Permasalahan Serius Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada 28 November – 4 Desember 2010 Tim Bank Dunia telah melakukan supervisi PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara, lokasi yang dikunjungi mencakup 22 Kecamatan di 9 Kabupaten (Konawe Selatan, Konawe, Konawe Utara, Kolaka, Bombana, Buton, Buton Utara, Muna, dan Wakatobi).

Hasil supervisi yang telah dilaksanakan tim memberikan penilaian bahwa pelaksaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara ‘Tidak Memuaskan’ ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan, procurement (mencakup seleksi fasilitator dan kegiatan tingkat desa), supervisi dan monitoring hingga penyediaan dana pendamping. Dari 22 kecamatan yang dikunjungi, hanya 4 kecamatan yang dinilai ‘Cukup Memuaskan’, sementara 4 kecamatan ‘Kurang Memuaskan’, 10 kecamatan ‘Tidak Memuaskan’ dan 4 kecamatan ‘Sangat Tidak Memuaskan’dalam pengelolaan keuangan.

Ringkasan permasalahan utama yang terjadi di Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

Indikasi Kecurangan dan Penyimpangan

Berdasarkan hasil supervisi Konsultan Manajemen Provinsi selama TA 2010 dan diperkuat dengan hasil supervisi Bank Dunia terdapat indikasi kuat adanya kecurangan dan penyimpangan. Dari 22 kecamatan yang dikunjungi, ditemukan indikasi kecurangan dan penyimpangan serius di 15 kecamatan berupa fasilitator sering mangkir, indikasi penyalahgunaan dana BLM dan dana bergulir, indikasi pengaturan lelang, indikasi mark-up harga dan volume, indikasi pelaporan tidak benar dan lain-lain. Sebagian besar masalah sudah diketahui oleh Satker Provinsi dari hasil laporan bulanan konsultan provinsi namun belum ada tindakan serius untuk penyelesaian masalah dan pencegahannya di kemudian hari.

• 3 kasus penyimpangan terbesar yang terjadi adalah:

1. Kec. Palangga, Kab. Konawe Selatan, Penyalahgunaan dana program oleh FK, UPK, Camat, PjOK dan lain-lain senilai Rp 852 juta;
2. Kec. Kabaena Tengah, Kab. Bombana, penyimpangan dalam pengadaan PLMTH senilai total Rp 2.1 milyar dengan direkayasa untuk dikerjakan supplier tertentu, dana sudah dicairkan Rp 823 juta dan projek terbengkelai. Kasus ini melibatkan FK, FasKab, Faskeu dan FasTebKab;
3. Kec. Wolo, Kab. Kolaka, penyalahgunaan dana bergulir oleh Pengurus UPK senilai Rp 356 juta;

• Kinerja Konsultan & Fasilitator Bermasalah:

1. Supervisi oleh perusahaan RMC patut dipertanyakan, karena tidak melakukan tindakan untuk mencegah seleksi fasilitator yang tidak sesuai aturan dan prosedurnya. Kinerja FMS (Financial Management Specialist) sangat lemah dimana kewajiban audit tidak dipenuhi, tidak ada kasus yang diungkap langsung oleh yang bersangkutan dan penataan manajemen keuangan untuk mencegah penyimpangan tidak dilakukan secara memadai. Kordinator Provinsi (Korprov) telah meminta penggantian yang bersangkutan ke RMC pada 18 Oktober 2010 namun belum ada tindakan. SpTR relatif lemah karena penguatan kapasitas ke fasilitator belum berjalan memadai sehingga banyak fasilitator belum paham aturan dan prosedur di PNPM. SP2M kinerjanya cukup baik dimana karena satu tahun tugasnya mampu menyelesaikan 52 dari 85 kasus dan mengungkap berbagai kasus penting.
2. Paling tidak sebanyak 30 fasilitator kabupaten di semua kabupaten dan 49 fasilitator kecamatan di 8 kabupaten telah diidentifikasi bermasalah dan sudah dilaporkan ke Satker Provinsi Sulawesi Tenggara, namun belum dilakukan tindakan sesuai aturan program. Temuan atas 49 fasilitator tersebut hanya sampling yang dilaksankan di 8 kabupaten, belum merupakan hasil review atas keseluruhan fasilitator. Masalah ini sangat terkait dengan indikasi kecurangan pada proses rekrutmen dan penempatan fasilitator di tahun 2009, dimana banyak fasilitator mengaku harus menyetor sejumlah uang ke oknum di Satker Provinsi dan Administrator Provinsi agar lolos seleksi.

•   Kurangnya Komitmen Pemerintah Daerah yang tercermin dari Penyediaan Dana Pendamping

1. Dari 10 kabupaten Di Sulawesi Tenggara, ada 3 kabupaten yang belum menyediakan DDUB hingga akhir November 2010, yaitu Muna, Konawe, Bombana. Hanya dua Kabupaten (Kolaka Utara dan Buton) yang meyediakan DDUB secara penuh dan tepat waktu. 5 Kabupaten lain menyediakan DDUB secara bertahap atau terlambat. Tidak tersedianya DDUB akan menghambat pelaksanaan program karena dana APBN tahap 3 (20%) hanya akan dapat dicairkan apabila DDUB sudah disalurkan ke rekening UPK.
2. Dana PAP yang disediakan Provinsi untuk TA 2010 kurang dari 1%. Untuk PAP Kabupaten ada 2 Kabupaten (Konawe dan Bombana) tidak menyediakan dana PAP sama sekali untuk TA 2009 & 2010, 2 Kabupaten (Kolaka & Muna) kurang dari 1%, dan 2 Kabupaten (Buton & Wakatobi) hanya menyediakan kurang dari 2,5%. Hanya 4 kabupaten (Kolaka Utara, Konawe Selatan, Buton Utara dan Konawe Utara) yang menyediakan dana 5% atau lebih dari total BLM.

Adapun tindakan-tindakan yang diminta Bank Dunia untuk dilaksanakan oleh PMD adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan sementara seluruh pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara, baik dari KKPN ke UPK maupun dari UPK ke TPK mulai dari 28 Desember 2010 sampai dilakukan tindakan penyelesaian yang memuaskan. Bank Dunia tidak akan memproses penggantian pengeluaran block grant selama periode itu;
2. Segera melakukan rekonsiliasi temuan audit keuangan dengan tujuan untuk mengevaluasi berapa banyak kerugian yang harus ganti oleh tersangka;
3. Semua kontrak fasilitator (Kabupaten dan Kecamatan) mulai 1 Januari 2011 tidak diperpanjang lagi dan akan segera dilakukan seleksi ulang fasilitator yang profesional dan bebas KKN dengan pengawasan khusus oleh Ditjen PMD Jakarta dan NMC. Mereka yang masuk dalam daftar yang telah melakukan kecurangan tidak boleh ikut seleksi kembali;
4. Meminta kepada RMC untuk mengganti konsultan bermasalah sebelum akhir Desember 2010;
5. Meminta Satker Provinsi untuk mengganti staf satker personil yang terindikasi terlibat/ bahkan mengatur semua kecurangan sebelum akhir Desember 2010;
6. Melakukan audit investigatif atas setiap indikasi kecurangan / penyelewengan dana di Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum Maret 2011; (oleh BPKP dan/ Inspektorat Jenderal Kemendagri)
7. Mendorong Satker Provinsi dan Konsultan Manajemen Provinsi untuk memfasilitasi masyarakat melakukan upaya hukum atas indikasi kuat penyelewengan dana / korupsi di Sulawesi Tenggara, termasuk dalam hal penyediaan dana berperkara;
8. Melakukan upaya pembenahan manajemen dan pengendalian di PNPM Mandiri Perdesaan dengan menerapkan Early Warning System, Audit Internal, Pengawasan oleh (organisasi) Masyarakat (BPD, BP-UPK), Kampanye Anti Korupsi, dll, untuk mencegah terulangnya kecurangan dan penyimpangan serupa di lokasi-lokasi lain di masa mendatang.

READ MORE - Permasalahan Serius Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara

PNPM Desa Sukajaya Lempasing diperiksa Inspektorat

Menindaklanjuti pengaduan masyarakat Sukajaya Lempasing terkait adanya penyelewengan dana PNPM-MP untuk pembangunan Posyandu, Inspektorat Kabupaten Pesawaran, kemarin (Jumat, 21/01) memeriksa kondisi bangunan yang dimanksu , yang berada dalam wilayah Dusun Mutun.

Tim Inspektorat yang melakukan pemeriksaan terdiri dari tiga orang, yang diketahui oleh Marzuki. Pemeriksaan yang dilakukan, ditujukan kepada hal yang yang berkaitan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) serta mengecek berbagai item pembangunan termasuk luas serta ukuran bangunan.

Ketua Tim dari Inspektorat Kabupaten Pesawaran Marzuki mengatakan, pemeriksaan bangunan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) ini merupakan bentuk tindak lanjut laporan masyarakat Sukajaya Lempasing tentang adanya dugaan penyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarkat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 2010.

Dimana, berdasarkan laporan warga, disinyalir terjadi penyelewengan dana PNPM-MP dalam proyek pembangunan Gedung Posyandu di Dusun Mutun, Desa Sukajaya Lempasing. Warga menduga bangunan posyandu tersebut hanya menghabiskan biaya maksimal Rp 48 juta, sedangkan dana PNPM-MP yang diterima Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebesar Rp 72.882.500. "Semua sudah kami periksa, baik laporan keuangan maupun belanja material yang digunakan," ucapnya

Ketua Unit pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Padangcermin Asep Muchtar Efendi, yang ikut mendampingi dalam kegiatan pemeriksaan ini mengatakan, tuduhan masyarakat dan BPD tersebut tidaklah benar. Menurutnya, tidak mungkin dilakukan penyimpangan, karena pelaksanaan kegiatan belum selesai, sementara dana baru dikucurkan.diterima sebesar 77%.

"Artinya, pekerjaan TPK ini belum selesai karena masih harus menunggu sampai semua dananya terkucurkan dan bangunannya selesai. Baru bias diektahui penggunaan semua biayanya berapa," ujarnya.

READ MORE - PNPM Desa Sukajaya Lempasing diperiksa Inspektorat

PNPM Botodayaan Berdayakan Masyarakat Bangun Desa

Dengan adanya program PNPM Pemerintah desa di desa Botodayaan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul sampai saat ini telah aktif membangun sarana prasarana desa demi meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Menurut kades Botodayaan Mujiyatno,”untuk pembangunan dengan PNPM sangat membantu karena dengan adanya PNPM kami dimudahkan untuk terus membangun sarana prasarana yang memadai,karena kalo hanya mengandalkan APBD 1 dan 2 pembangunan desa akan tersendat.
Karena jika hanya mengandalkan dana tersebut tidak akan mencukupi untuk berbagai macam pembangunan yang ada didesa terlebih kami memiliki 21 dusun yang banyak belum tersentuh oleh pemerintah daerah,maka PNPM lah yang membantu dan masyarakat dapar diperansertakan.

Untuk tahun 2011 ini desa botodayaan sendiri mendapat Rp.383.447.900,- tapi dibagi beberapa tahap dan ini merupakan tahap ke 2 pencairan dana PNPM,dimana alokasi tersebut untuk simpan pinjam perempuan Rp.50.000.000,-sarana Prasarana tahap ke 2 Rp.152.423.500 dan PKH sendiri direncakan membangun 4 unit terdiri dari gedung Paud,Conblock,pagar halaman dan PAH sebanyak 4 unit didusun sambikidul dan bototengah dengan total dana PKH mencapai Rp.120.751.500.

Untuk corblock sendiri sepanjang 615 m yang menghubungkan 2 dusun yaitu dusun karang dan dusun cabe serta pembuatan talud sepanjang 407,84m3 dengan dana Rp.145.500.400,”jelas Mujiyatno

Mujiyatno menambahkan,”alhamdullilah dengan PNPM ini kami sangat terbantukan dan diharapkan PNPM untuk tahun tahun selanjutnya dapat terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat serta pengembangan pembangunan desa kami karena dengan PNPM pula masyarakat kami dapat di berdayakan serta dapat hasil kerjanya demi kebutuhan keluarganya.”ucapnya

Sumber : http://www.berita2.com/daerah/138-yogyakarta/9976-pnpm-botodayaan-berdayakan-masyarakat-bangun-desa.html

READ MORE - PNPM Botodayaan Berdayakan Masyarakat Bangun Desa

Proyek Jalan Rabat Beton Taringgul Tengah Diduga Sarat Penyimpangan

Proyek peningkatan jalan Rabat Beton di lingkungan Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta diduga sarat dengan penyimpangan.

Ketika wartawan memantau pekerjaan Jalan Rabat Beton Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah, Sabtu (09/10), diduga pekerjaannya tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah tersebut anggarannya sebesar Rp 108.000.000 bersumber dari Dana PNPM Mandiri Perdesaan. Namun, nampak hasil pekerjaan diduga tidak sesuai Juknis diantaranya Rabat Beton yang seharusnya ketebalan minimum 15 cm, terbukti ketebalan hanya 10 cm. Untuk Pasir pengecoran yang seharusnya digunakan itu adalah Pasir Cor, ternyata menggunakan Pasir Pasang.

Selain itu, ketika para pekerja Rabat Beton meratakan tanah untuk melakukan pengecoran terlihat sisi jalan sedikit digali. Sehingga, posisi tanah bagian tengah lebih tinggi. Dan ketika pekerjaan Rabat Beton Jalan itu terus berjalan, tidak terlihat dan terpampang Papan Proyek PNPM MP.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM MP Desa Taringgul Tengah Hilman Ramdani saat ditemui Wartawan Sabtu (09/10) tidak bisa menerangkan secara gamblang dengan adanya hasil pekerjaan Rabat Beton Jalan Kampung Karang Anyar yang diduga tidak sesuai Juknis tersebut. “Saya hanya sebatas mengurus administrasi saja, sedangkan pekerjaan semuanya dipasrahkan langsung kebagian mandor, Bamusdes dan Kepala Desa,”ungkap Hilman.

Untuk itu, kiranya pihak yang berwenang secepatnya dapat menindaklanjuti dugaan penyimpangan pekerjaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kampung Karang Anyar Desa Taringgul Tengah sepanjang 318 meter tersebut.

READ MORE - Proyek Jalan Rabat Beton Taringgul Tengah Diduga Sarat Penyimpangan

Pemerintah Prioritaskan Rumah Murah dan PNPM

Ilustrasi

Pemerintah pusat akan menyiapkan rumah super murah bagi warga miskin. Bahkan, harga rumah tersebut rencananya dibanderol Rp10 juta per unit.

Rencana itu dikatakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) RI Agung Laksono saat melakukan kunjungan kerja (kunker) sekaligus menghadiri Muspinas Kosgoro 1957 di Hotel Grand Clarion Makassar, Senin malam, 6 Juni.

Pengadaan rumah super murah itu menjadi salah satu program prioritas penanggulangan kemiskinan cluster keempat yang direncanakan pemerintah pusat. "Ini program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan papan warga miskin," kata Agung.

Dia mengharapkan, Pemerintah Provinsi Sulsel proaktif memanfaatkan dengan baik berbagai program pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan. Sulsel kata dia, harus menjadi provinsi yang bisa mengembangkan berbagai potensi daerah, mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan mensejahterakan masyarakat.

"Sebagai daerah maritim, Sulsel salah satu solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya di pesisir pantai dengan memfasilitasi peningkatan produksi rumput laut yang menjadi kebutuhan besar dunia. Kita juga membenahi dermaga di pesisir pantai untuk masyarakat pesisir," jelas Agung.

Menyinggung soal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) serta berbagai bentuk bantuan sosial, Agung menambahkan, tahun ini, terus dilakukan peningkatan alokasi PNPM ke berbagai daerah utamanya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

"Dana peningkatan kesejahteraan tetap ada, baik melalui PNPM maupun program lainnya. Tetapi angka pastinya saya belum tahu persis, yang jelas ada peningkatan kemudian melalui program bantuan sosial," tutur Ketua Umum Kosgoro 1957 ini.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana PNPM untuk Sulsel kurang lebih Rp143,3 miliar, turun 18,9 persen dari tahun lalu Rp176,9 miliar. Lima kegiatan PNPM diantaranya Program Penanggulangan Kemiskinan Kota (P2KP), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Program Investasi Sosial Ekonomi (PISE), Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsinas), serta Sanitasi Berbasis Masyarakat

READ MORE - Pemerintah Prioritaskan Rumah Murah dan PNPM

Kepala Desa Menolak Serah Terima Proyek PNPM

Kepala Desa Sialang, Kecamatan Tungkal Tungkal Ilir, Tanjabar, Jambi, Saman menolak penandatangan serah terima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2010 lalu.

Dia menganggap proyek tersebut belum selesai 100 persen.

Saman mengatakan, proyek tersebut berupa pembangunan tiga ruang madrasah yang berlokasi di Parit Semau. Alasan tidak mau menandatangai serah terima, lanjutnya, berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

"Pembangunannya tidak sampai seratus persen, saya tidak mau disalahkan masyarakat karena ini aspirasi dari masyarakat," katanya kepada Tribunjambi.com, Minggu (29/5/2011).

Menurutnya, beberapa pembangunan seperti plester lantai, water closed (WC), tempat pembuangan, dan juga pembuatan keramik bagian depan belum dikerjakan. Padahal anggaran pembangunan madrasah itu bernilai hingga Rp 300 juta

"Masyarakat saya tidak puas. Kita bukan menghambat. Tapi karena belum selesai 100 persen, makanya belum ada serah terima," ujarnya.

Sementara itu, Pembina PNPM di Kecamatan Tungkal Ilir, Jamil Qumri mengatakan, proyek PNMP tahun 2010 di Tanjabbar seharusnya sudah selesai laporannya pada April 2011 lalu.

Mengenai persoalan pembangunan madrasah di Parit Semua, Desa Sialang, memang terjadi keterlambatan pembangunan. Waktu laporan kesiapan fisik pembangunan juga diperpanjang hingga April

Mengenai belum selesainya proyek PNPM tahun 2010 lalu, juga dibenarkan Ketua Pejabat Operasional Kegiatan (PJOK) Saefuddin. Dia menjelaskan, belum selesainya pekerjaan pembangunan tiga ruangan madrasah akibat kekurangan anggara.

READ MORE - Kepala Desa Menolak Serah Terima Proyek PNPM

SBY : Jangan Adalagi Kepala Daerah yang Tolak PNPM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan, semua pemimpin daerah menjalankan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Presiden mengaku, sudah sejak lama mengetahui banyak pemimpin daerah yang menolak menjalankan PNPM mandiri dengan berbagai alasan.

"Alasannya macam-macam, tidak tersedia dana pendamping, ada yang mengatakan daerah tidak diajak bicara, ada yg mengatakan ya pokoknya enggaklah," ujar Presiden saat membuka Rakernas sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan, Rabu (24/3).

Presiden menegaskan, seharusnya masyarakat mesti mengetahui ada program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. "Tapi kok, pemimpinnya yang dipilih oleh rakyat itu tidak setuju atau menolak," imbuh Presiden.

Apabila memang ada masalah anggaran seperti dana APBD terbatas sehingga tidak bisa menyediakan dana pendamping, kata Presiden, semua itu bisa dibicarakan. Namun, apabila sikap mentalnya sudah menolak kasihan rakyat tidak mendapat kesempatan.

Karena itu, Presiden mengajak seluruh pemimpin daerah untuk menjalankan PNPM mandiri dengan sepenuh hati. "Saya mohon kepada pemimpin di daerah agar APBD yang berkaitan langsung dengan bidang bidang ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh," pinta SBY.


Sumber : Tribunenew.com

READ MORE - SBY : Jangan Adalagi Kepala Daerah yang Tolak PNPM

MAK PNPM-LMP Khusus PLTMH Kab. Tana Toraja T. A. 2011

Enos Karoma, Sekda Kab. Tana Toraja, pada hari Selasa, 31/5/2011 membuka pelaksanaan Musyawarah Antar Kecamatan (MAK)PNPM-LMP Khusus Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kab. Tana Toraja Tahun Aggaran 2011 di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja.

Dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan ini, Enos menyampaikan agar peserta dapat lebih mendahulukan musyawarah, agar hasil yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak.

Selain Sekda Tana Toraja yang mewakili Bupati, turut hadir dalam kegiatan ini Bapak Ruslan Remmang, SE, yang mewakili Specialis PNPM - LMP Propvinsi Sulawesi Selatan, Faskab Kab. Tana Toraja-Suherman, SIP, Fastekab Irwan Padang, ST, sekretaris BPML Kab. Tana Toraja-Bapak Yurinus.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Keg. PLTMH Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2011, Bapak Ir, Philipus dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan PTO yang ada dalam PNPM. selain itu Tim Verifikasi juga mendapatkan bantuan dari Tim TSU (Tehnikal Suport Unit) propinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan Musyawarah Antar Kecamatan (MAK) Prioritas Usulan PNPM-LMP Khusus Kegiatan PLTMH Kab. Tana Toraja T. A. 2011, berjalan alot. Hal ini disebabkan adanya beberapa interupsi yang disampaikan oleh beberapa peserta yang merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh pelaksana MAK. Salah satunya berasal dari interupsi yang disampaikan oleh PjOK Kec. Gandangbatu Sillanan yang merasa keberatan atas usulan mereka yang dinyatakan tidak layak. sementara, beberapa orang peserta lainnya mempertanyakan tata tertib MAK yang dibagikan oleh pelaksana.

Ichsan, SP, sebagai penanggungjawab kegiatan ini, memberikan penjelasan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta MAK. yang pada akhirnya semua peserta dapat menerima hasil keputusan yang berhasil ditetapkan.

READ MORE - MAK PNPM-LMP Khusus PLTMH Kab. Tana Toraja T. A. 2011