•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Senin, 14 Maret 2011

Anggaran Kemiskinan Sulsel Naik 200 Persen


Anggaran pengentasan kemiskinan di Sulsel naik 200 persen dari tahun 2010. Jika tahun lalu biaya pengentasan kemiskinan kurang lebih Rp300 miliar yang mengalir ke daerah ini dari total Rp80,1 triliun secara nasional, maka tahun ini naik menjadi sekira Rp500 miliar.

Secara nasional, peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan hanya kurang lebih 6,25 persen saja. Yaitu naik sekira Rp5 triliun dari Rp80,1 menjadi Rp86,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawaty di Jakarta, Minggu 9 Januari, mengatakan, tambahan dana pengentasan kemiskinan secara nasional tersebut dimaksudkan untuk menahan laju pertumbuhan kemiskinan akibat lonjakan harga pangan. Makanya, sebut Anny, pemerintah akan fokus pada program perlindungan sosial berbasis keluarga.

Untuk merealisasikan program tersebut, wamenkeu mengatakan akan menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
"Program lainnya, dengan meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif. Tahun ini, jumlah persentase penduduk miskin ditargetkan turun menjadi 11,5-12,5 persen," katanya.

Karena itu, dia meminta pemerintah daerah bisa memaksimalkan dana pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran. Dengan demikian, sebut Anny, target penurunan angka kemiskinan tersebut, benar-benar dapat direalisasikan.

Namun, target tersebut terancam gagal terwujud karena lonjakan harga pangan. Dari enam skenario tentang pengaruh harga beras dan cabai, angka kemiskinan pada Maret 2011 dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan Maret 2010 yang sudah 13,3 persen.

Dalam dokumen bahan retreat pangan pemerintah, disebutkan skenario terbaik adalah harga beras naik 7,1 persen dan cabai 37 persen. Dengan skenario itu, angka kemiskinan tetap naik menjadi 13,8 persen. Sedangkan dalam skenario terburuk, dengan harga beras meningkat 21,3 persen dan cabai 171 persen, lonjakan angka kemiskinan lebih besar lagi, yakni 14,5 persen.

Meski begitu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana masih optimistis bisa mencapai penurunan target angka kemiskinan. "Dengan strategi yang tepat dan tambahan anggaran yang ada, target 11,5-12,5 persen bisa didapat," ujarnya.

Sambut Positif

Kenaikan anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai 200 persen dibanding tahun lalu, mendapat respons positif Kepala Dinas Sosial Sulsel, Suwandi Mahendra. Sebab, sangat membantu dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah ini.

Meskipun setiap tahun Pemprov Sulsel, berupaya menurunkan angka kemiskinan semaksimal mungkin, namun kata Suwandi, hingga kini masih ada 931.000 jiwa atau 11,6 persen masyarakat miskin. Oleh karena itu, lanjutnya, peningkatan anggaran kemiskinan adalah hal yang wajar dan bahkan sangat dibutuhkan.

"Untuk program ke depan, ada peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk usaha ekonomi produktif. Juga pembinaan keluarga dengan harapan, mereka (warga miskin, red) dapat melepaskan dirinya dari belenggu kemiskinan itu," terang Suwandi.

Mengenai anggaran khusus pengentasan kemiskinan 2010 lalu, Suwandi mengaku tidak tahu pasti. Alasannya, penanganan kemiskinan melalui lintas sektor atau melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Namun, khusus di Dinas Sosial itu tahun lalu hanya kebagian anggaran sebesar Rp7,5 miliar. Dana tersebut sudah termasuk untuk alokasi penanganan penyandang masalah sosial lainnya," sebut Suwandi.

Program Vs Proyek

Adanya penambahan anggaran pengentasan kemiskinan tahun ini yang besarannya mencapai 200 persen, mendapat tanggapan dari aktivis pemerhati kemiskinan di daerah ini. Salah satunya Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sulsel, Wahida.

Menurut Wahida, besarnya anggaran pengentasan kemiskinan itu akan mencapai hasil yang maksimal jika programnya bagus. Selama ini, kata dia, banyak program pengentasan kemiskinan yang justru menjadi proyek.

"Bukan dalam makna yang sejati meminjam istilah entah siapa 'Jangan memberi ikan, tapi harusnya kail'. Selama ini, program yang paling banyak kami soroti adalah kesehatan, pendidikan, dan program ekonomi kerakyatan," papar Wahida.

Untuk kesehatan saja, kata Wahida, masih banyak masalah dan akan makin bermasalah dengan program baru Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Lalu pendidikan di Sulsel, masyarakat bingung mencari sekolah gratis dalam makna sejati tanpa ada pungutan apapun.

"Hampir semua sekolah di daerah ini masih ditemukan bisnis jual buku dan baju. Walau sudah ada edaran Dinas Pendidikan pelarangan soal hal itu, tetap saja terjadi. "Padahal kan sudah ada dana BOS. Seharusnya dana ini bisa diperuntukkan untuk pembelian buku," kritik Wahida.

Strategi Berbeda

Secara terpisah, Koordinator Forum Informasi Komunikasi (FIK) Ornop Sulsel, Khudri Arsyad menyatakan, kompleksitas kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif dan holistik. Dengan adanya peningkatan anggaran untuk merespons realitas kemiskinan itu, memang sangat penting artinya.

Akan tetapi, kata Khudri, menjadi tidak efektif jika substansi masalah kemiskinan masyarakat saat ini tidak dipahami dan orang miskin tidak dilibatkan dalam merumuskan pemanfaatan dan peruntukan anggaran tersebut. Apalagi, lanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam penanganan masalah kemiskinan di Sulsel lantaran belum adanya konsep yang jelas, begitupun sasarannya.

"Demikian pula sinergitas kabupaten/kota juga belum jelas sampai saat ini. Sementara, kabupaten/kota perlu mendapat dukungan anggaran dan kebijakan karena sudah ada beberapa daerah yang sudah punya dokumentasi pengentasan kemiskinan, yang dirumuskan Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)," papar Khudri.

Pengamat kebijakan publik ini menambahkan, anggaran pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif jika setiap kabupaten/kota mempunyai strategi berdasarkan konteks kemiskinan lokal. "Karena masalah kemiskinan masyarakat di daerah pesisir, perkotaaan, dan pegunungan, tentu tidak sama. Baik secara sosial, ekonomi, dan aspek lainnya," kata Khudri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!