•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Kamis, 29 Desember 2011

Hati-hati Penipuan mengatasnamakan PNPM Tana Toraja

Dalam beberapa hari terakhir ini Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja diresahkan dengan munculnya pengaduan masyarakat yang menyampaikan adanya penipuan yang dilakukan oleh seorang wanita, bernama Desvita, 32 Tahun.

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja dibuat sibuk dengan adanya pengaduan ini. pasalnya oknum yang beralamat di Kelurahan Pantan, Kec. Makale tersebut melakukan aksinya dengan mengatasnamakan PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.

Dalam melakukan aksinya, Desvita membekali diri dengan surat tugas, yang tentu saja tidak pernah dikeluarkan oleh Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja, dan surat pernyataan untuk ditanda tangani oleh para Ketua Kelompok, yang isinya antara lain menyatakan bahwa ”Kelompok bersedia membayar uang muka untuk memperlancar pencairan dana“.

“Kami menghimbau agar seluruh masyarakat mewaspadai aksi penipuan itu,” ungkap Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Suherman, SP, kemarin.

Dijelaskan suherman, sasaran penipu ini adalah kelompok perempuan. Modus yang digunakannya yaitu dengan mengaku sebagai petugas PNPM, kemudian melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok perempuan, menyampaikan bahwa ada dana PNPM yang diperuntukkan bagi kaum perempuan. Namun untuk mendapatkan dana tersebut tidaklah mudah. Oleh karenanya, sebagai petugas PNPM Kab. Tana Toraja, ia menjanjikan akan membantu kelompok dalam rangka mendapatkan dana tersebut dengan catatan, kelompok bersedia membayar sejumlah dana untuk memperlancar pengurusan tersebut.

"Pelaku yang bernama Desvita Tumba alias ITA, alias Mama Pairo, 32 thn, saat ini telah mendekam di Rutan Makale, atas tuduhan penipuan, melanggar pasal 378 KUHP.Ini adalah kali yang kedua dia di masukkan penjara dengan pelanggaran yang sama."tutup Suherman.
READ MORE - Hati-hati Penipuan mengatasnamakan PNPM Tana Toraja

Rabu, 21 Desember 2011

Menyoal Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan

Oleh Drs. Hi. Fauzan Syai’e (Anggota Komisi II DPR RI Dapil Lampung)
Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 34 bahwa ’’fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara’’. Dalam pasal 27 ayat 2 juga disebutkan ’’tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak’’.

Namun, penerapan konstitusi tersebut ternyata belum maksimal bila kita lihat masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, demi mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, secara progresif pemerintah harus mengambil langkah penanggulangan dalam jangka panjang. Mengingat, daerah-daerah yang dipenuhi oleh masyarakat miskin masih menyebar di seluruh wilayah Indonesia dari dusun-dusun, tepian hutan, sampai pinggiran pantai yang jauh dari akses informasi. Padahal jika kita perhatikan, Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah. Namun, banyaknya SDA tidak lantas membuat sejahtera. Tapi sebaliknya, fenomena kemiskinan yang menghiasi setiap kehidupan masyarakat Indonesia.

SUDAH begitu banyak program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Seperti, bantuan operasional sekolah (BOS), beras untuk masyarakat miskin (raskin), bantuan langsung tunai (BLT), rumah tangga sangat miskin (RTSM), PNPMM, serta penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan memberikan bantuan modal atau pembiayaan. Kenyataannya, masalah kemiskinan tidak juga sirna dari negeri ini. Bahkan, Presiden SBY memerintahkan kepada seluruh Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II; lembaga pemerintah non kementerian; serta gubernur, bupati dan wali kota melalui Instruksi Presiden No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan meliputi: (1) Program Pro Rakyat, (2) Keadilan untuk semua (Justice for All), (3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs).

Program-program tersebut digulirkan pemerintah karena harapannya dapat menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen pada 2025. Akan tetapi, apa yang ditargetkan pemerintah sepertinya jauh dari panggang api dengan melihat angka kemiskinan masih tercatat cukup fantastis hingga saat ini. Menurut data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tingkat setengah pengangguran terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dari 29,64 juta orang pada 2005 menjadi 32,8 juta 2010. Pada 2011, jumlah setengah pengangguran diproyeksi LIPI meningkat menjadi 34,32 juta orang. Sementara itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada akhir Oktober 2011 mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia versi Badan Pusat Statistik (BPS) 2007 tercatat 16,58 juta, 15,42 juta (2008), 14,15 juta (2009), 13,30 juta (2010) dan 12,49 juta (2011).

Program PNPMMP

Siapa pun maklum bahwa pemerintah telah berupaya keras menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Upaya itu diwujudkan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga negara. Salah satunya adalah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPMMP). Cara yang gunakan PNPMMP yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, dengan pemberian bantuan PNPMMP kiranya dapat berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan keluarga. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia. Pada 2011 lokasi dan alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPMMP mencakup 32 provinsi, 393 kabupaten/kota, dan 5.020 kecamatan dengan total BLM Rp8,2 triliun. Sedangkan untuk tahun depan, pemerintah akan mengalokasikan dana PNPMMP Rp10 triliun dan ditambah dana pendukungnya Rp1 miliar.

Upaya keras pemerintah hingga menaikkan alokasi anggaran tersebut memang sebuah acungan jempol. Namun, apakah anggaran besar sudah maksimal dalam mengurangi angka kemiskinan. Bila melihat data dari LIPI, tentu masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menelaah kembali apakah bantuan yang diberikan selama ini telah sesuai dengan sasaran atau malah menghamburkan anggaran negara tanpa ada hasil yang signifikan. Penulis mengkaji. ketidakefektifan penyaluran dana PNPMMP ini karena pengalokasian dana lebih besar untuk infrastruktur (80%) dari pada untuk pemberdayaan masyarakat (20%). Padahal ketika dana PNPMMP lebih besar digunakan untuk infrastruktur seperti membangun jalan, gorong-gorong, dan talut tidak secara otomatis pendapatan masyarakat bertambah melainkan hanya akses masyarakat menjual hasil panennya saja yang lebih mudah, dengan kata lain efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat langsung dirasakan oleh masyarakat. Padahal, visi PNPMMP yakni tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Melihat anggaran yang akan dikucurkan pada 2012 tidaklah sedikit, maka penulis berharap kiranya dalam pengalokasiannya perlu dirubah, minimal 60% atau bahkan bisa mencapai 80% untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan sisanya untuk infrastruktur. Hal ini perlu dilakukan, dengan landasan sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup menonjol. Karena selama ini dengan hanya dialokasikannya 20% untuk pemberdayaan masyarakat miskin, ternyata upaya program penanggulangan kemiskinan masih bersifat top down, temporal (jangka pendek) dan dilakukan secara parsial serta tidak bisa berkelanjutan sehingga efektivitasnya untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Karenanya perlu adanya metodologi pengambilan kebijakan dengan menjadikan anggaran penanggulangan kemiskinan lebih besar dari infrastruktur, sehingga kebijakan ini bisa lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dengan menjadikan masyarakat miskin turut serta secara langsung dalam berbagai aktivitas pengurangan kemiskinan sesuai dengan keahlian dan sumber daya alam yang ada. Karena itu pemerintah harus berpijak pada pengembangan kearifan lokal, sehingga pemberdayaan masyarakat akan benar-benar mengarah pada konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang mencerminkan ’’people centered, participatory, empowering, and sustainable’’ (Chambers, 1995. Dalam Surabi, 2004:26) yang melihat beberapa peluang alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan SDA yang ada dalam membantu perekonomian mereka sendiri. Dan hal itu bisa terlaksana manakala pembagian anggaran diterapkan seperti yang penulis ungkapkan di atas.

Memberi ’’ikan’’ bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi kemiskinan yang sudah sangat sistemik. Mengingat program PNPMMP bukan sekadar membagi-bagikan dana, tetapi di dalamnya terkandung pembelajaran tentang demokratisasi pada akar rumput, membangun dan membudayakan semangat kemitraan, serta berupaya meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat sebagai modal sosial bangsa untuk keluar dari kemelut kemiskinan. Oleh sebab itu, perlu sebuah arahan yang konkret dalam penyaluran anggaran dana PNPMMP. Misalnya, pertama, bila pekerjaan masyarakat seorang nelayan, maka dana PNPMMP dapat digunakan untuk membeli perahu dan membangun rumpun sebagai tempat berkembangnya ikan dengan kedalaman 8 hingga 15 meter secara permanen. Dengan adanya perahu dan rumpun tersebut nelayan akan lebih efektif dan optimal untuk mendapatkan ikan. Sehingga usaha di sektor perikanan mampu menopang pemenuhan kebutuhan hidup keluarga nelayan , sedangkan pemerintah akan mampu mengukur sejauh mana proses modernisasi perikanan mempengaruhi terjadinya polarisasi sosial-ekonomi dan perubahan tingkat kesejahteraan keluarga nelayan.

Kedua, mengarahkan dana PNPMMP untuk menyulap kawasan pesisir pantai sebagai desa wisata, dari progam desa wisata ini, tentunya akan berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat yang ada di sekitar lokasi kawasan desa wisata, sebab dari desa wisata yang di bentuk tersebut, masyarakat akan berperan langsung menjadi pelaku usaha dalam bidang pariwisata. Pengalokasian minimal 60% atau 80% untuk merombak rumah masyarakat menjadi tempat penginapan (home stay), dan dengan menyediakan dua kamar bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Masyarakat yang memiliki tempat penginapan juga bisa langsung menyediakan menu makanan yang dibutuhkan para wisatawan. Selain itu, desa wisata yang dibentuk ini, tentunya akan lebih mudah mendongkrak pendapatan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berada di daerah tersebut. Karena masyarakat desa wisata bisa melakukan pengembangan diversifikasi usaha baik itu home industry, warung makanan, menyediakan counter HP, warung sembako dan lain-lain. Dengan pengembangan diversifikasi usaha tersebut maka semua yang dibutuhkan para wisatawan sudah bisa dipenuhi oleh masyarakat desa wisata. Selanjutnya dana 40% atau 20% diarahkan untuk membangun infrastruktur seperti jalan untuk menuju kawasan desa wisata.

Ketiga, mengoptimalkan kawasan perkebunan dan persawahan untuk mendongkrak dana tambahan, mengingat kedua kawasan tersebut tidak bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat setiap harinya. Oleh sebab itu, dana PNPMMP kiranya dapat dipergunakan masyarakat untuk membeli ternak kambing atau mengembangkan usaha tawon/lebah madu di kawasan perkebunan. Karena dengan memelihara ternak kambing selain bisa dirasakan dagingnya, kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Begitu juga tawon/lebah, karena besarnya manfaat madu terhadap kesehatan, sudah dapat dipastikan masyarakat akan mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual madu hasil budi daya. Sedangkan kawasan persawahan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memelihara bebek. Dengan begitu, setiap harinya masyarakat mampu menghasilkan telur, bahkan bisa dibuat menjadi telur asin dengan pengolahan secara home industry.

Jika metode penggunaan dana PNPMMP bersentuhan langsung dengan SDA yang ada seperti contoh tersebut, maka otomatis mampu berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development. Di mana, hal ini sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Pada akhirnya, harus disadari bahwa keberhasilan PNPMMP perlu adanya kerja sama dari semua stakeholder. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Karena itu, diperlukan sebuah pola kemitraan seperti membangun kawasan desa wisata dengan dinas pariwisata, pengoptimalan kawasan perkebunan dan persawahan dengan dinas peternakan. Begitu juga untuk infrastruktur dapat bermitra dengan dinas pekerjaan umum.

Sungguh membahagiakan jika kebijakan pengalokasian dana PNPMMP dapat diterapkan dengan metode pembagian 80% atau minimal 60% untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan 20% untuk infrastruktur. Sehingga, langkah tersebut dijadikan awal yang baik untuk mewujudkan cita-cita dan amanah para pendiri negara dan bapak bangsa. Yaitu menyejahterakan rakyat. Semoga melalui kebijakan dan berdasarkan sumber daya alam serta keahlian masyarakat tersebut, proses pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Semoga.

Sumber : http://www.radarlampung.co.id/read/opini/44249-menyoal-kebijakan-pnpm-mandiri-perdesaan
READ MORE - Menyoal Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan

Sabtu, 17 Desember 2011

Jambore PNPM Mandiri Pamerkan Kemplang Hingga Kain Tenun

Pameran kelompok UPK PNPM Mandiri di hotel Charissima Jalan Anwar Kapten Sastro Palembang yang berlangsung Sabtu-Minggu (17-18/12/2011).

Beragam produk kerajinan rakyat, seperti tas, tenunan dan makanan seperti kerupuk kemplang, ikan serta lainnya dipamerkan. Pameran ramai dikunjungi para peserta jambore UPK PNPM Mandiri Perdesaan.

Pameran diikuti 11 stand kelompok UPK PNPM mandiri Perdesaan se Sumsel berakhir hari ini. Pameran digelar dalam rangka jambore UPK PNPM Mandiri Pedesaan 2011.

Sumber : http://palembang.tribunnews.com
READ MORE - Jambore PNPM Mandiri Pamerkan Kemplang Hingga Kain Tenun

Jumat, 16 Desember 2011

PNPM-Pisew Sulsel Dilaksanakan di Enam Kabupaten

Program nasional pemberdayaan masyarakat pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PNPM-PISEW) dilaksanakan di enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan karena dinilai lebih mendesak dibanding wilayah lain.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulsel Tan Malaka Guntur di Makassar, Kamis, menjelaskan, melalui PNPM-PISEW terdapat dua hal yang ingin dicapai yakni pembangunan infrastruktur dan ekonomi wilayah pedesaan.

"Infrastruktur yang berpengaruh pada peningkatan ekonomi kerakyatan dan pembinaan terhadap masyarakat, terutama yang telah memiliki dasar usaha namun masih lemah, sehingga bisa membangun ekonomi masyarakat di wilayahnya," jelasnya.

Anggaran program, lanjutnya, berbentuk hibah dan jumlahnya mencapai ratusan miliar untuk pelaksanaan selama tiga tahun.

Pemerintah provinsi akan mengevaluasi program tersebut setiap tahun untuk kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat yang setiap saat juga melakukan pemantauan.

Ia mengatakan, ukuran pasti keberhasilan program tidak dapat diketahui dalam waktu cepat. Namun, pada kabupaten yang memperoleh anggaran program diharapkan menjadi lebih baik.

Sejak diluncurkan pada 2008, PNPM-PISEW telah dilaksanakan di 237 kecamatan di 34 kabupaten di Indonesia dari sembilan provinsi yaitu Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Barat Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulsel, Andi Mangunsidi, menjelaskan, sepanjang 2011 total alokasi anggaran PNPM Pedesaan di Sulsel lebih dari Rp280 miliar.

Anggaran tersebut digunakan di 20 kabupaten, 236 kecamatan dan hingga Oktober, 2011 telah terealisasi sebesar 72 persen atau lebih dari Rp202 miliar.

Program ini hanya dilaksanakan di 20 kabupaten dari 24 kabupaten dan kota se-Sulsel karena empat lainnya berstatus kota sehingga masuk dalam PNPM Mandiri Perkotaan dan untuk perkotaan masuk dalam penanganan dinas tata ruang dan permukiman.

Ia menilai, PNPM benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat karena kegiatannya diserahkan dan disesuaikan dengan kebutuhan ke masyarakat berdasarkan hasil musyawarah.

Masyarakat bawah yang menjadi sasaran program ini, katanya, juga sangat mengharapkan kelanjutan dari program ini.

PNPM pedesaan yang secara nasional akan berjalan hingga 2014, tetap dilaksanakan di 20 kabupaten. Ia meyakini, alokasi anggaran program akan mengalami peningkatan seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Sumber : http://www.antara-sulawesiselatan.com
READ MORE - PNPM-Pisew Sulsel Dilaksanakan di Enam Kabupaten

Sabtu, 10 Desember 2011

Lagu "Padamu Negeri" Menandai Penutupan Pelatihan CBM RBM Kab. Tana Toraja

Pelatihan Community Based Monitoring (CBM) yang diselenggarakan oleh Tim Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kab. Tana Toraja, yang berlangsung selama 3 hari, 8 - 10 Desember 2011, di Hotel Sangalla', resmi ditutup oleh ketua Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM-MPd Kab. Tana Toraja.

Acara Penutupan Pelatihan Community Based Monitoring (CBM) ini dihadiri oleh Fasilitator Keuangan Kab. Tana Toraja, Drs. M. Amin Ahmad, dan Narasumber Allosyus Lande'.

Dalam sambutannya, FaskeuKab. Tana Toraja, Drs. M. Amin Ahmad mengatakan bahwa Pengawasan masyarakat menjadi bagian penting dalam program ketika akuntabilitas pengelolaan pembangunan berimplikasi langsung terhadap perolehan hak dasar masyarakat. Pengelolaan program dan pembangunan haruslah makin efektif (tepat sasaran) dan efisien. Keterlibatan publik (masyarakat) dalam pengawasan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kualitas ketepatan sasaran dan efisiensi pembangunan.

Ketua Pokja RBM PNPM Kab. Tana Toraja dalam acara penutupan ini menyampaikan appresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai selesainya kegiatan pelatihan CBM ini. Selain itu, Ketua Pokja RBM juga menyampaikan permohonan maaf jika selama pelaksanaan pelatihan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para peserta.

"Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih atas segala partisipasi kita semua, serta permohonan maaf jika dalam pelatihan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati para peserta" Ungkap Yunus.

Kalau biasanya acara penutupan suatu kegiatan/acara diakhiri dengan menyanyikan lagu SAYONARA, lain lagi yang dilakukan peserta pelatihan Community Based Monitoring (CBM) yang diselenggarakan oleh Tim Pokja RBM Kab. Tana Toraja. Para peserta tidak menyanyikan lagu sayonara, melainkan menyanyikan lagu Padamu Negeri sebagai penutup dari kegiatan pelatihan Community Based Monitoring ini.

di penghujung acara, para peserta secara spontan, bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Padamu Negeri, sambil berdiri dan bersalam-salaman sebagai tanda selamat berpisah.
READ MORE - Lagu "Padamu Negeri" Menandai Penutupan Pelatihan CBM RBM Kab. Tana Toraja

Kamis, 08 Desember 2011

Kepala BPMD Buka Pelatihan CBM RBM Kab. Tana Toraja

Kepala Badan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Tana Toraja, Bapak Yulianus Tandisau', SIP, membuka secara resmi pelatihan lanjutan pengawasan dan pemantauan berbasis masyarakat (CBM) yang dilaksanakan Pokja RBM PNPM MPd Kab. Tana Toraja di Hotel Sangalla', Kamis, 8 Desember 2011.

Dalam kesempatan itu, Yulianus Tandisau', SIP, meminta agar seluruh peserta dari 19 kecamatan itu serius mengikuti seluruh materi yang disajikan dalam pelatihan tersebut. "Saya minta agar materinya benar-benar dipahami. Menurut saya, materi ini, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan, sangat diperlukan ke depan," katanya.

Bapak Yulianus Tandisau', SIP menegaskan, mekanisme atau sistem pengawasan berbasis masyarakat menjadi unsur penting dalam mengawal dan meningkatkan etos kerja pelaksanaan PNPM MPd di Kab. Tana Toraja.

“Salah satu aspek penguatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama dalam menyelenggarakan pemerintahan, adalah kemampuan masyarakat untuk memahami aspek hukum dan pengawasan/pemantauan berbasis masyarakat,”tambahnya.

Senada dengan Kepala BPMD Kab. Tana Toraja, Ketua Pokja RBM Tana Toraja, Bapak Yunus N. Seang Tana, SH, juga mengharapkan agar para peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan ini sampai tuntas, agar ilmu yang diterima dari pelatihan ini tidak setengah-setengah, sehingga dalam mengaplikasikannya juga dapat maksimal.

Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan di Hotel Sangalla' ini rencananya akan diselenggarakan selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 08 Desember - 10 Desember 2011.

Dalam Laporannya, Ketua Panitia, Yang juga adalah Bendahara Pokja RBM Kab. Tana Toraja, Daud Brony, mengatakan bahwa pelatihan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, dan akan diikuti oleh 57 orang peserta yang merupakan utusan dari 19 kecamatan yang ada di Tana Toraja, dimana setiap kecamatan mengirimkan 3 orang utusan.

Sedangkan tujuan dari Pelatihan ini Kata Daud, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. dalam hal pengawasan pembangunan berbasis masyarakat.

Hadir dalam acara pembukaan pelatihan CBM ini, Fasilitator Keuangan Kabupaten Tana Toraja, Bapak Drs. M. Amin Ahmad, Asisten Faskab Tana Toraja, Syafaruddin, SP, Asisten FasTeKab Tana Toraja, M. Jufri Manga', ST, dan Ketua Pokja RBM Kab. Tana Toraja, Bapak Yunus N. Seang Tana, SH, serta beberapa pengurus Pokja RBM Kab. Tana Toraja.

Soemaryasin, salah seorang peserta yang mengikuti Pelatihan Bidang CBM (Pengawasan Berbasis Masyarakat) menyampaikan bahwa Pelatihan ini sangat bagus, karena akan memberikan pencerahan bagi masyarakat dalam memaknai Pengawasan oleh Masyarakat. Sehingga kepedulian masyarakat benar-benar terwujud untuk ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan apapun yang notabene menyangkut hajat mereka.
READ MORE - Kepala BPMD Buka Pelatihan CBM RBM Kab. Tana Toraja

Selasa, 06 Desember 2011

IST Tutup Buku UPK Kab. Tana Toraja

Dalam rangka persiapan tutup buku Laporan Keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan, tanggal 6 Desember 2011, Tim Fasilitator kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan Tana Toraja mengadakan In Service Training (IST) bagi para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) se Kab. Tana Toraja.

Kegiatan In Service Training (IST) bagi Para Pengurus UPK se-Kab. Tana Toraja ini, merupakan rangkaian daripada pelaksanaan Rakor Kabupaten bulan Desember 2011, dan bertempat di Hotel Sangalla', Makale, berlangsung dari pukul 09.00 hingga pukul 16.00 WITA. Adapun fokus pembahasan dari IST ini adalah persiapan UPK dalam menyelenggarakan MAD Tutup Buku di Kecamatannya masing-masing termasuk berbagai mekanisme tutup buku, pembagian/pengalokasian surplus, dan lain-lain.

Salah satu isu hangat yang di bahas dalam kegiatan ini adalah Penggunaan Surplus Operasional UPK tahunan. Dimana Penggunaan Surplus Operasional UPK tahunan setelah mempertimbangkan risiko pinjaman (sesuai dengan Laporan Kolektibilitas) mengacu ketentuan sebagai berikut :
  1. Perhitungan Surplus Operasional dibuat berdasarkan tutup buku secara tahunan, lagi UPK yang belum melakukan tutup buku secara tahunan tidak diperkenankan melakukan pembagian Surplus Operasional;
  2. Penambahan Modal minimal 50 % dari surplus tahunan;
  3. Bantuan Langsung RTM (mengacu daftar RTM) minimal 15 % dari
    surplus tahunan;
  4. Pengembangan kelembagaan yang mencakup penguatan status kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku masyarakat maksimal maksimal 10% dari surplus tahunan. Ketentuan penggunaan ini diputuskan oleh MAD;
  5. Bonus Pengurus UPK maksimal yang lebih rendah daripada 5 % dari surplus atau maksimal 2 kali honor/insentif yang diterima setiap bulan;
  6. Nilai Surplus Operasional setelah dikurangi Bantuan Langsung RTM, Pembagian Pengembangan Kelembagaan, dan Bonus pengurus UPK merupakan Surplus Ditahan.

Hal lain yang juga dibahas dalam kesempatan IST kali ini adalah Ketentuan pendanaan kelembagaan pendukung UPK. Dimana Ketentuan pendanaan kelembagaan pendukung UPK mengacu kepada hal-hal berikut :

  1. Pendanaan Tim Verifikasi Perguliran maksimal 0,5 % dari dana yang akan digulirkan dan dibebankan pada biaya lain-lain;
  2. Pendanaan Badan Pengawas UPK maksimal 5 % dari anggaran biaya tahunan UPK dan diberikan pada saat pelaksanaan Pengawasan UPK dan bukan bersifat insentif bulanan. Pembebanan biaya pada Biaya Lain-lain;
  3. Pendananan Tim Penyehatan Pinjaman maksimal 2 % dari nilai tunggakan di atas 6 bulan yang berhasil ditagih dan dibebankan pada biaya lain-lain;
  4. Pendanaan pemberian IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) dapat diberikan untuk pengembangan permodalan kelompok bukan untuk individu pengurus kelompok atau bukan untuk jasa penagihan. Pendanaan ini diberikan setelah kelompok melunasi seluruh kewajiban secara tepat waktu;
  5. Pendanaan Kelembagaan BKAD bersifat subsidi pendanaan kegiatan yang berasal dari surplus operasional UPK dan termasuk dalam pembagian surplus untuk Pengembangan Kelembagaan.

In Service Training ini, dibawakan langsung oleh Fasilitator Keuangan Kab. Tana Toraja, Bapak Drs. M. Amin Ahmad didampingi oleh Asisten Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Bapak Syafaruddin, SP.
READ MORE - IST Tutup Buku UPK Kab. Tana Toraja

Rombongan Forumta Kunjungi salah seorang Anggota yang Sakit

Hari ini, Forum Unit Pengelola Kegiatan Kab. Tana Toraja (Forumta), yang merupakan wadah tempat berkumpulnya para pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Tana Toraja melakukan kunjungan terhadap salah seorang anggota Forumta yang sedang terbaring lemah di Rumah Sakit Lakipadada, Tana Toraja. Anggota tersebut adalah ibu Hermin Parinding, AMd, yang akrab disapa mama' Iren. Ibu Hermin, atau yang akrab disapa mama' Iren, adalah Bendahara UPK Kec. Makale.

Menurut keterangan dari suami ibu Hermin, bahwa penyakit yang diderita oleh istrinya adalah usus buntu, sehingga harus menjalani operasi.

"Operasi usus buntu sudah dilaksanakan dengan baik. Namun dia masih membutuhkan waktu untuk beristirahat memulihkan kesehatannya."jelas sang suami

Kunjungan ini dilaksanakan sesaat setelah penutupan acara In Service Training (IST) bagi para UPK yang diselenggarakan di Hotel Sangalla', pada hari Selasa, 6 Desember 2011.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Forum UPK Tana Toraja, Iran Tokko, SE.

“Ini merupakan komitmen tidak tertulis antara seluruh anggota Forum, yaitu saling membantu meringankan beban sesama anggota yang sedang mengalami musibah,” Kata Iran, yang juga adalah Ketua UPK Kec. Mengkendek.

Sebelum rombongan meninggalkan rumah sakit, Daud Brony, Ketua UPK Makale Selatan memipin do'a bersama bagi kesembuhan bagi ibu Hermin.
READ MORE - Rombongan Forumta Kunjungi salah seorang Anggota yang Sakit

Senin, 05 Desember 2011

Rapat Koordinasi dan Evaluasi PNPM Kab. Tana Toraja Desember 2011

Region III yang terdiri dari Kec. Saluputti, Bittuang, dan Masanda mendapat giliran untuk bertindak sebagai panitia pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi PNPM - MPd Kab. Tana Toraja untuk bulan Desember 2011.

Rapat Koordinasi dan Evaluasi kali ini dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 Desember 2011, dan dibuka secara resmi oleh Penangungjawab Operasional Kegiatan Kab. Tana Toraja, Bapak Drs. Ruben Sulle.

Seluruh FK/FT yang bertugas di Kab. Tana Toraja, Asisten FK, Pengurus UPK, PjOK Kecamatan, Camat, dan setrawan ikut hadir dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di Aula Kantor Badan Pemerintahan Desa/Lembang (BPMD/L) Kab. Tana Toraja ini.

Dalam sambutannya, PjOKAB Tana Toraja, Drs. Ruben Sulle, mewakili Satker PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja, menyampaikan berbagai informasi-informasi terkini sehubungan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kab. Tana Toraja. Setelah PjOKAB menyampaikan informasinya, PjOK Kecamatan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Acara sharing informasi ini berlangsung sampai dengan waktu istirahat siang.

Setelah istirahat siang, Rapat Koordinasi dan Evaluasi dilanjutkan di Hotel Sangalla'. Dalam lanjutan rakor ini Faskab Tana Toraja, Suherman, SP, didampingi Askab Tana Toraja, Syafaruddin, SP, menyampaikan materi berupa Alur Tahapan Tahun 2012 serta Evaluasi RPJMDes.

Giliran berikutnya adalah FasTeKab Tana Toraja, Irwan Padang, ST, didampingi AsTeKab, M. Jufri Manga', ST, menyampaikan materi berupa RAB TPK dan Verifikasi Usulan serta Design RAB.

Sementara itu, FasKeuKab Tana Toraja, Drs. M. Amin Ahmad akan membawakan materinya pada hari kedua, berupa Penjelasan Tutup Buku, RAO UPK, dan Penyerapan Dana.

Salah seorang Panitia, Meki Sanda, ST, Mengatakan bahwa tujuan diadakannya rakor ini adalah untuk memperoleh gambaran progress kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi serta sekaligus mencari solusi penyelesaian teknis pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Lokasi Tugas masing-masing.
READ MORE - Rapat Koordinasi dan Evaluasi PNPM Kab. Tana Toraja Desember 2011

Rabu, 30 November 2011

Harapan Perempuan di Objek Wisata Lemo - Kab. Tana Toraja terhadap PNPM

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan disingkat PNPM Mandiri Perdesaan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin. Salah satu kegiatanya adalah Simpan Pinjam khusus kelompok Perempuan (SPP) yang menerima pinjaman dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan dana perguliran disertai dengan pembinaan dan pendampingan usaha.

SPP ini khusus bagi kaum perempuan. Selain untuk mengakomodir usulan kegiatan ekonomi dari kaum perempuan, skema SPP diharapkan menjadi katalisator peningkatan perekonomian rumah tangga miskin (RTM) yang digerakkan kaum perempuan di lokasi program.

Kegiatan pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan pada umumnya masih sangat perlu untuk ditingkatkan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan kelompok dan anggota kelompok, sehingga tidak membuat kelompok SPP terkesan hanya menunggu pinjaman dari UPK saja tanpa masa depan yang jelas. Melainkan hasil binaan yang dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan dan UPK dapat membantu masyarakat keluar dari permasalahan ekonomi.

Dalam rangka pembinaan tersebut, hari ini Rabu, 30/11 Kabupaten Tana Toraja mendapatkan kunjungan dari 2 orang staf sekretariat PNPM Pusat. Keberadaan kedua staf tersebut di Tana Toraja adalah dalam rangka melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PNPM mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.

Kedua staf dari Sekretariat PNPM Pusat tersebut adalah Bapak Rudy dan Bapak Rully Irawan. Selama berada di Tana Toraja, beliau menyempatkan diri mengunjungi beberapa kelompok SPP pemanfaat dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang berada di Salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Tana Toraja, yaitu Objek wisata Lemo yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Makale Utara.

Dalam kunjungan tersebut, Bapak Rudy yang menjabat KUT di Sekretariat PNPM Pusat bersama dengan bapak Rully Irawan berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan beberapa Kelompok yang tergabung dalam kelompok SPP Tasiendekan, dengan ketua kelompok Elis Barapadang, dan beberepa Kelompok SPP lainnya yang kesemuanya bergerak dalam bidang usaha Souvenir.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa anggota kelompok SPP, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diterima dari Pengelola PNPM Kec. Makale Utara (UPK -Red), yang telah memberikan bantuan modal usaha sehingga mereka dapat meningkatkan usahanya.

"Apa yang telah diberikan oleh program ini (PNPM -Red), benar-benar sangat membantu kami dalam mengembangkan usaha yang kami kelola. Kelompok kami telah menerima dana bantuan dari PNPM sejak 2009 yang lalu, dan untuk tahun ini kami menerima dana sebesar 80 Juta rupiah yang dimanfaatkan oleh 9 orang anggota kelompok kami. kami berharap agar nilai nominal pinjaman yang diberikan kepada setiap anggota kelompok dapat ditingkatkan."Harap Salah seorang Pengurus Kelompok, Yuliana Ba'tan.

Pada kunjungan ini, turut hadir Asisten Faskab Tana Toraja, Syafaruddin, SP, Asisten Fastekab Tana Toraja, M. Jufri Manga', ST, FK Kec. Makale Utara Dominggus, SE dan FT Kec. Makale Utara, Hernita, ST. serta FT Kec. Gandangbatu Sillanan, M. Arfan ST (Fuad. A)
READ MORE - Harapan Perempuan di Objek Wisata Lemo - Kab. Tana Toraja terhadap PNPM

Sabtu, 26 November 2011

Penutupan Pelatihan TOT RBM PNPM Tana Toraja

Pelatihan Training of Trainers (TOT) yang diselenggarakan oleh Ruang Belajar Masyarakat Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kab. Tana Toraja, yang dimulai sejak tanggal 23 s/d 26 November 2011 di Hotel Sangalla', hari ini, Sabtu, 26/11, secara resmi ditutup Ketua Pokja RBM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja, Bapak Yunus N Seang Tana, SH

Ketua Pokja RBM PNPM Kab. Tana Toraja dalam acara penutupan ini menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai selesainya kegiatan pelatihan TOT ini. Selain itu, Ketua Pokja RBM juga menyampaikan permohonan maaf jika selama pelaksanaan pelatihan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para peserta.

"Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih atas segala partisipasi kita semua, serta permohonan maaf jika dalam pelatihan ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati para peserta" Ungkap Yunus.

Sementara itu, salah seorang peserta yang mendapatkan kepercayaan mewakili peserta lainnya untuk menyampaikan kesan dan pesan, mengatakan bahwa awalnya sebagaian peserta, khususnya peserta yang sudah cukup berumur, meragukan akan dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Namun setelah pelatihan ini berjalan, mereka merasa semakin tertarik dan dengan antusiasme yang tinggi tetap mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Hal ini disebabkan oleh karena pendukung dari kegiatan ini sangat memuaskan. Dukungan Panitia, terutama pemateri benar-benar membuat seluruh peserta merasa sangat senang mengikuti kegiatan ini.

"Kami berharap agar pelatihan yang sangat menyenangkan dan bermanfaat ini tidak selesai sampai disini saja, Tapi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga para Tim Pelatih Masyarakat (TPM) benar-benar siap untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam hal penyelenggaraan pelatihan-pelatihan masyarakat."harapnya.

Bapak Allosius Lande', Sebagai pemateri dalam pelatihan TOT ini, memberikan appresiasi yang tinggi atas antusiasme yang tinggi yang diperlihatkan oleh para peserta selama mengikuti Pelatihan TOT ini. Ia menilai bahwa apa yang telah diperlihatkan oleh para peserta pada saat diskusi kelompok dan saat simulasi pengelolaan pelatihan masyarakat sudah sangat baik. Dirinya yakin bahwa para peserta sudah siap untuk terjun ke masyarakat.

Di tempat yang sama, Asisten Faskab PNPM Mandiri Perdesaan Kab, Tana Toraja, Syafaruddin, SP, menyampaikan selamat kepada para peserta dan panitia atas selesainya kegiatan pelatihan TOT ini.

Penutupan pelatihan ini diakhiri dengan foto bersama para peserta, panitia, pengurus Pokja RBM, Pemateri serta tim Faskab yang diwakili oleh Asisten Faskab Tana Toraja.
READ MORE - Penutupan Pelatihan TOT RBM PNPM Tana Toraja

Kamis, 24 November 2011

Pelatihan Penyegaran Faskab se-Sulawesi Selatan

Salah satu kegiatan rutin yang sering dilaksanakan oleh Satker PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan adalah Pelatihan penyegaran bagi fasilitator. Kali ini, giliran para fasilitator Kabupaten, Fasilitator Teknik Kabupaten dan Fasilitator Keuangan Kabupaten, serta Setrawan PNPM Mandiri Perdesaan se-provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan giliran untuk mengikuti kegiatan Pelatihan penyegaran ini.

Penyegaran yang dilaksanakan di Hotel Dinasti, Makassar ini, diikuti oleh 80 orang peserta yang berasal dari 20 Kabupaten se-Sulsel. Rencananya kegiatan penyegaran yang dimulai sejak tanggal 21 November ini akan ditutup pada tanggal 30 November mendatang.

Penanggungjawab Operasional Kegiatan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak DR. A. Syahrir Kube, SE, MM, yang membuka kegiatan penyegaran ini memberikan penekanan kepada peserta agar seluruh peserta dapat menyerap materi yang disampaikan oleh narasumber, dan dapat mengimplementasikannya pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi tugas masing-masing.
READ MORE - Pelatihan Penyegaran Faskab se-Sulawesi Selatan

Rabu, 23 November 2011

Pokja RBM PNPM Kab. Tana Toraja Selenggarakan TOT

"Selamatkan Desa Kita Dari Ancaman Korupsi" merupakan tema yang diangkat dalam pelatihan Training of Traineer (TOT) yang diselenggarakan oleh Pokja RBM PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Tana Toraja.

Pelatihan yang diselenggarakan di Hotel Sangalla' ini direncanakan berlangsung selam 4 hari (23 - 26 November 2011), dan akan diikuti oleh utusan dari 19 Kecamatan yang ada di Kab. Tana Toraja. Dimana masing-masing kecamatan akan mengutus 3 orang TPM untuk mengikuti pelatihan ini.

Pelatihan ini dilakukan dalam rangka menyiapkan kader-kader pelatih di tingkat kecamatan, sehingga mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat terutama yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan bagi pembangunan di kecamatannya masing-masing.

Asisten III Pemkab Tana Toraja, mewakili Sekda Tana Toraja, secara resmi membuka pelatihan ini didampingi oleh Asisten Faskab Kab. Tana Toraja, Syafaruddin, SP dan Ketua Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja, Yunus N Seang Tana, SH.

Pada kesempatan itu, Asisten III Pemkab Tana Toraja, Ibu Dice Kondorura menyampaikan permohonan maaf dari bapak Sekretaris Daerah (SEKDA) yang tidak sempat hadir membuka pelatihan ini, karena adanya tugas yang harus diselesaikan.

Dalam sambutannya, Dice Kondorura mengawali sambutannya dengan penjelasan mengenai kepemipinan. "Salah satu yang menjadi syarat bagi pelatih yaitu bahwa seorang trainer harus memiliki jiwa kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan yang dimaksud adalah memiliki kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dapat menjadi panutan serta teladan bagi masyarakat."Jelasnya

”Maka pemimpin harus dapat memberikan pemahaman konsep komunikasi dengan benar,” katanya.

Ketua Pokja RBM PNPM Mandiri Perdesaan Kab, Tana Toraja, Yunus N Seang Tana, SH. mengharapkan para peserta TOT dapat mengikuti pelatihan ini secara utuh, dan setelah mengikuti kegiatan ini betul-betul menjadi pelatih yang memiliki integritas, profesional dan tanggung jawab terhadap jabatannya.

Ditempat yang sama Asisten Faskab Tana Toraja, Syafaruddin, SP menjelaskan, "TPM sebagai bagian dari tim inti RBM kecamatan senantiasa terlibat dalam setiap kegiatan RBM dan pengelola proses kegiatan pelatihan masyarakat. TPM diharapkan berfungsi dalam peningkatan dan penguatan kapasitas kader-kader pembangunan masyarakat di desa dan antar desa dengan memperhatikan kaidah-kaidah partisipatif, desentralisasi, transformatif dan keswadayaan."Jelasnya.

Menurut salah seorang pengurus Pokja RBM PNPM Kab. Tana Toraja bahwa materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini antara lain :
  • Konsepsi dan urgensi TPM dalam ranah pemberdayaan
  • Pemahaman dasar pembelajaran partisipatif
  • Proses belajar pada orang dewasa (POD)
  • Identifikasi kebutuhan pelatihan
  • Pemilihan bentuk dan jenis pelatihan.
  • Pengembangan kurikulum dan modul pelatihan.
  • Penatapan fasilitator dan pembiayaan pelatihan.
  • Metodologi pembelajaran dan pemilihan alat bantu belajar
  • Pelaksanaan dan fasilitasi pelatihan partisipatif
  • Monev dan pelaporan hasil pelatihan.
READ MORE - Pokja RBM PNPM Kab. Tana Toraja Selenggarakan TOT

Workshop Penyusunan Modul RBM PNPM-MPd Kab. Tana Toraja

Workshop Penyusunan Modul RBM merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam rangka pelaksanaan Ruang Belajar Masyarakat (RBM). Hari ini, Rabu, 23 November 2011, di Hotel Sangalla, Pokja RBM PNPM-MPd Kabupaten Tana Toraja, menyelenggarakan workshop penyusunan modul yang secara resmi dibuka oleh Ketua Forum Badan Kerjasama Antar Desa Kab. Tana Toraja, Bapak PT. Tandilino', BA.

80 orang peserta yang merupakan utusan dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tana Toraja, terdiri dari Setrawan, BKAD, UPK, PL, dan pelaku lainnya menghadiri workshop yang direncanakan berlangsung sampai sore hari ini.

Ketua Forum BKAD Kab. Tana Toraja, Bapak PT. Tandilino', BA dalam sambutannya mengharapkan PNPM sebagai program unggulan nasional harus bisa mendorong masyarakat untuk bergerak memanfaatkan potensi yang ada pada masyarakat. “PNPM yang merupakan program unggulan ini adalah program bagaimana masyarakat itu bisa berdaya, bisa mendorong masyarakat untuk bergerak dan bagaimana memanfaatkan segala potensi yang ada disekitar masyarakat,”

Sementara itu Ketua Pokja RBM, Yunus N Seang Tana, SH mengatakan bahwa sumber dana operasional kegiatan Ruang Belajar Masyarakat adalah dari APBN. “Kita mendapat suntikan Dana APBN yang kita terima sebanyak 300 juta dan baru dicairkan 40% yaitu sebesar 120 juta. Bantuan langsung tersebut akan disalurkan langsung kepada masyarakat yang bersifat stimulatif dan subsidi program untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas pelaku masyarakat Kabupaten Tana Toraja,” papar Yunus.

Ditempat yang sama, Asisten Faskab PNPM-MPd Kab. Tana Toraja, Syafaruddin, SP, menyampaikan harapannya agar workshop penyusunan modul ini dapat menghasilkan suatu modul pelatihan yang representative dan bermuatan lokal dengan didasari panduan nasional serta dapat digunakan untuk memperkuat pelaku program dalam perubahan sikap mental menuju pembangunan partisipatif.

Dalam workshop penyusunan modul ini hal yang akan dibahas adalah tentang modul dan matriks kegiatan yang akan disusun secara bersama-sama.
Workshop ini berlangsung sampai dengan pukul 16.30 dengan menghasilkan beberapa modul pelatihan yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan ruang belajar masyarakat selanjutnya.
READ MORE - Workshop Penyusunan Modul RBM PNPM-MPd Kab. Tana Toraja

Selasa, 22 November 2011

Pelelangan PLTMH Kab. Tana Toraja

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, yang merupakan induk dari pada PNPM-Lingkungan Mandiri Perdesaan di Kab. Tana Toraja, bahwa untuk pengadaan bahan dan alat yang nilainya melebihi 15 Juta Rupiah harus dilakukan melalui suatu mekanisme lelang.

Oleh karenanya, hari ini 22 November 2011, mengambil tempat di Hotel Sangalla', PNPM-Lingkungan Mandiri Perdesaan Khusus Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk tahun anggaran 2011, mengadakan pelalangan untuk 7 lokasi pembangunan PLTMH yang sumber dananya berasal dari PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan.

Kegiatan Pelelangan ini merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya yaitu
Penjelasan kepada calon supplier (Anwijzing). Dimana kegiatan Anwijzing tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 november yang lalu di Gedung Wanita Makale. kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan teknis dan spesifikasi bahan dan alat untuk pembangunan PLTMH kepada peserta lelang.

Pelelangan kegiatan PLTMH Kab. Tana Toraja ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Tana Toraja, Bapak Yurinus T, SH, MH. Specialis PLTMH Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Ir. Nur Alamsyah, juga nampak hadir pada kegiatan ini. Selain itu, TSU, sebagai pendamping teknis kegiatan ini juga tetap mendampingi kegiatan ini sampai selesai, demikian pula dengan Fasilitator PLTMH Kab. Toraja Utara, Bapak Iwa' MHP yang pada kegiatan ini banyak membantu lancarnya kegiatan pelelangan.

Adapun hasil dari pada pelelangan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

READ MORE - Pelelangan PLTMH Kab. Tana Toraja

Sabtu, 19 November 2011

Langkah Awal Workshop Penyusunan Modul RBM PNPM-MPd Tana Toraja

Hari ini, Sabtu 19 November 2011, bertempat di Aula Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang Kab. Tana Toraja, Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM-MPd Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan Konsolidasi kegiatan Workshop Penyusunan Modul Ruang Belajar Masyarakat. Kegiatan awal penyusunan modul ini dihadiri oleh seluruh Pengurus dan tim Pokja Serta Koordinator Divisi RBM PNPM-MPd Kab. Tana Toraja. Selain para pengurus RBM yang telah terbentuk, juga nampak hadir Tim Fasilitator Kabupaten dan beberapa Fasilitator kecamatan.

Fasilitator Kabupaten PNPM-MPd Kab. Tana Toraja, Suherman Asiz, SP mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal sebelum melaksanakan workshop penyusunan modul yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 23 November mendatang.

"Tujuan pengembangan RBM adalah terbentuknya proses belajar kolektif masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana menunjang peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu, berkembangnya kegiatan berbasis pengalaman lokal, diperkuatnya peran dan tugas pelaku dalam pengembangan ruang belajar serta dikembangkannya tempat pelatihan masyarakat desa, kecamatan dan kabupaten,"Kata Suherman

Pada kesempatan yang sama, salah seorang pemerhati pemberdayaan masyarakat, yang juga adalah tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Toraja, Bapak Allosius Lande' mengatakan
"Dalam proses penyusunan Modul, hal yang perlu diperhatikan adalah, uraian modul (meliputi tujuan, peserta pemandu/pelatih, Hasil yang diharapkan , dan Materi pelatihan)."

Allosius Lande', yang akrab disapa Bung Allo, menambahkan "Alur pelatihan mencakup peningkatan aspek pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap. Matriks Kurikulum (Pokok Bahasan, Subpokok bahasan, Tujuan pembelajaran, metode/media, ringkasan langkah fasilitasi, Rujukan Bahan Bacaan) Langkah Fasilitasi (Lesson Plan) dan bahan bacaan."

Sementara itu Ketua Pokja Ruang Belajar Masyarakat (RBM) PNPM-Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja, Bapak Yunus mengharapkan bahwa dengan tersusunnya modul pelatihan yang representative dan bermuatan lokal dengan didasari panduan nasional, dapat digunakan untuk memperkuat pelaku program dalam perubahan sikap mental menuju pembangunan partisipatif.

Salah satu keputusan penting yang sempat diambil dalam kegiatan ini adalah disepakatinya waktu pelaksanaan workshop penyusunan modul serta draft modul pelatihan masyarakat, serta tersusunnya Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL).
READ MORE - Langkah Awal Workshop Penyusunan Modul RBM PNPM-MPd Tana Toraja

Rabu, 16 November 2011

Fasilitator PNPM Tuntut Kemenko (Kesra) Agung Laksono

Sedikitnya 50 orang fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan asal Jakarta dan Banten mendatangi kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial (Kemenko Kesra), Rabu (16/11), menuntut haknya.

Para fasilitator dari Forum Komunikasi Fasilitator (FKK) PNPM itu mengenakan seragam PNPM, membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah memenuhi janjinya membayarkan gaji mereka. Namun mereka tidak diterima Menko Kesra, melainkan pejabat Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan (TNP2K).

Koordinator FKK PNPM DKI Jakarta, Abul Bahder Maloko, mengatakan, sejak Agustus hingga Oktober 2011 ini, gaji para fasilitator di empat provinsi DKI Jakarta, Banten, seluruh kepulauan Sumatera, dan Kalimantan Barat belum diterima.

"Ini keempat kalinya kita mengalami masalah yang sama," kata Bahder. Tiga tahun ke belakang, para fasilitator PNPM juga mengalami nasib yang sama, yaitu keterlambatan pembayaran gaji. Namun selama tiga tahun itu, penyelesaiannya selesai di tingkat Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) yang mengurusi pembayaran gaji para fasilitator tersebut.

"Ini puncak kekecewaan para fasilitator. Selama ini permasalahan yang serupa selalu berulang. Pemerintah tidak pernah belajar mengantisipasi," tegasnya.

Menurut Bahder, upaya dialog dan komunikasi telah dilakukan oleh pihak FKK PNPM dengan pihak-pihak pemangku kebijakan terkait, terutama dengan SNVT. Namun, hingga saat ini, selalu berujung tanpa membuahkan hasil. "Selalu nihil hasilnya."

Dari dialog-dialog yang telah dilakukan itu, lanjutnya, pihak FKK PNPM baru mengetahui kalau uang yang dibayarkan untuk membayar gaji para fasilitator itu berasal dari pinjaman (loan) asing, yakni Islamic Development Bank (IDB).

"PNPM yang tugasnya jelas memberantas kemiskinan, kenapa uangnya harus dari pinjaman luar negeri. Pertanyaannya, kemana pendapatan asli negara itu itu disalurkan. Kenapa program yang jelas berantas kemiskinan, tapi tidak didukung oleh uang negara," ujarnya mengeluhkan.

Saat ini, gaji para fasilitator PNPM ini berasal dari uang APBN atau APBD. Namun uang yang ada di APBN itu sendiri berasal dari pinjaman luar negeri, yakni IDB dan World Bank. Keterlambatan penggajian itu seringkali disebabkan oleh tidak tersedianya pada DIPA APBN, karena harus menunggu lama persetujuan dari pihak luar negeri, yakni IDB.

Bahder mengaku dapat memaklumi proses yang harus dilalui dengan meminta persetujuan pihak IDB tersebut, namun pihak pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi kemungkinan itu.

"Jangan kami yang selalu dikorbankan," ucapnya. Untuk tahun 2011 ini, gaji para fasilitator itu tercover dalam DIPA hanya sampai bulan Mei. Namun kemudian karena ada DIPA revisi akhirnya, para fasilitator bisa terima gaji hingga bulan Juli.

Menurut SNVT, dalam dialog yang dilakukan FKK PNPM beberapa waktu lalu, kata Bahder, bahwa DIPA untuk bulan Agustus sampai Oktober kosong sama sekali, sehingga tidak dapat membayar gaji para fasilitator tersebut.

"Sudah tahu begini, SNVT dan pembuat kebijakan terkait lainnya tidak melakukan langkah antisipasi. Sudah jelas dalam kontrak kami sampai Desember, dan setelah tahu mereka DIPA kosong bulan Agustus sampai sekarang, itu tidak diantisipasi," kritiknya.

Penderitaan Berlapis

Bahder menambahkan, derita gaji tiga bulan yang tidak dibayarkan itu akan terasa lebih berat lagi bila dia mengingat pihak manajemen SNVT yang kerap membayar gaji mereka kerap tidak tepat waktu.

"Di kontrak kerja jelas kami terima gaji setiap tanggal 5 setiap bulannya, namun seringnya gaji baru dibayarkan tanggal 20 setiap bulannya. Ini sangat merugikan kami sebagai fasilitator," kata Bahder.

Tidak hanya itu, mereka juga mengeluhkan besaran gaji yang diterima tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas. Saat ini, para fasilitator menerima gaji perbulannya hanya Rp 2,2 juta. "Gaji ini tidak cukup dengan beban kerja setiap harinya yang harus memberikan konsultasi dan pendampingan ke masyarakat terkait program pemberantasan kemiskinan."

Dikatakannya, nasib fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan lebih buruk bila dibandingkan dengan fasilitator PNPM di Pedesaan. "Mereka menerima setiap bulannya sudah di atas Rp 3 juta. Padahal beban kerja sama, kami meminta minimal sama atau lebih baik bisa lebih," ujarnya.

Buruknya lagi, kritik dia, pemerintah tidak punya kebijakan jelas dalam hal perlakuan mereka pada fasilitator. Mereka yang sudah menjadi fasilitator sejak empat tahun lalu menerima gaji yang sama dengan fasilitator yang baru bekerja selama setahun. "Seharusnya ada sertifikasi yang menunjukkan grade fasilitator yang punya nilai lebih dari yang didapatnya. Jangan disamakan."

Bahder juga mengeluhkan sistem kerja yang saat ini masih berlaku kontrak. Pemerintah jelas telah melanggar UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membiarkan para pegawai itu tidak memiliki masa depan jelas terkait dengan pekerjaannya.

Tujuh Tuntutan

FKK mendesak pemerintah agar merealisasikan tujuh tuntutannya, yang meliputi: pemerintah harus segera membayarkan gaji 3 bulan, mengubah kebijakan sistem penggajian, segera melakukan penyesuaian/penaikan gaji.

Selain itu, juga segera melakukan sertifikasi fasilitator, meninjau ulang surat perjanjian kontrak, mengubah sumber anggaran penggajian dari yang sebelumnya pinjaman menjadi dana APBN, dan meminta agar seluruh pihak terkait menindaklanjuti tuntutan ini.

Dengan tuntutan itu, FKK PNPM mengaku optimis. "Kalau perjuangan kita harus selalu optimis, walaupun masih ada yang kurang, kita tetap akan berusaha memperbaikinya,' jelasnya.

Bila pertemuan hari ini tidak kunjung menemukan keputusan, pihaknya mengaku akan mengadukan persoalan ini ke DPR dan akan turun ke jalan melakukan demonstrasi secara besar-besaran.


Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/4815-fasilitator-pnpm-tuntut-agung-laksono
READ MORE - Fasilitator PNPM Tuntut Kemenko (Kesra) Agung Laksono

19 Pengurus UPK Kab. Tana Toraja ikuti Jambore UPK PNPM-MPd di Makassar

Sebanyak 280 orang yang terdiri dari Pengurus UPK, BKAD, Konsultan dan Fasilitator yang berasal dari 22 Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, ikut meramaikan Seminar dan Pameran Jambore UPK-PNPM Mandiri Perdesaan yang digelar pada tanggal 15-17 November 2011 di Gedung Celebes Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan.

Pembukaan Jambore UPK PNPM-Mandiri Perdesaan ini dilakukan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

Ketua Forum UPK Tana Toraja bersalaman dengan Gubernur 
Dalam sambutannya, Gubernur mengungkapkan, dari program PNPM ini diharapkan masyarakat Sulsel bisa lebih cepat mengembangkan diri dengan memakai stimulan dari dana pemerintah yang disediakan.

"Pada mulanya, saya adalah salah seorang yang tidak setuju dengan program PNPM ini. Namun setelah berjalan, ternyata program ini sangat membantu masyarakat perdesaan terutama masyarakat ekonomi kecil. Saya dengar laporan saat ini sudah ada 236 UPK di setiap kecamatan berpartisipasi di PNPM dengan jumlah 22 kabupaten. Kita berharap program ini mampu menjadi solusi yang ada di desa atau di kampung-kampung," ungkap Syahrul.

Sementara itu, seusai acara pembukaan Jambore UPK PNPM Mandiri Perdesaan ini, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Andi Mangunsidi Masarappi mengatakan, total dana UPK PNPM-Mandiri Perdesaan hingga September tahun ini berjumlah Rp275 miliar untuk 22 kabupaten/kota selaku peserta PNPM Mandiri Perdesaan.

Nyantai dulu akh............................!!!!!!
"Kita harapkan dana tersebut dikelola dengan baik untuk membantu masyarakat dengan pengembangan ekonomi kreatif. Apa yang dilakukan malam ini (Pameran-red) merupakan bentuk kreativitas mereka," katanya.

Dalam kegiatan ini, Kabupaten Tana Toraja, sebagai salah satu kabupaten lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Sulawesi Selatan, ikut mengambil bagian dalam kegiatan Jambore UPK-PNPM Mandiri Perdesaan yang akan berakhir pada 17 November mendatang ini.

PNPM-Mandiri Perdesaan Kabupaten Tana Toraja mengirim 19 orang peserta ditambah 1 orang pendamping untuk ikut meramaikan kegiatan yang dilaksanakan sekali dalam satu tahun ini. Para peserta utusan dari Kabupaten Tana Toraja berasal dari 19 Pengurus UPK Kecamatan yang ada di Tana Toraja.
READ MORE - 19 Pengurus UPK Kab. Tana Toraja ikuti Jambore UPK PNPM-MPd di Makassar

Asisten Faskab Tana Toraja Audit UPK Kec. Makale Utara

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan, melihat kinerja semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Audit internal dilakukan oleh kedua Fasilitator Kabupaten, Manajemen Provinsi, dan KM-Nas. Audit internal meliputi pemeriksaan/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, pemeriksaan atau penilaian terhadap pengelolaan dana serta pengelolaan dana bergulir, termasuk di dalamnya kinerja fasilitator dan penanganan masalah. Kegiatan ini dapat juga dengan melibatkan fasilitator dari lokasi kecamatan lain yang berbeda dengan kecamatan yang akan diaudit (audit silang).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hari ini Rabu, 16 November 2011, Asisten Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Syafaruddin, SP, melakukan Audit internal di Kec. Makale Utara. Internal Audit ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil temuan dari Specialis Microfinance PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Uswandhi, yang telah melakukan audit internal beberapa waktu yang lalu di Kecamatan tersebut. Dimana dalam audit yang dilakukan oleh bapak Uswandi beberapa waktu yang lalu di Kec. Makale Utara, ditemukan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, terutama yang berhubungan dengan administrasi dan penggunaan dana program.

Salah satu hal yang diaudit oleh Asisten Faskab Tana Toraja, Bapak Syafaruddin, SP adalah sehubungan dengan adanya temuan oleh Specialis Microfinance PNPM Mandiri Perdesaan Prov. Sulawesi Selatan berupa pencairan dana RPJMDes kel. Tondok Iring Kec. Makale Utara.

”Audit ini bukanlah untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk pembenahan. Baik bagi
kecamatan yang diaudit maupun kecamatan lainnya,” ungkap Asisten Faskab Tana Toraja, yang akrab dipanggil Syafar.

Dalam Kesempatan itu, Sekretaris dan Bendahara UPK Kec. Makale Utara yang didampingi oleh FK Kec. Makale Utara, Dominggus, memberikan klarifikasi sehubungan dengan temuan-temuan yang disampaikan. (Fuad.A)
READ MORE - Asisten Faskab Tana Toraja Audit UPK Kec. Makale Utara

Selasa, 15 November 2011

UPK Kec. Makale salurkan 90 Juta untuk 2 Kelompok SPP

Musyawarah Antar Desa Perguliran Kec. Makale yang dilaksanakan tanggal 07 Oktober 2011 di Aula Kantor Kec. Makale menghasilkan keputusan tentang urutan/ranking kelompok SPP yang akan menerima penyaluran dana perguliran. Keputusan hasil MAD Perguliran tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Camat (SPC) No. 218/05/X/2011.

Menindaklanjuti hasil keputusan MAD Perguliran tersebut, maka pada hari ini 16 Nopember 2011, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Makale, melakukan kegiatan perguliran. Dan kali ini, Kelompok-kelompok SPP yang berasal dari kelurahan Ariang, mendapat giliran penyaluran dana SPP tersebut.

Penyaluran dana ini dilaksanakan di Baruga Kel. Ariang yang dihadiri oleh Bapak Lurah Ariang, Chandra Sosang, S.Sos, FK Kec. Makale, Alfian reagen P, SE, Ketua UPK Kec. Makale, Drs. D. Kala' Padang, dan beberapa anggota masyarakat.

Lurah Ariang, Chandra Sosang, S.Sos, dalam arahannya menyampaikan harapannya Semoga dengan adanya dana perguliran ini, dapat lebih memberikan tambahan modal bagi masyarakat perempuan dan mampu mensejahterakan masyarakat perempuan

Sementara itu, FK Kec. Makale, Alfian Reagen P, SE, dalam arahannya menjelaskan tentang mekanisme perguliran yang berlaku di PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam kegiatan perguliran ini, dari 4 kelompok yang rencananya akan menerima dana ini, 2 dari 4 kelompok SPP tersebut tidak dapat disalurkan karena beberapa anggota kelompok dari 2 kelompok tersebut tidak dapat hadir, sehingga diputuskan untuk menyalurkan dana hanya kepada 2 kelompok yang anggotanya hadir lengkap.

Masing-masing kelompok yang menerima dana perguliran ini adalah Kelompok SPP Civa Taylor dengan jumlah dana Rp. 40.000.000,- dan Kelompok SPP Mayana dengan jumlah dana Rp. 50.000.000,-

sementara 2 kelompok yang tidak dapat disalurkan dananya masing-masing, kelompok Talas dan Kelompok Gita Indah.
READ MORE - UPK Kec. Makale salurkan 90 Juta untuk 2 Kelompok SPP

Nyaris Ricuh, Rapat MAD PNPM Mandiri Ponorogo

Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2012 Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (1/10) di Pendopo Kecamatan Kauman nyaris berakhir ricuh.

Pasalnya para peserta rapat yang terdiri dari Kepala Desa se-Kecamatan Kauman, PJOK Kecamatan Kauman serta pelaku PNPM se-Kecamatan Kauman masing-masing desa diwakili oleh 3 orang dari 16 desa yang ada di kecamatan Kauman.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa para peserta rapat MAD menolak kepemimpinan Fasilitator Kabupaten (Faskab) Ponorogo dipegang oleh Kunang Dana Saputra. Selain itu peserta rapat juga menolak Endang Nurul Gaini sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kauman.

Seperti diketahui sebelumnya, antara Kunang Dana Saputra dan Endang Nurul Gaini dipergoki anggota Polsek Sampung beberapa waktu di tengah hutan Sampung dan diduga melakukan perbuatan tak senonoh. Padahal keduanya bukan suami isteri. Bahkan keduanya sempat diamankan ke Mapolsek Sampung untuk dimintai keterangan.

Pihak Polsek Sampung kemudian melepasnya setelah keduanya dipertemukan dengan pasangan suami isteri mereka yang sah.

Tetapi disaat Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kauman, Endang Nuurul Gaini menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang juga dihadiri oleh Kunang Dana Saputra para peserta rapat tiba-tiba melakukan Walk Out keluar dari arena rapat MAD tersebut.

“Kita tidak mau rapat MAD dipimpin oleh orang-orang yang menurut kami semua tidak layak untuk memegang pimpinan di PNPM, mereka semua cacat moral,” kata Muhammad Mawardi selaku Kepala Desa Maron, Kecamatan Kauman.

Menurutnya, Kunang Dana Saputra tidak layak menjadi Faskab PNPM Mandiri Perdesaan Ponorogo serta Endang Nurul Gaini sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kauman.

“Mereka cacat moral karena sudah terlanjur dimuat di media massa,” tambahnya. Bahkan, pihaknya juga meminta Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Pranyoto dan Ketua FT, Dwi Setyo C Wibowo juga diganti saja.

Selain itu selama ini pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kauman dinilai kurang adanya koordinasi dengan para Kades yang mengakibatkan keresahan dalam pelaksanaan kegiatan.

“Sekali lagi, kami tidak percaya dengan Faskab karena beberapa waktu lalu dalam pemberitaan di media masa melakukan tindak asusila dengan Ketua UPK kecamatan Kauman,” tandasnya kepada pewarta HOKI.

Pihaknya juga sepakat dengan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kauman untuk terus memboikot dan menolak kepemimpinan Kunang serta Endang.

“Pokoknya kita semua tidak puas sebelum mereka diganti,” tegasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi Ketua Faskab PNPM Mandiri Perdesaan, Kunang Dana Saputra mengatakan tentang adanya desakan untuk mundur dari jabatannya dia membantah. “Itu sudah diselesaikan dan sudah ada aturannya tentang usulan itu dan sudah ada aturannya,” kilah Kunang.

Dia berharap semua pelaku di PNPM di kecamatan Kauman dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan dengan PJOK, UPK kecamatan, FT dan Kades.


Sumber : http://www.kabarindonesia.com/
READ MORE - Nyaris Ricuh, Rapat MAD PNPM Mandiri Ponorogo

Peresmian PNPM di Kecamatan Mirit

Peresmian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Mirit, Kebumen menampilkan aneka produk yang dipamerkan di Desa Sitibentar, tempat pelaksanaan acara tersebut.

Selain kerajinan tangan, produk dari kelompok binaan program itu juga terdapat aneka kerajinan makanan. Bahkan hasil pertanian dari mulai pepaya, semangka hingga jagung.

Peresmian dilakukan oleh Bupati dilakukan oleh Bupati H Buyar Winarso SE ditandai dengan pengguntingan pita di bangunan gedung Taman Kanak-Kanak Desa Sitibentar.
Peresmian hasil kegiatan PNPM lainnya yakni peningkatan jalan dusun dengan perkerasan relford di Desa Kertodeso, pembuatan tembok penahan tanah di Desa Mangunranan dan Desa Winong, pembangunan gedung PAUD di Desa Pekutan, serta pembangunan jembatan dan peningkatan jalan dusun di Desa Patukgawemulyo.

Hadir Kepala Badang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Dra Siti Alfiah Anggriyani MSi, serta Muspika Mirit.

Bupati berharap agar paska kontruksi harus ada pertanggungjawaban secara berjenjang, baik kepada pemerintah maupun masyarakat, berupa pemberian identitas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

"Dengan demikian, masyarakat akan mengenali hasil karyanya, sehingga akan tumbuh rasa handarbeni untuk mendukung upaya pelestarian mendukung upaya pelestarian," ujarnya.

Bantuan Sosial

Dalam kesempatan itu, diserahkan bantuan sosial di antaranya traktor, bibit kedelai dan padi serta pompa air. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Selain menampilkan aneka produk, kegiatan tersebut juga ditampilkan kreativitas seni dan warga setempat. Juga hiburan campursari serta karawitan.

Di Kecamatan Mirit tersebut, total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesan tahun 2011 Rp 2 miliar. Dana tersebut telah dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 22 desa.

Bupati Buyar mengemukakan, tahun 2011, Kebumen menerima alokasi dana PNPM Mandiri perdesaan reguler sebesar Rp 52,2 miliar untuk 23 kecamatan, PNPM Mandiri Perdesaan integrasi Rp 5 miliar serta dana alokasi tambahan PNPM Mandiri Perdesaan untuk penanganan dana Bantuan Langsung Masyarakatn (BLM) Rp 6, 075 miliar.

"Sejauh ini, progres pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan secara fisik telah mencapai 80%-90%. Namun banyak juga yang telah mencapai 100%, seperti di Desa Sitibentar ini," katanya. (K5-45)

sumber : koran suara merdeka edisi Senin 14 Nopember 2011
READ MORE - Peresmian PNPM di Kecamatan Mirit

Jumat, 11 November 2011

UPK Kec. Makale Gelar Pelatihan TPU

Melanjutkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 11 November 2011 menggelar Pelatihan Tim Penulis Usulan (TPU) Kecamatan Makale bertempat di Aula Kantor Kelurahan Bombongan.

Pada kesempaten tersebut, selaku PjOK PNPM MP Kecamatan Makale Bapak Drs. Sattu Sambo memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelatihan TPU yang diikuti para utusan Kelurahan/Lembang yang tergabung dalam Tim Penulis usulan dari Kelurahan/Lembang seluruh Kecamatan Makale. Dalam sambutannya beliau menghimbau kepada Tim Penulis Usulan agar dapat melaksanakan tugasnya menyusun proposal usulan PNPM dengan sigap, cermat dan tepat waktu sesuai yang telah dijadwalkan. Selain itu beliau memberikan semangat dorongan kepada para peserta untuk selalu kompak dan saling berkomunikasi antar pelaku dengan baik. Sehingga pekerjaan nantinya dapat berjalan sesuai prosedur dan berjalan maksimal.

Materi utama yang disajikan dalam pelatihan TPU ini adalah penyusunan proposal usulan bagi masing-masing Kelurahan/Lembang. Dalam metode yang digunakan dalam pelatihan ini, dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok (1) dipandu Fasilitaor Teknik, Dewi Marlina Tengkano, ST yang membahas materi tentang proposal desa berupa usulan sarana prasarana. Sedangkan kelompok (2) dipandu oleh Bendahara UPK Kec. Makale yang membahas usulan non prasarana yaitu SPP. Dalam suasana penuh keakraban pelatihan berjalan dengan baik dan peserta dapat menerima materi yang telah disampikan dengan baik.

Selain materi-materi pelatihan yang telah disiapkan oleh Panitia, Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Tana Toraja, M. Jufri Manga', ST, juga memberikan beberapa penegasan-penagasan dan penjelasan-penjelasan sehubungan dengan penulisan usulan.(Fuad. A)
READ MORE - UPK Kec. Makale Gelar Pelatihan TPU

Selasa, 08 November 2011

960 Desa Wisata di Tahun 2012

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata sejak 2009 lalu. Hingga kini, sudah ada 569 desa yang dikembangkan menjadi desa wisata, dengan bantuan dana Rp 150 juta setiap desa.

"Pada 2012, Kemenparekraf menargetkan 960 desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Sementara tahun 2014, ditargetkan ada 2 ribu desa wisata. Tujuann ya, membentuk masyarakat yang sadar wisata. Masyarakat yang memahami potensi wisata di desanya sehingga dapat dimanfaatkan menjadi objek wisata," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Firmansyah Rahim , Senin (7/11/2011).

Awal mula PNPM Mandiri Pariwisata ini berjalan, ada 100 desa yang dikembangkan, dengan jumlah bantuan Rp 100 juta setiap desa. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan yang menunjang daya tarik wisata desa tersebut.

Menurut Firmansyah, belakangan ini banyak desa yang mengusulkan agar Kemenparekraf juga memberi pelatihan pemandu wisata dan pelatihan bahasa asing.

Kebutuhan setiap desa memang berbeda, tergantung potensi wisatanya. Dan inilah yang menjadi keunikan masing-masing desa, tegas Firmansyah.

Ada beberapa kriteria suatu desa dapat dijadikan desa wisata melalui PNPM Mandiri Pariwisata. Pertama, suatu desa memiliki potensi wisata, yang setidaknya memiliki aksesibilitas. Kedua, terdapat masyarakat miskin atau kurang mampu di suatu desa, sehingga memang layak untuk dibantu.

Ketiga, sudah ada aktivitas pariwisata di desa atau sekitar desa tersebut. Sementara kriteria lainnya adalah, memprioritaskan desa yang sudah menjalankan PNPM Mandiri di sektor lain, agar program tersebut bisa berintegrasi dengan sektor pariwisata.

Sumber : http://travel.kompas.com/
READ MORE - 960 Desa Wisata di Tahun 2012

Kamis, 03 November 2011

RAKOR Kab. Tana Toraja Nopember 2011

Bertempat di Aula kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang (BPMD/L) Kab. Tana Toraja pada hari kamis, tanggal 3 Nopember 2011 dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi PNPM-MPd Kab.Tana Toraja yang dihadiri oleh Sekretaris Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang (BPMD/L) Kab. Tana Toraja, Bapak Yurianus Tangkelangi', SH, MH, didampingi oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan PNPM-MPd Kab. Tana Toraja, Bapak Drs Ruben Sulle.

Rakor ini rencananya akan diselenggarakan selama 2 hari, yaitu tanggal 3-4 Nopember 2011, dimana pada hari pertama dilaksanakan di Aula kantor BPMD/L Tana Toraja, kemudian akan dilanjutkan di Hotel Sangalla' sampai dengan selesainya kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Sekretaris BPMD/L Tana Toraja, Bapak Yurianus Tangkelangi,SH, MH, mengharapkan agar para peserta yang mengikuti Rakor dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai forum diskusi bersama dengan para narasumber sehingga dapat saling bertukar pendapat juga dapat memberikan masukan dan saran demi terlaksananya program PNPM-MP dengan baik

Seperti biasa, Rakor kali ini juga diikuti oleh seluruh Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan, Fasilitator Teknik Kecamatan, Asisten FK, Pengurus UPK, serta para pelaku PNPM di tingkat kecamatan, dengan nara sumber PjOKab dan Tim Fasilitator Kabupaten.

isu yang paling hangat dibicarakan dalam rapat korrdinasi tingkat kabupaten Tana Toraja kali ini adalah masalah keterlambatan progress kegiatan fisik di lapangan, yang disebabkan oleh terjadinya kelangkaan material semen.

Pada kesempatan ini, beberapa fasilitator teknik kecamatan menyampaikan keluhannya sehubungan dengan terjadinya kelangkaan semen, khususnya semen merk Bosowa.

Kelangkaan semen Bosowa ini menjadi salah satu pokok permasalahan yang menyebabkan tersendatnya kegiatan di lapangan, selain tentu saja alasan tradisi, khususnya Rambu Solo (pesta orang mati) yang selama ini selalu menjadi penghambat lajunya progress kegiatan di Tana Toraja.

Fasilitator Teknik Kabupaten Tana Toraja, Irwan Padang, ST, dalam penjelasannya mengatakan bahwa kalau memang terjadi kelangkaan semen bosowa, maka dapat digunakan semen merk tiga roda, tentu saja dengan melalui Musyawarah Desa Khusus, dan dilakukan revisi (perubahan) RAB.

Rapat koordinasi ini berlangsung sampai dengan pukul 13.00, kemudian akan dilanjutkan di hotel Sangalla' pada pukul 14.00 wita. (Fuad. A)
READ MORE - RAKOR Kab. Tana Toraja Nopember 2011