Pernahkah Anda memikirkan percepatan pembangunan infrastruktur di desa-desa yang berjalan demikian pesat? Bukan hanya jalan desa, tetapi juga infrastruktur vital lainnya, seperti air bersih dan beberapa kebutuhan masyarakat lainnya. Ternyata penyumbang infrastruktur tersebut adalah PNPM Mandiri.
Apa dan bagaimana program ini? Berikut petikan wawancara wartawati FAJAR Sunarti Sain, dengan Penanggung Jawab Program Nasonal Pembedayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Andi Syahrir Kube, SE, MSi.
Bagaimana pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan di Sulawesi Selatan hingga saat ini?
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Sulawesi Selatan sudah berjalan kurang lebih 13 tahun. Program ini dicanangkan pada awalnya sebagai Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada tahun 1998 yang ketika itu hanya terbatas pada lima kabupaten. Setelah tahun 2007, program ini berubah menjadi PNPM-Mandiri Perdesaan, dengan mekanisme dan proses perencanaannya melanjutkan program PPK.
Bagaimana perkembangan program ini dari tahun ke tahun dan berapa anggaran yang digunakan?
Perkembangan PNPM-MPd di Sulawesi Selatan terus mengalami kemajuan dan perbaikan. Bila dibandingkan tahun 1998, PNPM-MPd di Sulsel mengalami peningkatan yang luar biasa. Sekarang ini PNPM-MPd sudah hampir menjangkau seluruh kabupaten yang di Sulsel (20 kabupaten) yang meliputi 236 kecamatan dan 2.308 desa.
Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel sangat dipercaya dalam mengelola PNPM-MPd. Dari segi alokasi anggaran juga menunjukkan perkembangan jumlah yang tidak sedikit. Pada tahun 1998-1999, anggaran untuk bantuan langsung masyarakat (BLM) hanya Rp10,5 miliar, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp485,625 miliar. Tahun ini, kita mendapatkan alokasi dana Rp349 miliar lebih.
Besar betul anggarannya, apakah itu menjadi indikator keberhasilan program?
Bukan. Keberhasilan PNPM-MPd ini tidak cukup hanya diukur dari jumlah anggaran dan luas jangkauan program saja, tapi harus dilihat dari seberapa besar masyarakat berubah ke arah yang lebih baik. Terutama di bidang perencanaan, ekonomi, sosial budaya, dan pemahaman demokrasinya. Untuk itu kami senantiasa memonitoring pelaksanaan program di lapangan.
Bagaimana skema penganggaran dan project PNPM-MPd?
Seperti yang diatur di dalam panduan umum program maupun Petunjuk Teknis Operasional (PTO), prosedur penganggaran PNPM-MPd didasarkan pada rumus tingkat kemiskinan daerah, infrastruktur, dan keterisolasian wilayah. Sementara skema projectnya sepenuhnya diserahkan ke masyarakat untuk menentukan program apa yang mereka butuhkan.
Masyarakat bisa mengusulkan apa saja sesuai kebutuhan mereka kecuali yang masuk daftar larang (negative list), misalnya tidak diperbolehkan membeli bahan kimia yang merusak lingkungan.
Pekerjaan proyek PNPM-MPd, sering diklaim oleh pemerintah setempat sebagai program pemerintah atau kesuksesan pemerintah, tanggapan Anda?
Itu boleh saja, karena ini merupakan program bersama. Tapi secara programatik, PNPM-MPd merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dan simpul penguatannya ada di provinsi melalui dana dekonsentrasi.
Keterlibatan pemerintah kabupaten adalah sebagai perpanjangan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pembinaan, dan diharuskan menyiapkan dana PAP (Pendamping Administrasi Proyek) untuk membiayai peningkatan kapasitas aparat dan biaya operasional. Selain itu, pemerintah kabupaten diharuskan menyiapkan dana sharing yang besarnya 10 persen dari BLM.
Lalu bagaimana pola hubungan kerja dengan pemerintah selama ini ?
Sejauh ini, pola hubungan kami dengan pemerintah maupun pemerintah kabupaten berjalan baik. Secara berkala ada pertemuan koordinasi untuk membahas berbagai hal terkait dengan perkembangan dan masalah-masalah program. Dalam skala provinsi, saya sebagai Penanggung Jawab Operasional PNPM-MPd, bertanggung jawab untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme program berjalan dengan baik sesuai PTO.
Sebagai penanggung jawab provinsi, tentu tidak ringan, bagaimana mengelolanya ?
Saya menyadari bahwa mengemban amanah sebagai Penanggung Jawab PNPM-MPd di Provinsi Sulsel bukanlah pekerjaan mudah. Saya harus membina sekitar 600 fasilitator dan konsultan yang bekerja untuk PNPM-MPd di level provinsi, kabupaten dan kecamatan. Saya harus memastikan mereka bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Saya juga harus membangun hubungan baik dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten, agar semua komitmen untuk mensukseskan program ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, saya selalu membangun hubungan personal yang lebih egaliter, mengedepankan dialog dalam setiap penyelesaian masalah dan ikhlas menerima pekerjaan ini sebagai pengabdian kepada masyarakat, agama, dan bangsa.
Seperti apa sebenarnya sasaran program ini, dan sejauh mana capaiannya ?
Sasaran utama PNPM-MPd adalah masyarakat miskin di perdesaan. Mereka adalah petani, nelayan, dan pedagang kecil, yang secara struktural kesulitan mengembangkan diri karena berbagai hal. PNPM-MPd hadir untuk membuka akses mereka terhadap pelayanan publik, misalnya akses permodalan, akses kesehatan, akses terhadap air bersih, dan akses terhadap kesempatan kerja, dll.
Kita belum pernah mengukur secara kualitatif mengenai capaian program, tapi secara kuantitas kita bisa lihat, misalnya pada tahun 2010 sebanyak 366.026 warga lokal telah mendapat kesempatan bekerja. Mereka mendapatkan upah yang besarnya sesuai dengan harga upah minimum setempat. Secara akumulatif, pelaksanaan pembangunan prasarana/ sarana ini membukukan sebanyak 2.955.092 Hari Orang Kerja (HOK).
Apa dan bagaimana program ini? Berikut petikan wawancara wartawati FAJAR Sunarti Sain, dengan Penanggung Jawab Program Nasonal Pembedayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr H Andi Syahrir Kube, SE, MSi.
Bagaimana pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan di Sulawesi Selatan hingga saat ini?
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Sulawesi Selatan sudah berjalan kurang lebih 13 tahun. Program ini dicanangkan pada awalnya sebagai Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada tahun 1998 yang ketika itu hanya terbatas pada lima kabupaten. Setelah tahun 2007, program ini berubah menjadi PNPM-Mandiri Perdesaan, dengan mekanisme dan proses perencanaannya melanjutkan program PPK.
Bagaimana perkembangan program ini dari tahun ke tahun dan berapa anggaran yang digunakan?
Perkembangan PNPM-MPd di Sulawesi Selatan terus mengalami kemajuan dan perbaikan. Bila dibandingkan tahun 1998, PNPM-MPd di Sulsel mengalami peningkatan yang luar biasa. Sekarang ini PNPM-MPd sudah hampir menjangkau seluruh kabupaten yang di Sulsel (20 kabupaten) yang meliputi 236 kecamatan dan 2.308 desa.
Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel sangat dipercaya dalam mengelola PNPM-MPd. Dari segi alokasi anggaran juga menunjukkan perkembangan jumlah yang tidak sedikit. Pada tahun 1998-1999, anggaran untuk bantuan langsung masyarakat (BLM) hanya Rp10,5 miliar, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp485,625 miliar. Tahun ini, kita mendapatkan alokasi dana Rp349 miliar lebih.
Besar betul anggarannya, apakah itu menjadi indikator keberhasilan program?
Bukan. Keberhasilan PNPM-MPd ini tidak cukup hanya diukur dari jumlah anggaran dan luas jangkauan program saja, tapi harus dilihat dari seberapa besar masyarakat berubah ke arah yang lebih baik. Terutama di bidang perencanaan, ekonomi, sosial budaya, dan pemahaman demokrasinya. Untuk itu kami senantiasa memonitoring pelaksanaan program di lapangan.
Bagaimana skema penganggaran dan project PNPM-MPd?
Seperti yang diatur di dalam panduan umum program maupun Petunjuk Teknis Operasional (PTO), prosedur penganggaran PNPM-MPd didasarkan pada rumus tingkat kemiskinan daerah, infrastruktur, dan keterisolasian wilayah. Sementara skema projectnya sepenuhnya diserahkan ke masyarakat untuk menentukan program apa yang mereka butuhkan.
Masyarakat bisa mengusulkan apa saja sesuai kebutuhan mereka kecuali yang masuk daftar larang (negative list), misalnya tidak diperbolehkan membeli bahan kimia yang merusak lingkungan.
Pekerjaan proyek PNPM-MPd, sering diklaim oleh pemerintah setempat sebagai program pemerintah atau kesuksesan pemerintah, tanggapan Anda?
Itu boleh saja, karena ini merupakan program bersama. Tapi secara programatik, PNPM-MPd merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, dan simpul penguatannya ada di provinsi melalui dana dekonsentrasi.
Keterlibatan pemerintah kabupaten adalah sebagai perpanjangan pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pembinaan, dan diharuskan menyiapkan dana PAP (Pendamping Administrasi Proyek) untuk membiayai peningkatan kapasitas aparat dan biaya operasional. Selain itu, pemerintah kabupaten diharuskan menyiapkan dana sharing yang besarnya 10 persen dari BLM.
Lalu bagaimana pola hubungan kerja dengan pemerintah selama ini ?
Sejauh ini, pola hubungan kami dengan pemerintah maupun pemerintah kabupaten berjalan baik. Secara berkala ada pertemuan koordinasi untuk membahas berbagai hal terkait dengan perkembangan dan masalah-masalah program. Dalam skala provinsi, saya sebagai Penanggung Jawab Operasional PNPM-MPd, bertanggung jawab untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme program berjalan dengan baik sesuai PTO.
Sebagai penanggung jawab provinsi, tentu tidak ringan, bagaimana mengelolanya ?
Saya menyadari bahwa mengemban amanah sebagai Penanggung Jawab PNPM-MPd di Provinsi Sulsel bukanlah pekerjaan mudah. Saya harus membina sekitar 600 fasilitator dan konsultan yang bekerja untuk PNPM-MPd di level provinsi, kabupaten dan kecamatan. Saya harus memastikan mereka bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Saya juga harus membangun hubungan baik dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten, agar semua komitmen untuk mensukseskan program ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, saya selalu membangun hubungan personal yang lebih egaliter, mengedepankan dialog dalam setiap penyelesaian masalah dan ikhlas menerima pekerjaan ini sebagai pengabdian kepada masyarakat, agama, dan bangsa.
Seperti apa sebenarnya sasaran program ini, dan sejauh mana capaiannya ?
Sasaran utama PNPM-MPd adalah masyarakat miskin di perdesaan. Mereka adalah petani, nelayan, dan pedagang kecil, yang secara struktural kesulitan mengembangkan diri karena berbagai hal. PNPM-MPd hadir untuk membuka akses mereka terhadap pelayanan publik, misalnya akses permodalan, akses kesehatan, akses terhadap air bersih, dan akses terhadap kesempatan kerja, dll.
Kita belum pernah mengukur secara kualitatif mengenai capaian program, tapi secara kuantitas kita bisa lihat, misalnya pada tahun 2010 sebanyak 366.026 warga lokal telah mendapat kesempatan bekerja. Mereka mendapatkan upah yang besarnya sesuai dengan harga upah minimum setempat. Secara akumulatif, pelaksanaan pembangunan prasarana/ sarana ini membukukan sebanyak 2.955.092 Hari Orang Kerja (HOK).
Sumber : Harian Fajar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!