Kritikan Legislator pada Lokakarya PNPM
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Maros dinilai hanya formalitas belaka. Akibatnya, program pembangunan tidak terencana sesuai dengan aspirasi dari bawah.
Demikian kritikan Wakil Ketua DPRD Maros, AS Chaidir Syam. Kritikan itu disampaikan pada seminar dan lokakarya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Lokakarya ini dihadiri anggota DPRD dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Maros, Jumat, 21 Oktober.
Menurut Chaidir, banyak pihak yang pesimis dengan pelaksanaan Musrenbang. Pasalnya, Musrenbang dengan tidak mengindahkan kebutuhan masyarakat. Padahal, kata dia, seharusnya Musrenbang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di daerahnya sehingga pembangunan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut dia, pesimis itu muncul karena tahun-tahun sebelumnya, musrenbang hanya jadi ajang bagi-bagi proyek. "Ajang bagi-bagi proyek bagi penguasa dan kalangan tertentu saja akhirnya masyarakatlah yang dirugikan," katanya.
Oleh karena itu, dia berharap agar pelaksanaan Musrenbang betul-betul menjadi sarana bagi masyarakat guna menyalurkan kebutuhan pembangunan di daerahnya. "Kita berharap agar pelaksanaan Musrenbang bisa lebih berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas sehingga program-program yang diusulkan masyarakat betul-betul terlaksana," kata politikus yang dikenal dekat dengan Bupati Maros, HM Hatta Rahman ini.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Maros, Yudi Indrajaya mengatakan, pelaksanaan Musrenbang di Maros sudah berbeda dengan yang dulu. Buktinya, kata dia, selama dua tahun terakhir pelaksanaan Musrenbang telah diintegrasikan dengan program PNPM-MP.
Menurut dia, tahun ini sudah tahun kedua dan Maros merupakan percontohan Musrembang integrasi dengan PNPM. "Jadi lewat semiloka ini dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan Musrenbang integrasi tentang pelaksanaan PNPM antara DPRD dan pemerintah karena ini membutuhkan dukungan dari DPRD," jelas Yudi.
Dia menambahkan, semiloka ini untuk memperkuat koordinasi, rencana strategis dan komitmen lintas sektor dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di Maros. Semiloka ini diikuti sedikitnya 170 orang. Selain anggota DPRD, SKPD, Camat, Kades dan Lurah juga dihadiri fasilitator PNPM kabupaten dan kecamatan.
Demikian kritikan Wakil Ketua DPRD Maros, AS Chaidir Syam. Kritikan itu disampaikan pada seminar dan lokakarya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Lokakarya ini dihadiri anggota DPRD dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Maros, Jumat, 21 Oktober.
Menurut Chaidir, banyak pihak yang pesimis dengan pelaksanaan Musrenbang. Pasalnya, Musrenbang dengan tidak mengindahkan kebutuhan masyarakat. Padahal, kata dia, seharusnya Musrenbang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di daerahnya sehingga pembangunan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menurut dia, pesimis itu muncul karena tahun-tahun sebelumnya, musrenbang hanya jadi ajang bagi-bagi proyek. "Ajang bagi-bagi proyek bagi penguasa dan kalangan tertentu saja akhirnya masyarakatlah yang dirugikan," katanya.
Oleh karena itu, dia berharap agar pelaksanaan Musrenbang betul-betul menjadi sarana bagi masyarakat guna menyalurkan kebutuhan pembangunan di daerahnya. "Kita berharap agar pelaksanaan Musrenbang bisa lebih berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas sehingga program-program yang diusulkan masyarakat betul-betul terlaksana," kata politikus yang dikenal dekat dengan Bupati Maros, HM Hatta Rahman ini.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Maros, Yudi Indrajaya mengatakan, pelaksanaan Musrenbang di Maros sudah berbeda dengan yang dulu. Buktinya, kata dia, selama dua tahun terakhir pelaksanaan Musrenbang telah diintegrasikan dengan program PNPM-MP.
Menurut dia, tahun ini sudah tahun kedua dan Maros merupakan percontohan Musrembang integrasi dengan PNPM. "Jadi lewat semiloka ini dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan Musrenbang integrasi tentang pelaksanaan PNPM antara DPRD dan pemerintah karena ini membutuhkan dukungan dari DPRD," jelas Yudi.
Dia menambahkan, semiloka ini untuk memperkuat koordinasi, rencana strategis dan komitmen lintas sektor dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di Maros. Semiloka ini diikuti sedikitnya 170 orang. Selain anggota DPRD, SKPD, Camat, Kades dan Lurah juga dihadiri fasilitator PNPM kabupaten dan kecamatan.
Sumber : Fajar Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!