•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Kamis, 27 September 2012

Peran RBM Dalam Pembangunan Masyarakat


Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan. 

Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang Kabupaten Tana Toraja, Ruben R. Randa, SE, saat membuka pelaksanaan Workshop Evaluasi T. A. 2011 dan Workshop Sosialisasi (Perencanaan) T. A. 2012 yang diselenggarakan oleh Pokja RBM PNPM - Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja, di Hotel Sangalla', 27 September 2012. 

Menurut Ruben R. Randa, nuansa partisipasi dalam PNPM MPd merupakan hal pokok yang menjadi sasaran bersama, sebagai sebuah proses pembelajaran untuk menangkap berbagai peluang yang ada. "Disinilah peran Ruang Belajar Masyarakat (RBM) untuk memberikan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar paradigma tersebut bisa melembaga sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan mampu terlihat".Kata Ruben R. Randa. 

Di kesempatan yang sama, Fasilitator Tehnik Kabupaten Tana Toraja, M. Iqbal, ST, mengatakan bahwa RBM bukanlah sebuah bentuk pendidikan formal yang berada dalam sebuah ruangan kelas, tetapi RBM ini adalah sebuah ruang yang tersedia dimasyarakat untuk mempelajari lebih jauh bentuk sebuah partisipasi menuju kemandirian masyarakat 

"Bila itu terlaksana maka akan terbentuk sebuah masyarakat pedesaan yang mampu menempatkan diri secara mandiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada memonitoring dan mengevaluasi berbagai hasil pembangunan yang diprogramkan dalam PNPM – MPd baik fisik maupun non fisik".Kata Iqbal 

Hal yang sama juga diungkapkan Asisten Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Syafaruddin, SP, menurutnya, suatu saat nanti PNPM MPd ini akan terhenti, dan pada saat itu ia yakin masyarakat sudah tumbuh menjadi sebuah masyarakat yang mandiri dan mendapat banyak hal mengenai pola partisipasi mereka dalam pembangunan yang terencana. Dan Ruang Belajar masyarakat (RBM) ini merupakan sebuah langkah untuk memandirikan masyarakat nantinya. 
"Dimana RBM tersebut memang memfokuskan diri dalam peningkatan kapasitas serta pengembangan diri yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong akselerasi dan menggali Sumber Daya Manusia yang ada melalui muatan lokal untuk mensukseskan PNPM MPd tersebut. Dan berbagai hasil RBM ini telah mampu diberdayakan oleh masyarakat melalui penguatan kapasitas khususnya para pelaku yang ada melalui berbagai pelatihan yang berkesinambungan dan terukur."Jelas Syafar 

READ MORE - Peran RBM Dalam Pembangunan Masyarakat

Selasa, 18 September 2012

Tidak Ada Pembangunan yang tidak Melalui RPJMDes

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla.

Pelatihan yang rencananya akan digelar selama 2 hari ini (18 - 19/9) mengangkat tema "Dukungan Pencapaian Tujuan Program dan Integrasi PNPM - MPd ke Dalam Sistem Perencaan Reguler".

Secara resmi kegiatan Pelatihan ini dibuka oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang Kabupaten Tana Toraja, Ruben R. Randa, SE. yang didampingi oleh Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Ir. M. Amal Alba.

Dalam sambutannya, Ruben R. Randa, SE, lebih banyak menyampaikan tentang sistem pengintegrasian Program PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam Sistem Perencanaa Reguler.

“Perdes yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjadi acuan dalam menjalankan roda pembangunan di Kabupaten Tana Toraja, jadi tidak ada pembangunan yang tidak melalui RPJMDes” jelasnya. 

Salah seorang Panitia Pelaksana, yang juga adalah Fasilitator Kecamatan Malimbong Balepe', Mujahidin Panggoa mengatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pelatihan ini adalah agar para Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah, dan BPL/LKM dalam melaksanakan pembangunan lebih tertib, terarah dan sistematis dalam rangka mewujudkan Visi Misi Desa, Kecamatan dan Kabupaten, yang dilakukan secara partisipatif, Demokratis, Transparan dan Akuntabilitas, dengan berpedoman pada UU 25 tahun 2004, tentang perencanaan Pembangunan Nasional, Permerndagri 66 tahun 2007, tentang sistim perencanaan pembangunan Partisipatif, dan sebagai wujud implementasi penerapan dari UU No.32 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, PP 72 dan 73 tentang Desa dan Kelurahan ,” ungkapnya.
(Fuad. A)
READ MORE - Tidak Ada Pembangunan yang tidak Melalui RPJMDes

Sabtu, 15 September 2012

PNPM - LMP Prop. Sulsel Gelar Pelatihan UPK dan PL di Masamba, Kab. Luwu Utara.

PNPM-Lingkungan Mandiri Perdesaan Merupakan Program Yang Terintegrasi Kedalam PNPM-Mandiri Perdesaan. Dengan langkah pengintegrasian komponen lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam kedalam Progam PNPM Mandiri Perdesaan, maka kegiatan ini akan mengutamakan perbaikan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara lestari kedalam salah satu Program Nasional dalam Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerja para pengelola UPK dan PL pada kegiatan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan, maka PNPM - LMP Propinsi Sulawesi Selatan menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pendamping Lokal (PL) se Propinsi Sulawesi Selatan di Hotel Agro Meli, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara dan direncanakan akan berlangsung selama 3 hari. 12 - 14 Oktober 2012. 

Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus UPK dan PL Se- Propinsi Sulawesi Selatan ini diikuti oleh seluruh Pengurus UPK dan PL dari 3 lokasi PNPM - LMP di Sulawesi Selatan, yaitu Kab. Maros, Kab. Wajo, dan Kab. Tana Toraja.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus UPK dan PL yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi PNPM - LMP Prop. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini secara resmi dibuka oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan PNPM - LMP Kab. Luwu Utara, Andi Rahmat Purnama, S. STP.

Hadir dalam acara pembukaan Peningkatan Kapasitas bagi UPK dan PL yang dirangkaikan dengan Rakor PNPM - LMP se-Sulselbar ini, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kab. Luwu Utara, Andi M. Gazali, S.STP, Asisten SP2M Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dahlan, Specialis PNPM - LMP Prop. Sulawesi Selatan, Djasman, SP, MP, Specialis Keuangan, Ruslan Remmang, SH, MH, Specialis MIS Prop. Sulsel, Thayeb, Specialis PLTMH, Nur Alam, Para Asisten Tenaga Ahli Lingkungan (ASTAL) dan Para Asisten PLTMH se-Prop. Sulsel.

Pelatihan / Peningkatan Kapasitas kali ini berbeda dengan pelatihan UPK dan PL sebelumnya, yang hanya mendengarkan di dalam ruangan dan bergelut di administrasi, dalam pelatihan UPK dan PL kali ini adalah bermain sambil belajar, di mana peserta di ajak untuk bermaian dengan permainan game outbond serta Study Banding ke UPK Mitra Sejahtera Kec. Sukamaju, yang merupakan peraih predikat ketiga terbaik tingkat Nasional, dan ke UPK Kec. Sabbang. 

Di UPK Mitra Sejahtera, Kec. Sukamaju, para peserta pelatihan dapat berdiskusi dengan para pengurus UPK MItra Sejahtera tentang bagaimana mengelola UPK sehingga dapat memperoleh predikat terbaik ketiga tingkat Nasional. Sementara di Kec. Sabbang, Para peserta berkunjung ke salah satu kegiatan pembangunan PLTMH, dimana dalam pekerjaan pembangunan PLTMH ini, partisipasi dan Swadaya masyarakat serta dukungan para stake holder dapat dijadikan contoh yang baik. Selain melakukan study banding, peserta juga diajak bermain dengan permainan outbond dengan tema - tema Team Building (Membangun Kerjasama Tim)
(Fuad. A)
Suasana Acara Penutupan Pelatihan dengan hiburan Electone
READ MORE - PNPM - LMP Prop. Sulsel Gelar Pelatihan UPK dan PL di Masamba, Kab. Luwu Utara.

Sabtu, 08 September 2012

UPK Kec. Makale lakukan Pembinaan Kelompok SPP


PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh nilai tambah dari kegiatan simpan pinjam di desanya.

Dalam rangka mengaktualisasikan salah satu tanggungjawabnya, maka pada tanggal 8 September 2012, UPK Kecamatan Makale didampingi Faskeu-Kab. Tana Toraja, Tati M. Batti', SE, melakukan kunjungan ke salah satu kelompok SPP yang ada di Kelurahan Tarongko Kec. Makale, yaitu Kelompok Siporannu.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok SIPORANNU Kel. Tarongko.
Bendahara UPK Kec. Makale, Hermin Parinding mengatakan bahwa kunjungan yang dilakukan kali ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap kelompok Siporannu yang dipersiapkan untuk melakukan perubahan dari kelompok chanelling menjadi kelompok Executing. "Saat ini mayoirtas kelompok SPP masih menjalankan fungsi sebagai penyalur pinjaman (Chanelling) dari UPK. Agar kelompok dapat lebih berkembang maka perlu difasilitasi sehingga dapat berfungsi sebagai kelompok Pengelola Pinjaman (Executing)"Ujar Hermin.
Klik untuk memperbesar

Menurut Ketua Kelompok Siporannu, AS Liku Langi', Kelompok ini telah berdiri sejak 10 tahun yang lalu, dimana awalnya kelompok ini mendapatkan bimbingan dari salah satu LSM yang ada di Tana Toraja. Saat ini anggota kelompok berjumlah 19 orang, yang kesemuanya berasal dari kelurahan yang sama.
"Banyak hal yang telah kami lakukan dalam rangka mengembangkan kelompok ini. Kesepakatan-kesepakata telah coba kami bangun. Beberapa kesepakatan yang telah kami bangun adalah : bahwa setiap anggota harus mempunyai simpanan wajib anggota, kemudian kami juga bersepakat bahwa bunga yang ditetapkan dari UPK, yaitu 1%, akan dinaikkan menjadi 1,5% bagi anggota kelompok, dimana 1% bunga akan dibayarkan ke UPK, dan yang 0,50% akan dimasukkan sebagai kas Kelompok." Jelas Ketua Kelompok Siporannu.
"kami juga mendapat kepercayaan dalam mengelola pembayaran rekening listrik di lingkungan (dusun,red) kami. dan hasil dari pengelolaan rekening listrik warga tersebut akan dimasukkan sebagai penghasilan kelompok. Setiap 3 tahun sekali kami melakukan pemilihan pengurus baru. Dan dalam kesempatan pemilihan pengurus baru tersebut, kami juga akan membagikan SHU, bagi masing-masing anggota."tambahnya.

Ditempat yang sama, Faskeu-Kab. Tana Toraja, Tati' Martina Batti', SE, mengatakan "Kelompok ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi kelompok executing. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu penguatan bagi kelompok ini. salah satunya adalah perbaikan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka bangun, kemudian menuangkannya dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok. Disamping itu, Pembukuan dan Administrasi kelompok juga masih perlu mendapatkan pembinaan dari UPK."Kata Faskeu-Kab Tana Toraja, yang akrab disapa ibu Tati.
Dia berharap agar, pengurus UPK Kec. Makale, dapat lebih meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap kelompok ini agar benar-benar siap untuk menjadi kelompok Executing.
Disela - sela kegiatan pembinaan kelompok Siporannu, juga dilaksanakan lelang makanan hasil olahan anggota kelompok.
"Hasil lelang ini nantinya akan kami masukkan sebagai Kas kelompok" Kata Bendahara kelompok Siporannu, Veronika.
Selain Faskeu-Kab Tana Toraja, Tati' Martina Batti, SE dan Bendahara UPK Kec. Makale, Hermin Parinding, dalam kegiatan ini juga hadir Ketua UPK Kec. Makale, Drs. D. Kala' Padang, PL Kec. Makale, Zain, dan Koordinator Media RBM PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, Fuad Amry.
READ MORE - UPK Kec. Makale lakukan Pembinaan Kelompok SPP

Rabu, 05 September 2012

3 Kabupaten di Sulawesi Selatan satukan Persepsi tentang Konsep Integrasi PNPM kedalam Sistem Reguler

Dalam rangka melaksanakan intruksi presiden RI Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, utamanya terkait dengan instruksi untuk melaksanakan Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan Perencanaan Desa, PNPM - Mandiri Perdesaan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pengintegrasian Program PNPM - Mandiri Perdesaan ke dalam sistem reguler. Namun pemahaman para pelaku PNPM - Mandiri Perdesaan terhadap Konsep Pengintegrasian tersebut, masih simpang siur. dalam arti belum ada kesamaan persepi antar para pelaku tentang konsep integrasi itu sendiri. sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyatuan persepsi para pelaku tentang konsep integrasi program PNPM ke dalam sistem reguler maka, Panitia Pelaksana Rakor Bulanan PNPM - Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja, yang terdiri dari kecamatan Sangalla' Selatan, Sangalla' Utara, Sangalla', dan Kecamatan Mengkendek melakukan terobosan dengan mengadakan kegiatan IST (In Service Training) dengan tujuan utama penyamaan persepsi tentang konsep integrasi.
Kegiatan in Service Training yang dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 September 2012 di Hotel Sangalla' ini melibatkan 3 kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Tana Toraja sebagai penyelenggara, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Enrekang. Kegiatan in Service Training ini mengangkat Tema : PENCAPAIAN TUJUAN PROGRAM DAN PENYATUAN PERSEPSI TENTANG INTEGRITAS PROGRAM PNPM – MP KE DALAM SISTEM REGULER. Salah satu hasil kesimpulan yang diambil dalam kegiatan IST penyamaan persepsi tentang integrasi program PNPM ke dalam Sistem regular ini adalah bahwa Simpul yang mempertemukan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang regular dengan perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM‐Desa) dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). PNPM Mandiri Perdesaan memiliki pengalaman nyata dalam menerapkan rencana jangka menengah desa melalui tahapan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) yang dimulai dari tahapan penggalian gagasan, serta pengembangan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Antar Desa (MAD)sebagai perumusan perencanaan pembangunan tahunan. Pengalaman PNPM Mandiri Perdesaan ini dibawa masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan desa yang reguler untuk meningkatkan kualitas RPJM‐Desa dan RKP‐Desa.
Pengintegrasian PNPM Mandiri Perdesaan dengan Msurenbang juga mencakup menyelaraskan perencanaan partisipatif, teknokratis dan politis. Perencanaan pembangunan desa yang diperkuat dengan good practices PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan mampu mengkontekstualisasikan (membumikan) pemberdayaan masyarakat dalam realitas hidup masyarakat desa, utamanya terkait dengan dinamika demokrasi dan otonomi daerah. (Div. Media RBM Tana Toraja - Fuad)
READ MORE - 3 Kabupaten di Sulawesi Selatan satukan Persepsi tentang Konsep Integrasi PNPM kedalam Sistem Reguler