•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Kamis, 31 Maret 2011

Pelatihan Tim Pemelihara Kec. Makale T. A. 2010

31 Maret 2011 UPK Kec. Makale menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Tim Pemelihara Kecamatan Makale - Kabupaten Tana Toraja - untuk kegiatan Tahun Anggaran 2010. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kecamatan Makale, yang diikuti oleh utusan dari tiga desa di Kecamatan Makale yang telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan sarana prasarana yang di danai PNPM Mandiri Perdesaan tahun Anggaran 2010. Pelatihan ini direncanakan berlangsung selama satu hari penuh, dengan materi utama berupa teknik-teknik pemeliharaan sarana prasarana.

Dalam sambutannya sebelum membuka pelatihan ini, PjOK Kec. Makale - Drs. Sattu Sambo - menyampaikan harapannya agar peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, karena pelatihan ini akan memberikan bekal kepada para peserta tentang bagaimana melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap sarana prasaran yang telah dibangun bersama.

Bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan pelatihan ini, selain dari pengurus UPK dan Fasilitator Kecamatan Makale, juga ikut berpartisipasi adalah Fasilitator Teknik Kec. Rano - Bapak Haji Naser.
Dalam membawakan materinya Bapak Haji Naser menampilkan permainan sulap yang membuat peserta pelatihan menjadi bersemangat dalam mengikuti setiap materi yang diberikan.
 
FK Kec. Makale - Alfian Reagen - membantu peserta pelatihan dalam Pelatihan Tim Pemelihara T. A. 2010

PjOK Kec. Makale - Bapak Drs. Sattu Sambo - memberikan sambutannya sebelum membuka kegiatan Pelatihan Tim Pemelihara Kecamatan Makale untuk kegiatan Tahun Anggaran 2010.
Bapak Haji Naser - FT Kec. Rano - memberikan materi tentang teknik-teknik pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh PNPM.  pada pelatihan Tim Pemelihara Kecamatan Makale Tahun Anggaran 2010

READ MORE - Pelatihan Tim Pemelihara Kec. Makale T. A. 2010

Selasa, 29 Maret 2011

Sulsel Raih Juara I Anugrah Sikompak PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah salah satu program prioritas dan menjadi andalan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemrov Sulsel, telah mengalokasikan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan, pada 20 Kabupaten yakni, Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Lutra, Lutim, Toraja, dan Toraja Utara, yang tersebar pada 236 Kecamatan.

Sedang secara nasional di seluruh Indonesia, PNPM Mandiri telah menjangkau 495 Kabupaten/Kota dan 6321 Kecamatan.
Dari pelaksanaan PNPM Mandiri di Sulsel, pemerintah pusat telah memberikan penilaian, dan menganggap Sulsel berhasil, sehingga diberikan penghargaan Anugrah Sikompak, dengan menjadi juara I nasional tahun 2010, untuk kategori Tim Pemeliharaan dan Pengelola Prasarana (TP3) PNPM Mandiri Perdesaan.

Penghargaan sebagai peringkat I Anugrah Sikompak untuk Sulsel, diterima langsung Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, yang diserahkan Menteri Dalam Negeri, disaksikan Presiden SBY, Maret (24/3) lalu.

Menurut Ahmad Abu Zaid, Satker PNPM- MP BPM PDK Sulsel, alokasi dana dari pusat yang berasal dari APBN sebesar Rp 386.250.000.000,- Sedang alokasi dana dari daerah Rp 100.312.500.000,- Sehingga total anggaran dana PNMP Mandiri Perdesaan di Sulsel sebesdar RP 486.562.500.000,-

Untuk jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan jalan, jembatan, air bersih, irigasi, MCK (mandi, cuci, kakus), pasar, tambatan perahu, listrik, pendidikan, kesehatan, simpan pinjam kelompok perempuan, dan perbaikan sarana lainnya.
Ahmad Abu, menjelaskan Anugrah Sikompak, merupakan bentuk penghargaan atas pelaksanaan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni, transparansi, keberpihakan kepada orang miskin, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
READ MORE - Sulsel Raih Juara I Anugrah Sikompak PNPM Mandiri Perdesaan

Pekerjaan PNPM LMP di Kampung Palareng diduga fiktif

Sejumlah masyrakat kampung Palareng kecamatan Tabukan Selatan (Tabsel), mengeluhkan kinerja serta pembangunan di kampung mereka yang dinilai fiktif dan diduga terjadi penyelewengan oleh oknum Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan-red) dan yang menjabat sekarang ini.

Sejumlah warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan menjelaskan, ada sejumlah bantuan serta proyek PNPM-LMP yang dinilai fiktif. bahkan ada yang hingga saat ini belum di realisasikan dan belum di kerjakan oleh oknum Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan-red). Di antaranya penanaman pohon jenis nantu dengan anggaran sebesar 26 juta rupiah, pada tahap pertama dengan anggaran 10,4 juta rupiah tidak nampak adanya pekerjaan, serta tahap kedua dan ketiga jumlah anggrannya tidak diketahui oleh sekertaris dan bendahara, hanya diketahui oleh oknum Ketua TPK saja.

Bahkan menurut warga bibit pohon nantu sudah dibayar tetapi hingga kini belum di salurkan, selain itu menurut warga, dana desa untuk pembangunan berjumlah 34 juta rupiah, hingga saat ini belum dilaksanakan sampai 100 %. Diungkapkan pula bantuan beras untuk lansia pada bulan desember tahun lalu, hingga kini tidak diterima oleh warga.

Menyikapi hal ini aktifis serta ketua LSM Laskar Merah Putih Kabupaten Sangihe, Jatris Patiri SH, meminta aparat hukum segera menindak tegas oknum Ketua TPK tersebut. Karena menurut Patiri hal seperti ini tidak bisa dibiarkan, apalagi saat ini hampir sebagian besar masyarakat di kampung tersebut sudah mengetahui akan tingkah dari oknum Ketua TPK. Warga pun berharap permasalahan segera diusut agar pembangunan di kampung Palareng dapat berjalan sebagai mana mestinya.
READ MORE - Pekerjaan PNPM LMP di Kampung Palareng diduga fiktif

Sabtu, 26 Maret 2011

Rp 2 Triliun Digelontorkan Untuk Berantas Kemiskinan dalam 3 Bulan

Jakarta - Pemerintah menyediakan dana Rp 2 triliun untuk program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial selama periode Januari-Maret 2011.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyatakan, pemerintah menganggarkan dana program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial 2011 sebesar Rp 58,6 triliun. Dari anggaran tersebut, lanjut Armida, pemerintah akan mengambil Rp 2 triliun untuk diberikan pada 3 bulan ini yaitu Januari, Februari, dan Maret 2011. "Ini nanti kita ingin Januari, Februari, Maret, kita ingin digelontorin Rp 2 triliun sesuai rencana. Itu minimal," ujar armida saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (2/2/2011).Armida menyatakan penggelontoran dana tersebut sehubungan dengan percepatan realisasi anggaran karena sebelumnya dana tersebut dikucurkan pada sekitar April-Mei tiap tiap tahunnya. "Januari belum, sedang (dalam proses) karena ada masalah dari administrasi penganggarannya. Makanya diupayakan kita selesaikan Februari-Maret, sekaligus 3 bulan. Kalau tujuannya, selama ini programnya sudah ada. Kalau tahun-tahun lalu baru April-Mei baru jalan, sekarang kita ingin Februari-Maret sudah jalan," ujarnya.

Adapun progam-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, santunan untuk anak cacat, program padat karya, beasiswa untuk orang miskin, dan pelayanan dasar seperti Jamkesmas dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).




Sumber : Website Detik Finance (www.detikfinance.com)
READ MORE - Rp 2 Triliun Digelontorkan Untuk Berantas Kemiskinan dalam 3 Bulan

Keberlanjutan PNPM Mandiri Tanpa Korupsi

IMPIAN terbesar Rakyat Indonesia, yang kebanyakan masih miskin, sebenarnya tidak muluk-muluk. Impian itu adalah, tinggal di rumah yang sehat dan teduh; anak-anak yang sehat, cerdas, berakhlak muba dengan pendidikan yang baik; keluarga harmonis; dengan biaya hidup yang didapat dari keringat dan kerja keras secara jujur, tanpa KKN.
Sejatinya, setiap anak pasti tegap menatap dunia, karena makanan sehat yang dimakannya setiap hari, SPP sekolah yang dibayarkan orang tua setiap bulan, dan obat yang diberikan orangtuanya dikala sakit, adalah hasil keringat orang tua yang didapat dengan jujur, tanpa mengorbankan hak hidup orang lain. Itulah impian rakyat miskin, yang juga berarti impian PNPM Mandiri. FNPM Mandiri harus terus berlanjut, bahkan terus diperdalam, diperkuat dan diperluas! Itulah intisari kesimpulan dari Seminar dan Temu Nasional PNPM Mandiri 2010 yang digelar di Jakarta akhir Oktober lalu dan diikuti berbagai macam kalangan dan pemangku kepentingan PNPM Mandiri, mulai dari warga miskin, fasilitator, pejabat pemerintan pusat dan daerah, LSM hingga donor luar negeri. "Hasil yang muncul dari Seminar dan Temu Nasional adalah murni aspirasi dari bawah, dan akan menjadi salah satu masukan utama pemerintah pusat merencanakan dan merancang kebijakan arah dan keberlanjutan program ini," ujar Sujana Royat, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri pada pidato penutupan Temu Nasional.



Kami Pantang Tangan Dibawah

Peserta Temu Nasional sepakat, PNPM Mandiri harus terus fokus pada peningkatan akses si miskin terhadap pelayananan dan hak-hak dasar, menggunakan prinsip pemberdayaan. Upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu meningkatkan keterlibatan berbagai stakeholder, yang diminta untuk terus menciptakan kreasi, inovasi dan terobosan baru agar masyarakat miskin bisa sejahtera hidupnya.

Untuk saat ini, dukungan pemerintah pusat diharapkan tidak hanya berupa dana, namun juga kesempatan mensinergikan program dan peningkatan kemampuan Pemda untuk transformasi sosial. Pemda tingkat propinsi juga harus lebih berperan dalam koordinasi, karena kunci keberhasilan adalah koordinasi. Proses perencanaan PNPM Mandiri juga diminta untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan reguler, termasuk mengintegrasikan mekanisme dan skema PNPM Mandiri dalam satu model yang aplikatif bagi Pemda, sesuai dengan karakter wilayah dan karakter kemiskinanlokal. Masyarakat juga ingin keberlanjutan pemberdayaan dan kelembagaan program. Untuk itu perlu diberikan kebebasan menentukan kelembagaan sesuai kebutuhan setempat Pemda juga harus memiliki Political Will dalam merealisasikan dukungan melalui aturan dan penguatan kapasitas pendamping dan fasilitator.

Peserta temu nasional juga menganggap, efektivitas targeting perlu ditingkatkan, terutama kualitas pendataan yang melibatkan masyarakat dalam menentukan kriteria, dan pendataan berdasarkan integrasi berbagai sumber data resmi pemerintah. Peserta juga mendesak agar ada peningkatan akses permodalan bagi penerima manfaat PNPM Mandiri, dimana lembaga-lembaga dan badan hukum ad-hoc bentukan PNPM Mandiri di tingkat masyarakat dapat diperkuat sebelum melakukan fasilitasi penyediaan akses permodalan, termasuk sosialisasi berbagai persyaratan KUR dengan melibatkan perbankan dan atau perusahaan yang ingin mengalokasikan dana CSR untuk penguatan permodalan. Persyaratan berupa jaminan bagi pemanfaat KUR perlu digantikan dengan penilaian kelayakan usaha dan track record dari UPK/BKM, yang juga perlu diberikan dukungan agar dapat mengelola dana seperti KUR tersebut. Setiap tahun sejak 2008, PNPM Mandiri selalu menggelar Temu Nasional dan Seminar, untuk tahun 2010, mengambil tema "Keberlanjutan PNPM Mandiri".



Semua Harus Tanpa KKN

Upaya mensejahterakan rakyat tidak akan punya arti bila ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, PNPM Mandiri menerapkan dengan sangat keras prinsip Zero Tolerance To Corruption, atau sama sekali tidak ada toleransi terhadap segala bentuk korupsi di PNPM. "Mengkorupsi uang rakyat itu jahat, tapi jauh lebih jahat lagi mengkorupsi uang rakyat miskin," tegas Sujana Royat, "Untuk itu, sama sekali tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi di PNPM Mandiri,". Hal tersebut bukan hanya isapan jempol, belasan orang dari berbagai propinsi juga telah masuk daftar pencarian orang kepolisian karena resmi sudah menjadi tersangka dugaan kasus korupsi dana

PNPM Mandiri di berbagai daerah. Selain itu sejumlah daerah terancam pembekuan kegiatan PNPM Mandiri hingga berbagai temuan dugaan korupsi bisa segera diselesaikan di pengadilan dan pelakunya bisa dihukum seadil-adilnya.

Pemantauan gabungan antara pemerintah dan PNPM Support Facility, yang didalamnya tergabung donor internasional seperti Bank Dunia, Ausaid, Danida, DFID, USAID, dan beberapa donor lain, Novem.-ber 2010 ini menemukan serangkaian kasus dugaan korupsi senilai total Rp.5,26 miliar di enam propinsi, yaitu Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara), Sumatera Selatan (Ogan Komering Dir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Dir, Lahat), Sulawesi Tenggara (Konawe Selatan), Jambi (Tanjung Jabung Barat), Gorontalo (Gorontalo Utara), Jawa Timur (Malang), dan Kalimantan Tengah (Murung Raya). Pelaksanaan PNPM Mandiri di seluruh wilayah ini terancam tidak dapat dilanjutkan bila Pemda, pelaksana PNPM Mandiri dan jajaran penegak hukum setempat tidak secepatnya mengusut dan menyeret ke pengadilan mereka yang diduga telah mengkorupsi hak rakyat miskin.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri membekukan pelaksanaan PNPM Mandiri di Maluku Utara karena dianggap terbukti diselewengkan untuk kepentingan politik (pilkada).

Untuk mengusut dugaan korupsi yang sudah terjadi dan mencegah hal buruk tersebut kembali terulang, Kantor Menko Kesra akan membuka kerja sama dengan KPK. "Program ini sepenuhnya khusus untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan, untuk itu sangat penting untuk menjaga, dan sama pentingnya agar kita saling menjaga," ujar Sujana Royat menutup pembicaraan.

Sumber : http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=213%3Akeberlanjutan-pnpm-mandiri-tanpa-korupsi&catid=57%3Ainformasi-penting&Itemid=65&lang=in
READ MORE - Keberlanjutan PNPM Mandiri Tanpa Korupsi

Kamis, 24 Maret 2011

Penandatangan Plakat Proyek PNPM-MP Oleh Bupati Tana Toraja

Bupati Tana Toraja, Menandatangani plakat proyek PNPM Mandiri Perdesaan
Kunjungan Kerja Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE ke
Kecamatan Mengkendek dirangkaikan dengan Peresmian Proyek PNPM Mandiri Perdesaan dan Penyerahan Sertifikat Prona oleh Wakil Bupati Tana Toraja, Adelheid Sosang, di Kelurahan Lemo Kecamatan Mengkendek tanggal 17 Maret 201.
Wakil Bupati Tana Toraja menyerahkan Sertifikat Prona




READ MORE - Penandatangan Plakat Proyek PNPM-MP Oleh Bupati Tana Toraja

Sabtu, 19 Maret 2011

RINGKASAN HASIL WORKSHOP EVALUASI DAN EXIT STRATEGY PNPM LMP TAHUN 2010

EVALUASI HASIL KEGIATAN
1. Selama 3 siklus kegiatan TA 2008 , 2009, dan 2010, PNPM LMP telah menyalurkan dana blok grant berupa BLM dan DOK sebesar Rp.91.760.000.000 dan seluruhnya telah terserap 100%.

2. Selama kegiatan PNPM LMP 2008-2010 investasi masyarakat berupa dana swadaya dalam kegiatan PNPM LMP sebersar Rp.7.571.893.000 atau 8.25% dari total blok grant yang disalurkan.

3. Sebanyak lebih dari 5.000 usulan dari desa diajukan melalui forum musayawarah perencanaan dan jumlah kegiatan yang terdadai BLM selama 3 tahun sebanyak 1.117 kegiatan, 20% dari kegiatan NRM berasal dari usulan perempuan dan 8% dari kegiatan PLTMH berasal dari usulan Perempuan.

4. Progres fisik kegiatan untuk TA 2008 seluruhnya sudah 100% selesai dan sudah MDTS, TA 2009 kegiatan NRM yang sudah selesai 98% , PLTMH 72%; sedangkan TA 2010 kegiatan NRM yang sudah selesai baru 31% sedangkan PLTMH baru akan memulai kegiatan fisik.

5. Jumlah perdes yang sudah dihasilkan untuk keberlanjutan hasil kegiatan PNPM LMP baru sebagian kecil dari seluruh kegiatan, yaitu 21 Perdes di Sulawesi Utara, 1 di Sulawesi Tenggara dan 6 di Sulawesi Selatan dan 1 di Sulawesi Barat.

6. Jumlah tanaman yang telah ditanam dalam pelaksanaan PNPM LMP 2008-2010 untuk jenis kayu sebanyak 2.758.000 (5.215 ha); jenis MPTS 1.268.000 (6.280 ha); dan jenis mangrove 1.084.000 (921 ha).

7. Bangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun selama 3 tahun kegiatan PNPM LMP adalah 39 unit berupa sarana pemanfaatan sumber air, 15 unit bangunan konservasi tanah, 47 unit PLTMH (total 716 Kw); PLTS 33 unit (1.65 Kw) dan instalasi biogas 25 unit.

REKOMENDASI EXIT STRATEGY PNPM LMP

1. PSF merekomendasikan Exit strategy berupa integrasi PNPM LMP dalam PNPM MP, integrasi dalam hal/komponen blok grant; soisialisasi dan perencanaan; batuan teknis (Konsultan; CSO, dan TSU); Monitoring dan Supervisi bersama; integrasi MIS & Penanganan masalah serta koordinasi/harmonisasi antar 2 direktorat (PIU) di Ditjen PMD.

2. Rekomendasi dari WCS aadalah mengurangi intensitas intervensi CSO mulai 2011; Peningkatan kapasitas stake holder lokal dan fasilitator , meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar stake holder; Peningkatan kualitas usulan masyarakat dengan pendekatan indikator prinsip PNPM LMP : berpihak pada lingkungan, mendorong peran pemerintah kabupaten dalam pengelolaan SDA dan program serta melakukan study KAP survey, ekonomi dan keberlanjutan program.

3. OWT merekomendasikan perlunya pelembagaan tetap yang kuat di tingkat desa (bisa dibangun dari TPK) dan di tingkat kecamatan (dibangun dari UPK) guna keberlanjutan hasil kegiatan PNPM LMP.

4. Care merekomendasikan perlunya perbaikan mekanisme perencanaan program keseluruhan yang melibatkan semua stake holder program antar lain WB, PMD, NMC, CSO dan TSU, termasuk didalamnya program pelatihan. Menu kegiatan LMP juga sebaiknya dipersempit; serta perlu peningkatan kaspasitas fasilitator dalam pendampingan masyarakat serta kapasitas pemerintah lokal dalam tata kelola SDA dan LH.

5. TSU menekankan untuk lebih mengutamakan pertimbangan teknis terlebih dahulu untuk kelayakan PLTMH dibanding ekonomi dan sosial; meningkatkan soialisasi PLTMH kepada SKPD terkait; dan meningkatkan harmonisasi dan koordinasi antar stake holder. Untuk pelaksanaan PLTMH perlu dipisahkan item pekerjaan pembuatan pintu air dan saringan.

6. KMN merekomendasikan pendampingan yang intensif pada proses integrasi perencanaan pembangunan partisipatif dalam mekanisme musrenbang reguler. Mengintegrasikan pertimbangan aspek lingkungan dalam seluruh tahapan siklus kegiatan PNPM LMP dan MP baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelestarian kegiatan.

7. Untuk lebih mempertajam rumusan exit strategy PNPM LMP maka perlu diselenggarakan workshop lanjutan atau semiloka / tim kecil perumus guna menyusun lebih rinci dokumen/rumusan exit strategy Pilot PNPM LMP yang menurut rencana akan selesai pada tahun 2012.
READ MORE - RINGKASAN HASIL WORKSHOP EVALUASI DAN EXIT STRATEGY PNPM LMP TAHUN 2010

Theofilus instruksikan kepada Inspektorat Agar mengawasi PNPM dan Bantuan Sosial

Theofilus Allorerung, SE - Bupati Tana Toraja

UPK Kec. Makale -- Theofilus Allorerung SE, Bupati Tana Toraja, memberikan perintah agar Inspektorat Tana Toraja melakukan pengawasan terhadap para penerima bantuan keuangan dari pemerintah. seperti kelompok tani dan kelompok usaha lainnya. Karena bantuan keuangan yang diberikan pemerintah itu, harus betul-betul dapat memberikan manfaat dan dapat dipertanggung-jawabkan oleh setiap lembaga penerima.

Theofilus Allorerung menyampaikan hal tersebut saat membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tana Toraja untuk tahun anggaran 2012, di Gedung Wanita Makale, 16 Maret 2011.
"Pengalaman selama ini, bantuan keuangan atau bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah, dinilai sebagai hibah murni dan tidak perlu dipertanggungjawabkan," Kata Theofilus Allorerung, SE

"Bantuan keuangan yang diberikan itu, bukanlah hibah murni. Kemudian bantuan itu seolah-olah tidak dipertanggungjawabkan," tandas bupati di hadapan para Muspida dan Pimpinan SKPD Tana Toraja yang hadir pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tersebut.

Olehnya itu, Bupati meminta agar masyarakat penerima jangan keenakan terhadap pengelolaan setiap bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah. Jika bantuan tersebut disalahgunakan maka, maka akan berujung pada korupsi. Sehubungan dengan itu, Bupati meminta Inspektorat Tana Toraja untuk melakukan pengawasan, terhadap penggunaan bantuan keuangan oleh para kelompok tani. Bukan itu saja, termasuk semua pengelolaan proyek yang dikerjakan di Tana Toraja, seperti PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - MANDIRI PERDESAAN (PNPM).

"Inspektorat agar melakukan pengawasan terhadap kelompok tani penerima bantuan. Karena biasanya bantuan traktor misalnya juga disewakan oleh ketua kelompok kepada anggotanya. Demikian pula proyek-proyek PNPM harus diawasi, jangan dikira itu karena proyek pusat, lalu kemudian daerah tidak melakukan pengawasan. Semua kegiatan di daerah harus diawasi oleh pemerintah daerah," harap Theofilus Allorerung.

Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta agar para PNS jangan hanya berpikir ingin dapat jabatan. Padahal kata Theofilus, PNS yang bersangkutan tidak punya kompetensi yang mumpuni, bahkan untuk menyusun konsep saja tidak mampu. Sekarang, kata Theofilus, PNS tidak boleh berpikir ingin mendapatkan pelayanan dari masyarakat, tetapi PNS dan pejabat harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Paradigma birokrat saat ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani masyarakat. Jangan hanya selalu berpikir mutasi dan dapat jabatan, kalau menyusun konsep saja tidak mampu," tegas bupati.
READ MORE - Theofilus instruksikan kepada Inspektorat Agar mengawasi PNPM dan Bantuan Sosial

Kamis, 17 Maret 2011

Kelompok SPP bersama TP PKK Gowa melakukan penanaman pohon

SUNGGUMINASA -- Ratusan perempuan yang tergabung dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) bersama TP PKK dan kelompok pemberdayaan perempuan lainnya di Gowa bersama-sama melakukan penanaman bibit pohon pada tiga desa di Kecamatan Manuju. Tak tanggung-tanggung, bibit pohon yang ditanam mencapai 50.000 bibit.

Penanaman bibit tersebut dipimpin Ketua TP PKK Gowa, Novita Ichsan, di Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Minggu, 13 Maret. "Gerakan perempuan menanam ini merupakan bentuk kepedulian kita atas pemanasan global yang terjadi akibat semakin berkurangnya pohon. Kami berharap bibit ini bisa tumbuh dan segera berperan dalam memperkuat kembali bumi kita," kata Novita sebelum memulai penanaman perdana.

Bibit pohon yang ditanam antara lain Mahoni, Suren dan Bitti. Pada kesempatan itu, yang ditanam baru 10.000 bibit pohon. Sisanya 40.000 bibit pohon akan ditanam dalam waktu dekat ini.

Selain Desa Manuju, bibit pohon juga ditanam di Desa Bilalang dan Desa Tana Karaeng. Novita pun mengimbau kepada warga setempat agar memelihara pohon tersebut hingga besar.

KSPP merupakan kelompok yang dibina PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Gowa. Menurut pihak pengelola, KSPP Gowa mengelola dana hingga Rp20 miliar dan beranggotakan kaum ibu di Kabupaten Gowa. "Kegiatan penanaman ini memang sudah menjadi program kita," tandasnya. (aha)
READ MORE - Kelompok SPP bersama TP PKK Gowa melakukan penanaman pohon

Senin, 14 Maret 2011

Anggaran Kemiskinan Sulsel Naik 200 Persen


Anggaran pengentasan kemiskinan di Sulsel naik 200 persen dari tahun 2010. Jika tahun lalu biaya pengentasan kemiskinan kurang lebih Rp300 miliar yang mengalir ke daerah ini dari total Rp80,1 triliun secara nasional, maka tahun ini naik menjadi sekira Rp500 miliar.

Secara nasional, peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan hanya kurang lebih 6,25 persen saja. Yaitu naik sekira Rp5 triliun dari Rp80,1 menjadi Rp86,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawaty di Jakarta, Minggu 9 Januari, mengatakan, tambahan dana pengentasan kemiskinan secara nasional tersebut dimaksudkan untuk menahan laju pertumbuhan kemiskinan akibat lonjakan harga pangan. Makanya, sebut Anny, pemerintah akan fokus pada program perlindungan sosial berbasis keluarga.

Untuk merealisasikan program tersebut, wamenkeu mengatakan akan menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
"Program lainnya, dengan meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif. Tahun ini, jumlah persentase penduduk miskin ditargetkan turun menjadi 11,5-12,5 persen," katanya.

Karena itu, dia meminta pemerintah daerah bisa memaksimalkan dana pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran. Dengan demikian, sebut Anny, target penurunan angka kemiskinan tersebut, benar-benar dapat direalisasikan.

Namun, target tersebut terancam gagal terwujud karena lonjakan harga pangan. Dari enam skenario tentang pengaruh harga beras dan cabai, angka kemiskinan pada Maret 2011 dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan Maret 2010 yang sudah 13,3 persen.

Dalam dokumen bahan retreat pangan pemerintah, disebutkan skenario terbaik adalah harga beras naik 7,1 persen dan cabai 37 persen. Dengan skenario itu, angka kemiskinan tetap naik menjadi 13,8 persen. Sedangkan dalam skenario terburuk, dengan harga beras meningkat 21,3 persen dan cabai 171 persen, lonjakan angka kemiskinan lebih besar lagi, yakni 14,5 persen.

Meski begitu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana masih optimistis bisa mencapai penurunan target angka kemiskinan. "Dengan strategi yang tepat dan tambahan anggaran yang ada, target 11,5-12,5 persen bisa didapat," ujarnya.

Sambut Positif

Kenaikan anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai 200 persen dibanding tahun lalu, mendapat respons positif Kepala Dinas Sosial Sulsel, Suwandi Mahendra. Sebab, sangat membantu dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah ini.

Meskipun setiap tahun Pemprov Sulsel, berupaya menurunkan angka kemiskinan semaksimal mungkin, namun kata Suwandi, hingga kini masih ada 931.000 jiwa atau 11,6 persen masyarakat miskin. Oleh karena itu, lanjutnya, peningkatan anggaran kemiskinan adalah hal yang wajar dan bahkan sangat dibutuhkan.

"Untuk program ke depan, ada peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk usaha ekonomi produktif. Juga pembinaan keluarga dengan harapan, mereka (warga miskin, red) dapat melepaskan dirinya dari belenggu kemiskinan itu," terang Suwandi.

Mengenai anggaran khusus pengentasan kemiskinan 2010 lalu, Suwandi mengaku tidak tahu pasti. Alasannya, penanganan kemiskinan melalui lintas sektor atau melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Namun, khusus di Dinas Sosial itu tahun lalu hanya kebagian anggaran sebesar Rp7,5 miliar. Dana tersebut sudah termasuk untuk alokasi penanganan penyandang masalah sosial lainnya," sebut Suwandi.

Program Vs Proyek

Adanya penambahan anggaran pengentasan kemiskinan tahun ini yang besarannya mencapai 200 persen, mendapat tanggapan dari aktivis pemerhati kemiskinan di daerah ini. Salah satunya Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sulsel, Wahida.

Menurut Wahida, besarnya anggaran pengentasan kemiskinan itu akan mencapai hasil yang maksimal jika programnya bagus. Selama ini, kata dia, banyak program pengentasan kemiskinan yang justru menjadi proyek.

"Bukan dalam makna yang sejati meminjam istilah entah siapa 'Jangan memberi ikan, tapi harusnya kail'. Selama ini, program yang paling banyak kami soroti adalah kesehatan, pendidikan, dan program ekonomi kerakyatan," papar Wahida.

Untuk kesehatan saja, kata Wahida, masih banyak masalah dan akan makin bermasalah dengan program baru Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Lalu pendidikan di Sulsel, masyarakat bingung mencari sekolah gratis dalam makna sejati tanpa ada pungutan apapun.

"Hampir semua sekolah di daerah ini masih ditemukan bisnis jual buku dan baju. Walau sudah ada edaran Dinas Pendidikan pelarangan soal hal itu, tetap saja terjadi. "Padahal kan sudah ada dana BOS. Seharusnya dana ini bisa diperuntukkan untuk pembelian buku," kritik Wahida.

Strategi Berbeda

Secara terpisah, Koordinator Forum Informasi Komunikasi (FIK) Ornop Sulsel, Khudri Arsyad menyatakan, kompleksitas kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif dan holistik. Dengan adanya peningkatan anggaran untuk merespons realitas kemiskinan itu, memang sangat penting artinya.

Akan tetapi, kata Khudri, menjadi tidak efektif jika substansi masalah kemiskinan masyarakat saat ini tidak dipahami dan orang miskin tidak dilibatkan dalam merumuskan pemanfaatan dan peruntukan anggaran tersebut. Apalagi, lanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam penanganan masalah kemiskinan di Sulsel lantaran belum adanya konsep yang jelas, begitupun sasarannya.

"Demikian pula sinergitas kabupaten/kota juga belum jelas sampai saat ini. Sementara, kabupaten/kota perlu mendapat dukungan anggaran dan kebijakan karena sudah ada beberapa daerah yang sudah punya dokumentasi pengentasan kemiskinan, yang dirumuskan Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)," papar Khudri.

Pengamat kebijakan publik ini menambahkan, anggaran pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif jika setiap kabupaten/kota mempunyai strategi berdasarkan konteks kemiskinan lokal. "Karena masalah kemiskinan masyarakat di daerah pesisir, perkotaaan, dan pegunungan, tentu tidak sama. Baik secara sosial, ekonomi, dan aspek lainnya," kata Khudri.
READ MORE - Anggaran Kemiskinan Sulsel Naik 200 Persen

Minggu, 13 Maret 2011

Anggaran PNPM Mandiri Pedesaan Sulsel Turun

Makassar - Anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Sulawesi Selatan pada 2011 turun menjadi Rp352 miliar dari Rp465 miliar tahun 2010.

Ketua Penanggung Jawab Operasional Kerja PNPM Mandiri Pedesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrir Kube di Makassar, Kamis, mengatakann penurunan alokasi anggaran tersebut karena sejumlah kabupaten telah memasuki tahap pengembangan.

"Namun jika dalam perjalanannya nanti anggaran tersebut masih belum cukup memadai, Pemprov Sulsel dapat mengusulkan tambahan anggaran pada APBN Perubahan 2011," katanya.

Anggaran PNPM Mandiri Pedesaan pada 2011 akan disalurkan kepada 236 kecamatan di 20 kabupaten. Alokasi anggaran terbesar di Kabupaten Luwu, Toraja Utara dan Tana Toraja, sedangkan yang terendah di Soppeng sebesar Rp4,3 miliar.

Fokus pemanfaatan anggaran adalah untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan dan kesehatan.

"Ditargetkan alokasi anggaran tersebut telah terealisasi seluruhnya pada Mei 2011," katanya.

Ia mengatakan, evaluasi terakhir BPM Sulsel menyebutkan selama empat tahun program ini berjalan, telah menunjukkan hasil dengan membaiknya sejumlah infrastruktur terutama jalan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
READ MORE - Anggaran PNPM Mandiri Pedesaan Sulsel Turun

Sabtu, 12 Maret 2011

Kejaksaan Bulukumba tetapkan pengelola anggaran PNPM Mandiri tersangka korupsi

Kejaksaan Negeri Bulukumba menetapkan Kepala Unit Pengelola Kegiatan A Mappasomba sebagai tersangka korupsi anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Rilau Ale, Sulawesi Selatan.

Menurut Kepala Kejaksaan Raden Sjamsul Raden Arifin, Selasa (11/1), kejaksaan segera melimpahkan berkas Mappasomba ke pengadilan.

Perkara ini bermula penggunaan dana sebesar Rp300 juta untuk pembelian semen pembangunan jalan. Selain itu, penggunaan angggaran PNPM sebesar Rp400 juta yang dicairkan di rekening koperasi di Kecamatan Rilau Ale. Menurut versi kejaksaan, Mappasomba ditetapkan sebagai tersangka karena belum bisa melengkapi bukti-bukti dan kuintasi penggunaan anggaran tersebut. ”Jumlah dugaan kerugian negara dari hasil pengembangan penyelidikan mencapai Rp600 juta,” ujarnya.
READ MORE - Kejaksaan Bulukumba tetapkan pengelola anggaran PNPM Mandiri tersangka korupsi

Jumat, 11 Maret 2011

BURONAN BAWA KABUR HAMPIR 1 M DANA PNPM-MP DITANGKAP


Har, Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang Membawa Kabur Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Sebesar Rp. 919.279.27...7, Ditangkap Kamis Sore (03/02/2011) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Keberhasilan Ini Berkat Kerjasama Berbagai Pihak, Terutama Pihak Manajemen PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Manajemen PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Jawa Tengah, Serta Pihak Kepolisian dan Masyarakat Umum dalam Mengawal Program Andalan Pemerintah Ini...
READ MORE - BURONAN BAWA KABUR HAMPIR 1 M DANA PNPM-MP DITANGKAP

"Dua Bulan Tak Terima Gaji, Fasilitator Tidur Depan Kantor BPMD"


Sungguh Ironis, Pejuang DEMOKRASI dalam Mengawal Sistem Pembangunan Partisipatif, Transparansi dan Pengentasan Kemiskinan (Pemberdayaan) di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tak Diperhatikan Hak-2nya. Pasalnya, Gaji Mereka Tak Kunjung Dibayar oleh Pemerintah Pusat Melalui Pem. Prov. Sul-sel. Terhitung Sejak Januari s/d Februari 2011, Fasilitator PNPM-MP Belum Terima Gaji. Alasan, Gubernur Belum Tandatangan SK Satker 2011, Hingga Membuat FK/FT (Fasilitator Kecamatan) Keteteran, Sebab FK/FT Tak Lagi Memiliki Biaya Oprasional dalam Menjalankan TUPOKSI-nya. Sebagaimana yang Ditemui di Kab. Toraja Utara, Tampak Seorang FK yang Lagi Tidur Pulas di Depan Kantor BPMD Karena PUSING Tak Memiliki Biaya Oprasinoal Ke Lapangan.
READ MORE - "Dua Bulan Tak Terima Gaji, Fasilitator Tidur Depan Kantor BPMD"

Rabu, 09 Maret 2011

PNPM-LMP TA. 2010 - Pelatihan Pembuatan Biogas Kel. Ariang, Kec. Makale

Makale, 9 Maret 2011 – Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale mengadakan Pelatihan Pembuatan Biogas yang sumber dananya berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM - LMP). Kegiatan ini merupakan Kegiatan Reguler PNPM-LMP Tahun Anggaran 2010. dimana untuk Tahun Anggaran 2010 Kelurahan Ariang mendapat dana sebesar Rp. 33.439.900 untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat berupa Pelatihan Pembuatan Biogas. Pengalokasian dana untuk kegiatan ini dibagi dalam dua bagian, yaitu pembangunan fisik reaktor Biogas dan pelatihan, dengan perbandingan 40% untuk kegiatan pembangunan reaktor biogas dan 60% untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
pelaksanaan Pelatihan ini dilaksanakan di Baruga Kelurahan Ariang, Hari ini (9/3/2011) yang dihadiri antara lain, Kepala Kelurahan Ariang, Bapak Chandra Sosang, S.Sos, Fasilitator Kecamatan Lingkungan, Harianto Tato, S.Hut. Bendahara UPK LMP Kec. Makale, Fuad Amry, Pendamping Lokal, Arman, ST, peserta pelatihan yang berjumlah 40 orang, serta beberapa warga yang tertarik dengan kegiatan ini.

Dalam sambutannya Kepala Kelurahan Ariang, Chandra Sosang, S.Sos mengatakan, bahwa kegiatan ini diharapkan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan limbahnya menjadi sumber energi alternatif, dalam hal ini gas yang dapat digunakan sebagai pengganti minyak tanah yang akhir-akhir ini semakin langka. selain dari pada itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui ampas pembuangan biogas yang dapat dijadikan pupuk dan dapat dijual. Kemudian dari sisi Lingkungan hidup, kegiatan ini diharapkan dapat merubah pola hidup masyarakat dalam hal kebersihan dan sanitasi. dimana sebelum adanya kegiatan ini, limbah-limbah masyarakat dibiarkan tercecer begitu saja, dan dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. olehnya itu setelah pelatihan ini pola hidup masyarakat akan lebih ramah lingkungan.

Fasilitator Kecamatan Lingkungan, Harianto Tato, S.Hut dalam arahannya mengatakan bahwa pelatihan yang dananya bersumber dari BLM PNPM-LMP ini agar dapat diikuti dengan serius oleh para peserta pelatihan, kemudian ilmu yang didapatkan dari pelatihan ini dapat ditularkan kepada masyarakat lainnya. sehingga dengan demikian masyrakat secara umum akan memiliki pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan limbah ternaknya dan pola hidup peduli lingkungan dapat tertanam dan menjadi kebiasaan masyarakat.

Kegiatan Pelatihan Pembuatan Biogas di Kelurahan Ariang, Kecamatan Makale ini, direncanakan berlangsung selama dua hari. yaitu sejajak tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan 10 Maret 2011, yang terdiri dari Teory dan praktek. dimana pada hari pertama akan diberikan teori tentang bagaimana pembuatan biogas, aspek ekonomi, aspek lingkungan serta aspek pemanfaatan biogas itu sendiri.

Demi tercapainya tujuan dari pada pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, Panitia Pelaksana, yang adalah pengurus TPK Kelurahan Ariang, yang terdiri dari Ketua TPK-Alvian Tambaru S. Sos, Sekretaris-Subangun, dan Bendahara-Yohana Randa Bunga, mendatangkan tenaga ahli dari BPPT Sulawesi selatan, yaitu Bapak Ir, Daniel. P.
READ MORE - PNPM-LMP TA. 2010 - Pelatihan Pembuatan Biogas Kel. Ariang, Kec. Makale

PNPM Mandiri Perdesaan 2010 Surplus Rp110 Juta

KALIANDA - Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Kalianda, memasuki tahun ke III di tahun 2011 ini dimulai dengan pelaksanaan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD SOS), sekaligus musyawarah Pertanggungjawaban UPK tahun anggaran 2010.

Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Kalianda Afrizal,A.md mengatakan, MAD SOS merupakan gerbang awal untuk menginformasikan tentang pelaksanaan program PNPM-MP. "Untuk tahun ini Kecamatan Kalianda mendapatkan alokasi pendanaan BLM tiga miliar rupiah,"ujar Afrizal yang ditemui Radar Lamsel di Kantor UPK PNPM-MP Kecamatan Kalianda, Minggu (13/2).

Dikatakanya, dana tersebut nantinya akan dialokasikan 25 persen untuk pendanaan simpan pinjam perempuan (SPP) dan sisanya digunakan untk pembangunan infrastruktur desa. Seperti jalan onderlagh, jembatan dan prasarana lainnya sesuai dengan usulan dari masing-masing desa berdasarkan hasil musyawarah. "Jumlah pendanaan setiap desa dimungkinkan tidak sama karena mereka memiliki usulan yang berbeda,"jelasnya.

Dia menuturkan, musyawarah antar desa sosialisasi PNPM-MP untuk Kecamatan Kalianda, telah dilangsungkan, Kamis (10/2) lalu. Yang dibuka oleh Camat Kalianda, Badruzzaman,SE,MM, diikuti oleh wakil-wakil masyarakat dari 27 desa se-Kecamatan Kalianda, unsur Kepala Desa, BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), TPK (Tim Pengelola Kegiatan) serta perwakilan dari kelompok simpan pinjam perempuan (SPP).

"Selain mensosialisasikan tentang peraturan PNPM-MP di tahun 2011, dalam MAD SOS itu juga, kami mengumumkan hasil verifikasi usulan. Dari 54 usulan kegiatan fisik maupun non fisik di 27 desa, yang dinyatakan lulus verifikasi hanya 49 usulan. Namun demikian, terdanai atau tidaknya 49 usulan tersebut nantinya, tergantung dari hasil perangkingan,"terang Afrizal yang mengatakan hasil perangkingan usulan tersebut, saat ini masih dalam proses penghitungan angggaran oleh Fasilitator Tehnik (FT).

Dia menambahkan, untuk usulan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) tahun 2011, tim verifikasi telah meluluskan sebanyak 35 kelompok SPP dari 54 usulan. "Hingga saat ini, untuk pengembalian SPP dari masing-masing kelompok, tingkat pengembaliannya mencapai seratus persen. Mudah-mudahan, hal ini bisa dipertahankan oleh masing-masing kelompok SPP,"harapnya.

Sementara Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Kalianda Zaidan,SE mengatakan, PNPM-MP 2010, sudah berjalan sukses. Bahkan, setiap kegiatan dan usulan dari masing-masing desa sudah terealisasi semua.
"PNPM-MP, adalah program Pemerintah Pusat, dari Desa, oleh Desa dan untuk Desa, "kata Zaidan.

Dikatakanya, hasil kinerja selama tahun anggaran 2010, pihak UPK mencatat surplus sebesar Rp110.710.415. Dari jumlah dana surplus tersebut, dua puluh persennya akan digunakan untuk kegiatan sosial. Namun, penggunaannya menunggu hasil musyawarah bersama Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). "Mudah-mudahan, dengan adanya dana tersebut (surplus,red), dapat membantu masyarakat yang kurang mampu khusunya di Kecamatan Kalianda,"pungkasnya.

Sumber : www.radarlamsel.com
READ MORE - PNPM Mandiri Perdesaan 2010 Surplus Rp110 Juta

Selasa, 08 Maret 2011

Tingkatkan Keterampilan dan Penghasilan Masyarakat, PNPM Pariwisata Perlu Dilanjutkan

Selain dalam upaya mengentaskan kemiskinan, penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bidang Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kembud-par), iernyata cukup efektif mendorong anggota kelompok desa wisata semakin memiliki keterampilan. Akibatnya, kelompok warga yang tinggal di objek-objek destinasi wisata itu, perlahan tapi pasti, bisa meningkatkan penghasilan dan ekonominya.
Hal itu antara lain, dibuktikan oleh masyarakat Desa Wisata Kete Kesu, Kelurahan Pantanakan Lolo, Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Para anggota kelompok desa wisata di daerah yang sudah dua kali mendapat bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri Pariwisata ini (2009 dan 2010), hampir keseluruhan anggota kelompok kini memiliki sejumlah keterampilan.

"Anggota kelompok Desa Wisata Kete Kesu sudah bisa menjahit, mem-bordir, menyablon kaos, membuat ukiran kayu untuk pendukung suvenir, dan memasak makanan khas Toraja," ujar Tim Teknis PNPM Pariwisata Toraja Utara Yulce Bendon ketika ditemui di sela-sela mengikuti Upacara Rambu Solo (upacara adat kematian suku Toraja).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Yakin Tandirerung, menegaskan, bahwa seiring pelaksanaan otonomi daerah, PNPM Mandiri Pariwisata yang digulirkan Kembudpar merupakan berkah bagi daerah. Karena hal ini cukup membantu ekonomi masyarakat desa.

Hal sama juga dijelaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Lexianus Lintin. "Orang Toraja tidak miskin-miskin amat, tapi letak georafis daerah kami yang tandus menyebabkan masyarakat dihadapkan pada tanggungan budaya yang sangat besar untuk kebutuhan upacara adat," ujarnya Sehingga, selamaini, banyak masyarakat menggantungkan bantuan dari para saudaranya yang merantau ke luar Tana Toraja.

"Orang Toraja yang menjadi apa pun dan sukses di rantau, namun tidak memberikan kontribusi kepada kampung halaman, mereka akan dikucilkan. Jadi, kontribusi mereka saja yang sangat diharapkan untuk mendukung kegiatan ekonomi warga desa adat. Nah, kini program pemerintah pusat berupa PNPN Mandiri Pariwisata cukup membantu masyarakat lebih produktif dalam bekerja dan berusaha. Misalnya sajayang dilakukan anggota kelompok desa-desa wisata yang membuka usaha pendukung pariwisata Toraja dan menjadi virus positif untuk meningkatkan keterampilan. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup, membayar hutang sampai membiayai upacara adat," katanya.

Kadinas Budpar Toraja Utara juga menyebutkan bahwa potensi wisata Toraja Utara memang lebih banyak dibanding kabupaten induk (Kabupaten Toraja). "Termasuk hotel-hotel dan restoran, lebih banyak berada di Toraja Utara. Potensi wisata itu, berupa beberapa komplekkuburan adat di bukit-bukit bebatuan, rumah adat Tongkonan (rumah adat Toraja), Alang (lumbung rumah suku Toraja), Upacara Rambu Solo (upacara adat kematian), museum, dan sebagainya. Sejak 1975, daerah ini memang sudah menjadi destinasi wisata nasional. Dan kini, sedang diusulkan menjadi cagar budaya warisan dunia," ujarnya.

Pemberdayaan Anggota
Sementara itu, fasilitator Kelompok Desa Wisata Kete Kesu Evy Tandilolok menjelaskan,, sesuai kesepakatan rapat kelompok pada 7 Agustus 2010, pihaknya menetapkan program yang didanai PNPM Mandiri Pariwisata.

"Prioritas tersebut telah dipilih melalui forum lokakarya yang difasilitasi tim pengelola kegiatan yang dihadiri para pemangku kepentingan di desa. Usulan prioritas kegiatan tersebut, dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai ketentuan PNPM Mandiri Pariwisata," ujarnya.

Ketua Kelompok Desa Wisata Kete Kesu Toding Allo Karaeng memaparkan, program tersebut berupa pembuatan tempat sanggar seni untuk penampungan peralatan dan pelatihan seni kelompok; pembentukan usaha wisata kuliner; pengadaan bahan baku sablon, untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan kelompok; pengadaan bahan. suvenir seperti bambu dan kayu untuk bahan ukiran; dan pengadaan payung untuk disewakan kepada wisatawan.

Tahun ini kami mendapat bantuan Rp 75 juta yang digunakan untuk tiga hal, yaitu kuliner, pelatihan, dan pembelian peralatan. Kegiatan yang menggunakan dana PNPM Mandiri Pariwisata sudah berjalan, terutama kuliner seperti produksi makanan ringan, kue, dan kuliner khas Toraja. Bahan dibeli, dan diolah oleh anggota kelompok yang mencapai 20 orang. Selain itu kami juga membuat suvenir seperti ukiran kayu," ujar Agustina L Panimba, Bendahara Kelompok Desa Wisata Kete Kesu.

Menurut dia, penggunaan anggaran bisa maksimal karena kelompoknya tak perlu mengontrak atau membeli tempat usaha. "Sebab, ada anggota kamiyang sudah punya tanah dan bangunan. Jadi, tinggal dimanfaatkan saja. Yang penting sesuai kesepakatan bersama," ucapnya

Dia menjelaskan, alat-alat kuliner dibeli sebagai modal awal, seperti kompor, peralatan memasak, gas elpiji, dan sebagainya.

"Kelompok kami berasal dari desa yang sama. Rata-rata berprofesi pengrajin, petani, berkebun, peternak, dan ibu rumah tangga. Untuk penugasan, dilakukan bergilir sesuai keahlian, seperti menjaga kios, memasak, dan lain-lain. Kita upayakan semua bisa menguasai banyak keahlian, dan mendapat tugas merata dan adil," kata A ty N apang, anggota Kelompok Desa Wisata Kete Kesu, koordinator urusan kuliner.

Manfaat program ini juga diakui oleh Lurah Kete Kesu Ely Pamalingan. "Dulu warga tak punya sarana untuk pengembangan diri di bidang pariwisata. Dengan dana dari pemerintah itu, rakyat kami sangat terbantu," katanya.
READ MORE - Tingkatkan Keterampilan dan Penghasilan Masyarakat, PNPM Pariwisata Perlu Dilanjutkan