•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Selasa, 27 Maret 2012

MAD PENETAPAN USULAN KEC. MAKALE T.A. 2012

MAD penetapan usulan merupakan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan.

Untuk diketahui, UPK Kec. Makale, Kab. Tana Toraja pada hari kamis, 22 Maret yang lalu telah melakukan kegiatan MAD Prioritas Usulan, yang menghasilkan urutan-urutan usulan yang siap untuk di danai melalui dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Makale di tahun anggaran 2012 ini.

Sebagai kelanjutan dari tahapan MAD Prioritas Usulan tersebut, maka pada hari ini, Selasa taggal 27 Maret 2012 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Makale diselenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan Usulan PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2012, dengan melibatkan Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua TPK, KPMD dan tiga orang wakil perempuan dari masing masing desa se-kecamatan Makale.

Berbagai interupsi sehubungan dengan sanksi lokal yang menyebabkan beberapa Kelurahan tidak dapat menikmati Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Makale T. A. 2012 ini mewarnai kegiatan MAD ini.

Sanksi lokal yang dimaksud adalah masalah klasik, yaitu masalah tunggakan, baik SPP maupun UEP.

Seperti di laporkan oleh Bendahara UPK Kec. Makale, Hermin Parinding, AMd, dari 14 Kelurahan dan 1 Lembang yang ada di kecamatan Makale, 8 dari Kelurahan / Lembang tersebut tidak dapat menikmati dana BLM PNPM Kec. Makale T. A. 2012. Pasalnya, Lembang/Kelurahan tersebut masih terjerat tunggakan, yang jumlahnya bervariasi.

Kegiatan MAD Penetapan Usulan Kec. Makale, Kab. Tana Toraja T. A. 2012 ini diawali dengan pembacaan do'a oleh salah seorang peserta MAD dilanjutkan dengan pemaparan materi MAD oleh ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kec. Makale, PT. Tandilino, BA, yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Sekretaris BKAD, Agustinus Talling, ST.
READ MORE - MAD PENETAPAN USULAN KEC. MAKALE T.A. 2012

Sabtu, 17 Maret 2012

UPK Makale Utara Study Banding ke UPK Mitra Sejahtera Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara

Amazing...., demikian kata yang terlontar dari mulut ketua UPK Kec. Makale Utara, Ruth Y. Padang, saat pertama kali menginjakkan kaki di halaman kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mitra Sejahtera, PNPM-Mandiri Perdesaan Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara.

Kedatangan Ruth beserta rombongan di Sukamaju adalah dalam rangka melakukan study banding ke UPK terbaik ke-3 Tingkat Nasional tersebut.

Study banding ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu sejak tanggal 16 - 17 Maret 2012. Rombongan study banding UPK Kec. Makale Utara Kab. Tana Toraja tersebut terdiri dari Pengurus UPK Kec. Makale Utara (Ketua, Sekretaris, Bendahara), BKAD, BP-UPK, dan Tim Verifikasi. Ikut dalam rombongan ini, Ketua Forum UPK Kab. Tana Toraja (FORUMTA) Nataniel Iran Tokko, SE - Divisi Media RBM Kab. Tana Toraja, Fuad Amry - FT Kec. Makale Utara, Hernita, ST - Faskab Tana Toraja, Suherman Asiz, SP - PjOKab Tana Toraja, Ester Allorerung, SKM, MSi, dan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembang (BPML) Kab. Tana Toraja, Yurinus Tangkelangi', SH, MSi.sebagai kepala Rombongan.

Kedatangan Rombongan Study banding UPK Kec. Makale Utara di Kab. Luwu Utara disambut oleh Kepala BPMD Kab. Luwu Utara, Drs. H. Syamsul Bachri, yang didampingi oleh PjOKab Luwu Utara, Andi M. Gazali, S.STP, Faskab Luwu Utara Ir, M. Amal Alba, Fastekab Luwu Utara, Ir, Ridwan, FaskeuKab Luwu Utara, Ir, Y. Muslimin, serta sejumlah pelaku PNPM Kab. Luwu Utara di Kantor Daerah Kab. Luwu Utara.

Menurut Sekretaris BPML Kab. Tana Toraja, Yurinus Tangkelangi, SH, MSi, Tujuan diadakannya Study Banding ini adalah untuk menambah wawasan Pengurus UPK, khususnya UPK Kec. Makale Utara dalam mengelola kegiatan di kecamatannya. Dijelaskan Yurinus, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan SDM dari para UPK serta menggali potensi dari UPK Mitra Sejahtera, Kec. Sukamaju yang mempunyai kelebihan dan dianggap berhasil dalam pengelolaan Kegiatannya, sehingga berhasil meraih predikat terbaik ke-3 tingkat nasional.

Sementara itu, Ketua UPK Kec. Makale Utara, Ruth Y. Padang, mengatakan bahwa ia ingin belajar dari UPK Mitra Sejahtera.

'Kami ingin belajar jurus-jurus apa yang digunakan Pengurus UPK Sukamaju sehingga bisa meraih prestasi sebagai terbaik ke III tingkat Nasional tersebut,'' Kata Ruth.

Dalam acara sharing pengalaman, ketua UPK Mitra Sejahtera, Zainal AZ, SE mengatakan bahwa pada dasarnya apa yang mereka lakukan di Mitra Sejahtera tidak berbeda jauh dengan apa yang di lakukan oleh UPK Kec. Makale Utara, Karena kita masih berpedoman pada satu aturan yang sama yaitu PTO (Petunjuk Operasional kegiatan).

"Kreativitas, koordinasi dan kesungguhan dalam mengembangkan lembaga UPK menjadi kata kunci keberhasilan yang kami alami sampai saat ini,'Kata Zainal
Disampaikan, UPK Mitra Sejahtera Kec. Sukamjau, Kab. Luwu Utara hingga saat ini memiliki aset produktif sebesar Rp 2,223 miliar, dan baru diakses 71 kelompok dari 25 desa. Para peminjam rata-rata petani kebun dan sayur-sayuran.“ungkapnya.
READ MORE - UPK Makale Utara Study Banding ke UPK Mitra Sejahtera Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara

Selasa, 13 Maret 2012

UPK Kec. Rembon Gelar MAD Prioritas Usulan T. A. 2012

MAD prioritas usulan adalah pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh Tim Verifikasi dalam menilai usulan kegiatan.

Hari ini, Selasa, 13 Maret 2012, Kecamatan Rembon menggelar Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan Tahun Anggaran 2012 di Aula Kantor Kecamatan Rembon.

MAD yang secara resmi dibuka oleh Camat Rembon, Martinus Paonganan, SH ini, turut dihadiri oleh Fastekab Tana Toraja yang baru Muh. Iqbal, ST, bersama asistennya, M. Jufri Manga', ST serta Askab Tana Toraja, Syafaruddin, SP.

MAD Prioritas Usulan ini dipimpin langsung oleh ketua BKAD Kec. Rembon Lukas Paluttu' bersama Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kec. Rembon, Andarias Tangi Toga.

Ketua Forum MAD Lukas Paluttu' mengatakan, rapat diadakan bertujuan untuk membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan PNPM-MP pada 13 Lembang. Kemudian, pembahasan tentang penjelasan tujuan dan hasil yang akan dicapai pada MAD prioritas usulan.

Hasil yang akan dicapai pada MAD tersebut, selanjutnya disusun dan ditetapkan tentang peringkat usulan kegiatan kampung atau kelurahan,” terangnya.

Fasilitator Teknik Kecamatan Rembon, M. Rahmat, ST dalam penjelasannya mengatakan, MAD prioritas usulan merupakan forum tertinggi untuk membahas prioritas usulan-usulan dari masing-masing lembang di tingkat Kecamatan, melalui diskusi kelompok dan diskusi pleno berdasarkan kriteria penilaian usulan.

Sementara itu, Camat Rembon, Martinus Paonganan, SH, mengharapkan bahwa dengan adanya MAD ini seluruh peserta perwakilan masing-masing Desa untuk bisa mengikuti jalannya musyawarah hingga selesai, sesuai tata teritb yang telah disepakati bersama.

Selain itu menurut Martinus Paonganan, semuanya akan mudah dicapai nantinya, apabila prioritas usulannya berkualitas melalui proses diskusi, sehingga proses perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pembangunan akan tercapai kualitas terbaik.

Di tempat yang sama, Fastekab Tana Toraja, Muh. Iqbal, ST, menjelaskan aturan main penentuan Prioritas usulan lembang.
"Prioritas usulan PNPM-MP ditentukan oleh hasil perankingan di Forum MAD Prioritas Usulan dengan mempertimbangkan Rekomendasi Tim Verifikasi dan Usulan yang dibahas di Forum MAD Prioritas Usulan telah diverifikasi baik dokumen usulan maupun verifikasi lapangan."Kata Iqbal.

"Dalam penentuan peringkat usulan desa PNPM-MP mengacu pada prinsip prioritas yaitu tidak membagi rata dana yang ada ke semua desa, baik pada kegiatan SPP, sarana prasarana, kesehatan maupun pendidikan."Tambahnya.

Masalah tunggakan sempat mengemuka dan menimbulkan perdebatan yang cukup alot dalam MAD Prioritas ini. Pasalnya, masalah tunggakan yang terjadi di Kec. Rembon merupakan warisan dari kecamatan lama (Kec. Saluputti) sebelum pemekaran.
READ MORE - UPK Kec. Rembon Gelar MAD Prioritas Usulan T. A. 2012

Jumat, 09 Maret 2012

Wajah-Wajah Baru Mewarnai Rakor Bulan Maret PNPM Kab. Tana Toraja

Seperti biasanya, setiap awal bulan PNPM Kab. Tana Toraja mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi tingkat Kabupaten. Rakor kali ini rencananya akan diselenggarakan selama 2 hari, yaitu tanggal 09 - 10 Maret 2012, di Kantor BPMD/L Kab. Tana Toraja.

satu hal yang menarik pada pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi PNPM Kab. Tana Toraja kali ini adalah hadirnya beberapa wajah baru sebagai hasil dari mapping dan relokasi Fasilitator Kecamatan Kab. Tana Toraja PNPM MPd TA. 2012.

Berikut daftar Fasilitator yang baru hasil Pemetaan dan Relokasi Fasilitator Kecamatan Kab. Tana Toraja PNPM MPd TA. 2012.
No Nama Jabatan Lokasi Lama Lokasi Baru
01 Muh. Iqbal FasTekab Toraja Utara Tana Toraja
02 Thati Marthina Batti FasKeuKab Enrekang Tana Toraja
03 Duma Patiallo FK Buntu Pepasan Kec. Makale
04 Yohanis Cyes Yantho Kamba FT Rindingallo Mengkendek
05 Yakob Eddy Bara'allo FK Tomoni Timur Makale Selatan
06 Welem Salasa Asst. FK Simbuang
07 Yerlin Ratu, SH Asst. FK Masanda

Rapat Koordinasi dan Evaluasi PNPM Kab. Tana Toraja bulan maret 2012 ini resmi dibuka oleh Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Desa/Lembang Kab. Tana Toraja, Yulianus Tandisau', SIP, yang pada kesempatan tersebut di dampingi oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan PNPM-MPd Kab. Tana Toraja. Ester Allorerung, SKM, MSi.

Klik di SINI untuk download Revisi Mapping dan Relokasi Fasilitator Kecamatan Kab. Toraja Utara PNPM MPd TA. 2012
READ MORE - Wajah-Wajah Baru Mewarnai Rakor Bulan Maret PNPM Kab. Tana Toraja

Kamis, 08 Maret 2012

Lebih Membuka Akses Terhadap Pelayanan Publik

Penanggung Jawab (PNPM) Mandiri Perdesaan Sulsel H Andi Syahrir Kube

Pernahkah Anda memikirkan percepatan pembangunan infrastruktur di desa-desa yang berjalan demikian pesat? Bukan hanya jalan desa, tetapi juga infrastruktur vital lainnya, seperti air bersih dan beberapa kebutuhan masyarakat lainnya. Ternyata penyumbang infrastruktur tersebut adalah PNPM Mandiri.

Apa dan bagaimana program ini? Berikut petikan wawancara wartawati FAJAR Sunarti Sain, dengan Penanggung Jawab Program Nasonal Pembedayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Andi Syahrir Kube, SE, MSi.

Bagaimana pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan di Sulawesi Selatan hingga saat ini?

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Sulawesi Selatan sudah berjalan kurang lebih 13 tahun. Program ini dicanangkan pada awalnya sebagai Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada tahun 1998 yang ketika itu hanya terbatas pada lima kabupaten. Setelah tahun 2007, program ini berubah menjadi PNPM-Mandiri Perdesaan, dengan mekanisme dan proses perencanaannya melanjutkan program PPK.

Bagaimana perkembangan program ini dari tahun ke tahun dan berapa anggaran yang digunakan?

Perkembangan PNPM-MPd di Sulawesi Selatan terus mengalami kemajuan dan perbaikan. Bila dibandingkan tahun 1998, PNPM-MPd di Sulsel mengalami peningkatan yang luar biasa. Sekarang ini PNPM-MPd sudah hampir menjangkau seluruh kabupaten yang di Sulsel (20 kabupaten) yang meliputi 236 kecamatan dan 2.308 desa.

Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel sangat dipercaya dalam mengelola PNPM-MPd. Dari segi alokasi anggaran juga menunjukkan perkembangan jumlah yang tidak sedikit. Pada tahun 1998-1999, anggaran untuk bantuan langsung masyarakat (BLM) hanya Rp10,5 miliar, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp485,625 miliar. Tahun ini, kita mendapatkan alokasi dana Rp349 miliar lebih.

Besar betul anggarannya, apakah itu menjadi indikator keberhasilan program?

Bukan. Keberhasilan PNPM-MPd ini tidak cukup hanya diukur dari jumlah anggaran dan luas jangkauan program saja, tapi harus dilihat dari seberapa besar masyarakat berubah ke arah yang lebih baik. Terutama di bidang perencanaan, ekonomi, sosial budaya, dan pemahaman demokrasinya. Untuk itu kami senantiasa memonitoring pelaksanaan program di lapangan.

Bagaimana skema penganggaran dan project PNPM-MPd?

Seperti yang diatur di dalam panduan umum program maupun Petunjuk Teknis Operasional (PTO), prosedur penganggaran PNPM-MPd didasarkan pada rumus tingkat kemiskinan daerah, infrastruktur, dan keterisolasian wilayah. Sementara skema projectnya sepenuhnya diserahkan ke masyarakat untuk menentukan program apa yang mereka butuhkan.

Masyarakat bisa mengusulkan apa saja sesuai kebutuhan mereka kecuali yang masuk daftar larang (negative list), misalnya tidak diperbolehkan membeli bahan kimia yang merusak lingkungan.

Pekerjaan proyek PNPM-MPd, sering diklaim oleh pemerintah setempat sebagai program pemerintah atau kesuksesan pemerintah, tanggapan Anda?

Itu boleh saja, karena ini merupakan program bersama. Tapi secara programatik, PNPM-MPd merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dan simpul penguatannya ada di provinsi melalui dana dekonsentrasi.

Keterlibatan pemerintah kabupaten adalah sebagai perpanjangan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pembinaan, dan diharuskan menyiapkan dana PAP (Pendamping Administrasi Proyek) untuk membiayai peningkatan kapasitas aparat dan biaya operasional. Selain itu, pemerintah kabupaten diharuskan menyiapkan dana sharing yang besarnya 10 persen dari BLM.

Lalu bagaimana pola hubungan kerja dengan pemerintah selama ini ?

Sejauh ini, pola hubungan kami dengan pemerintah maupun pemerintah kabupaten berjalan baik. Secara berkala ada pertemuan koordinasi untuk membahas berbagai hal terkait dengan perkembangan dan masalah-masalah program. Dalam skala provinsi, saya sebagai Penanggung Jawab Operasional PNPM-MPd, bertanggung jawab untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme program berjalan dengan baik sesuai PTO.

Sebagai penanggung jawab provinsi, tentu tidak ringan, bagaimana mengelolanya ?

Saya menyadari bahwa mengemban amanah sebagai Penanggung Jawab PNPM-MPd di Provinsi Sulsel bukanlah pekerjaan mudah. Saya harus membina sekitar 600 fasilitator dan konsultan yang bekerja untuk PNPM-MPd di level provinsi, kabupaten dan kecamatan. Saya harus memastikan mereka bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Saya juga harus membangun hubungan baik dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten, agar semua komitmen untuk mensukseskan program ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, saya selalu membangun hubungan personal yang lebih egaliter, mengedepankan dialog dalam setiap penyelesaian masalah dan ikhlas menerima pekerjaan ini sebagai pengabdian kepada masyarakat, agama, dan bangsa.

Seperti apa sebenarnya sasaran program ini, dan sejauh mana capaiannya ?

Sasaran utama PNPM-MPd adalah masyarakat miskin di perdesaan. Mereka adalah petani, nelayan, dan pedagang kecil, yang secara struktural kesulitan mengembangkan diri karena berbagai hal. PNPM-MPd hadir untuk membuka akses mereka terhadap pelayanan publik, misalnya akses permodalan, akses kesehatan, akses terhadap air bersih, dan akses terhadap kesempatan kerja, dll.

Kita belum pernah mengukur secara kualitatif mengenai capaian program, tapi secara kuantitas kita bisa lihat, misalnya pada tahun 2010 sebanyak 366.026 warga lokal telah mendapat kesempatan bekerja. Mereka mendapatkan upah yang besarnya sesuai dengan harga upah minimum setempat. Secara akumulatif, pelaksanaan pembangunan prasarana/ sarana ini membukukan sebanyak 2.955.092 Hari Orang Kerja (HOK).


Sumber : Harian Fajar
READ MORE - Lebih Membuka Akses Terhadap Pelayanan Publik

Selasa, 06 Maret 2012

"DeMAM" Berpotensi Gantikan PNPM-MPD

KUPANG - Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah (DeMAM) yang dicanangkan Pemerintah Gubernur Frans Lebu Raya di Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2011, berpeluang menggantikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) yang akan berakhir pada 2014.

Peluang tersebut, kata Ketua Bappeda NTT wayan Darmawa, di Kupang, Kamis (16/2/2012), setelah tim koordinasi nasional penanggulangan kemiskinan dari Kantor Wakil Presiden mengunjungi beberapa Desa Mandiri Anggur Merah di NTT untuk melihat dari dekat pelaksanaan program di lapangan.

"Tim berkesimpulan bahwa program DeMAM sangat tepat untuk mempercepat kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga bisa berpeluang menggantikan PNPM-MPd yang akan berakhir pada 2014," katanya menambahkan.

Program Desa Mandiri Anggur Merah - Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera - adalah program pembangunan ekonomi rakyat yang diluncurkan Gubernur NTT, Frans Lebu raya pertama kali pada 20 Desember 2010 bertepatan dengan HUT ke 52 Provinsi NTT.

Dalam program ini, setiap desa/kelurahan diberikan suntikan dana hibah sebesar Rp 250 juta dari APBD NTT untuk membangun usaha ekonomi produktif sebagai salah satu langkah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Wayan menjelaskan dana yang bersumber dari APBD NTT itu tidak dikembalikan kepada pemerintah tetapi digulir ke desa lainnya sebagai modal di desa dan seluruh masyarakat desa bisa memanfaatkan dana itu untuk usaha ekonomi produktif.

"Dengan adanya dana DeMAM, masyarakat desa tidak perlu lagi ke kota untuk meminjam modal usaha di bank, kataya dan menambahkan pada setiap desa mandiri anggur merah ditempat seorang petugas yang direkrut pemerintah sebagai pendamping kelompok masyarakat (PKM) untuk membentuk kelompok, sekaligus membantu mempersiapkan masyarakat dalam mempersiapkan usaha ekonomi produktif. "Bagaimanapun kita harus bangga bahwa Program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) akan menjadi salah satu referensi bagi pemerintah pusat dalam menyiapkan program pemberdayaan ekonomi nasional, menggantikan PNPM-MPd yang akan berakhir pada 2014," katanya.

Mengenai daya tarik tim koordinasi nasional dari Kantor Wakil Presiden itu, Wayan mengatakan mereka tertarik karena selain program ini berdampak langsung kepada masyarakat, tetapi juga mendapat dukungan yang luar biasa dari lembaga-lembaga internasional.


Sumber : http://www.nttprov.go.id
READ MORE - "DeMAM" Berpotensi Gantikan PNPM-MPD