PNPM Botodayaan Berdayakan Masyarakat Bangun Desa

Dengan adanya program PNPM Pemerintah desa di desa Botodayaan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul sampai saat ini telah aktif membangun sarana prasarana desa demi meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Menurut kades Botodayaan Mujiyatno,”untuk pembangunan dengan PNPM sangat membantu karena dengan adanya PNPM kami dimudahkan untuk terus membangun sarana prasarana yang memadai,karena kalo hanya mengandalkan APBD 1 dan 2 pembangunan desa akan tersendat.
Karena jika hanya mengandalkan dana tersebut tidak akan mencukupi untuk berbagai macam pembangunan yang ada didesa terlebih kami memiliki 21 dusun yang banyak belum tersentuh oleh pemerintah daerah,maka PNPM lah yang membantu dan masyarakat dapar diperansertakan.

Untuk tahun 2011 ini desa botodayaan sendiri mendapat Rp.383.447.900,- tapi dibagi beberapa tahap dan ini merupakan tahap ke 2 pencairan dana PNPM,dimana alokasi tersebut untuk simpan pinjam perempuan Rp.50.000.000,-sarana Prasarana tahap ke 2 Rp.152.423.500 dan PKH sendiri direncakan membangun 4 unit terdiri dari gedung Paud,Conblock,pagar halaman dan PAH sebanyak 4 unit didusun sambikidul dan bototengah dengan total dana PKH mencapai Rp.120.751.500.

Untuk corblock sendiri sepanjang 615 m yang menghubungkan 2 dusun yaitu dusun karang dan dusun cabe serta pembuatan talud sepanjang 407,84m3 dengan dana Rp.145.500.400,”jelas Mujiyatno

Mujiyatno menambahkan,”alhamdullilah dengan PNPM ini kami sangat terbantukan dan diharapkan PNPM untuk tahun tahun selanjutnya dapat terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat serta pengembangan pembangunan desa kami karena dengan PNPM pula masyarakat kami dapat di berdayakan serta dapat hasil kerjanya demi kebutuhan keluarganya.”ucapnya

Sumber : http://www.berita2.com/daerah/138-yogyakarta/9976-pnpm-botodayaan-berdayakan-masyarakat-bangun-desa.html

READ MORE - PNPM Botodayaan Berdayakan Masyarakat Bangun Desa

Proyek Jalan Rabat Beton Taringgul Tengah Diduga Sarat Penyimpangan

Proyek peningkatan jalan Rabat Beton di lingkungan Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta diduga sarat dengan penyimpangan.

Ketika wartawan memantau pekerjaan Jalan Rabat Beton Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah, Sabtu (09/10), diduga pekerjaannya tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah tersebut anggarannya sebesar Rp 108.000.000 bersumber dari Dana PNPM Mandiri Perdesaan. Namun, nampak hasil pekerjaan diduga tidak sesuai Juknis diantaranya Rabat Beton yang seharusnya ketebalan minimum 15 cm, terbukti ketebalan hanya 10 cm. Untuk Pasir pengecoran yang seharusnya digunakan itu adalah Pasir Cor, ternyata menggunakan Pasir Pasang.

Selain itu, ketika para pekerja Rabat Beton meratakan tanah untuk melakukan pengecoran terlihat sisi jalan sedikit digali. Sehingga, posisi tanah bagian tengah lebih tinggi. Dan ketika pekerjaan Rabat Beton Jalan itu terus berjalan, tidak terlihat dan terpampang Papan Proyek PNPM MP.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM MP Desa Taringgul Tengah Hilman Ramdani saat ditemui Wartawan Sabtu (09/10) tidak bisa menerangkan secara gamblang dengan adanya hasil pekerjaan Rabat Beton Jalan Kampung Karang Anyar yang diduga tidak sesuai Juknis tersebut. “Saya hanya sebatas mengurus administrasi saja, sedangkan pekerjaan semuanya dipasrahkan langsung kebagian mandor, Bamusdes dan Kepala Desa,”ungkap Hilman.

Untuk itu, kiranya pihak yang berwenang secepatnya dapat menindaklanjuti dugaan penyimpangan pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah sepanjang 318 meter tersebut.

READ MORE - Proyek Jalan Rabat Beton Taringgul Tengah Diduga Sarat Penyimpangan

Pemerintah Prioritaskan Rumah Murah dan PNPM

Ilustrasi

Pemerintah pusat akan menyiapkan rumah super murah bagi warga miskin. Bahkan, harga rumah tersebut rencananya dibanderol Rp10 juta per unit.

Rencana itu dikatakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) RI Agung Laksono saat melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus menghadiri Muspinas Kosgoro 1957 di Hotel Grand Clarion Makassar, Senin malam, 6 Juni.

Pengadaan rumah super murah itu menjadi salah satu program prioritas penanggulangan kemiskinan cluster keempat yang direncanakan pemerintah pusat. "Ini program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan papan warga miskin," kata Agung.

Dia mengharapkan, Pemerintah Provinsi Sulsel proaktif memanfaatkan dengan baik berbagai program pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan. Sulsel kata dia, harus menjadi provinsi yang bisa mengembangkan berbagai potensi daerah, mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan mensejahterakan masyarakat.

"Sebagai daerah maritim, Sulsel salah satu solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya di pesisir pantai dengan memfasilitasi peningkatan produksi rumput laut yang menjadi kebutuhan besar dunia. Kita juga membenahi dermaga di pesisir pantai untuk masyarakat pesisir," jelas Agung.

Menyinggung soal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) serta berbagai bentuk bantuan sosial, Agung menambahkan, tahun ini, terus dilakukan peningkatan alokasi PNPM ke berbagai daerah utamanya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

"Dana peningkatan kesejahteraan tetap ada, baik melalui PNPM maupun program lainnya. Tetapi angka pastinya saya belum tahu persis, yang jelas ada peningkatan kemudian melalui program bantuan sosial," tutur Ketua Umum Kosgoro 1957 ini.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana PNPM untuk Sulsel kurang lebih Rp143,3 miliar, turun 18,9 persen dari tahun lalu Rp176,9 miliar. Lima kegiatan PNPM diantaranya Program Penanggulangan Kemiskinan Kota (P2KP), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Program Investasi Sosial Ekonomi (PISE), Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsinas), serta Sanitasi Berbasis Masyarakat

READ MORE - Pemerintah Prioritaskan Rumah Murah dan PNPM

Kepala Desa Menolak Serah Terima Proyek PNPM

Kepala Desa Sialang, Kecamatan Tungkal Tungkal Ilir, Tanjabar, Jambi, Saman menolak penandatangan serah terima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2010 lalu.

Dia menganggap proyek tersebut belum selesai 100 persen.

Saman mengatakan, proyek tersebut berupa pembangunan tiga ruang madrasah yang berlokasi di Parit Semau. Alasan tidak mau menandatangai serah terima, lanjutnya, berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

"Pembangunannya tidak sampai seratus persen, saya tidak mau disalahkan masyarakat karena ini aspirasi dari masyarakat," katanya kepada Tribunjambi.com, Minggu (29/5/2011).

Menurutnya, beberapa pembangunan seperti plester lantai, water closed (WC), tempat pembuangan, dan juga pembuatan keramik bagian depan belum dikerjakan. Padahal anggaran pembangunan madrasah itu bernilai hingga Rp 300 juta

"Masyarakat saya tidak puas. Kita bukan menghambat. Tapi karena belum selesai 100 persen, makanya belum ada serah terima," ujarnya.

Sementara itu, Pembina PNPM di Kecamatan Tungkal Ilir, Jamil Qumri mengatakan, proyek PNMP tahun 2010 di Tanjabbar seharusnya sudah selesai laporannya pada April 2011 lalu.

Mengenai persoalan pembangunan madrasah di Parit Semua, Desa Sialang, memang terjadi keterlambatan pembangunan. Waktu laporan kesiapan fisik pembangunan juga diperpanjang hingga April

Mengenai belum selesainya proyek PNPM tahun 2010 lalu, juga dibenarkan Ketua Pejabat Operasional Kegiatan (PJOK) Saefuddin. Dia menjelaskan, belum selesainya pekerjaan pembangunan tiga ruangan madrasah akibat kekurangan anggara.

READ MORE - Kepala Desa Menolak Serah Terima Proyek PNPM

SBY : Jangan Adalagi Kepala Daerah yang Tolak PNPM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan, semua pemimpin daerah menjalankan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden mengaku, sudah sejak lama mengetahui banyak pemimpin daerah yang menolak menjalankan PNPM mandiri dengan berbagai alasan.

"Alasannya macam-macam, tidak tersedia dana pendamping, ada yang mengatakan daerah tidak diajak bicara, ada yg mengatakan ya pokoknya enggaklah," ujar Presiden saat membuka Rakernas sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan, Rabu (24/3).

Presiden menegaskan, seharusnya masyarakat mesti mengetahui ada program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. "Tapi kok, pemimpinnya yang dipilih oleh rakyat itu tidak setuju atau menolak," imbuh Presiden.

Apabila memang ada masalah anggaran seperti dana APBD terbatas sehingga tidak bisa menyediakan dana pendamping, kata Presiden, semua itu bisa dibicarakan. Namun, apabila sikap mentalnya sudah menolak kasihan rakyat tidak mendapat kesempatan.

Karena itu, Presiden mengajak seluruh pemimpin daerah untuk menjalankan PNPM mandiri dengan sepenuh hati. "Saya mohon kepada pemimpin di daerah agar APBD yang berkaitan langsung dengan bidang bidang ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh," pinta SBY.


Sumber : Tribunenew.com

READ MORE - SBY : Jangan Adalagi Kepala Daerah yang Tolak PNPM

MAK PNPM-LMP Khusus PLTMH Kab. Tana Toraja T. A. 2011

Enos Karoma, Sekda Kab. Tana Toraja, pada hari Selasa, 31/5/2011 membuka pelaksanaan Musyawarah Antar Kecamatan (MAK)PNPM-LMP Khusus Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kab. Tana Toraja Tahun Aggaran 2011 di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja.

Dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan ini, Enos menyampaikan agar peserta dapat lebih mendahulukan musyawarah, agar hasil yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak.

Selain Sekda Tana Toraja yang mewakili Bupati, turut hadir dalam kegiatan ini Bapak Ruslan Remmang, SE, yang mewakili Specialis PNPM - LMP Propvinsi Sulawesi Selatan, Faskab Kab. Tana Toraja-Suherman, SIP, Fastekab Irwan Padang, ST, sekretaris BPML Kab. Tana Toraja-Bapak Yurinus.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Keg. PLTMH Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2011, Bapak Ir, Philipus dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan PTO yang ada dalam PNPM. selain itu Tim Verifikasi juga mendapatkan bantuan dari Tim TSU (Tehnikal Suport Unit) propinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Musyawarah Antar Kecamatan (MAK) Prioritas Usulan PNPM-LMP Khusus Kegiatan PLTMH Kab. Tana Toraja T. A. 2011, berjalan alot. Hal ini disebabkan adanya beberapa interupsi yang disampaikan oleh beberapa peserta yang merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh pelaksana MAK. Salah satunya berasal dari interupsi yang disampaikan oleh PjOK Kec. Gandangbatu Sillanan yang merasa keberatan atas usulan mereka yang dinyatakan tidak layak. sementara, beberapa orang peserta lainnya mempertanyakan tata tertib MAK yang dibagikan oleh pelaksana.

Ichsan, SP, sebagai penanggungjawab kegiatan ini, memberikan penjelasan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta MAK. yang pada akhirnya semua peserta dapat menerima hasil keputusan yang berhasil ditetapkan.

READ MORE - MAK PNPM-LMP Khusus PLTMH Kab. Tana Toraja T. A. 2011

Pembahasan Akhir TV PLTMH Kab. Tana Toraja

Hari ini, Senin, 23 Mei 2011 PNPM LMP Khusus PLTMH Kab. Tana Toraja melakukan kegiatan pembahasan Akhir hasil verifikasi usulan yang telah dilaksanakan oleh Tim Verifikasi selama kurang lebih 14 hari.

Kegiatan pembahasan akhir ini dilaksanakan di Aula Kelurahan Bombongan, yang dihadiri oleh Tim Verifikasi dan tim dari PNPM Kab. Tana Toraja. sementara itu tim dari TSU, sebagai unti pendukung teknik untuk kegiatan Pembangkit Listrik tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang diharapkan dapat ikut hadir pada pembahasan akhir ini, tidak sempat hadir karena sakit.

pada pembahasan akhir kali ini, Tim Verifikasi belum dapat merumuskan rekomendasi hasil verifikasi usulan, berhubung adanya beberapa data yang masih harus di konfirmasi ulang dengan pihak TSU (Technical Support Unit) yang pada saat kunjungan lapangan ikut bersama-sama mendampingi tim Verifikasi.

Menurut rencana, Perumusan Rekomendasi hasil verifikasi akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011 di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembang/Kelurahan (BPMK/L) Kabupaten Tana Toraja.

"Insya Allah kegiatan Musywarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan akan kita laksanakan pada hari sabtu, 28 Mei 2011. Tentu saja dengan catatan bahwa Tim Verifikasi telah merampungkan rekomendasinya". Jelas Ichsan, SP, Assisten Tenaga Ahli PNPM Lingkungan Kab. Tana Toraja

READ MORE - Pembahasan Akhir TV PLTMH Kab. Tana Toraja

PNPM-Mpd Kec. Makale Menyelenggarakan, IST Tim Lelang T. A. 2011

Untuk tahun anggaran 2011 Kec. Makale mendapatkan kucuran dana PNPM-Mpd sebesar Rp. 450.000.000 dimana 25% dari dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan) dan selebihnya adalah untuk kegiatan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas masyarakat

Dua kelurahan yang mendapatkan kucuran dana PNPM - Mpd Kec. Makale Tahun Anggaran 2011 untuk sarana prasarana dan peningkatan kapasitas masyarakat adalah Kelurahan Rante kegiatan Rabat Beton dengan dana sekitar Rp. 314.000.000 yang volumenya 725 m x 3 m x 0,15 m, dan Kelurahan Buntu Burake kegiatan Pelatihan kursus Menjahit dengan jumlah dana Rp.30.518.000 dengan volume 24 orang peserta.

Dalam rangka percepatan progress kegiatan, Hari ini, Sabtu, 21 Mei 2011 PNPM Kec. Makale menyelenggarakan In Service Training (IST) bagi Panitia lelang kegiatan PNPM - Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011 yang diikuti oleh masing-masing tim lelang dari dua kelurahan yang mendapatkan kucuran dana PNPM-Mpd tahun Anggaran 2011.

READ MORE - PNPM-Mpd Kec. Makale Menyelenggarakan, IST Tim Lelang T. A. 2011