/L juga memberikan arahan kepada segenap pengurus pokja RBM dan tim Faskab, agar kiranya workshop yang pertama hendaknya dapat menjadi acuan pada pelaksanaan workshop tahap kedua. Ini tujuannya sangat penting dalam meningkatkan kapasitas menyusun anggaran yang akan dipergunakan untuk dana PNPM-MP, sehingga nantinya pembangunan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
READ MORE - Workshop 2 RBM PNPM-MP Kab. Tana Toraja

Selasa, 18 Oktober 2011

2 Kecamatan di Tana Toraja Gelar Pelatihan KALEM/BPL & LURAH/LPMK

PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 30 April 2007 dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola partisipatif. Dalam rangkaian tahapan kegiatan sebagaimana teknis pelaksanaannya, PNPM-MP juga membekali para pelaku-pelaku PNPM-MP dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

Dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) program ini, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kec. Makale bekerja sama dengan UPK PNPM Kec. mengkendek dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas khususnya bagi Kepala Lembang/Lurah dan BPL/LPMK dalam mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM-MP menggelar Pelatihan KALEM/BPL & LURAH LPMK yang diselenggarakan di Hotel Sangalla'. Pelatihan ini rencananya akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 s/d 19 Oktober 2011.


Pelatihan yang diselenggarakan oleh UPK Kecamatan Makale dan UPK Kecamatan Mengkendek ini sedianya akan diikuti oleh 64 orang peserta, Namun sampai dengan dibukanya pelatihan ini peserta yang hadir sekitar 50 orang.

Pelatihan yang dibuka oleh Kepala Badan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang (BKPMD/L), Yulianus Tandisau, SIP ini, menghadirkan narasumber dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan beberapa SKPD serta dari Fasilitator Kabupaten.
Assisten Administrasi Umum Setda Tana Toraja selaku salah satu narasumber dalam pelatihan ini menyampaikan materi seputar tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa/ kelurahan yang dirangkai dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Selain itu, juga memberikan paparan tentang penyusunan peraturan desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Sementara itu, narasumber lainnya, Kepala BAPPEDA Tana Toraja, DR. Ir. Yunus Sirante MSi, menyampaikan materi dan paparan seputar UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam pemaparannya, Kepala Bappeda Tana Toraja menyampaikan bahwa tujuan dari pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk:
  1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
  2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
  3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
  4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
  5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Suherman Azis, SP, yang pada pelatihan kali ini menyampaikan materi tentang Konsepsi Arah Kebijakan PNPM dan Optimalisai/Integrasi PNPM MP mengatakan “PNPM-MP yang menekankan pada metode partisipatif ini, tentunya akan sangat efektif dalam pelaksanaannya apabila masyarakat dapat lebih berdaya dan berperan aktif," Kata Suherman.

Dalam paparannya Suherman lebih menekankan terhadap topik seputar perencanaan partisipatif khususnya dalam penyusunan RPJMDes.

Ketika disinggung seputar pelaksanaan pelatihan ini, Ketua Panitia, Fuad Amry, menjelaskan bahwa sebagaimana visi dan misi yang diusung PNPM-MP, melalui pelatihan ini diharapkan akan mampu mengefektifkan fungsi dan peran pemerintahan lokal dalam hal ini pemerintahan desa.

“PNPM-MP telah teruji dalam pencapaian tujuan maupun dalam aspek efisiensi, oleh karena itu, peran dan fungsi para kepala desa/ lurah dan BPL/LPMK sangat berpengaruh dalam mendukung suksesnya program nasional yang mengintegrasikan pola pembangunan partisipatif ini”, ujarnya.

Senada dengan Fuad, Fasilitator Kecamatan Makale, Alfian Reagen, SE menambahkan bahwa kepala lembang/lurah selaku pembina dan pengendali kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP di desa, perlu dibekali dengan pemahaman seputar program ini dengan harapan nantinya bersama BPL/LPMK akan mampu menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung pola pembangunan partisipatif di desanya.

“Oleh karena itu, secara berkala dan berkesinambungan pelatihan kepala lembang/lurah dan BPL/LPMK telah menjadi agenda rutin program PNPM-MP”, jelas FK Kec. Makale yang akrab disapa fian ini.(Fuad. A)
READ MORE - 2 Kecamatan di Tana Toraja Gelar Pelatihan KALEM/BPL & LURAH/LPMK

Jumat, 14 Oktober 2011

PjOK PNPM-LMP Kab. Tana Toraja Buka Pelatihan TP3 PNPM-LMP Kec. Makale

Bertempat di Aula Hotel Pantan Makale, Jumat (14/10) hari ini, berlangsung Pembukaan Pelatihan Tim Pemelihara dan Pelestarian Prasarana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2010.

Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-LMP) Kab. Tana Toraja, Drs. Benyamin Turu' Padang, M.Si menjelaskan, pemeliharaan dan pelestarian prasarana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) sangat membutuhkan peran serta masyarakat yang dikoordinir oleh Tim Pengelola Pemelihara Prasarana di Desa/Lembang, sehingga hasil pembangunan yang sumber dananya berasal dari PNPM-LMP tetap terpelihara dan terjaga, serta dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dan memberikan dampak dalam peningkatan perekonomian masyarakat.



Oleh sebab itu, Benyamin mengharapkan kepada Tim Pemelihara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan, baik pemeliharaan rutin, periodik maupun pemeliharaan darurat.

Sementara itu, Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kecamatan Makale, Drs. Sattu Sambo dalam sambutannya memaparkan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Tim Pemelihara agar kegiatan di desa/Lembangnya dapat berjala seperti yang diinginkan. Yang tujuannya tentu saja terpeliharanya sarana dan prasarana atau aset-aset pembangunan yang ada di desa/Lembang masing.

Kegiatan ini direncanakan akan berlangsung selama 2 hari (14 - 15 Oktober 2011) dengan diikuti oleh 21 peserta yang berasal dari 7 Kelurahan/Lembang yang memperoleh kegiatan PNPM-LMP tahun anggaran 2010. (Fuad. A)
READ MORE - PjOK PNPM-LMP Kab. Tana Toraja Buka Pelatihan TP3 PNPM-LMP Kec. Makale

Minggu, 09 Oktober 2011

40 Peserta ikuti Pelatihan Kader Teknik PNPM Kab. Tana Toraja.

Sebanyak 40 peserta yang berasal dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Utara mengikuti pelatihan Kader Teknik yang diselenggarakan oleh UPK Kec. Makale yang bekerja sama dengan UPK Kec. Makale Utara di Aula Kantor Keamatan Makale.

Pelatihan Kader Tehnik dengan tema "Selamatkan Desa Kita Dari Ancaman Korupsi ini" rencananya akan berlangsung selama 6 hari, yaitu tanggal 10 - 15 September 2011, dimana 2 hari dari 6 hari tersebut akan digunakan untuk kegiatan Praktek lapangan.


Salah seorang Panitia, Aris Palullungan mengatakan "Sebenarnya pemberian pelatihan kader teknis ini berlangsung selama 12 hari. Namun untuk menghindari dari rasa kejenuhan, pelatihan ini kita bagi menjadi dua kali. Pelatihan pertama ini selama 6 hari yang dimulai pada tanggal 10 Oktober hingga 15 Oktober 2011 mendatang. Setelah itu, baru kita laksanakan yang pelatihan yang kedua untuk menggenapkannya menjadi 12 hari, namun hari dan tanggalnya belum kita tetapkan, "terangnya.

Ditempat yang sama, dua orang panitia lainnya, Hermin Parinding dan Ruth Y. Padang, mengatakan bahwa sumber dana dari kegiatan ini berasal dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat masing-masing kecamatan.

PjOK Kec. Makale, Drs Sattu Sambo yang membuka secara resmi pelatihan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para peserta dapat mengikuti pelatihan ini mulai dari awal hingga akhir, agar transformasi ilmu yang diperoleh tidak sepotong-sepotong.

Sementara itu, Fasilitator Teknik Kecamatan Makale, Dewi Marlina Tengkano, ST, bersama dengan Fasilitator Kecamatan Makale, Alfian Reagen, SE menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan kader teknis lapangan yang nantinya siap menjadi Arsitek Desa di daerahnya masing-masing.

Yohanis, Salah seorang peserta yang mengikuti pelatihan Kader Teknis ini merasa bersukur dapat mengikuti pelatihan ini. Karena pelatihan ini memberikan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan desanya. (Fuad. A)
READ MORE - 40 Peserta ikuti Pelatihan Kader Teknik PNPM Kab. Tana Toraja.

Jumat, 07 Oktober 2011

UPK Makale Gelar MAD Sosialisasi T. A. 2012 dan MAD Perguliran

"Mewujudkan Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)yang transparan dan akuntable menuju Makale bersinar" merupakan tema yang diusung oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Makale pada kegiatan Musyawarah Antara Desa (MAD) Sosialisasi Tahun Anggaran 2012. Kegiatan MAD Sosialisasi ini dirangkaikan dengan kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran dan diselenggarakan pada jumat (07/10) di Aula Kantor Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja.


Kegiatan MAD Sosialisasi Tahun Anggaran 2012 dan MAD Perguliran ini dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat dari 14 kelurahan dan satu Lembang yang ada di Kecamatan Makale. Selain itu, para anggota dari berbagai kelompok SPP juga ikut hadir dalam mendengarkan sosialisasi yang disampaikan oleh Fasilitator Keuangan (Faskeu) Kabupaten Tana Toraja, Bapak Drs. M. Amin Ahmad.

Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD)Sosialisasi tahun anggaran 2012 ini, Faskeu Tana Toraja menyampaikan mengenai kebijakan pokok PNPM, pola pengintegrasian ancar -ancar BLM 2012 dan strategi penanganan masalah.

"Sesuai dengan kategori pendanaan yang telah ditetapkan maka kecamatan Makale untuk tahun anggaran 2012 akan mendapatkan dana bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp.800 juta. Namunpun demikian pihak kabupaten masih tetap berusaha agar Dana BLM tersebut dapat dinaikkan."kata Amin

Kasie Keuangan Kecamatan Makale, Drs. Sattu Sambo, mewakili Camat Makale, membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Makale Tahun Anggaran 2012 dan MAD Perguliran ini.

Dalam sambutannya, Drs Sattu Sambo, yang juga adalah Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kec. Makale, menyampaikan permohonan maaf dari bapak Camat yang tidak sempat hadir dalam kegiatan ini karena sedang berada di Makassar melaksanakan tugas.

Ditambahkannya bahwa pada program PNPM-MP, masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena program ini mengenal istilah Masyarakat yang Mengajukan, Masyarakat yang Menetapkan, Masyarakat yang Melakukan, Masyarakat yang Mempertanggungjawabkan serta Masyarakat yang Melestarikan. Oleh karena itu, dia menghimbau dan mengharapkan adanya partisipasi aktif dari seluruh pelaku-pelaku PNPM baik di desa dan kecamatan serta dukungan dari seluruh masyarakat dari 14 Kelurahan dan 1 Lembang di Kecamatan Makale selaku pelaku utama PNPM.

Kegiatan MAD Sosialisasi tahun Anggaran 2012 dan MAD Perguliran ini dipimpin oleh Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD)Kecamatan Makale, PT. Tandilino', BA didampingi oleh Sekretaris BKAD Agustinus Talling, ST.

MAD Sosialiasi yang dilaksanakan lebih awal ini juga menghasilkan dokumen Berita Acara yang menuangkan hasil-hasil keputusan musyawarah dimana dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dan acuan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan PNPM sebagaimana dalam rencana kerja dan tindak lanjut (RKTL)yang telah disusun.

Muasyawarah berjalan lancar dan berakhir sampai dengan pukul 15.00 WITA (Fuad)
READ MORE - UPK Makale Gelar MAD Sosialisasi T. A. 2012 dan MAD Perguliran

Kamis, 06 Oktober 2011

Lewat RBM Warga Merasa Terlibat dalam PNPM

Anggota Komisi D DPRD Tanggamus, Akhmadi Sumaryanto, mengungkapkan, melalui pola ruang belajar masyarakat (RBM), masyarakat akan merasa lebih terlibat dalam pelaksanaan program PNPM. Karena masyarakat telah terlibat sejak awal perencanaan program tersebut.

"Pola RBM akan dapat meningkatkan keterlibatan masyarkat dalam pelaksanaan program PNPM. Karena keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya," ujarnya, Rabu (5/10)

Selain itu, lanjutnya, dengan pola RBM juga akan dapat memangkas biaya yang timbul ketika program tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga


Sumber : http://lampung.tribunnews.com/2011/10/05/lewat-rbs-warga-merasa-terlibat-dalam-pnpm
READ MORE - Lewat RBM Warga Merasa Terlibat dalam PNPM

Selasa, 04 Oktober 2011

PNPM - Antara Harapan dan Kenyataan

Rapat Koordinasi PNPM Kec. Makale - Kab. Tana Toraja
Setiap misi PNPM Mandiri Perdesaan sudah dilaksanakan di lapangan mengikuti aturan. Fasilitasi yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan untuk pengurangan kemiskinan. Pelaksanaan programnya bisa dilihat lewat misi, tujuan dan prinsip-prinsip yang diterapkan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memang meningkat. Akan tetapi masyarakat termiskin seringkali bukanlah kalangan yang dominan dalam menghadiri pertemuan, baik di dusun, desa ataupun kecamatan. Meskipun orang miskin/termiskin sudah diberi kesempatan untuk ikut menghadiri rapat, seringkali yang hadir hanya sedikit. Begitu pula dalam hal pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian program. Mayoritas yang terlibat aktif adalah kalangan yang berada di atas miskin (rawan miskin, menengah dan kaya), dan kalangan elit pemerintahan desa. Seringkali orang di desa semua mengaku miskin dan merasa berhak atas dana dan program.

Pengelolaan pembangunan partisipatif pada program memang berjalan baik. hanya saja sejak 1998 – 2009 pengelolaan itu hanya terjadi pada program PNPM. Sejak diberlakukannya integrasi antara program dan pemerintahan di desa sejak 2010, barulah pemerintah desa merencanakan program secara partisipatif di semua jenis kegiatan desa dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat merupakan misi yang berjalan dengan dukungan penuh semua kalangan. Kegiatan ini dinilai memberikan dampak yang luas sehingga menjadi kegiatan yang lebih prioritas dibandingkan kegiatan peningkatan kapasitas dalam pembangunan ekonomi keluarga yang lebih riil. Jika penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan dianggap cukup, masyarakat memilih kegiatan pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan.

Umumnya setelah kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut dianggap cukup, maka yang terakhir timbul adalah usulan yang berkaitan dengan pembangunan kapasitas seperti pelatihan usaha mikro. Padahal prinsip program adalah bertumpu pada pembangunan manusia (walaupun bisa saja membela diri dengan mengatakan setiap kegiatan program sudah melaksanakan prinsip pembangunan manusia).

Pengembangan kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Hanya saja fungsi dan peran pengurusnya seringkali tidak sestrategis posisinya. Kerjasama antar desa seharusnya bisa didorong untuk bisa memajukan kecamatannya, bukan mengutamakan egoisme memajukan desa masing-masing tanpa memperhatikan desa yang sesungguhnya lebih layak mendapatkannya (baca: lebih miskin). Yang juga tidak kalah pentingnya adalah BKAD bisa mengarahkan unit pengelola kegiatan (UPK), badan pemeriksa UPK, dan tim verifikasi yang diberikan mandat dalam operasional program. Arah program bisa menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, mengembangkan ekonomi dan wilayah dengan strategi pembangunan yang terarah, sesuai dengan persyaratan pengurus BKAD.

Pengembangan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan mustinya bisa dilakukan pada tataran minimal di tingkat kabupaten/kota. Setiap satuan kerja pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar. Belum banyak pemerintah daerah melakukannya dengan serius.

Melembagakan pengelolaan dana bergulir merupakan tujuan program yang bisa berjalan terus meskipun kecamatan bersangkutan sudah tidak lagi didanai program (pass-out). Pelaku program di tahun-tahun awal pelaksanaan PNPM menggelontorkan dana program untuk usaha mikro dan kecil (dana Simpan Pinjam Perempuan/SPP) cenderung kepada usaha yang sudah berjalan. Padahal masyarakat tahu bahwa pemilik usaha tersebut bukanlah dari kalangan miskin dan termiskin di desanya. Kecenderungan ini dilakukan dengan alasan pengamanan dana dan pemanfaat dananya dianggap bukan hak eksklusif orang miskin. Pelaku program perlu terus berupaya memperbaiki proses pemberdayaan agar pengurangan kemiskinan bisa lebih sukses.
READ MORE - PNPM - Antara Harapan dan Kenyataan