•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Kamis, 07 Juli 2011

Tanggul Proyek PNPM Roboh

Ilustrasi
Sebuah tanggul sepanjang 20 meter yang dibangun melalui proyek Program nasional Pemberdayaan (PNPM) di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur, roboh.

Robohnya tanggul tersebut diduga diakibatkan bangunan tidak bisa menahan luapan air sehingga longsor. Masyarakat setempat menyoroti proyek yang menelan biaya anggaran proyek PNPM senilai Rp92 juta tersebut, dengan panjang 175 meter, karena dinilai tidak sesuai dengan bestek.

Begitupula dengan anggaran yang dialokasikan PNPM, dinilai tidak sesuai dengan tingkat volume untuk pembangunan tanggul yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Salah seorang warga setempat, Ambo, mengaku kecewa terhadap hasil pengerjaan tanggul itu. Dia menilai hanya dikerja asal-asalan saja, sebab pembangunannya tidak sesuai dengan bestek, dimana pondasi awalnya seharusnya dipasangi batu atau dicor akan, tetapi di lapangan hanya disemen dan hanya dipasangi batu.
"Saya sangat kecewa, proyek pengerjaannya yang diresmikan Kepala Dinas Pemberdayaan Provinsi, A Mangunsidi Massarappi ini mengecewakan masyarakat setempat," keluhnya.
Hal serupa juga dikemukakan Ketua LSM Laskar, A Abd Kadir SH. Menurut dia, pembangunan tanggul yang dikerja tidak sesuai dengan bestek dan dugaan ada permainan dana dalam proyek ini.

Seharusnya, dana proyek itu harus mengikuti juknis dalam rencana angggaran, bukan asal dikerja. A Kadir, yang juga Ketua PWI Bone itu, menambahkan, dugaan ada permainan dibalik pembangunan tanggul proyek PNPM yang menelan dana Rp92 juta.

Pihaknya kata dia, akan melaporkan hal itu ke pihak kepolisian untuk mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab dan sengaja menimbulkan kerugian negara.

"Tanggul itu bukan membantu masyarakat, tetapi menimbulkan pertanyaan masyarakat, kenapa tanggul proyek PNPM yang dibuat itu roboh, ada apa? ungkapnya.

Saat dikonirmasi, Fasilitator PNPM Kecamatan Tanete Riattang Timur, Basri, mengatakan, pembangunan tanggul yang menghubungkan ke muara sungai di Kelurahan Panyula itu, sudah menjadi keputusan dan musyawarah masyarakat setempat.
Namun karena tertimpa bencana alam, maka tanggulnya roboh. Pihaknya juga mengakui kalau bestek dan pembuatan tanggul itu memang bermasalah sebelumnya, karena lokasi yang sulit untuk menunggu keringnya air. "Kita akan selesaikan ini, nanti kita akan lakukan pertemuan," janjinya.

1 komentar:

  1. : http://pnpmkabtanatoraja.blogspot.com/2011/07/tanggul-proyek-pnpm-roboh.html13 Juli 2011 pukul 09.18

    KRONOLOGIS TANGGUL RUNTUH
    KELURAHAN PANYULA KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR
    KABUPATEN BONE

    1. Diawali Pada Tahun 2009 usulan kelurahan panyula adalah
    I. Talud sungai dan
    II. Saluran Irigasi
    Diwaktu tahun 2009 usulan talud sungai tdk di layakkan karna secara teknis tdk dapat dikerjakan oleh masyarakat dan membutuhkan dana yg sangat besar.maka jatuhnya
    di usulan kedua.
    2. Dan Ditahun 2010 masyarakat masih menginginkan talud tersebut dengan alasan itu yg sangat di butuhkan oleh masyarakat panyula karna tempat berlabunya kapal2 penangkap ikan..dan daerah itu sangat rawan terjadi komplik pertengkaran dan perselisihan.
    Olehnya itu Fasilitator bersama Pemerintah kelurahan beserta KPMD turun kelapangan meningjau lokasi tangul sungai tersebut.
    Hasil diskusi Fasilitator dan pemerintahan dilapangan bahwa talud ini tdk biasa lolos dgn alasan fasilitator bahwa dasar sungai tdk pernah kering dan membutuhkan alat yg canggih.dan talud sungai ini biasa lolos apabila kita membangun keatas kehulu bukannya ke arah bawah muarah

    3. Maka dibuatkan lah proposal oleh tim penulis usulan (TPU) dgn panjang 225 meter. Dan di periksa oleh tim verifikasi dan lanjut di bahas di MAD penetapan dgn anggaran fisik Rp. 87.947.300.- dan oprasional 5% Rp. 4.628.700.-

    4. Dipertengahan pekerjaan 40% masyarakat mengingkan pergantian pelaku TPK maka digelarlah musyawarah khusus pada hari selasa tgl 22 februari 2011 jam 8 malam dilaksanakan pembubaran TPK dan di bentuk 3 TPK baru..dgn alasan TPK sibuk dan tdk biasa diajak kerjasama.

    5. Di bulan maret masyarakat mengingkan untuk pekerjaan talud di pindahkan..TPK dan fasilitator tdk meladeni kenginan masyarakat untuk dipindahkan talud tersebut kesekitaran hulu pertemuan/persimpangan aliran sungai.dan ini yg membuat pekerjaan talud terhambat karna keinginan masyarakat tdk usah di lanjut kalo tdk di kerja sesuai dgn kemauan mereka. bahkan memanggil LSM dan PERS utk membantu..dgn pertemuan fasilitator dgn masyarakat dan LSM, ini talud tdk biasa dipindahkan kecuali kalo di gelar musyawarah KHUSUS dan semua masyarakat dan pemerintahan sepakat utk dipindahkan.

    6. Maka pada hari senin tgl 21 maret 2011 pukul 09.30 pagi di gelar lah musyawarah khusus dgn kesepakatan bahwa talud sungai dgn panjang 33 mtr di sekitaran empang ditambah panjang 37 meter menjadi 70 meter.dan fasilitator sdh menjelaskan bahwa hukum teknis tdk biasa di kompromi..dan masyarakat bersedia berswadaya dan apabila dalam pelaksanaan pekerjaan talud tersebut runtuh masyarat bersedia membangun kembali talud tersebut dgn berswadaya.

    7. Pada bulan April tepatnya hari kamis tgl 28 april 2011 di adakan MDST 100% yg waktu itu di rangkaikan dgn pembagian dana Sosial (sembako) yg di hadiri oleh bapak Kepala Badan Perberdayan Propinsi.

    8. Minggu kedua di bulan Juni terjadi banjir 2x menyebabkan tanggul yg di pindah kan tersebut melorot turun(jatuh) akibat hantaman air banjir sepanjang 10 Meter.dan masyarakat menuntut agar TPK membangun kembali.bahkan memangil kembali LSM utk dilaporkan ke Kepolisian dan Kejaksaan..kami pelaku di kelurahan tetap melakukan penjelasan dan pendekatan ke masyarakat bahwa itu adalah musibah.dan masyarakat harus membangun kembali tanggul tersebut.

    9. Dan di gelarlah musyawarah khusus pada hari minggu tgl 19 juni 2011. Duduk bersama masyarakat-ketua lingkungan dan LSM serta pemerintahan Dgn keputusan bahwa masyarakat akan menarik kembali laporannya serta masyarakat akan bersama-sama membangun kembali tanggul yg roboh tersebut dengan swadaya sesuai kesepakatan sebelum di laksanakan kegiatan tersebut dari anggaran PNPM MP.

    10. Berita acara terlampir…

    11. FT Arung Bone & LSM Garda Bangsa

    BalasHapus

Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!