Program nasional pemberdayaan masyarakat pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PNPM-PISEW) dilaksanakan di enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan karena dinilai lebih mendesak dibanding wilayah lain.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulsel Tan Malaka Guntur di Makassar, Kamis, menjelaskan, melalui PNPM-PISEW terdapat dua hal yang ingin dicapai yakni pembangunan infrastruktur dan ekonomi wilayah pedesaan.
"Infrastruktur yang berpengaruh pada peningkatan ekonomi kerakyatan dan pembinaan terhadap masyarakat, terutama yang telah memiliki dasar usaha namun masih lemah, sehingga bisa membangun ekonomi masyarakat di wilayahnya," jelasnya.
Anggaran program, lanjutnya, berbentuk hibah dan jumlahnya mencapai ratusan miliar untuk pelaksanaan selama tiga tahun.
Pemerintah provinsi akan mengevaluasi program tersebut setiap tahun untuk kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat yang setiap saat juga melakukan pemantauan.
Ia mengatakan, ukuran pasti keberhasilan program tidak dapat diketahui dalam waktu cepat. Namun, pada kabupaten yang memperoleh anggaran program diharapkan menjadi lebih baik.
Sejak diluncurkan pada 2008, PNPM-PISEW telah dilaksanakan di 237 kecamatan di 34 kabupaten di Indonesia dari sembilan provinsi yaitu Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Barat Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat.
Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulsel, Andi Mangunsidi, menjelaskan, sepanjang 2011 total alokasi anggaran PNPM Pedesaan di Sulsel lebih dari Rp280 miliar.
Anggaran tersebut digunakan di 20 kabupaten, 236 kecamatan dan hingga Oktober, 2011 telah terealisasi sebesar 72 persen atau lebih dari Rp202 miliar.
Program ini hanya dilaksanakan di 20 kabupaten dari 24 kabupaten dan kota se-Sulsel karena empat lainnya berstatus kota sehingga masuk dalam PNPM Mandiri Perkotaan dan untuk perkotaan masuk dalam penanganan dinas tata ruang dan permukiman.
Ia menilai, PNPM benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat karena kegiatannya diserahkan dan disesuaikan dengan kebutuhan ke masyarakat berdasarkan hasil musyawarah.
Masyarakat bawah yang menjadi sasaran program ini, katanya, juga sangat mengharapkan kelanjutan dari program ini.
PNPM pedesaan yang secara nasional akan berjalan hingga 2014, tetap dilaksanakan di 20 kabupaten. Ia meyakini, alokasi anggaran program akan mengalami peningkatan seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulsel Tan Malaka Guntur di Makassar, Kamis, menjelaskan, melalui PNPM-PISEW terdapat dua hal yang ingin dicapai yakni pembangunan infrastruktur dan ekonomi wilayah pedesaan.
"Infrastruktur yang berpengaruh pada peningkatan ekonomi kerakyatan dan pembinaan terhadap masyarakat, terutama yang telah memiliki dasar usaha namun masih lemah, sehingga bisa membangun ekonomi masyarakat di wilayahnya," jelasnya.
Anggaran program, lanjutnya, berbentuk hibah dan jumlahnya mencapai ratusan miliar untuk pelaksanaan selama tiga tahun.
Pemerintah provinsi akan mengevaluasi program tersebut setiap tahun untuk kemudian dilaporkan ke pemerintah pusat yang setiap saat juga melakukan pemantauan.
Ia mengatakan, ukuran pasti keberhasilan program tidak dapat diketahui dalam waktu cepat. Namun, pada kabupaten yang memperoleh anggaran program diharapkan menjadi lebih baik.
Sejak diluncurkan pada 2008, PNPM-PISEW telah dilaksanakan di 237 kecamatan di 34 kabupaten di Indonesia dari sembilan provinsi yaitu Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kalimantan Barat Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat.
Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulsel, Andi Mangunsidi, menjelaskan, sepanjang 2011 total alokasi anggaran PNPM Pedesaan di Sulsel lebih dari Rp280 miliar.
Anggaran tersebut digunakan di 20 kabupaten, 236 kecamatan dan hingga Oktober, 2011 telah terealisasi sebesar 72 persen atau lebih dari Rp202 miliar.
Program ini hanya dilaksanakan di 20 kabupaten dari 24 kabupaten dan kota se-Sulsel karena empat lainnya berstatus kota sehingga masuk dalam PNPM Mandiri Perkotaan dan untuk perkotaan masuk dalam penanganan dinas tata ruang dan permukiman.
Ia menilai, PNPM benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat karena kegiatannya diserahkan dan disesuaikan dengan kebutuhan ke masyarakat berdasarkan hasil musyawarah.
Masyarakat bawah yang menjadi sasaran program ini, katanya, juga sangat mengharapkan kelanjutan dari program ini.
PNPM pedesaan yang secara nasional akan berjalan hingga 2014, tetap dilaksanakan di 20 kabupaten. Ia meyakini, alokasi anggaran program akan mengalami peningkatan seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya.
Sumber : http://www.antara-sulawesiselatan.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!