•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Sabtu, 19 Maret 2011

RINGKASAN HASIL WORKSHOP EVALUASI DAN EXIT STRATEGY PNPM LMP TAHUN 2010

EVALUASI HASIL KEGIATAN
1. Selama 3 siklus kegiatan TA 2008 , 2009, dan 2010, PNPM LMP telah menyalurkan dana blok grant berupa BLM dan DOK sebesar Rp.91.760.000.000 dan seluruhnya telah terserap 100%.

2. Selama kegiatan PNPM LMP 2008-2010 investasi masyarakat berupa dana swadaya dalam kegiatan PNPM LMP sebersar Rp.7.571.893.000 atau 8.25% dari total blok grant yang disalurkan.

3. Sebanyak lebih dari 5.000 usulan dari desa diajukan melalui forum musayawarah perencanaan dan jumlah kegiatan yang terdadai BLM selama 3 tahun sebanyak 1.117 kegiatan, 20% dari kegiatan NRM berasal dari usulan perempuan dan 8% dari kegiatan PLTMH berasal dari usulan Perempuan.

4. Progres fisik kegiatan untuk TA 2008 seluruhnya sudah 100% selesai dan sudah MDTS, TA 2009 kegiatan NRM yang sudah selesai 98% , PLTMH 72%; sedangkan TA 2010 kegiatan NRM yang sudah selesai baru 31% sedangkan PLTMH baru akan memulai kegiatan fisik.

5. Jumlah perdes yang sudah dihasilkan untuk keberlanjutan hasil kegiatan PNPM LMP baru sebagian kecil dari seluruh kegiatan, yaitu 21 Perdes di Sulawesi Utara, 1 di Sulawesi Tenggara dan 6 di Sulawesi Selatan dan 1 di Sulawesi Barat.

6. Jumlah tanaman yang telah ditanam dalam pelaksanaan PNPM LMP 2008-2010 untuk jenis kayu sebanyak 2.758.000 (5.215 ha); jenis MPTS 1.268.000 (6.280 ha); dan jenis mangrove 1.084.000 (921 ha).

7. Bangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun selama 3 tahun kegiatan PNPM LMP adalah 39 unit berupa sarana pemanfaatan sumber air, 15 unit bangunan konservasi tanah, 47 unit PLTMH (total 716 Kw); PLTS 33 unit (1.65 Kw) dan instalasi biogas 25 unit.

REKOMENDASI EXIT STRATEGY PNPM LMP

1. PSF merekomendasikan Exit strategy berupa integrasi PNPM LMP dalam PNPM MP, integrasi dalam hal/komponen blok grant; soisialisasi dan perencanaan; batuan teknis (Konsultan; CSO, dan TSU); Monitoring dan Supervisi bersama; integrasi MIS & Penanganan masalah serta koordinasi/harmonisasi antar 2 direktorat (PIU) di Ditjen PMD.

2. Rekomendasi dari WCS aadalah mengurangi intensitas intervensi CSO mulai 2011; Peningkatan kapasitas stake holder lokal dan fasilitator , meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar stake holder; Peningkatan kualitas usulan masyarakat dengan pendekatan indikator prinsip PNPM LMP : berpihak pada lingkungan, mendorong peran pemerintah kabupaten dalam pengelolaan SDA dan program serta melakukan study KAP survey, ekonomi dan keberlanjutan program.

3. OWT merekomendasikan perlunya pelembagaan tetap yang kuat di tingkat desa (bisa dibangun dari TPK) dan di tingkat kecamatan (dibangun dari UPK) guna keberlanjutan hasil kegiatan PNPM LMP.

4. Care merekomendasikan perlunya perbaikan mekanisme perencanaan program keseluruhan yang melibatkan semua stake holder program antar lain WB, PMD, NMC, CSO dan TSU, termasuk didalamnya program pelatihan. Menu kegiatan LMP juga sebaiknya dipersempit; serta perlu peningkatan kaspasitas fasilitator dalam pendampingan masyarakat serta kapasitas pemerintah lokal dalam tata kelola SDA dan LH.

5. TSU menekankan untuk lebih mengutamakan pertimbangan teknis terlebih dahulu untuk kelayakan PLTMH dibanding ekonomi dan sosial; meningkatkan soialisasi PLTMH kepada SKPD terkait; dan meningkatkan harmonisasi dan koordinasi antar stake holder. Untuk pelaksanaan PLTMH perlu dipisahkan item pekerjaan pembuatan pintu air dan saringan.

6. KMN merekomendasikan pendampingan yang intensif pada proses integrasi perencanaan pembangunan partisipatif dalam mekanisme musrenbang reguler. Mengintegrasikan pertimbangan aspek lingkungan dalam seluruh tahapan siklus kegiatan PNPM LMP dan MP baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelestarian kegiatan.

7. Untuk lebih mempertajam rumusan exit strategy PNPM LMP maka perlu diselenggarakan workshop lanjutan atau semiloka / tim kecil perumus guna menyusun lebih rinci dokumen/rumusan exit strategy Pilot PNPM LMP yang menurut rencana akan selesai pada tahun 2012.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!