•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Kamis, 30 Juni 2011

Kades To' Pongo Minta agar FT Kec. Lamasi di evaluasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu agar melakukan evaluasi terhadap kinerja Fasilitator Teknik (FT) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan lamasi Induk. Demikian permintaan yang disampaikan Kepala Desa (Kades) To'Pongo, Kecamatan Lamasi Induk, Yusri S.Pd. Permintaan Kades To' Pongo tersebut disampaikan karena dana yang dikucurkan ke tiap-tiap desa/kelurahan di wilayah tersebut berbeda-beda. Padahal, dana sebesar Rp3 miliar yang diperoleh untuk tahun Anggaran 2011, sama diperoleh pada tahun lalu 2010. Dana yang berbeda-beda di peroleh setiap desa/ kelurahan, diduga kuat ada permainan di tingkat FT. Sebab, FT yang bertanggung jawab penuh atas Rancangan Anggaran Biaya (RAB) baik dana Simpan Pinjam (SPP) maupun kegiatan fisik PNPM.

"Kasian kami yang tidak memiliki jaringan di PNPM pasti dana yang diberikan sedikit, tidak seperti desa yang memiliki orang-orang di PNPM pasti dana yang diberikan besar. Makanya kami minta supaya pihak terkait melakukan evaluasi khususnya di FT," tegas Yusri.

Menanggapi persoalan tersebut, Fasilitator Tehnik PNPM Lamasi Induk, Ikram ST, mengatakan semua usulan desa baik fisik maupun SPP-nya (Simpan Pinjam) sudah ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) III, sehingga tidak ada permainan di tingkat FT seperti yang disebutkan Kades To'Pongo, Yusri S Pd. "Kita sudah rembukkan pada waktu MAD di Lamasi dan saya kira persoalan ini sudah kami jelaskan melalui forum. Tetapi apapun bentuknya semua itu merupakan kritikan membangun buat kami untuk lebih bekerja dengan baik," tepisnya.

Ikram juga mengatakan, semua usulan Kades untuk program PNPM 2011, telah ditetapkan melalui MAD III, begitupun dengan usulan tahap kedua oleh sembilan desa/ kelurahan di Lamasi Induk. "Insya Allah, diprogram 2011 ini kita lebih profesional dalam menjalankan tugas," tutupnya.
READ MORE - Kades To' Pongo Minta agar FT Kec. Lamasi di evaluasi

MDST Kel. Manggau, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja

Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) adalah rangkaian kegiatan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Kelurahan Manggau Kec. Makale, Kab. Tana Toraja pada PNPM-MP 2010 mendapat kucuran dana lebih dari Rp 400 Juta , yang dialokasikan untuk kegiatan SPP dan Pembangunan Fisik berupa kegiatan pembangunan Posyandu, Pembangunan Rabat Beton dan Pembangunan Jembatan.

Hari ini, Kamis (30/6-2011) Kelurahan Manggau telah menyelesaikan kegiatan yang didanai melalui proyek PNPM tersebut. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Musyawarah Desa Serah Terima Oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kel. Manggau Kec. Makale.


Hadir dalam MDST tersebut PjOK Kec. Makale yang sekaligus mewakili Camat Makale yang tidak sempat hadir karena sedang tugas di tempat yang lain, FK dan FT Kec. Makale, Ketua UPK Kec. Makale, dan warga masyarakat Kelurahan Manggau.

Dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan ini, Lurah Manggau Bapak P. Takin Betteng, menyampaikan ungkapan terima kasih kepada masyarakat dan pengurus TPK yang telah berupaya sedmikian rupa sehingga pekerjaan pembangunan Jalan, Posyandu dan jembatan dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun sangat terlambat. Selain itu, Lurah Manggau juga menyampaikan terima kasih kepada FK & FT Kec. Makale, serta Pengurus UPK dan PjOK yang senantiasa memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakatnya dalam rangka penyelesaian kegiatan ini.

Sementara itu dalam laporan pertanggungjawaban Ketua TPK, yang disampaikan oleh Bapak Daniel Solon Kananlua', SE menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian kegiatan di Manggau, khususnya kegiatan Rabat Beton dengan volume 950 M disebabkan oleh medan yang sangat berat serta iklim yang kurang mendukung.

Ditempat yang sama Drs. Sattu Sambo, Penanggungjawab Operasional kegiatan (PjOK) yang pada kesempatan itu juga mewakili camat Makale, Menjelaskan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan itu merupakan dana stimulan, Masyarakat diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam kegiatan pembangunan di daerahnya, serta mengharapkan untuk lebih meningkatkan partisipatif dalam setiap kegiatan pembangunan di Desanya.
READ MORE - MDST Kel. Manggau, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja

Selasa, 21 Juni 2011

PNPM KAB. TANA TORAJA MENYELENGGARAKAN PELATIHAN UPK DAN PL

Peserta Sedang Mengerjakan tugas Kelompok
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pendamping Lokal (PL)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. yang di selenggarakan oleh PNPM-MPD Kab. Tana Toraja kemarin, resmi dibuka oleh Asisten III Pemkab Tana Toraja, Dice Kondorura, S. Sos, MH, Senin 20 Juni 2011.

Pelatihan ini diselnggarakan di Hotel Sangalla', dan direncanakan akan berlangsung selama 5 hari, yang diikuti peserta dari seluruh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pendamping Lokal (PL) 19 Kecamatan lokasi PNPM-Mandiri Perdesaan, ditambah Lokasi Pilot PNPM-LMP dengan jumlah sekitar 60 peserta. Pelatihan ini dimaksudkan mewujudkan persamaan persepsi, cara pandang dan pendekatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan unit pengelola kegiatan kecamatan, peserta mengetahui gambaran kondisi perkembangan dana bergulir (SPP) Kab. Tana Toraja dan gambaran kondisi laporan UPK.

Kemudian, peserta dapat memahami pengertian fungsi dan tujuan administrasi dan pelaporan juga dapat membedakan antara administrasi dan pelaporan keuangan UPK, mampu mengidentifikasi dan menyelesaiakan penanganan pinjaman yang bermasalah, serta memahami pentingnya pengembangan jaringan dan kerjasama, jelas Salah seorang Panitia, yang juga adalah seorang Fasilitator Kecamatan (FK).

"Dalam rangka melakukan penguatan kapasitas dari sisi personil penyelenggara program, maka perlu diupayakan forum pertemuan atau semacam pelatihan seperti yang tengah dilaksanakan pada saat ini. Dengan keikutsertaan UPK dan PL dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta tanggung jawab seluruh peserta terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan program PNPM," tambahnya

Disamping itu, diharapkan pula dapat meningkatkan pemahaman para peserta dalam pengadministrasian kegiatan dan pengelolaan keuangan kegiatan, sehingga akan meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program PNPM di kecamatan masing-masing.

"Saya berharap agar para peserta sungguh-sungguh mencurahkan seluruh perhatian dan fokus pada seluruh materi yang disajikan oleh nara sumber/fasilitator, sehingga menjadi bekal yang penting dan bermanfaat dalam mensukseskan program PNPM Mandiri Perdesaaan di Kabupaten Tana Toraja," Harap Dice.
READ MORE - PNPM KAB. TANA TORAJA MENYELENGGARAKAN PELATIHAN UPK DAN PL

Kamis, 16 Juni 2011

MDST Kel. Buntu Buraka Kec. Makale Kab. Tana Toraja

Rabu, 15 Juni 2011, Kelurahan Buntu Burake, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja, menyelenggarakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) kegiatan Tumpang sari Tamarillo, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) tahun anggaran 2010.

Lurah Burake, Bapak Leo Darius, SIP dalam sambutanya menyampaikan harapan agar kegiatan yang telah didanai oleh PNPM - LMP ini dapat dikembangkan dan dilanjutkan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal yang senada juga disampaikan oleh salah seorang anggota DPRD Tana Toraja yang ikut hadir, yaitu bapak Yohanis Lintin Paembonan, STh, yang pada kesempatan tersebut hadir bersama anggota DPRD lainnya, Bapak Kristian HP Lambe', MM. Bahkan beliau memberikan masukan agar pengurus kelompok tani lebih intens dalam membuka peluang pasar, yaitu dengan jalan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pengurus TPK Menyampaikan Laporan Pelaksanaan kegiatan
Beberapa anggota masyarakat mempertanyakan beberapa hal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tumpang sari Tamarillo. Salah satu petanyaan yang dilontarkan oleh salah seorang peserta musyawarah adalah tidak dilibatkannya pengurus LKMK dalam kegiatan ini. namun setelah mendapatkan beberapa penjelasan dari ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Bpk, S. Palembangan, yang dibantu oleh Fasilitator Lingkungan Kecamatan Makale, Bapak Harianto Tato',S.Hut, semua peserta musyawarah dapat menerima pertanggungjawaban dari pengurus TPK.

Serah Terima dari Ketua TPK kepada Lurah Buntu Burake
Peserta MDST serius mengikuti musyawarah
READ MORE - MDST Kel. Buntu Buraka Kec. Makale Kab. Tana Toraja

Minggu, 12 Juni 2011

Permasalahan Serius Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada 28 November – 4 Desember 2010 Tim Bank Dunia telah melakukan supervisi PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara, lokasi yang dikunjungi mencakup 22 Kecamatan di 9 Kabupaten (Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara, Kolaka, Bombana, Buton, Buton Utara, Muna, dan Wakatobi).

Hasil supervisi yang telah dilaksanakan tim memberikan penilaian bahwa pelaksaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara ‘Tidak Memuaskan’ ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan, procurement (mencakup seleksi fasilitator dan kegiatan tingkat desa), supervisi dan monitoring hingga penyediaan dana pendamping. Dari 22 kecamatan yang dikunjungi, hanya 4 kecamatan yang dinilai ‘Cukup Memuaskan’, sementara 4 kecamatan ‘Kurang Memuaskan’, 10 kecamatan ‘Tidak Memuaskan’ dan 4 kecamatan ‘Sangat Tidak Memuaskan’dalam pengelolaan keuangan.

Ringkasan permasalahan utama yang terjadi di Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

    Indikasi Kecurangan dan Penyimpangan
Berdasarkan hasil supervisi Konsultan Manajemen Provinsi selama TA 2010 dan diperkuat dengan hasil supervisi Bank Dunia terdapat indikasi kuat adanya kecurangan dan penyimpangan. Dari 22 kecamatan yang dikunjungi, ditemukan indikasi kecurangan dan penyimpangan serius di 15 kecamatan berupa fasilitator sering mangkir, indikasi penyalahgunaan dana BLM dan dana bergulir, indikasi pengaturan lelang, indikasi mark-up harga dan volume, indikasi pelaporan tidak benar dan lain-lain. Sebagian besar masalah sudah diketahui oleh Satker Provinsi dari hasil laporan bulanan konsultan provinsi namun belum ada tindakan serius untuk penyelesaian masalah dan pencegahannya di kemudian hari.
  • 3 kasus penyimpangan terbesar yang terjadi adalah:
  1. Kec. Palangga, Kab. Konawe Selatan, Penyalahgunaan dana program oleh FK, UPK, Camat, PjOK dan lain-lain senilai Rp 852 juta;
  2. Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana, penyimpangan dalam pengadaan PLMTH senilai total Rp 2.1 milyar dengan direkayasa untuk dikerjakan supplier tertentu, dana sudah dicairkan Rp 823 juta dan projek terbengkelai. Kasus ini melibatkan FK, FasKab, Faskeu dan FasTebKab;
  3. Kec. Wolo, Kab. Kolaka, penyalahgunaan dana bergulir oleh Pengurus UPK senilai Rp 356 juta;
  • Kinerja Konsultan & Fasilitator Bermasalah:
  1. Supervisi oleh perusahaan RMC patut dipertanyakan, karena tidak melakukan tindakan untuk mencegah seleksi fasilitator yang tidak sesuai aturan dan prosedurnya. Kinerja FMS (Financial Management Specialist) sangat lemah dimana kewajiban audit tidak dipenuhi, tidak ada kasus yang diungkap langsung oleh yang bersangkutan dan penataan manajemen keuangan untuk mencegah penyimpangan tidak dilakukan secara memadai. Kordinator Provinsi (Korprov) telah meminta penggantian yang bersangkutan ke RMC pada 18 Oktober 2010 namun belum ada tindakan. SpTR relatif lemah karena penguatan kapasitas ke fasilitator belum berjalan memadai sehingga banyak fasilitator belum paham aturan dan prosedur di PNPM. SP2M kinerjanya cukup baik dimana karena satu tahun tugasnya mampu menyelesaikan 52 dari 85 kasus dan mengungkap berbagai kasus penting.
  2. Paling tidak sebanyak 30 fasilitator kabupaten di semua kabupaten dan 49 fasilitator kecamatan di 8 kabupaten telah diidentifikasi bermasalah dan sudah dilaporkan ke Satker Provinsi Sulawesi Tenggara, namun belum dilakukan tindakan sesuai aturan program. Temuan atas 49 fasilitator tersebut hanya sampling yang dilaksankan di 8 kabupaten, belum merupakan hasil review atas keseluruhan fasilitator. Masalah ini sangat terkait dengan indikasi kecurangan pada proses rekrutmen dan penempatan fasilitator di tahun 2009, dimana banyak fasilitator mengaku harus menyetor sejumlah uang ke oknum di Satker Provinsi dan Administrator Provinsi agar lolos seleksi.
  •   Kurangnya Komitmen Pemerintah Daerah yang tercermin dari Penyediaan Dana Pendamping
  1. Dari 10 kabupaten Di Sulawesi Tenggara, ada 3 kabupaten yang belum menyediakan DDUB hingga akhir November 2010, yaitu Muna, Konawe, Bombana. Hanya dua Kabupaten (Kolaka Utara dan Buton) yang meyediakan DDUB secara penuh dan tepat waktu. 5 Kabupaten lain menyediakan DDUB secara bertahap atau terlambat. Tidak tersedianya DDUB akan menghambat pelaksanaan program karena dana APBN tahap 3 (20%) hanya akan dapat dicairkan apabila DDUB sudah disalurkan ke rekening UPK.
  2. Dana PAP yang disediakan Provinsi untuk TA 2010 kurang dari 1%. Untuk PAP Kabupaten ada 2 Kabupaten (Konawe dan Bombana) tidak menyediakan dana PAP sama sekali untuk TA 2009 & 2010, 2 Kabupaten (Kolaka & Muna) kurang dari 1%, dan 2 Kabupaten (Buton & Wakatobi) hanya menyediakan kurang dari 2,5%. Hanya 4 kabupaten (Kolaka Utara, Konawe Selatan, Buton Utara dan Konawe Utara) yang menyediakan dana 5% atau lebih dari total BLM.
Adapun tindakan-tindakan yang diminta Bank Dunia untuk dilaksanakan oleh PMD adalah sebagai berikut:
  1. Menghentikan sementara seluruh pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara, baik dari KKPN ke UPK maupun dari UPK ke TPK mulai dari 28 Desember 2010 sampai dilakukan tindakan penyelesaian yang memuaskan. Bank Dunia tidak akan memproses penggantian pengeluaran block grant selama periode itu;
  2. Segera melakukan rekonsiliasi temuan audit keuangan dengan tujuan untuk mengevaluasi berapa banyak kerugian yang harus ganti oleh tersangka;
  3. Semua kontrak fasilitator (Kabupaten dan Kecamatan) mulai 1 Januari 2011 tidak diperpanjang lagi dan akan segera dilakukan seleksi ulang fasilitator yang profesional dan bebas KKN dengan pengawasan khusus oleh Ditjen PMD Jakarta dan NMC. Mereka yang masuk dalam daftar yang telah melakukan kecurangan tidak boleh ikut seleksi kembali;
  4. Meminta kepada RMC untuk mengganti konsultan bermasalah sebelum akhir Desember 2010;
  5. Meminta Satker Provinsi untuk mengganti staf satker personil yang terindikasi terlibat/ bahkan mengatur semua kecurangan sebelum akhir Desember 2010;
  6. Melakukan audit investigatif atas setiap indikasi kecurangan / penyelewengan dana di Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum Maret 2011; (oleh BPKP dan/ Inspektorat Jenderal Kemendagri)
  7. Mendorong Satker Provinsi dan Konsultan Manajemen Provinsi untuk memfasilitasi masyarakat melakukan upaya hukum atas indikasi kuat penyelewengan dana / korupsi di Sulawesi Tenggara, termasuk dalam hal penyediaan dana berperkara;
  8. Melakukan upaya pembenahan manajemen dan pengendalian di PNPM Mandiri Perdesaan dengan menerapkan Early Warning System, Audit Internal, Pengawasan oleh (organisasi) Masyarakat (BPD, BP-UPK), Kampanye Anti Korupsi, dll, untuk mencegah terulangnya kecurangan dan penyimpangan serupa di lokasi-lokasi lain di masa mendatang.
READ MORE - Permasalahan Serius Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara

PNPM Desa Sukajaya Lempasing diperiksa Inspektorat

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat Sukajaya Lempasing terkait adanya penyelewengan dana PNPM-MP untuk pembangunan Posyandu, Inspektorat Kabupaten Pesawaran, kemarin (Jumat, 21/01) memeriksa kondisi bangunan yang dimanksu , yang berada dalam wilayah Dusun Mutun.

Tim Inspektorat yang melakukan pemeriksaan terdiri dari tiga orang, yang diketahui oleh Marzuki. Pemeriksaan yang dilakukan, ditujukan kepada hal yang yang berkaitan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta mengecek berbagai item pembangunan termasuk luas serta ukuran bangunan.

Ketua Tim dari Inspektorat Kabupaten Pesawaran Marzuki mengatakan, pemeriksaan bangunan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) ini merupakan bentuk tindak lanjut laporan masyarakat Sukajaya Lempasing tentang adanya dugaan penyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarkat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 2010.

Dimana, berdasarkan laporan warga, disinyalir terjadi penyelewengan dana PNPM-MP dalam proyek pembangunan Gedung Posyandu di Dusun Mutun, Desa Sukajaya Lempasing. Warga menduga bangunan posyandu tersebut hanya menghabiskan biaya maksimal Rp 48 juta, sedangkan dana PNPM-MP yang diterima Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp 72.882.500. "Semua sudah kami periksa, baik laporan keuangan maupun belanja material yang digunakan," ucapnya

Ketua Unit pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Padangcermin Asep Muchtar Efendi, yang ikut mendampingi dalam kegiatan pemeriksaan ini mengatakan, tuduhan masyarakat dan BPD tersebut tidaklah benar. Menurutnya, tidak mungkin dilakukan penyimpangan, karena pelaksanaan kegiatan belum selesai, sementara dana baru dikucurkan.diterima sebesar 77%.

"Artinya, pekerjaan TPK ini belum selesai karena masih harus menunggu sampai semua dananya terkucurkan dan bangunannya selesai. Baru bias diektahui penggunaan semua biayanya berapa," ujarnya.
READ MORE - PNPM Desa Sukajaya Lempasing diperiksa Inspektorat

PNPM Botodayaan Berdayakan Masyarakat Bangun Desa

Dengan adanya program PNPM Pemerintah desa di desa Botodayaan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul sampai saat ini telah aktif membangun sarana prasarana desa demi meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Menurut kades Botodayaan Mujiyatno,”untuk pembangunan dengan PNPM sangat membantu karena dengan adanya PNPM kami dimudahkan untuk terus membangun sarana prasarana yang memadai,karena kalo hanya mengandalkan APBD 1 dan 2 pembangunan desa akan tersendat.
Karena jika hanya mengandalkan dana tersebut tidak akan mencukupi untuk berbagai macam pembangunan yang ada didesa terlebih kami memiliki 21 dusun yang banyak belum tersentuh oleh pemerintah daerah,maka PNPM lah yang membantu dan masyarakat dapar diperansertakan.

Untuk tahun 2011 ini desa botodayaan sendiri mendapat Rp.383.447.900,- tapi dibagi beberapa tahap dan ini merupakan tahap ke 2 pencairan dana PNPM,dimana alokasi tersebut untuk simpan pinjam perempuan Rp.50.000.000,-sarana Prasarana tahap ke 2 Rp.152.423.500 dan PKH sendiri direncakan membangun 4 unit terdiri dari gedung Paud,Conblock,pagar halaman dan PAH sebanyak 4 unit didusun sambikidul dan bototengah dengan total dana PKH mencapai Rp.120.751.500.

Untuk corblock sendiri sepanjang 615 m yang menghubungkan 2 dusun yaitu dusun karang dan dusun cabe serta pembuatan talud sepanjang 407,84m3 dengan dana Rp.145.500.400,”jelas Mujiyatno

Mujiyatno menambahkan,”alhamdullilah dengan PNPM ini kami sangat terbantukan dan diharapkan PNPM untuk tahun tahun selanjutnya dapat terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat serta pengembangan pembangunan desa kami karena dengan PNPM pula masyarakat kami dapat di berdayakan serta dapat hasil kerjanya demi kebutuhan keluarganya.”ucapnya

Sumber : http://www.berita2.com/daerah/138-yogyakarta/9976-pnpm-botodayaan-berdayakan-masyarakat-bangun-desa.html
READ MORE - PNPM Botodayaan Berdayakan Masyarakat Bangun Desa

Rabu, 08 Juni 2011

Proyek Jalan Rabat Beton Taringgul Tengah Diduga Sarat Penyimpangan

Proyek peningkatan jalan Rabat Beton di lingkungan Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta diduga sarat dengan penyimpangan.

Ketika wartawan memantau pekerjaan Jalan Rabat Beton Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah, Sabtu (09/10), diduga pekerjaannya tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah tersebut anggarannya sebesar Rp 108.000.000 bersumber dari Dana PNPM Mandiri Perdesaan. Namun, nampak hasil pekerjaan diduga tidak sesuai Juknis diantaranya Rabat Beton yang seharusnya ketebalan minimum 15 cm, terbukti ketebalan hanya 10 cm. Untuk Pasir pengecoran yang seharusnya digunakan itu adalah Pasir Cor, ternyata menggunakan Pasir Pasang.

Selain itu, ketika para pekerja Rabat Beton meratakan tanah untuk melakukan pengecoran terlihat sisi jalan sedikit digali. Sehingga, posisi tanah bagian tengah lebih tinggi. Dan ketika pekerjaan Rabat Beton Jalan itu terus berjalan, tidak terlihat dan terpampang Papan Proyek PNPM MP.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM MP Desa Taringgul Tengah Hilman Ramdani saat ditemui Wartawan Sabtu (09/10) tidak bisa menerangkan secara gamblang dengan adanya hasil pekerjaan Rabat Beton Jalan Kampung Karang Anyar yang diduga tidak sesuai Juknis tersebut. “Saya hanya sebatas mengurus administrasi saja, sedangkan pekerjaan semuanya dipasrahkan langsung kebagian mandor, Bamusdes dan Kepala Desa,”ungkap Hilman.

Untuk itu, kiranya pihak yang berwenang secepatnya dapat menindaklanjuti dugaan penyimpangan pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah sepanjang 318 meter tersebut.
READ MORE - Proyek Jalan Rabat Beton Taringgul Tengah Diduga Sarat Penyimpangan

Selasa, 07 Juni 2011

Pemerintah Prioritaskan Rumah Murah dan PNPM

Ilustrasi
Pemerintah pusat akan menyiapkan rumah super murah bagi warga miskin. Bahkan, harga rumah tersebut rencananya dibanderol Rp10 juta per unit.

Rencana itu dikatakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) RI Agung Laksono saat melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus menghadiri Muspinas Kosgoro 1957 di Hotel Grand Clarion Makassar, Senin malam, 6 Juni.

Pengadaan rumah super murah itu menjadi salah satu program prioritas penanggulangan kemiskinan cluster keempat yang direncanakan pemerintah pusat. "Ini program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan papan warga miskin," kata Agung.

Dia mengharapkan, Pemerintah Provinsi Sulsel proaktif memanfaatkan dengan baik berbagai program pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan. Sulsel kata dia, harus menjadi provinsi yang bisa mengembangkan berbagai potensi daerah, mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan mensejahterakan masyarakat.

"Sebagai daerah maritim, Sulsel salah satu solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya di pesisir pantai dengan memfasilitasi peningkatan produksi rumput laut yang menjadi kebutuhan besar dunia. Kita juga membenahi dermaga di pesisir pantai untuk masyarakat pesisir," jelas Agung.

Menyinggung soal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) serta berbagai bentuk bantuan sosial, Agung menambahkan, tahun ini, terus dilakukan peningkatan alokasi PNPM ke berbagai daerah utamanya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

"Dana peningkatan kesejahteraan tetap ada, baik melalui PNPM maupun program lainnya. Tetapi angka pastinya saya belum tahu persis, yang jelas ada peningkatan kemudian melalui program bantuan sosial," tutur Ketua Umum Kosgoro 1957 ini.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana PNPM untuk Sulsel kurang lebih Rp143,3 miliar, turun 18,9 persen dari tahun lalu Rp176,9 miliar. Lima kegiatan PNPM diantaranya Program Penanggulangan Kemiskinan Kota (P2KP), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Program Investasi Sosial Ekonomi (PISE), Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsinas), serta Sanitasi Berbasis Masyarakat
READ MORE - Pemerintah Prioritaskan Rumah Murah dan PNPM

Jumat, 03 Juni 2011

Kepala Desa Menolak Serah Terima Proyek PNPM

Kepala Desa Sialang, Kecamatan Tungkal Tungkal Ilir, Tanjabar, Jambi, Saman menolak penandatangan serah terima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2010 lalu.

Dia menganggap proyek tersebut belum selesai 100 persen.

Saman mengatakan, proyek tersebut berupa pembangunan tiga ruang madrasah yang berlokasi di Parit Semau. Alasan tidak mau menandatangai serah terima, lanjutnya, berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

"Pembangunannya tidak sampai seratus persen, saya tidak mau disalahkan masyarakat karena ini aspirasi dari masyarakat," katanya kepada Tribunjambi.com, Minggu (29/5/2011).

Menurutnya, beberapa pembangunan seperti plester lantai, water closed (WC), tempat pembuangan, dan juga pembuatan keramik bagian depan belum dikerjakan. Padahal anggaran pembangunan madrasah itu bernilai hingga Rp 300 juta

"Masyarakat saya tidak puas. Kita bukan menghambat. Tapi karena belum selesai 100 persen, makanya belum ada serah terima," ujarnya.

Sementara itu, Pembina PNPM di Kecamatan Tungkal Ilir, Jamil Qumri mengatakan, proyek PNMP tahun 2010 di Tanjabbar seharusnya sudah selesai laporannya pada April 2011 lalu.

Mengenai persoalan pembangunan madrasah di Parit Semua, Desa Sialang, memang terjadi keterlambatan pembangunan. Waktu laporan kesiapan fisik pembangunan juga diperpanjang hingga April

Mengenai belum selesainya proyek PNPM tahun 2010 lalu, juga dibenarkan Ketua Pejabat Operasional Kegiatan (PJOK) Saefuddin. Dia menjelaskan, belum selesainya pekerjaan pembangunan tiga ruangan madrasah akibat kekurangan anggara.
READ MORE - Kepala Desa Menolak Serah Terima Proyek PNPM

SBY : Jangan Adalagi Kepala Daerah yang Tolak PNPM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan, semua pemimpin daerah menjalankan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden mengaku, sudah sejak lama mengetahui banyak pemimpin daerah yang menolak menjalankan PNPM mandiri dengan berbagai alasan.

"Alasannya macam-macam, tidak tersedia dana pendamping, ada yang mengatakan daerah tidak diajak bicara, ada yg mengatakan ya pokoknya enggaklah," ujar Presiden saat membuka Rakernas sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan, Rabu (24/3).

Presiden menegaskan, seharusnya masyarakat mesti mengetahui ada program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. "Tapi kok, pemimpinnya yang dipilih oleh rakyat itu tidak setuju atau menolak," imbuh Presiden.

Apabila memang ada masalah anggaran seperti dana APBD terbatas sehingga tidak bisa menyediakan dana pendamping, kata Presiden, semua itu bisa dibicarakan. Namun, apabila sikap mentalnya sudah menolak kasihan rakyat tidak mendapat kesempatan.

Karena itu, Presiden mengajak seluruh pemimpin daerah untuk menjalankan PNPM mandiri dengan sepenuh hati. "Saya mohon kepada pemimpin di daerah agar APBD yang berkaitan langsung dengan bidang bidang ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh," pinta SBY.


Sumber : Tribunenew.com
READ MORE - SBY : Jangan Adalagi Kepala Daerah yang Tolak PNPM

Rabu, 01 Juni 2011

MAK PNPM-LMP Khusus PLTMH Kab. Tana Toraja T. A. 2011

Enos Karoma, Sekda Kab. Tana Toraja, pada hari Selasa, 31/5/2011 membuka pelaksanaan Musyawarah Antar Kecamatan (MAK)PNPM-LMP Khusus Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kab. Tana Toraja Tahun Aggaran 2011 di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja.

Dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan ini, Enos menyampaikan agar peserta dapat lebih mendahulukan musyawarah, agar hasil yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak.


Selain Sekda Tana Toraja yang mewakili Bupati, turut hadir dalam kegiatan ini Bapak Ruslan Remmang, SE, yang mewakili Specialis PNPM - LMP Propvinsi Sulawesi Selatan, Faskab Kab. Tana Toraja-Suherman, SIP, Fastekab Irwan Padang, ST, sekretaris BPML Kab. Tana Toraja-Bapak Yurinus.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Keg. PLTMH Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2011, Bapak Ir, Philipus dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan PTO yang ada dalam PNPM. selain itu Tim Verifikasi juga mendapatkan bantuan dari Tim TSU (Tehnikal Suport Unit) propinsi Sulawesi Selatan.


Pelaksanaan Musyawarah Antar Kecamatan (MAK) Prioritas Usulan PNPM-LMP Khusus Kegiatan PLTMH Kab. Tana Toraja T. A. 2011, berjalan alot. Hal ini disebabkan adanya beberapa interupsi yang disampaikan oleh beberapa peserta yang merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh pelaksana MAK. Salah satunya berasal dari interupsi yang disampaikan oleh PjOK Kec. Gandangbatu Sillanan yang merasa keberatan atas usulan mereka yang dinyatakan tidak layak. sementara, beberapa orang peserta lainnya mempertanyakan tata tertib MAK yang dibagikan oleh pelaksana.

Ichsan, SP, sebagai penanggungjawab kegiatan ini, memberikan penjelasan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta MAK. yang pada akhirnya semua peserta dapat menerima hasil keputusan yang berhasil ditetapkan.



READ MORE - MAK PNPM-LMP Khusus PLTMH Kab. Tana Toraja T. A. 2011