•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Selasa, 24 Juli 2012

BPML Kab. Tana Toraja Gelar Semiloka DPRD dan SKPD PNPM-MPd

Untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Pemerintah Pusat dan Daerah telah melaksanakan berbagai terobosan dan program, diantaranya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM-MPd.

Hal tersebut disampaikan Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung SE, pada pembukaan Semiloka DPRD PNPM-MPd di Aula Hotel Pantan, Selasa (24/7).
”Untuk itu perencanaan integratif harus dilakukan. Semiloka ini merupakan moment yang baik untuk mengevaluasai dan meningkatkan kulaitas pelaksanaan PNPM-MPD di Tana Toraja” ujar Bupati Theofilus.
 

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Semiloka yang juga adalah sekretaris BPML Kab. Tana Toraja, Yurinus Tangkelangi', SH, MH dalam laporannya menyampaikan beberapa tujuan dari pada pelaksanaan semiloka ini sebagai berikut : Tujuan Semiloka DPRD dan Semiloka SKPD dalam rangka PNPM Mandiri Perdesaan adalah :
  1. Memperkuat komitmen DPRD dan SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. 
  2. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam program-program pemberdayaan masyarakat maupun penanggulangan kemiskinan. 
  3. Menyusun rencana strategis program penanggulangan kemiskinan di daerah. 
  4. Memperkuat forum DPRD dan SKPD dalam menyusun rencana kerja pembangunan desa.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kab. Tana Toraja, Semuel Eban K Mundi berharap dengan adanya kegiatan semiloka bisa benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena pembangunan di Tana Toraja ini sangat banyak, namun tidak dibarengi dengan pemeliharan sehingga setelah di kerjakan dibiarkan begitu saja, dan jika terjadi kerusakan itu akan dibiarkan saja. 

“Kita juga berharap agar program pembangunan yang mengucur di kabupaten ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua dan disertai dengan pemeliharan yang bisa meminimalisir terjadinya kerusakan kedepannya,” harap dia. 
Lebih jauh dikatakannya, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak terlepas dari prinsip-prinsip otonomi yang terwujud dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara profesional dengan lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, dan peran serta masyarakat. 

Kegiatan Semiloka DPRD dan SKPD PNPM - MPd Kab. Tana Toraja ini rencananya akan dilaksanakan selama dua hari dan dihadiri oleh para anggota DPRD, SKPD, Pelaku PNPM, dan tokoh-tokoh masyarakat se-kab. Tana Toraja.
READ MORE - BPML Kab. Tana Toraja Gelar Semiloka DPRD dan SKPD PNPM-MPd

Jumat, 20 Juli 2012

Pelatihan KPMD/L se - Kec. Makale


Untuk meningkatkan kapasitas pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Makale, maka pada tanggal 18 - 20 Juli 2012, bertempat di aula Keluarahan Bombongan dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang (KPMD/L) Se- Kecamatan Makale.

Ketua Panitia Pelaksana (OC), Mustakim Yusuf, yang dihubungi media ini mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan pelatihan KPMD/L lanjutan. Dimana Pelatihan KPMD/L tahap pertama yang berlangsung selama 3 hari telah selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2012 yang lalu. Kegiatan Pelatihan KPMD Lanjutan ini rencanya akan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 18 s/d 20 Juli 2012

Pelatihan KPMD/L Lanjutan ini secara resmi dibuka oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kecamatan Makale, Drs. Sattu Sambo. Menurutnya bahwa Pelatihan kali ini dimaksudkan untuk lebih mempersiapkan KPMD/L dalam melanjutkan pelaksanaan PNPM MPd di Kelurahan/Lembang masing-masing. Dalam sambutannya, PjOK Kec. Makale menekankan tentang peningkatan proses pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelestarian, sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan.

Materi Pelatihan KPMD selama 3 hari itu lebih menitikberatkan pada tahapan proses perencanaan serta peningkatan kapasitas KPMD selaku ujung tombak pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa. Dalam Kegiatan pelatihan ini lebih banyak dilakukan diskusi dan simulasi tahapan yang akan dihadapi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, khususnya proses pengintegrasian. Hal tersebut membuat peserta yang berjumlah 45 orang ini sangat bersemangat dan terlihat sangat antusias terhadap materi yang diberikan oleh para nara sumber.
READ MORE - Pelatihan KPMD/L se - Kec. Makale

Selasa, 17 Juli 2012

Rakor KPMD se Kec. Makale


Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku PNPM-MP di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, maka pada hari Selasa, 17 Juli 2012, di Aula Kecamatan Makale diselenggarakan Rakor KPMD dan TPK yang dipimpin langsung oleh Penanggungjawab Oeprasional Kegiatan (PjOK) Kecamatan Makale, Drs. Sattu Sambo.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Makale, bersama dengan Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik Kecamatan. PjOK Kec. Makale, DRs. Sattu Sambo memberikan penekanan kepada KPMD dan TPK untuk tetap melaksanakan pekerjaan sesuai aturan ,tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak terjadi benturan dimasyarakat. Diharapkan pelaku PNPM-MP mampu melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksinya masing-masing.

Agenda yang mendapatkan perhatian cukup besar dari para peserta Rakor adalah mengenai penyelesaian masalah tunggakan di kecamatan Makale, dimana untuk tingkat kabupaten, Kecamatan Makale menduduki peringkat pertama sebagai penunggak terbesar. Selain itu, peran KPMD sebagai Kader Desa dalam kegiatan fasilitasi di masyarakat juga mendapatkan sorotan yang cukup tajam.

Hal lain yang dibicarakan dalam rakor kali ini adalah penyusunan rencana study banding KPMD ke Soroako. Dimana disepakati tanggal keberangkatan ke Soroako dalam rangka study banding tersebut adalah tanggal 22 Juli 2012.
READ MORE - Rakor KPMD se Kec. Makale

Jumat, 13 Juli 2012

DAFTAR INDIKATIF LOKASI & ALOKASI BLM PNPM-MP TA.2013


Sehubungan dengan telah terbitnya "DAFTAR INDIKATIF LOKASI & ALOKASI BLM PNPM-MP TA.2013", maka disampaikan kepada seluruh Tim Faskab dan Satker PNPM MPd agar agar segera di fasilitasi bersama dengan Satker Kab, masukkan tanggapan dan klarifikasi dari daerah terhadap daftar indikatif secara tertulis sudah harus diterima Deputi Bidang koordinasi penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, Kemenko Kesra cc.Deputi kemiskinan ketenagakerjaan,UKM Bappenas dan Kementrian Lembaga pengelolah Program paling lambat tgl 13 Agustus 2012.

Terimakasih atas Tindaklanjutnya

Download "DAFTAR INDIKATIF LOKASI & ALOKASI BLM PNPM-MP TA.2013"
READ MORE - DAFTAR INDIKATIF LOKASI & ALOKASI BLM PNPM-MP TA.2013

Kamis, 12 Juli 2012

Masalah Kemiskinan di Indonesia


Masalah kemiskinan menjadi pembicaraan banyak pihak karena kemiskinan merupakan permasalahan multisektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik dari tingkat kementerian/lembaga sampai pada individu masyarakat. Perhatian serius kepada keluarga miskin terlihat dengan kebijakan-kebijakan aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah yang sasarannya adalah keluarga miskin. Masalah kemiskinan hanya dapat dituntaskan apabila Pemerintah melakukan kebijakan yang serius memihak kepada keluarga miskin. Namun, seringkali kebijakan yang dibuat justru kurang memihak keluarga miskin, akibatnya kebijakan yang ada semakin memperburuk kondisi keluarga miskin bahkan menyebabkan seseorang yang tidak miskin menjadi miskin. Dalam makalah ini, akan dipaparkan kondisi persoalan dasar kemiskinan di Indonesia serta strategi dan kebijakannya.

Kemiskinan merupakan permasalahan harus segera tuntas, karena keadaan kemiskinan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah dan tidak bermartabat. Kondisi kemiskinan yang tengah dihadapi oleh Indonesia dapat kita lihat dari pendekatan konsumsi penduduk miskin, kemiskinan multi dimensi, dan kesenjangan antar-wilayah.
Pertama, konsumsi penduduk miskin. Masalah kemiskinan dapat kita amati pada tingkat konsumsi penduduk Indonesia. Pendekatan konsumsi penduduk untuk melihat fenomena kemiskinan dapat dilihat dari dua jenis ukuran, yaitu ukuran konsumsi penduduk miskin dan ukuran daya beli. Ukuran konsumsi penduduk miskin diukur dari garis kemiskinan makanan dan non-makanan.
Kedua, kemiskinan multi dimensi. Fenomena kemiskinan di Indonesia dapat diamati pada berbagai dimensi yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin tidak mampu menikmati pelayanan dasar. Pada tahun 2002, sebesar 52,32 persen rumah tangga miskin hidup tanpa akses air minum. Selain itu sekitar 43,86 persen rumah tangga miskin hidup tanpa akses sanitasi. Dimensi berikutnya adalah rumah tangga miskin yang memiliki anak usia 12-15 tahun tetapi tanpa akses pendidikan dasar menengah mencapai 20,76 persen. Kemudian tercatat pula sekitar 27,89 persen rumah tangga miskin yang pernah melahirkan bayi tanpa ditangani tenaga kesehatan terlatih. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa kelompok penduduk miskin sangat jarang menikmati fasilitas air minum, sanitasi, pendidikan, kesehatan. Secara umum Indeks Kemiskinan Manusia Indonesia tahun 2005 diperkirakan sebesar 18,19. Kondisi ini lebih baik dibandingkan lima tahun sebelumnya dengan indeks sebesar 27,75.

Ketiga, kesenjangan antar-wilayah. Masalah kemiskinan dapat kita pahami dari masalah kesenjangan di Indonesia yang sangat kentara ketika kita mengamati indikator Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPMI). IPMI menggambarkan kondisi kesehatan, pendidikan, gizi, dan air minum yang dialami oleh penduduk Indonesia. Dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2004 yang memuat IPMI di masing-masing kabupaten/kota mencerminkan adanya ketimpangan antar-daerah yang masih tinggi dalam hal kesejahteraan penduduk miskin di masing-masing kabupaten/kota. Dalam laporan tersebut, lima provinsi pertama dengan IPM terendah adalah Nusa Tenggara Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Jawa Timur. Sementara itu lima provinsi pertama dengan IPM tertinggi adalah Jakarta, Sulawesi Utara, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Riau.

Persebaran lokasi penduduk miskin pun hampir merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pada tahun 2005, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi terbanyak penduduk miskinnya namun proporsinya kecil, sementara itu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah paling sedikit penduduk miskinnya namun proporsinya besar. Sebaliknya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua jumlah penduduknya sedikit namun proporsi penduduk miskinnya besar.

Berdasarkan realita tersebut di atas, maka beberapa strategi dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan di atas perlu dilakukan antara lain meliputi sebagai berikut.

Pertama, strategi pertumbuhan yang berkualitas (quality growth). Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang ditandai oleh menguatnya daya beli penduduk miskin yang didorong oleh terciptanya penghasilan bagi keluarga miskin dan terkuranginya beban pengeluaran keluarga miskin, serta lebih jauh dapat meningkatkan kemandirian keluarga miskin dalam bentuk meningkatnya nilai simpanan/aset keluarga miskin. Dengan demikian keluarga miskin dapat ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.

Kedua, strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin (accessibility to basic public service). Strategi ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin yang ditandai oleh semakin meningkatnya kehadiran keluarga miskin pada fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan wajib belajar, konsumsi pangan dan gizi yang bermutu, serta semakin mudahnya menjangkau fasilitas tersebut akibat semakin baiknya prasarana dan sarana dasar.

Ketiga, strategi perlindungan sosial (social protection). Strategi ini bertujuan meningkatkan perlindungan sosial kepada keluarga miskin yang ditandai oleh semakin banyaknya jumlah keluarga miskin yang terjangkau oleh sistem perlindungan sosial sehingga akan semakin meringankan beban hidup keluarga miskin di tengah kondisi yang rawan akan perubahan yang sangat berpengaruh terhadap daya beli penduduk miskin.

Keempat, strategi pemberdayaan masyarakat (community development). Strategi ini bertujuan mendorong penduduk miskin secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk untuk menanggulangi kemiskinan yang dialami mereka sendiri. Masyarakat miskin bukan sebagai obyek, melainkan subyek. Keberdayaan penduduk miskin ditandai oleh semakin bertambahnya kesempatan kerja yang diciptakan sendiri oleh penduduk miskin secara kolektif, dan pada gilirannya akan dapat memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi, serta meningkatkan nilai simpanan/aset keluarga miskin. Keberdayaan penduduk miskin juga ditandai oleh semakin meningkatnya kapasitas penduduk miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri.

Strategi pemberdayan masyarakat diterapkan dalam berbagai program yang menggunakan prinsip dasar bahwa orang miskin apabila mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan secara mandiri maka mereka dapat berbuat yang terbaik bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya. Prinsip demikian lebih lanjut dituangkan ke dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan yang mengandalkan kekuatan masyarakat miskin setempat dengan fasilitasi dari tenaga pendamping, aparat desa dan kecamatan. Mekanisme demikian efektif menghidupkan proses pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu merencanakan, membangun, dan memelihara hasil kegiatan secara mandiri.

Sumber: Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. (2007): Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta
READ MORE - Masalah Kemiskinan di Indonesia

Sabtu, 07 Juli 2012

PNPM Dinilai Tak Efektif Tekan Kemiskinan

JAKARTA: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dimulai sejak 2007 diduga belum bisa menaggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI) menilai bahwa pelaksaan kurang menyentuh substansi penaggulangan kemiskinan dan pentingnya keterlibatan masyarakat miskin. Sejauh ini, dominasi elit lokal membuat keterlibatan masyarakat miskin menjadi lemah. “Informasi hanya dipegang oleh kelompok tertentu, sehingga masyarakat tidak banyak terlibat langsung. Sejauh ini, penyebab kemiskinan yang diidentifikasi oleh PNPM hanya dijawab dengan 70% pembangunan infrastruktur bagi masyarakat desa,” ujar Juru Bicara GAPRI Abdul Ghofur dalam Seminar Nasional PNPM Mandiri: Antara Retorika dan Realita, di Jakarta, Rabu (4/7/2012). Abdul mengatakan bahwa banyak proyek tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat miskin, melaikan motif politis dari beberapa elit. Permasalahan kebutuhan lahan bagi petani, katanya, dijawab dengan pembangunan jalan. Pembangunan tersebut, tidak menjawab permasalah. Terlebih lagi, sambungnya, keberadaan PNPM belum mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat miskin, karena keterlibatan dalam program lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pengaruh, sementara masyarakat miskin masih dinilai tidak mampu. Menurutnya, perlu dilakukan audit sosial yang bisa mengevaluasi relevansi sosial terkait sasaran dan dampak sosial terhadap program tersebut. Abdul menegaskan bahwa PNPM ini sebetulnya bukanlah proyek penanggulangan kemiskinan, melainkan sejenis program pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Pembangunan infrastruktur tersebut, diakui oleh Ketua Pokja Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Elan Sartiawan merupakan bagian dari program PNPM. Ia menjelaskan bahwa infrastruktur dasar (jalan, jembatan, sistem air bersih, MCK, puskesmas, rumah, dll) merupakan hal yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan yang terjadi. (arh) Sumber : http://simpadu-pnpm.bappenas.go.id
READ MORE - PNPM Dinilai Tak Efektif Tekan Kemiskinan