•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Sabtu, 16 Juli 2011

60 Ribu Desa akan mendapatkan kucuran dana PNPM Mandiri USD531 Juta

PNPM Mandiri Perdesaan IV akan menggelontorkan lebih dari 60 ribu desa yang didukung oleh Bank Dunia dengan pinjaman sebesar USD531 juta.

Pinjaman dari Bank Dunia ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta bantuan implementasi untuk sekira 5.000 kecamatan. PNPM Mandiri Perdesaan IV akan dilaksanakan dengan landasan kesuksesan dan pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya.


"Program ini akan memberdayakan masyarakat desa dalam mengidentifikasi dan menerapkan prioritas pembangunan lokal," ungkap Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat (15/7/2011).

Dia menjelaskan, masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pembangunan infrastruktur. Program ini juga melatih masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan yang bersifat inklusif, serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana.

"PNPM memberikan suara serta kuasa dalam pengambilan keputusan. Program ini juga mengajarkan masyarakat tentang akunatabilitas, dan melatih mereka untuk menuntut transparansi dari pejabat pemerintah," tambahnya.

Selama dua tahun ke depan, pinjaman Bank Dunia ini akan memberi kontribusi pada anggaran tahunan pemerintah untuk program PNPM Perdesaan, yakni sebesar USD1,3 miliar. Pinjaman ini akan ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pemerintah lokal dan infrastruktur seperti jalan-jalan desa, air bersih, dan sistem drainase.

Salah satu hasil fisik yang paling signifikan dari PNPM Perdesaan adalah pesatnya pertumbuhan infrastruktur desa. PNPM dan program pendahulunya, Program Pembangunan Kecamatan yang diluncurkan 1998, telah membantu membangun atau merehabilitasi lebih dari 71 ribu km jalan, 20 ribu sistem air bersih, 16 ribu sistem irigasi, dan 15 ribu sekolah.

Tak kalah penting adalah perubahan yang diciptakan PNPM Perdesaan dalam hal pengambilan keputusan dan manajemen di tingkat lokal. Program ini mengadvokasi peran serta perempuan dan kelompok terpinggirkan dalam pembangunan, dan juga transparansi dan akuntabilitas.

Semua hal tersebut telah mendorong masyarakat untuk menuntut pelayanan publik yang lebih baik dari segala lini pembangunan. Saat ini, Indonesia adalah kepala Komite Pembangunan untuk Kelompok G-20 dan mengedepankan pertukaran ilmu antarnegara berkembang dalam agenda.

Terkait hal tersebut, sebuah delegasi National Solidarity Program Pemerintah Afganistan telah melakukan studi banding ke proyek-proyek PNPM di Indonesia. Rencananya, sejumlah pejabat pemerintah dan perwakilan organisasi masyarakat sipil Afganistan akan kembali mengunjungi Indonesia September mendatang.

Fasilitas Bantuan PNPM Bank Dunia di Indonesia mengelola fasilitas bantuan multi donor, Fasilitas Bantuan PNPM (PNPM Support Facility – PSF), yang memberikan bantuan teknis utama dan pengawasan strategis bagi PNPM Mandiri, program pengentasan kemiskinan utama Indonesia.

Dana hibah untuk PSF disediakan oleh Australia, Denmark, Uni Eropa, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat untuk menyediakan bantuan teknis berkualitas tinggi, nasehat kebijakan dan perencanan, dan bantuan finansial terarah untuk Pemerintah Indonesia dalam mendukung PNPM Mandiri.

Sebagian besar sumber daya PSF digunakan untuk membantu sektor perintis dan tanggap bencana melalui wacana pembangunan berbasis masyarakat milik PNPM. Program kapasitas yang didukung oleh PSF melibatkan beragam pihak dari Indonesia, termasuk pemerintah nasional dan lokal, universitas dan pusat-pusat penelitian, dan organisasi masyarakat madani.

PNPM Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia. Dalam pelaksanaanya, masyarakat paling miskin di wilayah perdesaan dan perkotaan diberi dana Bantuan Lansung Masyarakat (BLM) dan diberdayakan untuk menentukan prioritas pembangunan mereka sendiri.


Sumber : http://economy.okezone.com
READ MORE - 60 Ribu Desa akan mendapatkan kucuran dana PNPM Mandiri USD531 Juta

Jumat, 15 Juli 2011

Pelatihan BKAD/L Kab. Tana Toraja

Dalam Rangka peningkatan kapasitas pelaku PNPM, maka Pihak Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kab. Tana Toraja menyelenggarakan Pelatihan Badan Koordinasi Antar Desa/Lembang (BKAD/L) Tahun Anggaran 2011. Pelatihan BKAD/L yang mengambil tempat di Hotel Sangalla' Tana Toraja ini, direncanakan akan berlangsung selama 2 hari, yaitu sejak tanggal 14 Juli s/d 16 Juli 2011.
Ketua Panitia, Rocky Marthen, SE, dalam laporannya melaporkan bahwa kegiatan pelatihan ini akan diikuti oleh 57 orang peserta yang terdiri dari Ketua BKAD, Sekretaris dan Bendahara dari 19 Kecamatan yang ada di Tana Toraja. Namun sampai dengan acara pembukaan, peserta yang hadir baru mencapai 33 orang peserta. Sumber dana Pelatihan BKAD/L ini bersumber dari Dana Operasional kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat masing-masing kecamatan.

Ditempat yang sama, Asisten Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Syafaruddn, SIP dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2010 telah terbentuk Forum Badan Koordinasi Antar Desa/L kab. Tana Toraja. Namun sampai saat ini belum ada kegiatan yang nampak dari Forum BKAD/L ini. Kemungkinan kendala yang dihadapi oleh Forum ini adalah masalah ketiadaan dana, sehingga perlu dipikirkan agar Forum BKAD/L dapat membuat jaringan yang bisa membantu kelancaran kerja dari BKAD/L.

Sementara itu, Dice Kondorura, Asisten III Pemerintah Kab. Tana Toraja, dalam sambutannya sebelum membuka pelatihan ini menyampaikan bahwa pelatihan ini memiliki makna penting dalam mengoptimalkan keberadaan BKAD, juga sebagai langkah strategis dalam memberdayakan potensi pemerintahan dan masyarakat desa. Selanjutnya Dice Kondorura menyampaikan bahwa BKAD/L harus mampu membangun jaringan, sehingga dengan adanya jaringan-jaringan yang terbangun tersebut akan memudahkan BKAD/L dalam mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan yang ada di wilayahnya masing-masing.

"BKAD/L harus mampu Mengkoordinasikan kegiatan dan kelembagaan antar desa, serta mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga dengan demikian diharapkan BKAD/L akan mampu merumuskan rencana strategis, pengawasan berkala, tindak lanjut penanganan masalah, serta evaluasi kerja." Kata Dice.
READ MORE - Pelatihan BKAD/L Kab. Tana Toraja

Kamis, 14 Juli 2011

MDPJ 40% Kel. Buntu Burake, Kec. Makale- Kab. Tana Toraja









Salah satu prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah transparansi atau keterbukaan. Olehnya itu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Setiap kegiatan yang di danai dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) senantiasa dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, hari ini, Kamis, 15 Juli 2011, Tim Pengelola kegiatan (TPK)Kelurahan Buntu Burake, Kec. Makale, kabupaten Tana Toraja, menyelenggarakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban 40% untuk kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, berupa Pelatihan Keterampilan Menjahit. MDPJ 40% ini berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Buntu Burake dan dihadiri oleh masyarakat, khususnya masyarakat penerima manfaat. Turut hadir dalam MDPJ tersebut FK Kec. Makale (Alfian reagen, SE), FT Kec. Makale (Dewi Marlina Tengkano, ST) Ketua UPK Kec. Makale (Drs. Daniel Kala' Padang) bersama dengan Bendahara Kec. Makale (Hermin Parinding, B, AMd).

Lurah Buntu Burake, Bapak Leo Darius, SIP dalam sambutannya berharap agar masyarakat, khususnya peserta kursus menjahit, dapat lebih fokus terhadap pelatihan kursus menjahit ini. Karena Kegiatan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dia mengharapkan, peserta kursus setelah mengikuti kegiatan ini dapat mengembangkannya, demi peningkatan kesejahteraannya masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, FK Kec. Makale, Alfian reagen, SE, memberikan kesempatan kepada para peserta musyawarah agar menyampaikan keluhan-keluhannya selama mengikuti kursus yang sumber dananya berasal dari BLM PNPM-MPd ini. Dan permasalahan yang sempat mengemuka dalam MDPJ ini adalah ketidakmampuan pengelola kursus, sebagai pihak pemenang lelang untuk memenuhi kewajibannya, yaitu menyiapkan 12 buah mesin jahit untuk dipergunakan oleh peserta kursus, selama kegiatan ini berlangsung. Sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh Pihak TPK dan Pengelola Kursus sebagai pemenang lelang, bahwa pihak pengelola akan menyiapkan 12 buah mesin jahit untuk dipergunakan selama kursus berlangsung, namnun kenyataan yang ada, dari sejumlah mesin jahit yang disediakan oleh pihak pengelola kursus, hanya beberapa buah mesin jahit saja yang dapat dipergunakan, selebihnya rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan.

Salah satu keputusan yang berhasil diambil dalam musyawarah Desa Pertanggungjawaban 40% ini adalah, bahwa Tim Pengelola kegiatan akan memberikan surat teguran kepada penyedia jasa kursus menjahit, apabila pihak pengelola jasa kursus menjahit tidak dapat memenuhi apa yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak pada saat pelelangan. Selain itu, Tim Monitoring (Tim 18) yang juga sempat hadir pada kesempatan itu, akan mengadakan kunjungan langsung ke tempat pelatihan kursus menjahit untuk melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan kegiatan kursus menjahit ini.
READ MORE - MDPJ 40% Kel. Buntu Burake, Kec. Makale- Kab. Tana Toraja

Kamis, 07 Juli 2011

Tanggul Proyek PNPM Roboh

Ilustrasi
Sebuah tanggul sepanjang 20 meter yang dibangun melalui proyek Program nasional Pemberdayaan (PNPM) di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur, roboh.

Robohnya tanggul tersebut diduga diakibatkan bangunan tidak bisa menahan luapan air sehingga longsor. Masyarakat setempat menyoroti proyek yang menelan biaya anggaran proyek PNPM senilai Rp92 juta tersebut, dengan panjang 175 meter, karena dinilai tidak sesuai dengan bestek.

Begitupula dengan anggaran yang dialokasikan PNPM, dinilai tidak sesuai dengan tingkat volume untuk pembangunan tanggul yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Salah seorang warga setempat, Ambo, mengaku kecewa terhadap hasil pengerjaan tanggul itu. Dia menilai hanya dikerja asal-asalan saja, sebab pembangunannya tidak sesuai dengan bestek, dimana pondasi awalnya seharusnya dipasangi batu atau dicor akan, tetapi di lapangan hanya disemen dan hanya dipasangi batu.
"Saya sangat kecewa, proyek pengerjaannya yang diresmikan Kepala Dinas Pemberdayaan Provinsi, A Mangunsidi Massarappi ini mengecewakan masyarakat setempat," keluhnya.
Hal serupa juga dikemukakan Ketua LSM Laskar, A Abd Kadir SH. Menurut dia, pembangunan tanggul yang dikerja tidak sesuai dengan bestek dan dugaan ada permainan dana dalam proyek ini.

Seharusnya, dana proyek itu harus mengikuti juknis dalam rencana angggaran, bukan asal dikerja. A Kadir, yang juga Ketua PWI Bone itu, menambahkan, dugaan ada permainan dibalik pembangunan tanggul proyek PNPM yang menelan dana Rp92 juta.

Pihaknya kata dia, akan melaporkan hal itu ke pihak kepolisian untuk mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab dan sengaja menimbulkan kerugian negara.

"Tanggul itu bukan membantu masyarakat, tetapi menimbulkan pertanyaan masyarakat, kenapa tanggul proyek PNPM yang dibuat itu roboh, ada apa? ungkapnya.

Saat dikonirmasi, Fasilitator PNPM Kecamatan Tanete Riattang Timur, Basri, mengatakan, pembangunan tanggul yang menghubungkan ke muara sungai di Kelurahan Panyula itu, sudah menjadi keputusan dan musyawarah masyarakat setempat.
Namun karena tertimpa bencana alam, maka tanggulnya roboh. Pihaknya juga mengakui kalau bestek dan pembuatan tanggul itu memang bermasalah sebelumnya, karena lokasi yang sulit untuk menunggu keringnya air. "Kita akan selesaikan ini, nanti kita akan lakukan pertemuan," janjinya.
READ MORE - Tanggul Proyek PNPM Roboh

Pelatihan TPK Kec. Makale, Kab. Tana Toraja

Klik Gambar untuk memperbesar


Salah satu pelaku PNPM di Tingkat Desa/Kelurahan adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Tim Pengelola Kegiatan (TPK) merupakan pengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, sebagai pengelola kegiatan di desa TPK perlu selalu ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk peningkatan kapasitas tersebut maka pada tanggal 7 Juli 2011 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Makale, Kab. Tana Toraja melaksanakan kegiatan Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bertempat di Aula Kantor Kecamatan Makale. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus TPK se-Kecamatan Makale yang berhasil mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011, yang berjumlah 9 orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara.
Pelatihan TPK menggunakan anggaran dari Dana Operasional Kegiatan Pelatihan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Makale tahun 2011 dengan narasumber : Drs. Sattu Sambo (PjOK Kec. Makale), Irwan Padang, ST (Fastekab Tana Toraja), Alfian Reagen, SE (FK Kec. Makale), Dewi Marlina Tengkano, ST (FT Kec. Makale), Drs. Daniel Kala' Padang (Ketua UPK), Aris Palullungan (Sekretaris UPK) dan Hermin Pariding (Bendahara UPK). Adapun materi yang disampaikan meliputi kelembagaan desa, aturan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, dan administrasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

READ MORE - Pelatihan TPK Kec. Makale, Kab. Tana Toraja

Rabu, 06 Juli 2011

PLTMH Perkuat Ekonomi Perdesaan

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menjadi salah satu solusi penyediaan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil dan sulit dijangkau jaringan PLN.

Salah satunya contohnya di Desa Tulaktallu,Kabupaten Luwu Utara,Sulawesi Selatan. Sejak 2008 lalu, desa yang dihuni 450 kepala keluarga ini sudah bisa menikmati peneranganlistrik. Sumberenergidipasok dari empat unit PLTMH yang tiga di antaranya berasal dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Lingkungan Mandiri Pedesaan (LMP).

Communications Consultant PNPM Support Facility, Benedicta R Kirana mengungkapkan, sumber daya alam yang melimpah berupa sungai membuat daerah tersebut cocok untuk lokasi pembangunan PLTMH.Apalagi Desa Tulaktallu sangat sulit dialiri listrik dari PLN kendati jarak dari jaringan hanya lima kilometer.

“PLTMH yang dibangun di Desa Tulaktallu ini menjadi percontohan pemanfaatan pembangkit listrik mikro untuk peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya kepada SINDO. Dari pantauan SINDO di Desa Tulaktallu, kendati kapasitasnya terbatas, listrikdariPLTMH telah dimanfaatkan untuk sektor produktif seperti kerajinan menjahit,pertukangan,pandai besi, pengeringan biji kakao, dan pengolahan sagu.

Aktivitas peningkatan taraf hidup ini hanya bisa dilakukan pada siang hari sebab,pada malam hari,listrik dari PLTMH dimanfaatkan untuk penerangan. Mengingat kapasitas pembangkit yang kecil,warga masih mengandalkan mesin generator set (genset) sebagai cadangan jika sewaktu-waktu, PLTMH mengalami masalah. “Jadi bukan hanya untuk sektor konsumtif saja, tetapi juga penguatan kelembagaan bisnis masyarakat,”tambahnya.

Sementara itu,Kepala Desa Tulaktallu,Mahmud,mengungkapkan, pengaruh PLTMH bagi warganya sangat besar. Masyarakat bisa menghemat biaya bahan bakar untuk penerangan yang mencapai Rp70.000 per bulan. Dengan PLTMH,setiap rumah hanya dipungut iuran Rp15.000 perbulan. “Keberadaan PLTMH ini sangat memberikan dampak positif bagi warga yang umumnya petani kakao.

Dulu banyak warga yang jadi pengangguran ketika musim panen lewat,tapi sekarang bisa melakukan usaha sampingan seperti pertukangan,” jelasnya. Terakhir,desayanghanya terletak 15 KM dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara ini, mendapatkan bantuan PLTMHmelalui programPNPM-LMPdengankapasitas 11,5 kilowatt.Anggaran yang digunakan sebesar Rp339 juta dan mampu menerangi 64 rumah di Dusun Tumandi.

Salah seorang warga yang telah merasakan dampak kehadiran PLTMH dari segi ekonomi adalah, Seniwati, 31, pengrajin jahitan. Sejak kehadiran PLTMH, dirinya bisa menghasilkan satu setel baju perhari. Selain itu, ia juga bisa mempekerjakan tujuh orang karyawan yang notabene adalah tetangganya sendiri. “Dulukalaupakaimesinengkol, satu baju sampai seminggu pengerjaannya.

Tapi sekarang sudah bisa pakai dinamo, jadi bisa selesai dalam satu hari,” ungkapnya kepada SINDO. Wakil Bupati Luwu Utara,Indah Putri Indriani tidak menampik peran PNPM Pedesaan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di daerah nya. Indah menambahkan,PLTMH sejauh ini umumnya masih digunakan untuk sektor konsumtif saja seperti penerangan. “Tapi itu kan memang fungsi utama PLTMH. Kami tidak bisa pungkiri jika PLTMH telah menerangi 5.000 rumah di Luwu Utara,”tandasnya

Sumber : Seputar Indonesia
READ MORE - PLTMH Perkuat Ekonomi Perdesaan

Senin, 04 Juli 2011

MAD PNPM Bua Alot

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) kecamatan Bua, hingga saat ini masih dalam tahapan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang ke-3 atau disebut dengan musyawarah penetapan anggaran yang berlangsung di Aula kantor Camat Bua, Kamis 30 Juni.
Ketua Unit Pelaksana (UPK) Kecamatan Bua, Munirah Arifin, kepada Palopo Pos menyebutkan, MAD sempat alot akibat banyaknya anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 10 desa mengalami tunggakan. Jumlah tunggakan dari seluruh kelompok mencapai Rp80 Juta.
"Hal ini harus dicarikan solusi penanganannya secara bersama sesuai prinsip PNPM-MP," tegas Munirah.

Alotnya pembahasan MAD tersebut oleh karena adanya kekhawatiran pelaku PNPM bersama Kepala Desa (Kades) tidak dapat proyek fisik. Pasalnya, tunggakan yang ada di setiap desa jika tidak dilunasi dalam deadline yang telah ditentukan UPK akan berpotensi tidak akan mendapat dana fisik. Sejumlah Kades dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) menginginkan sanksi lokal yang diberlakukan selama ini agar dihapus.
"Keputusan sanksi lokal perlu direvisi, UU saja bisa diamandemenkan, apalagi keputusan seperti itu. Sanksi tersebut merugikan kita semua di Bua jika diberlakukan kembali saat ini, maka Kecamatan Bua akan mengalami kerugian pembangunan kedepan," ucap Satti dengan suara lantang, salah seorang TPK asal Desa Tanarigella.

Asbal Ibrahim, Fasilitator Kecamatan Bua mengatakan, ada salah satu kecamatan di Luwu saat ini telah menghapus sanksi lokal yang awalnya hanya memiliki Rp20 Juta tunggakan. Akibatnya, dalam satu tahun saja sudah mencapai Rp120 juta lebih, dan diperkirakan tahun 2012 bakal tidak dapat program atau kena sanksi lokal.

Sementara itu, Drs Hasdir Hawid, Fasilitator Kabupaten Luwu, menjelaskan, sanksi tersebut susah untuk dihapus, karena dana fisik dan perguliran PNPM memiliki satu Ikon yang sama dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. "Jika sanksi diberlakukan itu wajar saja, dan intinya sanksi lokal tak dapat dihapus," tegasnya.

Dalam pembahasan yang dipandu Chaldun Siodja, melahirkan keputusan yang intinya adalah sanksi lokal tetap berjalan, fisik tetap pula berjalan, sehingga semua kelompok dalam desa yang masih menunggak diberikan kesempatan untuk melunasinya.
"Pada saat pekerjaan fisik berjalan 40% maka tunggakan sudah harus lunas 50%. Dan pada saat fisik lagi berjalan 80%, maka tunggakan sudah harus lunas 100%, bagi kelompok SPP baru yang akan dicairkan dananya tidak akan dicairkan bila masih ada tunggakan SPP dalam desanya,'' jelas Chaldun.
Musyawarah ini dihadiri Camat Bua, Drs Irwan Ikbal, Ap.M.Si, Wakapolsek Bua, Kepala Desa se Kecamatan Bua, Fasilitator Kabupaten Luwu, dan seluruh pelaku PNPM baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa.

Sumber : Palopo Pos
READ MORE - MAD PNPM Bua Alot