Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu agar melakukan evaluasi terhadap kinerja Fasilitator Teknik (FT) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan lamasi Induk. Demikian permintaan yang disampaikan Kepala Desa (Kades) To'Pongo, Kecamatan Lamasi Induk, Yusri S.Pd. Permintaan Kades To' Pongo tersebut disampaikan karena dana yang dikucurkan ke tiap-tiap desa/kelurahan di wilayah tersebut berbeda-beda. Padahal, dana sebesar Rp3 miliar yang diperoleh untuk tahun Anggaran 2011, sama diperoleh pada tahun lalu 2010. Dana yang berbeda-beda di peroleh setiap desa/ kelurahan, diduga kuat ada permainan di tingkat FT. Sebab, FT yang bertanggung jawab penuh atas Rancangan Anggaran Biaya (RAB) baik dana Simpan Pinjam (SPP) maupun kegiatan fisik PNPM.
"Kasian kami yang tidak memiliki jaringan di PNPM pasti dana yang diberikan sedikit, tidak seperti desa yang memiliki orang-orang di PNPM pasti dana yang diberikan besar. Makanya kami minta supaya pihak terkait melakukan evaluasi khususnya di FT," tegas Yusri.
Menanggapi persoalan tersebut, Fasilitator Tehnik PNPM Lamasi Induk, Ikram ST, mengatakan semua usulan desa baik fisik maupun SPP-nya (Simpan Pinjam) sudah ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) III, sehingga tidak ada permainan di tingkat FT seperti yang disebutkan Kades To'Pongo, Yusri S Pd. "Kita sudah rembukkan pada waktu MAD di Lamasi dan saya kira persoalan ini sudah kami jelaskan melalui forum. Tetapi apapun bentuknya semua itu merupakan kritikan membangun buat kami untuk lebih bekerja dengan baik," tepisnya.
Ikram juga mengatakan, semua usulan Kades untuk program PNPM 2011, telah ditetapkan melalui MAD III, begitupun dengan usulan tahap kedua oleh sembilan desa/ kelurahan di Lamasi Induk. "Insya Allah, diprogram 2011 ini kita lebih profesional dalam menjalankan tugas," tutupnya.
"Kasian kami yang tidak memiliki jaringan di PNPM pasti dana yang diberikan sedikit, tidak seperti desa yang memiliki orang-orang di PNPM pasti dana yang diberikan besar. Makanya kami minta supaya pihak terkait melakukan evaluasi khususnya di FT," tegas Yusri.
Menanggapi persoalan tersebut, Fasilitator Tehnik PNPM Lamasi Induk, Ikram ST, mengatakan semua usulan desa baik fisik maupun SPP-nya (Simpan Pinjam) sudah ditetapkan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) III, sehingga tidak ada permainan di tingkat FT seperti yang disebutkan Kades To'Pongo, Yusri S Pd. "Kita sudah rembukkan pada waktu MAD di Lamasi dan saya kira persoalan ini sudah kami jelaskan melalui forum. Tetapi apapun bentuknya semua itu merupakan kritikan membangun buat kami untuk lebih bekerja dengan baik," tepisnya.
Ikram juga mengatakan, semua usulan Kades untuk program PNPM 2011, telah ditetapkan melalui MAD III, begitupun dengan usulan tahap kedua oleh sembilan desa/ kelurahan di Lamasi Induk. "Insya Allah, diprogram 2011 ini kita lebih profesional dalam menjalankan tugas," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!