Afganistan Contoh Program PNPM Indonesia

Pemerintah Afganistan menilai Program Nasioanl Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) sebagai prestasi. Afganistan akan membuat program serupa untuk membantu pemberdayaan masyarakatnya.
Delegasi Afganistan yang diwakili Ghulam Rasoul Walid dan Mamoun Khawan dalam konferensi pers di Jakarta mengatakan, pihaknya sudah mencanangkan National Solidariti Program (NSP). Program tersebut dibuat setelah meninjau Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat selama dua hari, dalam rangka mempelajari pembangunan yang difokuskan pada kelembagaan masyarakat kedua negara

READ MORE - Afganistan Contoh Program PNPM Indonesia

Penerima Dana PNPM Capai Rp25,2 Miliar

Penerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan di Kabupaten Bandung sampai 2010 mencapai Rp25,2 miliar untuk 11 kecamatan.

Ke- 11 kecamatan tersebut masingmasing Pangalengan; Ibun; Arjasari; Kertasari; Cimaung; Pacet; Nagreg; Cicalengka; Cikancung; Rancabali; dan Ciwidey. “Dengan disalurkannya dana PNPM Perdesaan tersebut, diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di 11 kecamatan itu bisa lebih meningkat,”ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung Marlan saat Semiloka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bandung, kemarin. Sementara dari APBD Kabupaten Bandung 2010 yang dikucurkan untuk program penanggulangan kemiskinan mencapai Rp39,5 miliar.

Dana sebesar itu, menurut Marlan, digunakan untuk hibah operasional distribusi beras untuk keluarga miskin (raskin), bantuan lumbung pangan, cost sharing PNPM Perdesaan dan Perkotaan, bantuan operasional sekolah dan untuk beasiswa bagi siswa tak mampu. Kini,di setiap SKPD tengah membahas evaluasi pelaksanaan PNPM Perdesaan tahun lalu dan tahun yang akan datang agar ada keterpaduan antara keinginan masyarakat dengan rencana pembangunan Pemkab Bandung. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Sofian Nataprawira menyatakan, strategi pemberdayaan masyarakat dewasa ini mengerucut ke pembangunan yang berpusat pada manusia (people centre development).[] iwa ahmad sugriwa


Sumber : http://www.lkpp.go.id

READ MORE - Penerima Dana PNPM Capai Rp25,2 Miliar

Musrenbang Harus Bersinergi Pemkab

Review Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Maros, upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah berbasis RPJMD 2011.

Tujuannya mendukung Program Nasional Mandiri Pedesaan dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif.

Langkah itu merupakan upaya pemerintah mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui koordinasi program-program pemberdayaan masyarakat desa.

Demikian Wabup Maros, Harmil Mattotorang pada pembukaan
Review Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Maros Provinsi Sulsel Sulawesi di Kedai Coklat baru-baru ini.

“Kita berharap pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan senantiasa berkesinambungan dengan program kegiatan sesuai kebutuhan riil masyarakat sekaligus menumbuhkan kepercayaan dalam pelaksanaannya baik kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah Pusat sebagai pemilik dana”, tutur Harmil.

Kegiatan dihadiri, anggota DPRD Maros, Darwis Daud, sejumlah kepala SKPD lingkup Maros, Kepala BPMPD, Para Camat, para Kepala Desa se- Kabupaten Maros, unsur BKAD, pelaku PNPM yang juga menjadi peserta acara Musrenbang tingkat Kabupaten Maros.

Kepala BPMPD Kab. Maros Yudhi Indrajaya menjelaskan, hasil sinkronisasi yang tidak terakomodir bakal dimasukkan usulan Program Nasional Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dan Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif. ()

Sumber : http://www.ujungpandangekspres.com/

READ MORE - Musrenbang Harus Bersinergi Pemkab

Sulsel Target APBN Naik Rp 30 Triliun

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel memperkirakan alokasi dana APBN di daerah ini bisa mencapai Rp 30 Triliun dari Rp 21 Triliun untuk tahun 2011 ini. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Tan Malaka Guntur, mengatakan, dalam setahun terakhir alokasi APBN Sulsel naik signifikan.

Sektor infrastruktur, misalnya, mencapai Rp 1,9 triliun untuk kebutuhan dasar, koperasi dan UMKM dari Rp 3 miliar menjadi Rp 11 miliar, dan lingkungan hidup dari Rp 500 juta menjadi Rp 8 miliar. Sedangkan, dana PNPM pedesaan diharapkan terdongkrak menjadi Rp 100 miliar. Selama ini, Sulsel juga tercatat menjadi provinsi pengguna kredit usaha rakyat (KUR) terbesar di luar pulau Jawa mencapai Rp 1,2 triliun.

"Dalam musrenbangnas (musyawarah rencana pembangunan nasional), kami juga memperjuangkan peningkatan porsi anggaran yang signifikan melalui berbagai program di antaranya pemberdayaan koperasi dan UMKM dan program PNPM mandiri untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran," kata Tan di Makassar, Jumat (29/04/2011).

Tan menjelaskan musrenbangnas juga mempermantap penetapan Sulsel dalam koridor empat pengembangan ekonomi nasional dengan fokus sebagai pusat pangan nasional yang bertumpu sektor pertanian dan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Berdasarkan hasil musrenbangnas, Sulsel juga termasuk koridor pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan, minyak, dan gas (migas), prioritas pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, dan koridor pengembangan industri berbasis pertanian.

Dengan prioritas Sulsel dalam pembangunan infrastruktur, kata Tan, pemerintah pusat akan segera membenahi semua jalan nasional melalui APBN dan jalan provinsi dengan APBD. "Khusus jalan nasional ini termasuk pada prioritas dalam pembangunan untuk menunjang kelancaran sentra produksi pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan untuk menunjang ekspor dan perdagangan," jelasnya.(*)


Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2011/04/29/sulsel

READ MORE - Sulsel Target APBN Naik Rp 30 Triliun

Pemerintah pastikan PNPM Mandiri terus berlanjut

“Ini adalah program yang baik dan langsung menyentuh masyarakat. Kalau dulunya program ini akan dikurangi. Tapi kita putuskan, Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red)memutuskan program ini harus dilanjutkan. Itulah keputusan pemerintah, paling tidak hingga akhir masa pemerintahan ini,” terang Wapres Boediono saat membuka rapat kerja nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2011 di Jakarta, Rabu (27/4/2011).

Bahkan menurut Wapres Boediono, bila ada dana yang memungkinkan, maka pendanaan program ini akan dilanjutkan.

Wapres menambahkan saat krisis terjadi 1998, pemerintah membuat program pemberdayaan masyarakat berupa program pengembangan kecamatan (PPK).
Program tersebut ditujukan untuk membangun masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

PPK tersebut, menurut Boediono merupakan cikal bakal dari PNPM Mandiri. Hasil dari PPK yang pertama kali dilaksanakan di Karangannyar pada 1998 ternyata cukup menggembirakan, sehingga proyek tersebut kemudian dikembangkan ke berbagai daerah.

Wapres menambahkan dirinya akan mengawasi secara langsung PNPM Mandiri tersebut. PNPM Mandiri menurut Wapres telah menunjukkan hasil yang bermanfaat dalam mengurangi kemiskinan, dan sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sementara itu, Wapres Boediono dalam acara tersebut memukul gong sebagai tanda dibukanya secara resmi Rakernas tersebut didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Fauzi Gamawan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.

Dalam pembukaan tersebut, tampak pula Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

Rakernas tersebut dihadiri oleh 1.350 orang yang terdiri atas gubernur, bupati/walikota, ketua komisi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di provinsi dan kabupaten/kota seluruh tanah air, tim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Nasional.

Selain itu Wapres juga menyerahkan pemenang anugerah pemberdayaan PNPM Perdesaan 2011. Dalam penghargaan itu, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyabet peringkat pertama untuk unit pengelola kegiatan di Wonosalam, Demak, perencana pembangunan di Desa Pandansari, Kebumen, dan badan kerja sama antara desa terbaik di Desa Jatinom, Klaten.

Sedangkan Riau meraih peringkat pertama untuk pendamping lokal terbaik yaitu Syamhudi dari Kabupaten Indragiri Hilir.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program dibawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjend PMD.

PNPM Mandiri Perdesaan pada 2011 mencakup 5.020 di 32 provinsi. Total alokasi dana dalam bentuk bantuan langsung masyarakat sebesar Rp8,268 triliun yang terdiri atas alokasi APBN Rp6,627 triliun dan APBD Rp1,640 triliun.

Pada tahun lalu, program ini mampu mendanai 363 ribu lebih kelompok kegiatan ekonomi produktif, membangun jalan desa sepanjang 51.731 km, membangun 6.571 jembatan, membangun 31.458 unit air bersih, 2.798 unit pasar desa dan menyerap 4,5 juta lebih tenaga kerja.


Sumber : http://www.solopos.com/2011/

READ MORE - Pemerintah pastikan PNPM Mandiri terus berlanjut

PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Cirebon Kembali Gelar Produk

Untuk ketiga kalinya PNPM Mandiri Perdesaan Gelar Produk dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke 529. Agenda tahunan yang digelar tiap 2 April ini, diikuti seluruh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM yang ada di Kabupaten Cirebon. Sebanyak 22 stand kecamatan PNPM MP menampilkan produk unggulan masing-masing. Bertempat di Lapangan Pataraksa, Sumber dan dibuka secara resmi oleh Bupati Cirebon, Drs.H. Dedi Supardi, MM, sekaligus peresmian kegiatan sarana prasarana tahun anggaran 2010.

Tiga Kecamatan yang diresmikan kegiatannya adalah Kec. Jamblang, Pabedilan dan Susukan Lebak. Yang menarik dari Gelar PNPM kali ini, pada saat pembukaan para pengunjung disuguhi penampilan Degung yang dipimpin langsung oleh Ibu Sri Heviana Dedi Supardi, yang tidak lain istri Bupati Cirebon. Penampilan grup degung ini semakin meriah, dengan tembang khas Cirebon, Sumpah Suci.

Sementara itu, bagi PNPM Mandiri Perdesaan momentum ini sangat berarti untuk mengekspose hasil-hasil kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan. Seperti diketahui selama ini, ekspose kegiatan-kegiatan PNPM sangat kurang. Sementara hasil kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang digarap begitu banyak. Untuk tahun 2011 ini, tidak kurang 13 kecamatan siap menyongsong alokasi BLM. Belum lagi untuk kegiatan Usaha ekonomi produktif dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) yang terus menunjukkan perkembangannya di masing-masing kecamatan.

Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Cirebon. Lebih penting lagi, dapat memberikan informasi secara berimbang tentang PNPM Mandiri Perdesaan khususnya kepada jajaran Pemkab Cirebon dan masyarakat secara luas

READ MORE - PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Cirebon Kembali Gelar Produk

Gubernur Sul-Sel mendapatkan penghargaan sebagai pembina Terbaik untuk kategori unit pengelola kegiatan (UPK) PNPM-MPd

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membagi-bagikan penghargaan kepada daerah yang dinilai berprestasi dalam Pemberdayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-Mpd) tahun anggaran 2011. Penetapan peringkat nasional itu dituangkan dalam keputusan mendagri No 188.42-274 tahun 2011 tertanggal 21 April 2011.

Dalam susunan peringkat nasional pembina terbaik anugerah PNPM-MPd, Gamawan membagi dalam lima kategori. Peraih pembina terbaik masing-masing Bupati Demak, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Musi Rawas, Gubernur Sumatera Selatan, Bupati Luwu Utara, Gubernur Sulawesi Selatan untuk kategori unit pengelola kegiatan (UPK).

Untuk kategori perencanaan pembangunan desa (PPD) di raih oleh Bupati Kebumen, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batanghari, Gubernur Jambi, Bupati Gorontalo, Gubernur Gorontalo. Kategori badan kerjasama antar desa (BKAD) diperoleh Bupati Klaten, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kediri, Gubernur Jawa Timur, Bupati Tabanan, dan Gubernur Bali.

Sedangkan pembinan terbaik nasional kategori pendamping lokal (PL) diperoleh Bupati Indragiri Hilir, Gubernur Riau, Bupati Bantaeng, Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Blitar, Gubernur Jawa Timur. Khusus pembina terbaik komprehensif PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM-Mpd Integrasi diterima Gubernur Jawa Tengah selaku pembinan PNPM-MPd terbaik nasional untuk tingkat provinsi sedangkan tingkat kabupaten diterima Bupati Ngada.

Penyerahan penghargaannya dilakukan langsung Wakil Presiden, Boediono kepada para gubernur dan bupati di sela-sela pembukaan Rakornas Sosialisasi PNPM di Jakarta, Rabu (27/4). Pada kesempatan itu, Boediono yang juga mantan Menko Perekonomian meminta bupati/walikota menindak tegas aparatnya yang menilep uang yang seharusnya dinikmati rakyat pada PNPM-MPd.

"Jangan nila setitik rusak susu sebelanga. Saya meminta bupati/walikota memberikan perhatian khusus, tindak tegas jika ada penyelewengan," ujar Boediono saat membuka Rakornas Sosialisasi PNPM di sebuah hotel di Jakarta, Rabu (27/4). Hanya saja, dia tidak menyebutkan daerah mana yang terjadi penyelewengan.

READ MORE - Gubernur Sul-Sel mendapatkan penghargaan sebagai pembina Terbaik untuk kategori unit pengelola kegiatan (UPK) PNPM-MPd

Peran Pelaku PNPM MP tingkat Kecamatan

Peran para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tingkat Kecamatan, adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK)

PjOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.

3. Tim Verifikasi (TV)
TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan. Peran TV adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada Musyawarah Antar Desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. TV menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari MAD/BKAD.

4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam Musyawarah Antar Desa. UPK mendapatkan penugasan MAD/BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

5. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK)
BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. BP-UPK dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua dan anggota. BP-UPK menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari MAD/BKAD.

6. Fasilitator Kecamatan
Fasilitator Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Peran fasilitator kecamatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan.

7. Pendamping Lokal (PL)
Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Di setiap kecamatan akan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal.

8. Tim Pengamat
pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa. Serta memberikan masukan dan saran agar MAD dapat berlangsung secara partisipatif.

9. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu. BKAD pada awalnya dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana-prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.

BKAD berkembang sebagai lembaga pengelola pembangunan partisipatif, pengelola kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dan Sumber Daya Alam, serta program/ proyek dari pihak ketiga yang bersifat antar desa.

Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PPK (UPK, BP-UPK, TV, TPK, dan lain-lain) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah statuta dan payung hukum. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan.

Dalam kaitan dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.


10. Setrawan Kecamatan
Setrawan Kecamatan diutamakan dari pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan pemerintah kecamatan dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. Dalam hal tertentu pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah dapat ditugaskan di kecamatan sebagai setrawan kecamatan. Dalam kaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan, setrawan melibatkan diri dalam proses kegiatan pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan.



Sumber : Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan.*Fd

READ MORE - Peran Pelaku PNPM MP tingkat Kecamatan