Theofilus instruksikan kepada Inspektorat Agar mengawasi PNPM dan Bantuan Sosial

Theofilus Allorerung, SE - Bupati Tana Toraja

UPK Kec. Makale -- Theofilus Allorerung SE, Bupati Tana Toraja, memberikan perintah agar Inspektorat Tana Toraja melakukan pengawasan terhadap para penerima bantuan keuangan dari pemerintah. seperti kelompok tani dan kelompok usaha lainnya. Karena bantuan keuangan yang diberikan pemerintah itu, harus betul-betul dapat memberikan manfaat dan dapat dipertanggung-jawabkan oleh setiap lembaga penerima.

Theofilus Allorerung menyampaikan hal tersebut saat membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tana Toraja untuk tahun anggaran 2012, di Gedung Wanita Makale, 16 Maret 2011.
"Pengalaman selama ini, bantuan keuangan atau bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah, dinilai sebagai hibah murni dan tidak perlu dipertanggungjawabkan," Kata Theofilus Allorerung, SE

"Bantuan keuangan yang diberikan itu, bukanlah hibah murni. Kemudian bantuan itu seolah-olah tidak dipertanggungjawabkan," tandas bupati di hadapan para Muspida dan Pimpinan SKPD Tana Toraja yang hadir pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tersebut.

Olehnya itu, Bupati meminta agar masyarakat penerima jangan keenakan terhadap pengelolaan setiap bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah. Jika bantuan tersebut disalahgunakan maka, maka akan berujung pada korupsi. Sehubungan dengan itu, Bupati meminta Inspektorat Tana Toraja untuk melakukan pengawasan, terhadap penggunaan bantuan keuangan oleh para kelompok tani. Bukan itu saja, termasuk semua pengelolaan proyek yang dikerjakan di Tana Toraja, seperti PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - MANDIRI PERDESAAN (PNPM).

"Inspektorat agar melakukan pengawasan terhadap kelompok tani penerima bantuan. Karena biasanya bantuan traktor misalnya juga disewakan oleh ketua kelompok kepada anggotanya. Demikian pula proyek-proyek PNPM harus diawasi, jangan dikira itu karena proyek pusat, lalu kemudian daerah tidak melakukan pengawasan. Semua kegiatan di daerah harus diawasi oleh pemerintah daerah," harap Theofilus Allorerung.

Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta agar para PNS jangan hanya berpikir ingin dapat jabatan. Padahal kata Theofilus, PNS yang bersangkutan tidak punya kompetensi yang mumpuni, bahkan untuk menyusun konsep saja tidak mampu. Sekarang, kata Theofilus, PNS tidak boleh berpikir ingin mendapatkan pelayanan dari masyarakat, tetapi PNS dan pejabat harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Paradigma birokrat saat ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani masyarakat. Jangan hanya selalu berpikir mutasi dan dapat jabatan, kalau menyusun konsep saja tidak mampu," tegas bupati.