Kepala BPML/K Tana Toraja buka pelatihan Lurah/ Lembang & BPL/LKMK

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembang/Kelurahan Tana Toraja, Yulianus Tandisau', SIP, secara resmi membuka pelaksanaan Pelatihan Kepala Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Hotel Sangalla', Rabu (21/9).

Dalam sambutannya, Yulianus Tandisau', SIP mengharapkan kepada para peserta agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan seksama hingga berakhir.

"Hal ini penting bagi penyelenggaran pemerintahan desa" Harapnya.

Kegiatan pelatihan itu sangat penting artinya bagi desa, pasalnya mulai tahun 2011 setiap desa harus memiliki RPJMdes dan Profil desa. Sehingga PNPM-MP merasa perlu membekali para kades, sekdes dan BPD untuk pengetahuan cara membuat RPJMDes dan Profil desa.

Ketua Panitia Pelatihan Daud B, yang juga adalah ketua UPK Kec. Makale Selatan, mengatakan bahwa Pelatihan ini terselenggara atas kerja sama dari 3 UPK (Unit Pengelola Kegiatan), yaitu Kecamatan Makale Selatan, Makale Utara, dan Kecamatan Masanda. Pelatihan ini sendiri direncanakan akan berlangsung selama 2 hari (21 - 22 September 2011). Sedangkan sumber dana dari penyelenggaraan pelatihan ini berasal dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan dari 3 kecamatan bersagkutan.

READ MORE - Kepala BPML/K Tana Toraja buka pelatihan Lurah/ Lembang & BPL/LKMK

Pemkab Tator Siapkan Tiga Langkah Strategis Atasi Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terus berbenah. Berbagai langkah disiapkan untuk memajukan daerah pariwisata ini. Penyakit kronis berupa kemiskinan yang masih tetap mendera masyarakat saat ini, membuat pemerintah daerah harus memeras otak untuk mencari solusi penyelesaiannya.

Kabupaten Tana Toraja, misalnya, dengan jumlah masyarakat miskin mencapai 20.961 KK (Kepala Keluarga) yang tersebar di 19 kecamatan, terus berupaya untuk mengentaskannya.

Setiap bulan, pemerintah menyalurkan raskin sekitar 314.415 kilogram untuk 20.961 KK. Sebuah jumlah yang cukup besar di masa sekarang ini.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tana Toraja, Enos Karoma, Kamis (8/9), mengaku, pihaknya memiliki strategi khusus untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya.

Menurut dia, setidaknya ada tiga strategi yang aka diterapkan di “Bumi Lakipadada” untuk mengentaskan kemiskinan yang tidak pernah bisa diselesaikan selama ini.

Ketiga strategi itu, jelas dia, memaksimalkan spirit otonomi daerah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa lokal dalam proses pembangunan.

Kemudian mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance), dan memberikan power kepada masyarakat untukmeningkatkan kemampuan, maupun pemberian tanggungjawab serta keterlibatan secara profesional dalam pembangunan (people empowerment).

"Dalam menanggulangi kemiskinan, kita perlu melibatkan semua komponen yang ada, seperti pihak swasta dalam merumuskan dan merealisasikan program yang direncanakan," jelas Enos.

Selain itu, imbuhnya, dilakukan pula pembangunan partisipasif untuk menyejahterakan masyarakat yang selama ini sulit terwujud, bahkan hanya menjadi mimpi.

"Apalagi filosofi yang berkembang di masyarakat selama ini tidak berubah, yakni “membangun daerah menjadi daerah membangun dan membangun masyarakat berubah masyarakat membangun,” kata Enos Karoma.

Untuk mewujudkan masyarakat Tana Toraja yang mandiri, sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015, lebih khusus penanggulangan multidimensi kemiskinan yang berkelanjutan, diperlukan akses pelayanan perbaikan hidup masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.

Demikian pula dalam menciptakan kegiatan produktif masyarakat yang memberikan kontribusi langsung, seperti peningkatan pendapatan, baik kegiatan pembangunan yang pendanaannya dari pusat maupun Pemkab Tana Toraja sendiri yang berorientasi dan berpihak kepada masyarakat miskin.

Terpisah, Kepala Kantor BPM-PL Kabupaten Tana Toraja, Y Tandisau, menuturkan, program penanggulangan kemiskinan pada 19 kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, sudah tersentuh langsung oleh program pemerintah pusat, baik dana APBN maupun APBD sebesar Rp41.500.000.000, utamanya pembangunan jalan lingkungan.

Untuk itu, jelas dia, program nasional PNPM-Mandiri, kerjasama dengan Pemkab bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pelosok pedesaan merupakan solusi terbaik.

Sumber : Berita Kota Makassar

READ MORE - Pemkab Tator Siapkan Tiga Langkah Strategis Atasi Kemiskinan

PNPM Mandiri Cermin Pemerintah Tidak Serius Bangun Daerah

Ilustrasi

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) menuai kritik. Keberadaan program yang ditujukan untuk membangkitkan geliat ekonomi masyarakat daerah yang belum terbangun seperti pedesaan ini dinilai tidak menjadi solusi jangka panjang yang efektif.

"Program yang ada di desa seperti PNPM masih parsial," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Sugiri Syarief, di Jakarta, Sabtu (10/9/2011).

Menurutnya, PNPM Mandiri baru sebatas menghidupkan iklim produktivitas masyarakat daerah. Namun, alpa memikirkan bagaimana proses pemasaran produk-produk usaha kecil menengah (UKM) ini, termasuk bagaimana dia bersaing di pasaran. "Solusi dari melempar produk kecil ini tidak ada, sehingga solusi yang natural adalah pergi ke kota," tegasnya.

Selain seolah setengah hati membangun daerah, asal dana program ini juga jadi sorotan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida, mengatakan dana kucuran PNPM Mandiri berasal dari dana pinjaman Bank Dunia untuk membangun desa.

"Kenapa bukan dari APBN murni dari pajak, itu menunjukkan pemerintah tidak serius meningkatkan aktivitas perekonomian desa," tegasnya.


Sumber : Okezone.com

READ MORE - PNPM Mandiri Cermin Pemerintah Tidak Serius Bangun Daerah

PNPM MPd Tana Toraja Gelar Semiloka

Semiloka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, dalam penyiapan dana daerah dan memperkuat penyusunan Rencana Kerja Pembangunan desa digelar selama 2 hari (7-8 September 2011) di Hotel Pantan Tana Toraja.

Kondisi kemiskinan menjadi sorotan dalam Kegiatan Semiloka antara DPRD Tana Toraja dan SKPD Tana Toraja tersebut. Program-program pro rakyat menjadi bahan diskusi diantara jajaran eksekutif dan legslatif Tana Toraja itu. Diantaranya bidang pendidikan, kesehatan usaha mikro, koperasi serta bidang pembangunan daerah khususnya PNPM-Mandiri pedesaan

Pemberdayaan masyarakat dalam penyiapan dana daerah dan memperkuat penyusunan Rencana Kerja Pembanguan Desa (RKPD), serta memperkuat komitmen antara DPRD Tana Toraja, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan masyarakat merupakan sebagian dari pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam Semiloka tersebut.

DR.Ir.Yunus Sirante, M.Si, Kepala Bappeda Tana Toraja, yang menjadi salah satu pemateri dalam semiloka tersebut, menegaskan, perencanaan pembangunan desa kedepan agar lebih ditingkatkan, dan di perluas. menurutnya program PNPM-Mandiri yang tengah bergulir, masih menitik beratkan pada pembangunan Infrastruktur jalan. Diharapkannya PNPM-Mandiri dapat mengembangkan sayapnya di bidang pendidikan, kelompok perempuan dan lainnya.

"Kita tak akan pernah bisa maju dan berkembang bila berharap selamanya dari APBD semata. Sebaba Jika kita hanya mengharapkan APBD, maka daya beli masyarakat rendah" Jelas Yunus Sirante.

Sebagai pemateri lainnya pada Semiloka tersbut yaitu Kabid TTG.BPMDK Provinsi Sul-sel, DR.H.A.Syahrir Kube,S.M.Si, Sekda Tana Toraja, Enos Karoma dan juga Fasilitator Kabupaten PNPM-Mandiri Pedesaan Tana Toraja Suherman.SP.

Semiloka dua hari yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan Tana Toraja bekerja sama dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang Kab. Tana Toraja tersebut dihadiri oleh DPRD, SKPD, Camat, Kepala Lembang, Lurah, LSM, Tokoh Masyarakat dan pelaku PNPM-Mandiri dari tiap kecamatan.

READ MORE - PNPM MPd Tana Toraja Gelar Semiloka

Tunggakan PNPM Dibayar Bertahap

Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo bersedia membayar tunggakan dana sharing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan di Palopo sebesar Rp6 miliar secara bertahap.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo Ruppe L mengatakan,pembayar tunggakan PNPM Mandiri Perkotaan untuk tahap pertama sebesar Rp1,4 miliar dari total tunggakan dari tahun 2008 hingga 2011 sebesar Rp6 miliar. Menurut dia, pembayaran tunggakan ini tidak dilakukan sekaligus mengingat keterbatasan anggaran daerah.Pembayaran dilakukan satu minggu setelah Lebaran.

“Pencairan dana sudah berproses di DPPKAD dan pembayaran dilakukan antara tanggal 5-7 September,” ujar Ruppe, kemarin. Ruppe mengakui, setelah pembahasan APBD Perubahan pada akhir September mendatang, DPPKAD juga akan membayar sisa tunggakan. Hanya saja,Ruppe belum mengetahui nilai tunggakan yang akan dibayarkan.“Mudah-mudahan bisa dilunasi seluruhnya,” katanya. Untuk diketahui, dana sharing PNPMP Mandiri Perkotaan untuk Kota Palopo dari APBD,menunggak sejak tahun anggaran 2008 hingga tahun 2011.

Rinciannya tunggakannya, yakni pada APBD Palopo 2008 tercatat Rp625 juta,pada APBD Palopo 2009 sebesar Rp3,50 miliar, pada APBD Palopo 2010 Rp2,850 miliar, dan pada APBD Palopo 2011 Rp1,125 miliar. “Untuk APBD 2011, belum menjadi tunggakan karena tahun anggaran masih berproses. Yang jadi tunggakan hanya mulai tahun 2008-2010 yang nilai tunggakannya mencapai Rp3,8 miliar,”papar Ruppe. Sementara itu, Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kota Palopo Amiruddin mengakui, telah mengajukan rekomendasi pencairan dana tunggakan PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp3,8 miliar ke DPPKAD Kota Palopo.

“Begitu menerima proposal ajuan pencairan dana sharing PNPM Mandiri dari 23 UPK di kelurahan, kamilangsung mengajukan rekomendasi pencairannya ke DPPKAD,”katanya. Menurut dia,sesuai realisasi pengerjaan PNPM Mandiri di 23 kelurahan, dana sharing PNPM Mandiri yang akan dibayarkan hanya berkisar Rp1,4miliar.“Jadi,pembayaran tunggakan dana ini dilakukan secara bertahap tahun ini, sesuai realisasi pengerjaan di lapangan,”terangnya.

Untuk diketahui, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perkotaan se-Kota Palopo mendesak Pemkot Palopo segera mencairkan dana daerah urusan bersama (DDUB) atau dana pendamping Rp6 miliar. Desakan UPK se-Kota Palopo disampaikan pula ke DPRD Palopo melalui Komisi I. Para UPK mengakui, dana sharing PNPM Mandiri Perkotaan di Palopo sebagian besar masih belum cair atau menunggak dari tahun anggaran 2008 hingga 2011.

Mereka menyesalkan ketidakseriusan Pemkot Palopo dalam menganggarkan dana pendamping PNPM Mandiri. Padahal PNMP Mandiri sangat membantu masyarakat Palopo dalam pemerataan pembangunan di daerah kelurahan dan perdesaan.“Mudahmudahan saja, setelah Lebaran, Pemkot merealisasikan pembayaran dana sharing ini, sebab selama ini UPK hanya dijanjikan saja,”harap Nurling UPK dari Penggoli.


Sumber : http://www.seputar-indonesia.com

READ MORE - Tunggakan PNPM Dibayar Bertahap

FGK Desak Pencairan Dana Sharing PNPM

Ketua Fraksi Gabungan Kebangsaan (FGK), Alfri Jamil, SE, mendesak alokasi dana sharing PNPM Mandiri untuk segera dicairkan. Termasuk pembangunan Rumah sakit Rampoang harus segera diselesaikan.Hal itu dikemukakan legislator asal PDIP Palopo ketika membacakan pandangan umum fraksinya atas Ranperda tentang penggunaan APBD TA 2010.
''Dana sharing PNPM sebesar Rp3,8 miliar yang disuarakan BKM/LKM se-Kota Palopo mendesak dicairkan demi keberlanjutan program PNPM Mandiri perkotaan di Kota Palopo,'' ujar Alfri.
Sebenarnya, pencairan dana sharing PNPM terkendala proses di DPRD. DPRD cukup menerbitkan SK parsial untuk mencairkan dana sharing PNPM di Pemkot Palopo.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jumat 19 Agustus 2011, lalu, tiga fraksi silih berganti memaparkan pandangan umum fraksinya. Yakni, FGDNK dan FPG.
Dari tiga fraksi di DPRD Kota Palopo, Fraksi Gabungan Demokrasi Nurani Kerakyatan (FGDNK) menolak melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo TA 2010 dari Walikota Palopo.

Sumber : Palopo Pos

READ MORE - FGK Desak Pencairan Dana Sharing PNPM

DPPKAD tidak Tepati Janji

Soal Pembayaran Tunggakan Dana Sharing PNPM

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kota Palopo diduga tidak menepati janji. Pasalnya, hasil pertemuan yang dilakukan di DPRD Palopo belum lama ini dengan rekomendasi memerintahkan DPPKAD membayar tunggakan dana sharing PNPM, hingga kini belum terealisasikan.

Hal itu terungkap dalam safari Ramadan Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso, di Masjid Al - Muttaqim, Dangerakko, Rabu malam, 17 Agustus. Keluhan itu disampaikan Iskandar, warga Jalan We Cudai, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Iskandar, yang juga pengurus PNPM mengeluhkan lambatnya pencairan dana PNPM mandiri. “Dana sharing untuk PNPM tersebut sangat dibutuhkan masyarakat karena segala program yang dijalankan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tutur Iskandar.

Dijelaskan, sampai saat ini dana sharing PNPM yang belum dicairkan Pemerintah Kota Palopo dari tahun 2009, 2010, dan 2011 mencapai Rp3,8 miliar. Untuk itu, Iskandar berharap agar Wakil Wali Kota Palopo menyikapi dan menegur DPPKAD. “Terus terang, lambatnya perncairan tersebut membuat program PNPM tidak berjalan maksimal,” tandasnya.

Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso yang mendengar aspirasi pengurus PNPM tersebut hanya tersenyum.

Ketua DPRD Kota Palopo, Tasik, yang ikut dalam rombongan safari Ramadan, itu mengatakan, DPRD Kota Palopo akan ikut mengawal hal tersebut. “Saya sarankan agar pengurus PNPM mendesak DPPKAD selaku leading sektornya, sebab sudah ada rekomendasi dari DPRD,” tukas Tasik.

Safari Ramadan yang digelar Wakil Wali Kota beserta Ketua DPRD Palopo, itu merupakan program Golkar untuk lebih mendekatkan ke masyarakat, seiring dengan motto Golkar sebagai suara rakyat. Dalam kesempatan itu, pengurus Golkar juga menyerahkan kenang-kenangan kepada pengurus Masjid Al -Muttaqin Dangerakko.


Sumber : Fajar Online

READ MORE - DPPKAD tidak Tepati Janji

Perjuangkan Rp44 M untuk Dapil

Tujuh kabupaten di Sulsel dipastikan mendapat suntikan dari APBN Perubahan 2011 sebesar Rp 44,4 miliar. Anggaran tersebut kucur dalam bentuk PNPM Mandiri Pedesaan. Tujuh kabupaten dimaksud adalah Bone (Rp5,466 M), Maros (Rp7,367 M), Bulukumba (Rp6,619 M), Barru (Rp4,685 M), Soppeng (Rp5,059 M) dan Wajo (Rp 7,265 M).

Ini ditegaskan anggota komisi II DPR RI Akbar Faizal di kediamannya, Minggu 31 Juli. Karena terbatas, menurut Akbar, anggaran PNPM tidak bisa merata sekaligus untuk seluruh wilayah. Di dapil Akbar, baru tujuh kabupaten dari sembilan kabupaten yang dipastikan mendapat alokasi PNPM.

Akbar sebenarnya banyak mengkritik kebijakan PNPM. Tapi karena hak masyarakat, ia tetap memperjuangkannya. Akbar menegaskan, kebijakan PNPM merupakan wujud ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola berbagai kelemahan dalam sektor pembangunan, khususnya untuk wilayah pedesaan.

"Menurut saya, awal-awalnya program PNPM itu bagus. Tetapi ketika dibakukan, maka pemerintah seolah kehilangan peran," ujar Man of The Year 2011 untuk kategori The Guard of Promises ini.

Politikus Hanura ini memastikan anggaran tersebut tidak akan disunat sedikitpun. Ini ditegaskan karena Akbar sudah sering mendengar adanya potongan untuk anggaran sejenis itu.

Dalam reses masa persidangan IV tahun sidang 2010-2011 ini, Akbar keliling dapil, sejak Kamis sampai Minggu kemarin. Akbar mengawali pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Tellusiettingnge dipusatkan di Aula Kantor Desa Itterung, Kabupaten Wajo, Kamis 28 Juli. Dilanjutkan di aula Kantor Bupati Wajo, Jumat 29 Juli. Pada hari yang sama juga menemui masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Keesokan harinya Akbar memenuhi undangan Harian Parepos, di Cafe D'Carlos, Kota Pare-pare. Akbar berceramah pendidikan politik sekaligus sosialisasi revisi RUU Pemerintahan Daerah. Kunjungan kerja Akbar diakhiri dengan mengunjungi masyarakat Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sabtu 30 Juli.

Selama kunjungannya Akbar menampung sejumlah aspirasi. Beberapa aspirasi yang dinilainya perlu mendapat perhatian antara lain terkait pembangunan infrastruktur pedesaan, seperti pembangunan jalan, jembatan dan tanggul. "Ada permintaan dari kepala desa Limporilau kecamatan Belawa Kabupaten Wajo agar bisa dilakukan perbaikan tanggul yang jebol, yang apabila hujan luapan sungainya membanjiri tiga kelurana dan 2 desa di sekitarnya. Ada juga di Kecamatan Cenrana Jembatan yang pembangunanya diresmikan tahun 2007 sampai sekarang belum juga selesai pembangunannya," urai Akbar.


Sumber : Fajar Online

READ MORE - Perjuangkan Rp44 M untuk Dapil