•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Selasa, 27 Agustus 2013

Bupati Tana Toraja minta data BLSM direvisi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat.

Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja.

“Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data penerima BLSM mengacu pada data penerima raskin. Selama ini banyak warga miskin yang tidak menerima raskin,” ujar Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, Rabu (3/7/2013).

Dikatakan Theofilus, carut marutnya penyaluran BLSM dipicu tidak akuratnya pendataan warga miskin yang  dilakukan Badan Pusat Statistik.

Diakuinya, pemerintah kabupaten hingga pemerintah di tingkat desa/kelurahan sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pendataan warga miskin.

Padahal, yang mengetahui betul kondisi kehidupan masyarakat adalah jajaran pemerintah di tingkat kelurahan/desa.

Rendahnya akurasi data warga miskin dalam penyaluran BLSM di kabupaten/kota sangat beresiko bagi jajaran pemerintah hingga ke tingkat paling bawah.

Kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan makin melemah.
Pemerintah kabupaten hingga kelurahan/desa akan dituding telah merekayasa data warga miskin karena warga miskin yang layak mendapat bantuan tidak masuk dalam daftar penerima.

Sementara ada warga mampu namanya masuk daftar penerima bantuan yang disalurkan pemerintah. Seperti  yang pernah terjadi saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) beberapa tahun lalu, warga miskin yang tidak masuk daftar penerima melakukan protes ke kantor kelurahan/desa.

“Data warga miskin yang tidak akurat menjadi bumerang bagi aparat pemerintahan. Ujung-ujungnya, bukan BPS sebagai pihak yang melakukan pendataan yang dipersoalkan tetapi  aparat yang ada di tingkat kelurahan/desa yang jadi sorotan,” jelas mantan Inspektorat Provinsi Sulsel itu.

Theofilus menyatakan guna mengantisipasi terjadinya gejolak di tengah masyarakat akibat penyaluran BLSM yang ada salah sasaran, data warga miskin yang ada saat ini harus direvisi.

Selain itu, dalam mendata ulang warga miskin, BPS jangan jalan sendiri. Tetapi, harus berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat kelurahan/desa dalam melakukan pendataan dan penentuan warga miskin sasaran BLSM.

“Dalam pendataan warga miskin, jangan mereka (BPS) jalan sendiri. Kalau program pemerintah pusat sudah tidak tidak tepat sasaran, ujung-ujungnya kami yang di daerah menjadi dilematis,” kata Theofilus.

Kepala Cabang Kantor Pos Makale, Albert Palangan menyatakan pendataan penerima BLSM bukan menjadi tanggung jawab pihaknya.
Kantor pos hanya bertugas menyalurkan dana ke warga yang namanya masuk dalam daftar penerima BLSM. Jumlah RTS penerima BLSM di kabupaten Tana Toraja sebanyak 13.552 RTS yang tersebar di 19 kecamatan.

“Jika tidak ada aral melintang, pengambilan dana BLSM di wilayah kabupaten Tana Toraja sudah bisa dilakukan Kamis 4 Juli 2013,” tandasnya.

Sumber : Sindonews.com
READ MORE - Bupati Tana Toraja minta data BLSM direvisi

Sabtu, 24 Agustus 2013

700 JUTA akan disalurkan bagi 12 Kelompok SPP & UEP di Kec. Makale

Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.

Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kecamatan Makale ini, secara resmi dibuka oleh Kepala Seksi Pemerintahan kecamatan Makale, Yohanis Ani mewakili Camat yang pada kesempatan tersebut tidak sempat hadir.

MAD Perguliran yang berlangsung di aula Kantor Kecamatan Makale tersebut dipimpin oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Makale, PT.Tandilino,BA. 

Kegiatan ini selain dihadiri oleh para pengurus Kelompok SPP dan UEP juga dihadiri oleh para Lurah dan Kepala Lembang serta Pengurus BP-UPK dan Tim Verifikasi Kecamatan Makale,serta FK Kec. Makale. Dominggus Tandikamban,SE dan FT Kec.Makale, Dewi M. Tengkano, ST.

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Camat, Yohanis Ani yang mewakili Camat Makale meyampaikan agar dalam pengelolaan dana SPP dapat dijalankan dengan baik, sehingga tidak berdampak pada pembangunan fisik seperti yang telah terjadi di Kelurahan/Lembang, yang tidak mendapatkan dana pembangunan fisik/infrastruktur berhubung karena, adanya tunggakan oleh anggota kelompok di salah satu kelompok SPP di desa tersebut. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan sanksi yang telah disepakati di MAD tingkat kecamatan. 

Sementara itu, Ketua BKAD Kec. Makale, PT.Tandilino, BA dalam penjelasannya mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya MAD Perguliran ini adalah untuk menetapkan alokasi pendanaan kelompok yang mengajukan pinjaman dana perguliran setelah adanya rekomendasi kelyakan dari Tim verifikasi.

Ditempat yang sama, Bendahara UPK Kecamatan Makale, Hermin Parinding, mengatakan bahwa saat ini jumlah dana bergulir yang ada direkening UPK sebesar 400 Juta Rupiah, sehingga perlu untuk segera disalurkan kepada kelompok-kelompok SPP yang telah melalui tahapan Verifikasi dan dinyatakan Layak oleh TimVerifikasi,

Sementara itu, Sekretaris UPK Kec. Makale, Aris Palullungan menyampaikan bahawa dari 13 Proposal Pengajuan SPP dan UEP yang diferifikasi 12 kelompok dinyatakan layak untuk didanai dan 1 kelompok dinyakatan belum layak untuk didanai. kelompok yang belum layak untuk didanai tersebut berasal dari kelompok UEP yang masih perlu mendapatkan bimbingan

Peserta MAD berhasil menyepakati besaran alokasi dana perguliran yang mencapai Rp. 700 Juta, selain itu peserta  musyawarah juga menetapkan rangking atau urutan kelompok yang akan dilayani serta jadwal pergulirannya.

MAD Perguliran ini berlangsung dengan tertib dan secara resmi ditutup oleh Ketua BKAD Kec.Makale,PT. Tandilino, BA..... (Fuad. A)
READ MORE - 700 JUTA akan disalurkan bagi 12 Kelompok SPP & UEP di Kec. Makale