•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Sabtu, 09 November 2013

UPK Tanggung Tunggakan Rp 50 Juta

Gara-gara petani gagal tanam, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara harus menanggung tunggakan dari kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) sebesar Rp 50.550.000. Pinjaman bermasalah dari dua kelompok SPP di Desa Tambalang Raya bahkan sudah hampir satu tahu tidak mengangsur dan masuk dalam kolektabilitas 5 dengan nilai Rp 28.830.000. Sedangkan 6 kelompok SPP di Rantau Bujur Hilir ikut menunggak Rp 18.390.000.
"Di Tambalang Raya sudah dua kali kami datangi, tapi masyarakat tetap tak sanggup membayar. Alasannya karena gagal tanam, sehingga sawah tak bisa menghasilkan padi," kata bendahara UPK  Warni Khairiyani. Penghasilan kelompok SPP yang bermasalah itu kebanyakan sebagai pengrajin anyaman purun. Saat ini harga purun sedang turun, mereka rugi sehingga tidak bisa membayar pinjaman. Sedangkan suami mereka sebagai pencari kayu bakar di hutan, saat ini menganggur karena banyak razia. Hasil dari anyaman purun hanya untuk makan sehari-hari.
Ketua kelompok Mawar Sari, Ernita dan kelompok Mekarsari, Samsiah, tak mampu berbuat banyak terhadap anggotanya yang masih menanggung pinjaman tahun 2012 Rp  28.830.000. Mereka sudah tanda tangan pada surat perjanjian Juni 2013 sanggup membayar setelah panen. Tapi ternyata gagal tanam karena banyu kada besurut, air di lahan persawahan tak pernah surut saat waktu tanam tiba.   

Sekretaris UPK Muhamad Thaha Aminudin berencana untuk mendatangi lagi ke desa, minta angsuran per minggu biar UPK yang mengambil.  "Awal bulan ini kami dengan Fasilitator Kecamatan sedang menunggu konfirmasi dari  kepala desa," katanya. Desa yang masih punya tunggakan SPP tahun 2013 tidak mendapat BLM. Pada minggu kedua Desember nanti ada MAD Prioritas iTambalang Raya dan Rantau Bujur Hilir  terancam tak terdanai lagi. Padahal  di 2012 lalu Tambalang Raya mengusulkan beasiswa pengadaan peralatan sekolah Rp 55 juta untuk pengadaan peralatan sekolah 123 anak. Namun karena masih ada tunggakan SPP, usulan itu tak masuk ranking untuk didanai.
Ketua UPK Anshari memperlihatkan lahan sawah yang gagal tanam di Desa Pematang Benteng Hilir. Tahun 2013 BLM Rp 121.844.000 untuk pembuatan titian ulin jalan usaha tani sepanjang 150 meter dan lebar 1,25 meter. Titian itu sebagai lanjutan pembangunan serupa di tahun 2011, karena prasarana itulah yang dibutuhkan masyarakat.
Namun sayangnya, tahun 2013 hanya sedikit lahan yang bisa ditanami padi karena rata-rata gagal tanam.  Pelatihan meningkatkan kualitas produk anyaman purun untuk menambah penghasilan warga pernah diusulkan. Namun bentuk pelatihan yang tepat belum ditemukan. Harga tikar purun murah, pengrajin bertahan tak menjualnya karena  rugi kalau dijual. Tikar purun kebanyakan dipakai untuk menjemur gabah. Karena gagal tanam dan tak ada panen padi, maka tak ada gabah yang dijemur dan tak butuh tikar purun. (Tim UPK)

Sumber : pnpm-kalsel
READ MORE - UPK Tanggung Tunggakan Rp 50 Juta

Kamis, 07 November 2013

                                                 
Sertifikasi pekerjaan bak air bersih bersama dengan FT,Fastekab,dan PL kec. Mengkendek

READ MORE -

Sabtu, 26 Oktober 2013

Mujahiddin Panggoa, Pimpin IPPMI Tana Toraja

Dengan berkembangnya program-program berbasis pemberdayaan masyarakat sejak awal dasawarsa 1990an, peran fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program-program tersebut menjadi sangat penting. Dengan ditetapkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai kebijakan payung bagi program-program berbasis pemberdayaan masyarakat pada tahun 2007, kebutuhan akan tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengawal proses pembangunan baik di desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota terus meningkat.
Dalam perkembangannya, jenis Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat juga beragam sesuai tuntutan pembangunan yang ada seperti fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknis, fasilitator keuangan, dan sebagainya.
Namun demikian, meningkatnya kebutuhan dan keberagaman jenis fasilitator tersebut belum diikuti oleh dikembangkannya standar kompetensi dan jenjang karir yang jelas bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Fakta adanya kebutuhan akan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu dan jumlahnya terus meningkat, menunjukkan bahwa fasilitator pemberdayaan masyarakat telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah profesi.
Profesi  adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.
Dalam rangka mengembangkan profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat beserta sistem penjaminan kualitas terhadap kinerjanya, maka keberadaan sertifikasi profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mutlak diperlukan.
Menjawab hal-hal tersebut di atas, para pelaku Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tana Toraja, yang didominasi oleh para Fasilitator PNPM-Mandiri Perdesaan, sepakat untuk membentuk sebuah Asosiasi Profesi di lingkungan pemberdayaan masyarakat, yang kemudian akan bergabung dalam Asosiasi profesi pemberdayaan masyarakat yang telah ada, yaitu Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia yang disingkat IPPMI.
Menindaklanjuti hal tersebut maka, pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2013, bertempat di Aula Hotel Sangalla' para pelaku Pemberdayaan Masyarakat kab. Tana Toraja melakukan pertemuan dengan agenda utama pembentukan IPPMI Cabang Tana Toraja.
Adapun hasil-hasil yang dicapai dari pertemuan tersebut adalah terbentuknya kepengurusan DPD IPPMI Kab. Tana Toraja Periode 2013 -2106 dengan kepengurusan sebagai berikut :


SUSUNAN DEWAN PENGURUS DAERAH
IKATAN PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA  (IPPMI)
KABUPATEN TANA TORAJA
PERIODE 2013- 2016

       I.            Dewan Pembina / Pengawas   :
1.      Bupati Tana Toraja
2.      Ketua DPRD Tana Toraja
.
    II.            Dewan Pakar dan Pertimbangan Organisasi:
1.      Kepala BPMPL KabupatenTanaToraja
2.      PjOKab. TanaToraja
3.      Kepala Bappeda Kab. Tana Toraja
4.      Faskab Tana Toraja
5.      Fastekab Tana Toraja
6.      Faskeu Tana Toraja

 III.            DewanPengurus Daerah
Ketua Umum               :      Mujahidin Panggoa, S.Ag.
Wakil Ketua I              :      Wahyuddin, S.Si.
Wakil Ketua II             :      Deddy Linthin Sombolinggi, ST
Wakil Ketua III            :      Syafaruddin, SP
Sekretaris Umum         :      Meki Sanda, ST
Wakil Sekretaris I        :      Muhammad Arfan, ST
Wakil Sekretaris II       :      Y. M. Tandiarrang, S.Sos.
Wakil Sekretaris III     :      Jufri Manga, ST.
Bendahara                    :      Harni Musu’, SE
Wakil Bendahara         :      Hernita Matana, ST

1.      Bidang Organisasi / Keanggotaan
Ketua                :    Ninaser Rumorati, BE, SH
Anggota            :   -    Cerianti, S.Pd.
                              -    Yulianti, S.Pd.
                              -    Duma Patiallo, SE
                              -    Daniel Paelong, S.Sos.
                              -    Calvyn Tandirerung, SE
2.      Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Ketua                :    Arisal Thamrin, ST
Anggota            :   -    Muh. Yunus, ST
                              -    Laga, STP
                              -    Marseltono Randabunga, ST
                              -    Margaretha, SP
                              -    Berlian Pariakan, ST


3.      Bidang Kerjasama
Ketua                :    Rocky Marthen, S.Sos.
Anggota            :    -    Ali Pangedongan, S.Kom.
                              -    Joni Iwan, ST
                              -    Yanto Kamba, ST
                              -    Dewi Marlina Tengkano, ST
                              -    Priyanki, ST
                             
4.      Bidang Informasi dan Komunikasi
Ketua                :    Fuad Amry
Anggota            :    -    Yolanda Damayanti Tondok Sakkung, SE
                              -    Kartini, SE
                              -    Noor Hanifah, SP
                              -    Dominggus Tandikamban, SE
                         
5.      Bidang Pengembangan Wirausaha Sosial
Ketua                :    Aswan Batara Randa, ST
Anggota            :        -   Hermin
                                   -   Sudy Lapa
                                   -   Rina
                                   -   Jansen Ruru, SE
                                   -   Ruth Y. Padang
                         
6.      Bidang Sertifikasi Profesi
Ketua                :    Welem Kala’ Lembang, A.Md.
Anggota            :   -    Yakobus, ST
                              -    Agustina, SE
                              -     Muh. Iqbal, ST
                              -
7.  Bidang Penelitian dan Pengembangan
Ketua                :    Rahmat Hidayat, S.Pd.
Anggota            :         -   Daud Broni
                                   -   Frans Harpen Mangalik, ST
                                   -   Septianus
                                   -   Yakob Edy, ST
READ MORE - Mujahiddin Panggoa, Pimpin IPPMI Tana Toraja

Minggu, 20 Oktober 2013

FT DESA 3 KECAMATAN DI TANATORAJA, TERIMA GEMBLENGAN DARI FK/FT KECAMATAN.

Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam. 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat Lembang/Kelurahan itulah maka 3 kecamatan di Tana Toraja (masing-masing : Kec. Rembon, Kec. Makale Selatan, dan Kec. Malimbong Balepe'), secara bersama melaksanakan pelatihan Kader Teknik yang bertempat di Aula Kecamatan Rembon. Kegiatan Pelatihan Kader Teknik ini secara resmi dibuka oleh Camat Rembon, Welem Balalembang. SP, didampingi oleh Asisten Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Syafaruddin. Acara Pembukaan pelatihan Kader Teknik ini juga dihadiri para Fasilitator Teknik dan Pemberdayaan dari 3 kecamatan penyelenggara pelatihan, yaitu Kec. Rembon, Kec. Makale Selatan, dan Kec. Malimbong Balepe'.
Camat Rembon dalam sanbutannya menyampaikan kepada para peserta pelatihan agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik, dan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu, khususnya ilmu keteknikan.
Ditempat yang sama, Asisten Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Syafaruddin, SP, ketika dimintai tanggapan mengenai pelatihan ini, mengungkapkan bahwa Kegiatan pelatihan ini merupakan serangkaian dari program Peningkatan Kapasitas yang menjadi program dalam PNPM-MPd guna memberikan pengetahuan dibidang keteknikan kepada para kader yang ada dimasing-masing Lembang/Kelurahan.
"Para kader teknik ini bertugas mengawasi segala pembangunan yang bersifat fisik yang ada bersumber dari dana pusat melalui program PNPM-MPd bisa terarah dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat" Jelas Syafaruddin.
Sementara itu, Rahmat Hidayat, Fasilitator Teknik Kecamatan Rembon mengungkapkan, tujuan dari kegiatan pelatihan atau penguatan kapasitas ini adalah memberikan pengetahuan praktis-teknis tentang kegiatan fisik, survey, sampai dengan pembuatan RAB ( Rancangan Angaran Biaya) dan design bagi kader teknik Lembang/Kelurahan.
”Dengan pelatihan yang dijadwalkan akan berlangsung selama 6 hari ini (21-26 Oktober2013), para peserta diharapkan sudah bisa membuat design dan RAB sendiri, sesuai dengan usulan mereka dan kemudian menjadi usulan dari Lembang/Kelurahan mereka masing-masing,” ungkap Rahmat, yang diamini oleh Aswan B, Randa (FT Kec. Makale Selatan), dan Deddy L. Sombolinggi (FT Kec. Malimbong Balepe').
"Secara garis besar materi-materi yang akan disajikan dalam pelatihan Kader teknik kali ini meliputi Refleksi Tupoksi Kader Teknik, Teknik Pengukuran dan Pembuatan Design dan RAB, kemudian praktek lapangan".tambahnya.


[Fuad. A]
READ MORE - FT DESA 3 KECAMATAN DI TANATORAJA, TERIMA GEMBLENGAN DARI FK/FT KECAMATAN.

Senin, 09 September 2013

PNPM-MPd Tana Toraja tingkatkan Kapasitas Tenaga Pelatih Masyarakat

Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis. Salah satu yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas masyarakat untuk berprakarsa dan bertindak dalam meningkatkan kondisi kehidupan dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Strategi peningkatan kapasitas salah satunya ditempuh melalui kegiatan pelatihan. Pelatihan merupakan rangkaian proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis, pola fikir, sikap, kemampuan dan peran dalam proses perubahan. 

Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas tersebut, maka PNPM-MPd Kabupaten Tana Toraja menyelenggarakan TOT Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) selama 6 hari (9-14 September 2013) di Aula Hotel Sangalla', Tana Toraja, yang diikuti oleh 40 peserta dari 19 Kecamatan. Kegiatan Pelatihan bagi TPM ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Pelatihan TPM yang sebelumnya di danai melalui DOK RBM. Kegiatan Pelatihan TPM ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembang (BPMPL) Kab. Tana Toraja, Yurinus Tangkelangi', SH, MH. Dalam Sambutannya, Yurinus menyampaikan pentingnya TPM dalam meningkatkan kemampuan keberdayaan masyarakat. "Kita berharap melalui pelatihan ini kemammpuan masyarakat akan terus mengalami peningkatan."terang Yurinus.

Sementara itu ketua panitia, Daud Brony, menyampaikan bahwa Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tenaga Pelatih Masyarakat di setiap lokasi PNPM-MPd yang mempunyai kompetisi khusus. 
“Melalui Pelatihan TPM ini, kita akan mencetak Tenaga-tenaga Pelatih masyarakat sebagai tenaga pelatih lokal yang tersebar di 19 kecamatan,” terangnya. "Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 6 hari, yaitu sejak tanggal 9 - 14 September 2013. Dan materi-materi yang disajikan dalam kegiatan ini antara lain teknik fasilitasi pelatihan, Pengelolaan sebuah pelatihan, Teknik Komunikasi dan beberapa materi lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas TPM sesuai dengan TUPOKSInya. Dan Pemateri / Narasumber sebagian besar berasal dari Fasilitator PNPM-MPd Kab. Tana Toraja"Tambah Daud. 
Ditempat yang sama, Faskab Tana Toraja, Ir. M. Amal Alba menyampakan harapannya agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan sampai selesai, agar materi yang diterima tidak sepotong-sepotong.
READ MORE - PNPM-MPd Tana Toraja tingkatkan Kapasitas Tenaga Pelatih Masyarakat

Selasa, 27 Agustus 2013

Bupati Tana Toraja minta data BLSM direvisi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat.

Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja.

“Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data penerima BLSM mengacu pada data penerima raskin. Selama ini banyak warga miskin yang tidak menerima raskin,” ujar Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, Rabu (3/7/2013).

Dikatakan Theofilus, carut marutnya penyaluran BLSM dipicu tidak akuratnya pendataan warga miskin yang  dilakukan Badan Pusat Statistik.

Diakuinya, pemerintah kabupaten hingga pemerintah di tingkat desa/kelurahan sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pendataan warga miskin.

Padahal, yang mengetahui betul kondisi kehidupan masyarakat adalah jajaran pemerintah di tingkat kelurahan/desa.

Rendahnya akurasi data warga miskin dalam penyaluran BLSM di kabupaten/kota sangat beresiko bagi jajaran pemerintah hingga ke tingkat paling bawah.

Kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan makin melemah.
Pemerintah kabupaten hingga kelurahan/desa akan dituding telah merekayasa data warga miskin karena warga miskin yang layak mendapat bantuan tidak masuk dalam daftar penerima.

Sementara ada warga mampu namanya masuk daftar penerima bantuan yang disalurkan pemerintah. Seperti  yang pernah terjadi saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) beberapa tahun lalu, warga miskin yang tidak masuk daftar penerima melakukan protes ke kantor kelurahan/desa.

“Data warga miskin yang tidak akurat menjadi bumerang bagi aparat pemerintahan. Ujung-ujungnya, bukan BPS sebagai pihak yang melakukan pendataan yang dipersoalkan tetapi  aparat yang ada di tingkat kelurahan/desa yang jadi sorotan,” jelas mantan Inspektorat Provinsi Sulsel itu.

Theofilus menyatakan guna mengantisipasi terjadinya gejolak di tengah masyarakat akibat penyaluran BLSM yang ada salah sasaran, data warga miskin yang ada saat ini harus direvisi.

Selain itu, dalam mendata ulang warga miskin, BPS jangan jalan sendiri. Tetapi, harus berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat kelurahan/desa dalam melakukan pendataan dan penentuan warga miskin sasaran BLSM.

“Dalam pendataan warga miskin, jangan mereka (BPS) jalan sendiri. Kalau program pemerintah pusat sudah tidak tidak tepat sasaran, ujung-ujungnya kami yang di daerah menjadi dilematis,” kata Theofilus.

Kepala Cabang Kantor Pos Makale, Albert Palangan menyatakan pendataan penerima BLSM bukan menjadi tanggung jawab pihaknya.
Kantor pos hanya bertugas menyalurkan dana ke warga yang namanya masuk dalam daftar penerima BLSM. Jumlah RTS penerima BLSM di kabupaten Tana Toraja sebanyak 13.552 RTS yang tersebar di 19 kecamatan.

“Jika tidak ada aral melintang, pengambilan dana BLSM di wilayah kabupaten Tana Toraja sudah bisa dilakukan Kamis 4 Juli 2013,” tandasnya.

Sumber : Sindonews.com
READ MORE - Bupati Tana Toraja minta data BLSM direvisi

Sabtu, 24 Agustus 2013

700 JUTA akan disalurkan bagi 12 Kelompok SPP & UEP di Kec. Makale

Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.

Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kecamatan Makale ini, secara resmi dibuka oleh Kepala Seksi Pemerintahan kecamatan Makale, Yohanis Ani mewakili Camat yang pada kesempatan tersebut tidak sempat hadir.

MAD Perguliran yang berlangsung di aula Kantor Kecamatan Makale tersebut dipimpin oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Makale, PT.Tandilino,BA. 

Kegiatan ini selain dihadiri oleh para pengurus Kelompok SPP dan UEP juga dihadiri oleh para Lurah dan Kepala Lembang serta Pengurus BP-UPK dan Tim Verifikasi Kecamatan Makale,serta FK Kec. Makale. Dominggus Tandikamban,SE dan FT Kec.Makale, Dewi M. Tengkano, ST.

Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Camat, Yohanis Ani yang mewakili Camat Makale meyampaikan agar dalam pengelolaan dana SPP dapat dijalankan dengan baik, sehingga tidak berdampak pada pembangunan fisik seperti yang telah terjadi di Kelurahan/Lembang, yang tidak mendapatkan dana pembangunan fisik/infrastruktur berhubung karena, adanya tunggakan oleh anggota kelompok di salah satu kelompok SPP di desa tersebut. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dan sanksi yang telah disepakati di MAD tingkat kecamatan. 

Sementara itu, Ketua BKAD Kec. Makale, PT.Tandilino, BA dalam penjelasannya mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya MAD Perguliran ini adalah untuk menetapkan alokasi pendanaan kelompok yang mengajukan pinjaman dana perguliran setelah adanya rekomendasi kelyakan dari Tim verifikasi.

Ditempat yang sama, Bendahara UPK Kecamatan Makale, Hermin Parinding, mengatakan bahwa saat ini jumlah dana bergulir yang ada direkening UPK sebesar 400 Juta Rupiah, sehingga perlu untuk segera disalurkan kepada kelompok-kelompok SPP yang telah melalui tahapan Verifikasi dan dinyatakan Layak oleh TimVerifikasi,

Sementara itu, Sekretaris UPK Kec. Makale, Aris Palullungan menyampaikan bahawa dari 13 Proposal Pengajuan SPP dan UEP yang diferifikasi 12 kelompok dinyatakan layak untuk didanai dan 1 kelompok dinyakatan belum layak untuk didanai. kelompok yang belum layak untuk didanai tersebut berasal dari kelompok UEP yang masih perlu mendapatkan bimbingan

Peserta MAD berhasil menyepakati besaran alokasi dana perguliran yang mencapai Rp. 700 Juta, selain itu peserta  musyawarah juga menetapkan rangking atau urutan kelompok yang akan dilayani serta jadwal pergulirannya.

MAD Perguliran ini berlangsung dengan tertib dan secara resmi ditutup oleh Ketua BKAD Kec.Makale,PT. Tandilino, BA..... (Fuad. A)
READ MORE - 700 JUTA akan disalurkan bagi 12 Kelompok SPP & UEP di Kec. Makale

Jumat, 14 Juni 2013

Kajian Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

MDPJ merupakan salah satu bentuk transparansi yang dianut dalam Pelaksanaan PNPM-MPd

Latar Belakang 
Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang. 
Dalam perkembangannya hingga sekarang masyarakat terlanjur menganggap PNPM MPd, sebagai Dewa Penolong masyarakat desa. Selain secara fisik telah terlaksanakan pembangunan di Desa, secara Mental dan system nilai PNPM-MPd telah tertanam pula di Masyarakat antara lain Nilai Transparansi dan Akuntabilitas Program. 
Kondisi sekarang semua Kecamatan telah Melaksanakan kegiatan 2013 dan bahkan telah ada yang progres fisik 100 %, dan tiba-tiba terjadi Pemotongan/Penundaan 20 % Anggaran dalam rangka menanggulangi defisit APBN akibat membengkaknya anggaran subsidi BBM. Kegalauan masyarakat begitu cepat menyebar baik itu lewat Dunia Maya maupun di Kondisi Kemasyarakatan nyata. Mereka menjadi galau dan mulai hilang kepercayaan Ke PNPM-MPd, Sementara itu pula Kondisi Fasilitator sangat lemah dengan tertundanya Gaji Mereka sejak April 2013. 

Kajian 
Kejadian Penundaan anggaran PNPM-MPd bukan kali ini saja terjadi namun pernah terjadi sebelumnya yakni tahun 2008 dimana kondisi waktu itu progres belum kegiatan belum ada kebijakan integrasi dan masih banyak kegiatan yang pelaksanaannya menyeberang ke tahun berikutnya sehingga penunddaan tidak terlalu berdampak ke Program. 
Secara Kontrak Kerja Antara Negara dan Masyarakat yang dituangkan dalam SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) dan SPC (Surat Penetapan Camat) memiliki kekuatan hukum diamana wakil Negara atas nama Bupati Camat dan PJOK bertanda tangan menjamin surat tersebut, 
Petunjuk teknis PTO, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tidak menjelaskan tentang kondisi demikian, ini berarti PTO menjamin dana BLM tidak akan dikurangi atau ditunda dalam pelaksanaannya. 

Saran dan Pendapat 
Jika kondisi keuangan Negara mengalami defisit akibat subsidi BBM yang meningkat, sebaiknya jangan ditunda untuk menaikkan BBM, agar Negara ini masih bisah bertahan, dan potongan 20 % terhadap anggaran PNPM-MPd dapat dikembalikan serta dengan ini diharapkan kompensasi adalah berambahnya kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang sifatnya “Murni Pemberdayaan” belajar dari Konsep PPK sampai ke PNPM-MPd saat ini. 
Program PNPM-MPd secara solusi bisa pula di gunakan dalam konsep memberikan pancing bahkan lebih jauh memperbaiki system ekologi perikanan, karena meskipun ada pancing tapi tidak ada ikan maka apa yang diperoleh tetap juga tidak akan berfungsi pancing tersebut, kecuali system dimana masyarakat itu mencari kehidupan diatur dan dikelola oleh masyarakat dengan cara PNPM-MPd maka masysarakat akan berdaya dan mandiri. 
Bahwa Kunci utama berhasilnya PNPM-MPd adalah Fasilitasi Kegiatan Mulai dari Perencanaan sampai pemeliharaan kegiatan didampingi oleh Fasilitator, bila Fasilitator mendampingi secara baik maka pemberdayaan itu akan berjalan dengan baik, namun bila tenaga pendamping tidak mampu mendapingi maka dipastikan kegagalan pemberdayaan akan terjadi. PNPM-MPd sebagai kelanjutan PPK, mengontrak Fasilitator dalam kontrak kerja individu, sifatnya multy year, setiap tahun berakhir dan setiap tahun pula diperpanjang jika tidak ada permasalahan. 
Dalam kontrak kerja ini perlu ada perbaikan dimana nasib Fasilitator setelah dikontrak lebih dari 3 kali (tiga tahun) tidak ada jaminan pasti akan nasibnya bila diadakan pemutusan hubungan kerja, bahkan dalam kasusnya yang telah mengabdi lebih dari itu juga demikian. 
Mengingat fungsi pendampingan yang tidak mengenal waktu, seperti termuat dalam kontrak, maka kebutuhan akan biaya operasional sangat tinggi, seiring dengan kenaikan harga-harga, contoh tunjangan perumahan FK/FT Rp.150.000,- /bulan Faskab Rp. 250.000,- perlu ditinjau kembali sesui kondisi sekarang. Di Tana Toraja di Kota Makale untuk sewa Kamar yang layak perbulan adalah Rp. 400.000,-. Pada umumnya diharapkan adanya perubahan penambahan income fasilitator untuk perbaikan program kedepan. 
Sisi lain dari kelemahan program adalah penegakan kode etik, telah banyak fasilitator yang ditindaki karena kode etik namun ini tidak akan cukup jika tunjangan mereka tidak diperbaiki karena tuntutan kebutuhan akan tetap menyebabkan pelanggaran kode etik ini. 
Di sisi lain pada sistem yang berlaku di bawah diamana sangat menjunjung transparansi anggaran, ini tidak dianut dalam pengelolaan anggaran ditingkat atas, seolah-olah pembelajaran bahwa transparansi hanya berlaku bagi golongan bawah sementara golongan aras transparansi itu tidak dibutuhkan. Transparansi yang beretika memang perlu dibahas karena tranparansi juga tidak mungkin bagi rahasia Negara, diperlukan undang-undang tentang Transparansi Anggaran Negara terutama dalam penggunaannya. 

Dari, oleh dan untuk Masyarakat

Perlu juga dibangun komunikasi yang lebih baik antara Pihak Satker dan Pihak Fasilitator dalam pendampingan masyarakat, selama ini Antara Fasilitator dan Pihak Satker komunikasi masih sebatas rakor yang masih kurang efektif dalam melahirkan bentuk-bentuk aplikasi program demi peningkatan kinerja program ke masyarakat, jika memungkinkan antara satkker dan Fasilitator dapat menuyusun sebuah rencana aksi yang lebih tajam ke pendampingan masyarakat, bukan hanya sebatas konsep tetapi sudah merupakan aplikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. 
Sementara itu Profesionalisme Fasilitator perlu lebih ditingkat agar apa yang menjadi kesepakatan dapat diaplikasikan ditingkat masyarakat. Kegiatan PNPM selama ini juga sangat bergantung kepada biaya Operasional Kegiatan, (DOK) kenyataan yang ada biaya Operasional kegiatan tahun berjalan biasanya baru dapat dicairkan pada bulan ke 5 (Mei) setiap tahunnya disebabkan penetapan alokasi perkecamatan dan petunjuk pencairannya dari Pusat baru ada pada bulan April, 
Dampak dari keterlambatan ini biasanya UPK sebagai pengelola kegiatan di Kecamatan melakukan kebijakan pinjaman sementara dari Masyarakat atau pinjaman dana dari Bunga Bank alokasi lain. Hal ini berdampak resiko akuntabilitas keuangan di Pengelola keuangan dalam hal ini UPK sangat menyusahkan dalam pelaporannya.[M. Iqbal, ST]
READ MORE - Kajian Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Rabu, 12 Juni 2013

Budiman : PNPM Jangan Menjadi Korban Kebijakan Anggaran Pemerintah

JAKARTA, RIMANEWS - Politikus PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko mengatakan PNPM yang dibangun diatas paradigma pemberdayaan masyarakat semestinya tidak boleh menjadi korban kebijakan anggaran oleh pemerintah yang menekankan pemotongan dalam beberapa pos anggaran. 
"PNPM sebagai salah satu saluran pemberdayaan masyarakat yang di fasilitasi oleh pemerintah juga tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun, karena bagaimanapun juga program ini sedikit banyak telah memberi sumbangsing dalam percepatan pertumbuhan masyarakat akar rumput yang selama ini membutuhkan pendampingan dan percepatan pembangunan.", katanya di Jakarta, Rabu (12/6). 

Menurutnya, Kasus penundaaan pembayaran fasilitator PNPM Perdesaan yang terjadi di Jawa tengah, merefleksikan kepada kita betapa kecilnya keberpihakan pemerintah kepada program sejenis. 
"Meski dengan alasan agar fokus dalam pekerjaan tetapi aturan yang melarang para penggiat PNPM untuk melakukan pekerjaan sampingan lain untuk menambah penghasilan sangat kita sayangkan.", tegasnya Penundaan pencairan dana dan pemotongan dana BLM sebesar 20%, katanya, akan berdampak tidak sederhana, tertundanya beberapa program kegiatan dan sebagainya. Pemerintah menempatkan penggiat PNPM pada posisi yang sulit. "Pemerintah dalam hal ini kementrian dalam negeri harus mengedepankan kebijakan yang berpihak pada sustainable empowering, yang mengarus utamakan pemberdayaan sebagai salah satu mekanisme pelibatan masyarakat dalam percepatan pembangunan", kata Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko.
Sumber : http://www.rimanews.com/
READ MORE - Budiman : PNPM Jangan Menjadi Korban Kebijakan Anggaran Pemerintah

Rabu, 22 Mei 2013

Terlambat Menerima Gaji Selama 2 Bulan Lebih, IPPMI Protes ke Boediono

Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut serta meminta pihak-pihak yang telah mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji itu bertanggungjawab. Pernyataan protes IPPMI ini ditujukan kepada Boediono, selaku ketua TNP2K dan UKP4. Dalam pernyataan sikapnya, yang diterima PerspektifNews, Rabu (22/5), IPPMI juga meminta lembaga UKP4 agar memeriksa pengelola proyek PNPM Mandiri. Menurut IPPMI, pengelola proyek PNPM Mandiri bersikap tidak adil, karena tuntutan kepada fasilitator untuk mengawal PNPM yang sangat tinggi bahkan tanpa kenal waktu. Sementara di sisi lain, menurut mereka, pengelola PNPM Mandiri tidak pernah mengantisipasi perihal keterlambatan pembayaran gaji kepada fasilitator. Berdasarkan informasi yang diterima PerspektifNews, pembayaran gaji pada para fasilitator ini baru akan dilakukan setelah pembahasan APBN-Perubahan. Sumber : http://www.perspektifnews.com/4535/
READ MORE - Terlambat Menerima Gaji Selama 2 Bulan Lebih, IPPMI Protes ke Boediono

Rabu, 27 Maret 2013

RBM Tana Toraja Gelar Anugerah SIKOMPAK Award 2012

Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja. 

Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di Hotel Sangalla’ dan dihadiri oleh Camat, PjO Kecamatan, FK/FT dan pelaku PNPM – MPd lainnya se kabupaten Tana Toraja. 

Ketua Pokja RBM Kab. Tana Toraja, Junus N. Seang Tana, SH, menuturkan, Penganugerahan SIKOMPAK Award ini dibagi dalam 5 kategory, Yakni Kategory Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Kategory Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Kategory Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Kategory Kader Pemberdayaan Masyarakar Desa (KPMD), dan Kategory Pendamping Lokal. Dari ke 5 kategory tersebut, akan dipilih terbaik I, II, dan III dari masing-masing Kategory. 

Penyerahan penghargaan si Kompak Award untuk category Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diserahkan langsung oleh Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE, Sementara penyerahan hadiah untuk category BKAD diserahkan oleh Kepala BPMPL Kab. Tana Toraja, Ruben R. Randa, Untuk Kategory Pendamping Lokal (PL), diserahkan oleh Specialis MIS PNPM-MPd Prop. Sulawesi Selatan, Ady Suryadi, dan untuk category, BP-UPK diserahkan oleh Ketua Pokja RBM Tana Toraja, Junus N. Seang Tana, SH, serta untuk category KPMD diserahkan oleh Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) Tana Toraja, M. Iqbal. 

Bupati Tana Toraja Theofilus Allorerung, SE dalam sambutannya mengatakan, penghargaan yang diberikan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap keberadaan para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang telah melaksanakan program dengan baik. Dan upaya memotivasi para pelaku untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Tana Toraja. 

”Kembangkan semangat dan motivasi untuk selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat, Sehingga Lembang/Kelurahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja menjadi Lembang/Kelurahan yang sejahtera dan mandiri,”Ungkap Theofilus Allorerung, SE. 
[Fuad. A]
READ MORE - RBM Tana Toraja Gelar Anugerah SIKOMPAK Award 2012

Selasa, 12 Februari 2013

Penderita Kusta di Batulelleng Rantepao terima bantuan dari Pelaku PNPM-MPd Kab. Tana Toraja

Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao. 

Dalam kunjungan ini, pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, yang dikomandoi oleh ketua Panitia Penyelenggara Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, Deddy L. Sombolinggi, ST menyerahkan sejumlah dana yang merupakan hasil dari kolekte yang dijalankan pada saat perayaan Natal yang telah dilaksanakan di ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, beberapa waktu yang lalu. 

Menurut Deddy, Dipilihnya Rumah Sakit Kusta Batulelleng di Rantepao, merupakan kesepakatan dari teman-teman pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, khususnya FK/FT dan UPK. "kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat. Walaupun jumlahnya tidaklah besar, namun yang penting adalah rasa peduli terhadap sesama yang telah ditunjukkan oleh teman-teman pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja. Kami berharap apa yang kami lakukan ini menjadi motivasi bagi komunitas-komunitas lainnya dalam rangka meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama manusia"Pungkas Deddy.
READ MORE - Penderita Kusta di Batulelleng Rantepao terima bantuan dari Pelaku PNPM-MPd Kab. Tana Toraja

Pokja RBM tingkat Kecamatan pertanyakan Payung Hukum

Kelompok kerja Ruang Belajar Masyarakat (POKJA RBM) Kabupaten Tana Toraja, tadi pagi melaksanakan kegiatan terakhir, yaitu Workshop Evaluasi TA 2012 di aula Hotel Sangalla'. Hadir dalam acara tersebut, PJOK PNPM - MPd Kabupaten Tana Toraja, yang juga adalah Sekretaris BPMPL Kab. Tana Toraja, Yurinus Tangkelangi', SH, MH, Faskab PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, Ir. M. Amal Alba dan Ketua Pokja RBM, Yunus N. Seang Tana, SH.

133 peserta dari 19 kecamatan yang terdiri dari unsur BKAD, UPK, BPUPK, PL, FK/FT, TPM, serta Setrawan tampak memenuhi ruangan aula Hotel Sangalla'.

Dalam workshop evaluasi kali ini membahas tentang kegiatan RBM selama tahun 2012, terutama yang menjadi perhatian dari forum adalah Payung hukum atau legalitas dari pelaku RBM, seperti TPM, CBM, Advokasi hukum di tingkat kecamatan.

Dalam laporannya, ketua Pokja RBM, Yunus N, Seang Tana, SH menjelaskan beberapa kegiatan dan anggarannya, mulai dari workshop penetapan, penyusunan modul, TOT TPM, advokasi hukum, Community Based Monitoring (CBM) dan kegiatan media.

Sementara itu, Sekretaris BPMPL Kab. Tana Toraja, Yurinus Tangkelangi', SH, MH, yang mewakili kepala BPMPL dalam sambutannya, menyatakan bahwa Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja RBM tentunya ada yang terlaksana sesuai harapan, namun banyak juga yang tidak sesuai harapan. Sehingga untuk mengetahui apakah kegiatan yang direncanakan tercapai atau tidak maka perlu dilakukan evaluasi, dimana hasil evaluasi ini untuk selanjutnya digunakan sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.
"Kita tentunya harus tetap optimis bahwa kegiatan RBM ini sebagai wahana untuk belajar bersama dengan tidak mengenal usia, jenjang pendidikan, latar belakang ekonomi dan RAS. RBM menjadi momentum untuk penyadaran masyarakat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ruang public"Ujar Yurinus.

Di tempat yang sama, Fasilitator PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, Ir. M. AMal Alba menekankan pentingnya semua pelaku PNPM memahami tentang evaluasi program.
"Kegiatan workshop evaluasi menjadi sangat penting agar dapat menilai secara partisipatif semua proses dan hasil kegiatan RBM Kab Tana Toraja dengan baik. Dalam Evaluasi tersebut keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan yang telah disepakati bersama dalam worksop perencanaan beberapa waktu yang lalu. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan sebagai bekal perbaikan pelaksanaan RBM di masa yang akan datang." Jelas Amal. Metode yang dilakukan dalam kegiatan Workshop Evaluasi T. A. 2012 ini adalah dengan melakukan diskusi kelompok. dimana masing-masing kelompok dibagi menurut jabatan masing-masing, dengan rincian, Kelompok BKAD, Kelompok BP-UPK, Kelompok, Fk/FT, Kelompok UPK, Kelompok UPK, Kelompok PL, dan Kelompok Setrawan. Masing-masing kelompok membahas mengenai bidang-bidang yang telah dibentuk dalam kelembagaan RBM Tingkat Kabupaten. Setelah melakukan diskusi kelompok, kemudian masing-masing kelompok melakukan presentasi terhadap hasil pembahasan kelompoknya kemudian di tanggapi oleh forum. Dari hasil diskusi pleno yang dilaksanakan, satu hal yang menjadi rekomendasi utama dari forum adalah mengharapkan adanya payung hukum yang menjadi pegangan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, khususnya Kelompok kerja RBM di tingkat kecamatan. Menurut mereka, yang menjadi penyebab tidak maksimalnya peran Kelompok kerja (Pokja) RBM di tingkat kecamatan adalah tidak adanya pengakuan dari pihak - pihak terkait tentang keberadaan mereka di kecamatan. [Fuad. A]
READ MORE - Pokja RBM tingkat Kecamatan pertanyakan Payung Hukum