Pekerjaan PNPM LMP di Kampung Palareng diduga fiktif

Sejumlah masyrakat kampung Palareng kecamatan Tabukan Selatan (Tabsel), mengeluhkan kinerja serta pembangunan di kampung mereka yang dinilai fiktif dan diduga terjadi penyelewengan oleh oknum Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan-red) dan yang menjabat sekarang ini.

Sejumlah warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan menjelaskan, ada sejumlah bantuan serta proyek PNPM-LMP yang dinilai fiktif. bahkan ada yang hingga saat ini belum di realisasikan dan belum di kerjakan oleh oknum Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan-red). Di antaranya penanaman pohon jenis nantu dengan anggaran sebesar 26 juta rupiah, pada tahap pertama dengan anggaran 10,4 juta rupiah tidak nampak adanya pekerjaan, serta tahap kedua dan ketiga jumlah anggrannya tidak diketahui oleh sekertaris dan bendahara, hanya diketahui oleh oknum Ketua TPK saja.

Bahkan menurut warga bibit pohon nantu sudah dibayar tetapi hingga kini belum di salurkan, selain itu menurut warga, dana desa untuk pembangunan berjumlah 34 juta rupiah, hingga saat ini belum dilaksanakan sampai 100 %. Diungkapkan pula bantuan beras untuk lansia pada bulan desember tahun lalu, hingga kini tidak diterima oleh warga.

Menyikapi hal ini aktifis serta ketua LSM Laskar Merah Putih Kabupaten Sangihe, Jatris Patiri SH, meminta aparat hukum segera menindak tegas oknum Ketua TPK tersebut. Karena menurut Patiri hal seperti ini tidak bisa dibiarkan, apalagi saat ini hampir sebagian besar masyarakat di kampung tersebut sudah mengetahui akan tingkah dari oknum Ketua TPK. Warga pun berharap permasalahan segera diusut agar pembangunan di kampung Palareng dapat berjalan sebagai mana mestinya.

READ MORE - Pekerjaan PNPM LMP di Kampung Palareng diduga fiktif

Rp 2 Triliun Digelontorkan Untuk Berantas Kemiskinan dalam 3 Bulan

Jakarta - Pemerintah menyediakan dana Rp 2 triliun untuk program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial selama periode Januari-Maret 2011.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyatakan, pemerintah menganggarkan dana program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial 2011 sebesar Rp 58,6 triliun. Dari anggaran tersebut, lanjut Armida, pemerintah akan mengambil Rp 2 triliun untuk diberikan pada 3 bulan ini yaitu Januari, Februari, dan Maret 2011. "Ini nanti kita ingin Januari, Februari, Maret, kita ingin digelontorin Rp 2 triliun sesuai rencana. Itu minimal," ujar armida saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (2/2/2011).Armida menyatakan penggelontoran dana tersebut sehubungan dengan percepatan realisasi anggaran karena sebelumnya dana tersebut dikucurkan pada sekitar April-Mei tiap tiap tahunnya. "Januari belum, sedang (dalam proses) karena ada masalah dari administrasi penganggarannya. Makanya diupayakan kita selesaikan Februari-Maret, sekaligus 3 bulan. Kalau tujuannya, selama ini programnya sudah ada. Kalau tahun-tahun lalu baru April-Mei baru jalan, sekarang kita ingin Februari-Maret sudah jalan," ujarnya.

Adapun progam-program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, santunan untuk anak cacat, program padat karya, beasiswa untuk orang miskin, dan pelayanan dasar seperti Jamkesmas dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sumber : Website Detik Finance (www.detikfinance.com)

READ MORE - Rp 2 Triliun Digelontorkan Untuk Berantas Kemiskinan dalam 3 Bulan

Keberlanjutan PNPM Mandiri Tanpa Korupsi

IMPIAN terbesar Rakyat Indonesia, yang kebanyakan masih miskin, sebenarnya tidak muluk-muluk. Impian itu adalah, tinggal di rumah yang sehat dan teduh; anak-anak yang sehat, cerdas, berakhlak muba dengan pendidikan yang baik; keluarga harmonis; dengan biaya hidup yang didapat dari keringat dan kerja keras secara jujur, tanpa KKN.
Sejatinya, setiap anak pasti tegap menatap dunia, karena makanan sehat yang dimakannya setiap hari, SPP sekolah yang dibayarkan orang tua setiap bulan, dan obat yang diberikan orangtuanya dikala sakit, adalah hasil keringat orang tua yang didapat dengan jujur, tanpa mengorbankan hak hidup orang lain. Itulah impian rakyat miskin, yang juga berarti impian PNPM Mandiri. FNPM Mandiri harus terus berlanjut, bahkan terus diperdalam, diperkuat dan diperluas! Itulah intisari kesimpulan dari Seminar dan Temu Nasional PNPM Mandiri 2010 yang digelar di Jakarta akhir Oktober lalu dan diikuti berbagai macam kalangan dan pemangku kepentingan PNPM Mandiri, mulai dari warga miskin, fasilitator, pejabat pemerintan pusat dan daerah, LSM hingga donor luar negeri. "Hasil yang muncul dari Seminar dan Temu Nasional adalah murni aspirasi dari bawah, dan akan menjadi salah satu masukan utama pemerintah pusat merencanakan dan merancang kebijakan arah dan keberlanjutan program ini," ujar Sujana Royat, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri pada pidato penutupan Temu Nasional.



Kami Pantang Tangan Dibawah

Peserta Temu Nasional sepakat, PNPM Mandiri harus terus fokus pada peningkatan akses si miskin terhadap pelayananan dan hak-hak dasar, menggunakan prinsip pemberdayaan. Upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu meningkatkan keterlibatan berbagai stakeholder, yang diminta untuk terus menciptakan kreasi, inovasi dan terobosan baru agar masyarakat miskin bisa sejahtera hidupnya.

Untuk saat ini, dukungan pemerintah pusat diharapkan tidak hanya berupa dana, namun juga kesempatan mensinergikan program dan peningkatan kemampuan Pemda untuk transformasi sosial. Pemda tingkat propinsi juga harus lebih berperan dalam koordinasi, karena kunci keberhasilan adalah koordinasi. Proses perencanaan PNPM Mandiri juga diminta untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan reguler, termasuk mengintegrasikan mekanisme dan skema PNPM Mandiri dalam satu model yang aplikatif bagi Pemda, sesuai dengan karakter wilayah dan karakter kemiskinanlokal. Masyarakat juga ingin keberlanjutan pemberdayaan dan kelembagaan program. Untuk itu perlu diberikan kebebasan menentukan kelembagaan sesuai kebutuhan setempat Pemda juga harus memiliki Political Will dalam merealisasikan dukungan melalui aturan dan penguatan kapasitas pendamping dan fasilitator.

Peserta temu nasional juga menganggap, efektivitas targeting perlu ditingkatkan, terutama kualitas pendataan yang melibatkan masyarakat dalam menentukan kriteria, dan pendataan berdasarkan integrasi berbagai sumber data resmi pemerintah. Peserta juga mendesak agar ada peningkatan akses permodalan bagi penerima manfaat PNPM Mandiri, dimana lembaga-lembaga dan badan hukum ad-hoc bentukan PNPM Mandiri di tingkat masyarakat dapat diperkuat sebelum melakukan fasilitasi penyediaan akses permodalan, termasuk sosialisasi berbagai persyaratan KUR dengan melibatkan perbankan dan atau perusahaan yang ingin mengalokasikan dana CSR untuk penguatan permodalan. Persyaratan berupa jaminan bagi pemanfaat KUR perlu digantikan dengan penilaian kelayakan usaha dan track record dari UPK/BKM, yang juga perlu diberikan dukungan agar dapat mengelola dana seperti KUR tersebut. Setiap tahun sejak 2008, PNPM Mandiri selalu menggelar Temu Nasional dan Seminar, untuk tahun 2010, mengambil tema "Keberlanjutan PNPM Mandiri".



Semua Harus Tanpa KKN

Upaya mensejahterakan rakyat tidak akan punya arti bila ada korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, PNPM Mandiri menerapkan dengan sangat keras prinsip Zero Tolerance To Corruption, atau sama sekali tidak ada toleransi terhadap segala bentuk korupsi di PNPM. "Mengkorupsi uang rakyat itu jahat, tapi jauh lebih jahat lagi mengkorupsi uang rakyat miskin," tegas Sujana Royat, "Untuk itu, sama sekali tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi di PNPM Mandiri,". Hal tersebut bukan hanya isapan jempol, belasan orang dari berbagai propinsi juga telah masuk daftar pencarian orang kepolisian karena resmi sudah menjadi tersangka dugaan kasus korupsi dana

PNPM Mandiri di berbagai daerah. Selain itu sejumlah daerah terancam pembekuan kegiatan PNPM Mandiri hingga berbagai temuan dugaan korupsi bisa segera diselesaikan di pengadilan dan pelakunya bisa dihukum seadil-adilnya.

Pemantauan gabungan antara pemerintah dan PNPM Support Facility, yang didalamnya tergabung donor internasional seperti Bank Dunia, Ausaid, Danida, DFID, USAID, dan beberapa donor lain, Novem.-ber 2010 ini menemukan serangkaian kasus dugaan korupsi senilai total Rp.5,26 miliar di enam propinsi, yaitu Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara), Sumatera Selatan (Ogan Komering Dir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Dir, Lahat), Sulawesi Tenggara (Konawe Selatan), Jambi (Tanjung Jabung Barat), Gorontalo (Gorontalo Utara), Jawa Timur (Malang), dan Kalimantan Tengah (Murung Raya). Pelaksanaan PNPM Mandiri di seluruh wilayah ini terancam tidak dapat dilanjutkan bila Pemda, pelaksana PNPM Mandiri dan jajaran penegak hukum setempat tidak secepatnya mengusut dan menyeret ke pengadilan mereka yang diduga telah mengkorupsi hak rakyat miskin.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri membekukan pelaksanaan PNPM Mandiri di Maluku Utara karena dianggap terbukti diselewengkan untuk kepentingan politik (pilkada).

Untuk mengusut dugaan korupsi yang sudah terjadi dan mencegah hal buruk tersebut kembali terulang, Kantor Menko Kesra akan membuka kerja sama dengan KPK. "Program ini sepenuhnya khusus untuk mengangkat rakyat dari kemiskinan, untuk itu sangat penting untuk menjaga, dan sama pentingnya agar kita saling menjaga," ujar Sujana Royat menutup pembicaraan.

Sumber : http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=213%3Akeberlanjutan-pnpm-mandiri-tanpa-korupsi&catid=57%3Ainformasi-penting&Itemid=65&lang=in

READ MORE - Keberlanjutan PNPM Mandiri Tanpa Korupsi

Penandatangan Plakat Proyek PNPM-MP Oleh Bupati Tana Toraja

Bupati Tana Toraja, Menandatangani plakat proyek PNPM Mandiri Perdesaan

Kunjungan Kerja Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE ke
Kecamatan Mengkendek dirangkaikan dengan Peresmian Proyek PNPM Mandiri Perdesaan dan Penyerahan Sertifikat Prona oleh Wakil Bupati Tana Toraja, Adelheid Sosang, di Kelurahan Lemo Kecamatan Mengkendek tanggal 17 Maret 201.

Wakil Bupati Tana Toraja menyerahkan Sertifikat Prona

READ MORE - Penandatangan Plakat Proyek PNPM-MP Oleh Bupati Tana Toraja

RINGKASAN HASIL WORKSHOP EVALUASI DAN EXIT STRATEGY PNPM LMP TAHUN 2010

EVALUASI HASIL KEGIATAN
1. Selama 3 siklus kegiatan TA 2008 , 2009, dan 2010, PNPM LMP telah menyalurkan dana blok grant berupa BLM dan DOK sebesar Rp.91.760.000.000 dan seluruhnya telah terserap 100%.

2. Selama kegiatan PNPM LMP 2008-2010 investasi masyarakat berupa dana swadaya dalam kegiatan PNPM LMP sebersar Rp.7.571.893.000 atau 8.25% dari total blok grant yang disalurkan.

3. Sebanyak lebih dari 5.000 usulan dari desa diajukan melalui forum musayawarah perencanaan dan jumlah kegiatan yang terdadai BLM selama 3 tahun sebanyak 1.117 kegiatan, 20% dari kegiatan NRM berasal dari usulan perempuan dan 8% dari kegiatan PLTMH berasal dari usulan Perempuan.

4. Progres fisik kegiatan untuk TA 2008 seluruhnya sudah 100% selesai dan sudah MDTS, TA 2009 kegiatan NRM yang sudah selesai 98% , PLTMH 72%; sedangkan TA 2010 kegiatan NRM yang sudah selesai baru 31% sedangkan PLTMH baru akan memulai kegiatan fisik.

5. Jumlah perdes yang sudah dihasilkan untuk keberlanjutan hasil kegiatan PNPM LMP baru sebagian kecil dari seluruh kegiatan, yaitu 21 Perdes di Sulawesi Utara, 1 di Sulawesi Tenggara dan 6 di Sulawesi Selatan dan 1 di Sulawesi Barat.

6. Jumlah tanaman yang telah ditanam dalam pelaksanaan PNPM LMP 2008-2010 untuk jenis kayu sebanyak 2.758.000 (5.215 ha); jenis MPTS 1.268.000 (6.280 ha); dan jenis mangrove 1.084.000 (921 ha).

7. Bangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun selama 3 tahun kegiatan PNPM LMP adalah 39 unit berupa sarana pemanfaatan sumber air, 15 unit bangunan konservasi tanah, 47 unit PLTMH (total 716 Kw); PLTS 33 unit (1.65 Kw) dan instalasi biogas 25 unit.

REKOMENDASI EXIT STRATEGY PNPM LMP

1. PSF merekomendasikan Exit strategy berupa integrasi PNPM LMP dalam PNPM MP, integrasi dalam hal/komponen blok grant; soisialisasi dan perencanaan; batuan teknis (Konsultan; CSO, dan TSU); Monitoring dan Supervisi bersama; integrasi MIS & Penanganan masalah serta koordinasi/harmonisasi antar 2 direktorat (PIU) di Ditjen PMD.

2. Rekomendasi dari WCS aadalah mengurangi intensitas intervensi CSO mulai 2011; Peningkatan kapasitas stake holder lokal dan fasilitator , meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar stake holder; Peningkatan kualitas usulan masyarakat dengan pendekatan indikator prinsip PNPM LMP : berpihak pada lingkungan, mendorong peran pemerintah kabupaten dalam pengelolaan SDA dan program serta melakukan study KAP survey, ekonomi dan keberlanjutan program.

3. OWT merekomendasikan perlunya pelembagaan tetap yang kuat di tingkat desa (bisa dibangun dari TPK) dan di tingkat kecamatan (dibangun dari UPK) guna keberlanjutan hasil kegiatan PNPM LMP.

4. Care merekomendasikan perlunya perbaikan mekanisme perencanaan program keseluruhan yang melibatkan semua stake holder program antar lain WB, PMD, NMC, CSO dan TSU, termasuk didalamnya program pelatihan. Menu kegiatan LMP juga sebaiknya dipersempit; serta perlu peningkatan kaspasitas fasilitator dalam pendampingan masyarakat serta kapasitas pemerintah lokal dalam tata kelola SDA dan LH.

5. TSU menekankan untuk lebih mengutamakan pertimbangan teknis terlebih dahulu untuk kelayakan PLTMH dibanding ekonomi dan sosial; meningkatkan soialisasi PLTMH kepada SKPD terkait; dan meningkatkan harmonisasi dan koordinasi antar stake holder. Untuk pelaksanaan PLTMH perlu dipisahkan item pekerjaan pembuatan pintu air dan saringan.

6. KMN merekomendasikan pendampingan yang intensif pada proses integrasi perencanaan pembangunan partisipatif dalam mekanisme musrenbang reguler. Mengintegrasikan pertimbangan aspek lingkungan dalam seluruh tahapan siklus kegiatan PNPM LMP dan MP baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelestarian kegiatan.

7. Untuk lebih mempertajam rumusan exit strategy PNPM LMP maka perlu diselenggarakan workshop lanjutan atau semiloka / tim kecil perumus guna menyusun lebih rinci dokumen/rumusan exit strategy Pilot PNPM LMP yang menurut rencana akan selesai pada tahun 2012.

READ MORE - RINGKASAN HASIL WORKSHOP EVALUASI DAN EXIT STRATEGY PNPM LMP TAHUN 2010

Theofilus instruksikan kepada Inspektorat Agar mengawasi PNPM dan Bantuan Sosial

Theofilus Allorerung, SE - Bupati Tana Toraja

UPK Kec. Makale -- Theofilus Allorerung SE, Bupati Tana Toraja, memberikan perintah agar Inspektorat Tana Toraja melakukan pengawasan terhadap para penerima bantuan keuangan dari pemerintah. seperti kelompok tani dan kelompok usaha lainnya. Karena bantuan keuangan yang diberikan pemerintah itu, harus betul-betul dapat memberikan manfaat dan dapat dipertanggung-jawabkan oleh setiap lembaga penerima.

Theofilus Allorerung menyampaikan hal tersebut saat membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tana Toraja untuk tahun anggaran 2012, di Gedung Wanita Makale, 16 Maret 2011.
"Pengalaman selama ini, bantuan keuangan atau bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah, dinilai sebagai hibah murni dan tidak perlu dipertanggungjawabkan," Kata Theofilus Allorerung, SE

"Bantuan keuangan yang diberikan itu, bukanlah hibah murni. Kemudian bantuan itu seolah-olah tidak dipertanggungjawabkan," tandas bupati di hadapan para Muspida dan Pimpinan SKPD Tana Toraja yang hadir pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tersebut.

Olehnya itu, Bupati meminta agar masyarakat penerima jangan keenakan terhadap pengelolaan setiap bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah. Jika bantuan tersebut disalahgunakan maka, maka akan berujung pada korupsi. Sehubungan dengan itu, Bupati meminta Inspektorat Tana Toraja untuk melakukan pengawasan, terhadap penggunaan bantuan keuangan oleh para kelompok tani. Bukan itu saja, termasuk semua pengelolaan proyek yang dikerjakan di Tana Toraja, seperti PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - MANDIRI PERDESAAN (PNPM).

"Inspektorat agar melakukan pengawasan terhadap kelompok tani penerima bantuan. Karena biasanya bantuan traktor misalnya juga disewakan oleh ketua kelompok kepada anggotanya. Demikian pula proyek-proyek PNPM harus diawasi, jangan dikira itu karena proyek pusat, lalu kemudian daerah tidak melakukan pengawasan. Semua kegiatan di daerah harus diawasi oleh pemerintah daerah," harap Theofilus Allorerung.

Pada kesempatan itu, Bupati juga meminta agar para PNS jangan hanya berpikir ingin dapat jabatan. Padahal kata Theofilus, PNS yang bersangkutan tidak punya kompetensi yang mumpuni, bahkan untuk menyusun konsep saja tidak mampu. Sekarang, kata Theofilus, PNS tidak boleh berpikir ingin mendapatkan pelayanan dari masyarakat, tetapi PNS dan pejabat harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Paradigma birokrat saat ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani masyarakat. Jangan hanya selalu berpikir mutasi dan dapat jabatan, kalau menyusun konsep saja tidak mampu," tegas bupati.

READ MORE - Theofilus instruksikan kepada Inspektorat Agar mengawasi PNPM dan Bantuan Sosial

Kelompok SPP bersama TP PKK Gowa melakukan penanaman pohon

SUNGGUMINASA -- Ratusan perempuan yang tergabung dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP) bersama TP PKK dan kelompok pemberdayaan perempuan lainnya di Gowa bersama-sama melakukan penanaman bibit pohon pada tiga desa di Kecamatan Manuju. Tak tanggung-tanggung, bibit pohon yang ditanam mencapai 50.000 bibit.

Penanaman bibit tersebut dipimpin Ketua TP PKK Gowa, Novita Ichsan, di Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Minggu, 13 Maret. "Gerakan perempuan menanam ini merupakan bentuk kepedulian kita atas pemanasan global yang terjadi akibat semakin berkurangnya pohon. Kami berharap bibit ini bisa tumbuh dan segera berperan dalam memperkuat kembali bumi kita," kata Novita sebelum memulai penanaman perdana.

Bibit pohon yang ditanam antara lain Mahoni, Suren dan Bitti. Pada kesempatan itu, yang ditanam baru 10.000 bibit pohon. Sisanya 40.000 bibit pohon akan ditanam dalam waktu dekat ini.

Selain Desa Manuju, bibit pohon juga ditanam di Desa Bilalang dan Desa Tana Karaeng. Novita pun mengimbau kepada warga setempat agar memelihara pohon tersebut hingga besar.

KSPP merupakan kelompok yang dibina PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Gowa. Menurut pihak pengelola, KSPP Gowa mengelola dana hingga Rp20 miliar dan beranggotakan kaum ibu di Kabupaten Gowa. "Kegiatan penanaman ini memang sudah menjadi program kita," tandasnya. (aha)

READ MORE - Kelompok SPP bersama TP PKK Gowa melakukan penanaman pohon

Anggaran Kemiskinan Sulsel Naik 200 Persen

Anggaran pengentasan kemiskinan di Sulsel naik 200 persen dari tahun 2010. Jika tahun lalu biaya pengentasan kemiskinan kurang lebih Rp300 miliar yang mengalir ke daerah ini dari total Rp80,1 triliun secara nasional, maka tahun ini naik menjadi sekira Rp500 miliar.

Secara nasional, peningkatan anggaran pengentasan kemiskinan hanya kurang lebih 6,25 persen saja. Yaitu naik sekira Rp5 triliun dari Rp80,1 menjadi Rp86,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawaty di Jakarta, Minggu 9 Januari, mengatakan, tambahan dana pengentasan kemiskinan secara nasional tersebut dimaksudkan untuk menahan laju pertumbuhan kemiskinan akibat lonjakan harga pangan. Makanya, sebut Anny, pemerintah akan fokus pada program perlindungan sosial berbasis keluarga.

Untuk merealisasikan program tersebut, wamenkeu mengatakan akan menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

"Program lainnya, dengan meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif. Tahun ini, jumlah persentase penduduk miskin ditargetkan turun menjadi 11,5-12,5 persen," katanya.

Karena itu, dia meminta pemerintah daerah bisa memaksimalkan dana pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran. Dengan demikian, sebut Anny, target penurunan angka kemiskinan tersebut, benar-benar dapat direalisasikan.

Namun, target tersebut terancam gagal terwujud karena lonjakan harga pangan. Dari enam skenario tentang pengaruh harga beras dan cabai, angka kemiskinan pada Maret 2011 dipastikan akan lebih tinggi dibandingkan Maret 2010 yang sudah 13,3 persen.

Dalam dokumen bahan retreat pangan pemerintah, disebutkan skenario terbaik adalah harga beras naik 7,1 persen dan cabai 37 persen. Dengan skenario itu, angka kemiskinan tetap naik menjadi 13,8 persen. Sedangkan dalam skenario terburuk, dengan harga beras meningkat 21,3 persen dan cabai 171 persen, lonjakan angka kemiskinan lebih besar lagi, yakni 14,5 persen.

Meski begitu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana masih optimistis bisa mencapai penurunan target angka kemiskinan. "Dengan strategi yang tepat dan tambahan anggaran yang ada, target 11,5-12,5 persen bisa didapat," ujarnya.

Sambut Positif

Kenaikan anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai 200 persen dibanding tahun lalu, mendapat respons positif Kepala Dinas Sosial Sulsel, Suwandi Mahendra. Sebab, sangat membantu dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah ini.

Meskipun setiap tahun Pemprov Sulsel, berupaya menurunkan angka kemiskinan semaksimal mungkin, namun kata Suwandi, hingga kini masih ada 931.000 jiwa atau 11,6 persen masyarakat miskin. Oleh karena itu, lanjutnya, peningkatan anggaran kemiskinan adalah hal yang wajar dan bahkan sangat dibutuhkan.

"Untuk program ke depan, ada peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dalam bentuk usaha ekonomi produktif. Juga pembinaan keluarga dengan harapan, mereka (warga miskin, red) dapat melepaskan dirinya dari belenggu kemiskinan itu," terang Suwandi.

Mengenai anggaran khusus pengentasan kemiskinan 2010 lalu, Suwandi mengaku tidak tahu pasti. Alasannya, penanganan kemiskinan melalui lintas sektor atau melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Namun, khusus di Dinas Sosial itu tahun lalu hanya kebagian anggaran sebesar Rp7,5 miliar. Dana tersebut sudah termasuk untuk alokasi penanganan penyandang masalah sosial lainnya," sebut Suwandi.

Program Vs Proyek

Adanya penambahan anggaran pengentasan kemiskinan tahun ini yang besarannya mencapai 200 persen, mendapat tanggapan dari aktivis pemerhati kemiskinan di daerah ini. Salah satunya Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Sulsel, Wahida.

Menurut Wahida, besarnya anggaran pengentasan kemiskinan itu akan mencapai hasil yang maksimal jika programnya bagus. Selama ini, kata dia, banyak program pengentasan kemiskinan yang justru menjadi proyek.

"Bukan dalam makna yang sejati meminjam istilah entah siapa 'Jangan memberi ikan, tapi harusnya kail'. Selama ini, program yang paling banyak kami soroti adalah kesehatan, pendidikan, dan program ekonomi kerakyatan," papar Wahida.

Untuk kesehatan saja, kata Wahida, masih banyak masalah dan akan makin bermasalah dengan program baru Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Lalu pendidikan di Sulsel, masyarakat bingung mencari sekolah gratis dalam makna sejati tanpa ada pungutan apapun.

"Hampir semua sekolah di daerah ini masih ditemukan bisnis jual buku dan baju. Walau sudah ada edaran Dinas Pendidikan pelarangan soal hal itu, tetap saja terjadi. "Padahal kan sudah ada dana BOS. Seharusnya dana ini bisa diperuntukkan untuk pembelian buku," kritik Wahida.

Strategi Berbeda

Secara terpisah, Koordinator Forum Informasi Komunikasi (FIK) Ornop Sulsel, Khudri Arsyad menyatakan, kompleksitas kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif dan holistik. Dengan adanya peningkatan anggaran untuk merespons realitas kemiskinan itu, memang sangat penting artinya.

Akan tetapi, kata Khudri, menjadi tidak efektif jika substansi masalah kemiskinan masyarakat saat ini tidak dipahami dan orang miskin tidak dilibatkan dalam merumuskan pemanfaatan dan peruntukan anggaran tersebut. Apalagi, lanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam penanganan masalah kemiskinan di Sulsel lantaran belum adanya konsep yang jelas, begitupun sasarannya.

"Demikian pula sinergitas kabupaten/kota juga belum jelas sampai saat ini. Sementara, kabupaten/kota perlu mendapat dukungan anggaran dan kebijakan karena sudah ada beberapa daerah yang sudah punya dokumentasi pengentasan kemiskinan, yang dirumuskan Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)," papar Khudri.

Pengamat kebijakan publik ini menambahkan, anggaran pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif jika setiap kabupaten/kota mempunyai strategi berdasarkan konteks kemiskinan lokal. "Karena masalah kemiskinan masyarakat di daerah pesisir, perkotaaan, dan pegunungan, tentu tidak sama. Baik secara sosial, ekonomi, dan aspek lainnya," kata Khudri.

READ MORE - Anggaran Kemiskinan Sulsel Naik 200 Persen