- Home
- Sekilas Info -
- Tentang PNPM --
- Profil Kabupaten
- Profil Kecamatan --
- Kecamatan Makale ---
- Kecamatan Makale Utara
- Kecamatan Makale Selatan
- Kecamatan Sangalla'
- Kecamatan Sangalla' Utara
- Kecamatan Sangalla' Selatan
- Kecamatan Mengkendek
- Kecamatan Gandasil
- Kecamatan Rantetayo
- Kecamatan Rembon
- Kecamatan Saluputti
- Kecamatan Malimbong Balepe'
- Kecamatan Bittuang
- Kecamatan Kurra
- Kecamatan Rano
- Kecamatan Masanda
- Kecamatan Bonggakaradeng
- Kecamatan Simbuang
- Kecamatan Mappak
- Profil UPK --
- Kecamatan Makale ---
- Kecamatan Makale Utara
- Kecamatan Makale Selatan
- Kecamatan Sangalla'
- Kecamatan Sangalla' Utara
- Kecamatan Sangalla' Selatan
- Kecamatan Mengkendek
- Kecamatan Gandasil
- Kecamatan Rantetayo
- Kecamatan Rembon
- Kecamatan Saluputti
- Kecamatan Malimbong Balepe'
- Kecamatan Bittuang
- Kecamatan Kurra
- Kecamatan Rano
- Kecamatan Masanda
- Kecamatan Bonggakaradeng
- Kecamatan Simbuang
- Kecamatan Mappak
- Struktur Fasilitator --
- Fasilitator Kabupaten ---
- Fasilitator Kecamatan --
- Kecamatan Makale ---
- Kecamatan Makale Utara
- Kecamatan Makale Selatan
- Kecamatan Sangalla'
- Kecamatan Sangalla' Utara
- Kecamatan Sangalla' Selatan
- Kecamatan Mengkendek
- Kecamatan Gandasil
- Kecamatan Rantetayo
- Kecamatan Rembon
- Kecamatan Saluputti
- Kecamatan Malimbong Balepe'
- Kecamatan Bittuang
- Kecamatan Kurra
- Kecamatan Rano
- Kecamatan Masanda
- Kecamatan Bonggakaradeng
- Kecamatan Simbuang
- Kecamatan Mappak
- Pustaka
- Laporan -
- Aplikasi
- Gallery
- Peta --
- Peta Kabupaten ---
- Peta Kecamatan --
- Kecamatan Makale ---
- Kecamatan Makale Utara
- Kecamatan Makale Selatan
- Kecamatan Sangalla'
- Kecamatan Sangalla' Utara
- Kecamatan Sangalla' Selatan
- Kecamatan Mengkendek
- Kecamatan Gandasil
- Kecamatan Rantetayo
- Kecamatan Rembon
- Kecamatan Saluputti
- Kecamatan Malimbong Balepe'
- Kecamatan Bittuang
- Kecamatan Kurra
- Kecamatan Rano
- Kecamatan Masanda
- Kecamatan Bonggakaradeng
- Kecamatan Simbuang
- Kecamatan Mappak
- Contact Us
Rabu, 12 Oktober 2011
Minggu, 09 Oktober 2011
40 Peserta ikuti Pelatihan Kader Teknik PNPM Kab. Tana Toraja.
Sebanyak 40 peserta yang berasal dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Utara mengikuti pelatihan Kader Teknik yang diselenggarakan oleh UPK Kec. Makale yang bekerja sama dengan UPK Kec. Makale Utara di Aula Kantor Keamatan Makale.
Pelatihan Kader Tehnik dengan tema "Selamatkan Desa Kita Dari Ancaman Korupsi ini" rencananya akan berlangsung selama 6 hari, yaitu tanggal 10 - 15 September 2011, dimana 2 hari dari 6 hari tersebut akan digunakan untuk kegiatan Praktek lapangan.
Salah seorang Panitia, Aris Palullungan mengatakan "Sebenarnya pemberian pelatihan kader teknis ini berlangsung selama 12 hari. Namun untuk menghindari dari rasa kejenuhan, pelatihan ini kita bagi menjadi dua kali. Pelatihan pertama ini selama 6 hari yang dimulai pada tanggal 10 Oktober hingga 15 Oktober 2011 mendatang. Setelah itu, baru kita laksanakan yang pelatihan yang kedua untuk menggenapkannya menjadi 12 hari, namun hari dan tanggalnya belum kita tetapkan, "terangnya.
Ditempat yang sama, dua orang panitia lainnya, Hermin Parinding dan Ruth Y. Padang, mengatakan bahwa sumber dana dari kegiatan ini berasal dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat masing-masing kecamatan.
PjOK Kec. Makale, Drs Sattu Sambo yang membuka secara resmi pelatihan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para peserta dapat mengikuti pelatihan ini mulai dari awal hingga akhir, agar transformasi ilmu yang diperoleh tidak sepotong-sepotong.
Sementara itu, Fasilitator Teknik Kecamatan Makale, Dewi Marlina Tengkano, ST, bersama dengan Fasilitator Kecamatan Makale, Alfian Reagen, SE menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan kader teknis lapangan yang nantinya siap menjadi Arsitek Desa di daerahnya masing-masing.
Yohanis, Salah seorang peserta yang mengikuti pelatihan Kader Teknis ini merasa bersukur dapat mengikuti pelatihan ini. Karena pelatihan ini memberikan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan desanya. (Fuad. A)
Salah seorang Panitia, Aris Palullungan mengatakan "Sebenarnya pemberian pelatihan kader teknis ini berlangsung selama 12 hari. Namun untuk menghindari dari rasa kejenuhan, pelatihan ini kita bagi menjadi dua kali. Pelatihan pertama ini selama 6 hari yang dimulai pada tanggal 10 Oktober hingga 15 Oktober 2011 mendatang. Setelah itu, baru kita laksanakan yang pelatihan yang kedua untuk menggenapkannya menjadi 12 hari, namun hari dan tanggalnya belum kita tetapkan, "terangnya.
Ditempat yang sama, dua orang panitia lainnya, Hermin Parinding dan Ruth Y. Padang, mengatakan bahwa sumber dana dari kegiatan ini berasal dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat masing-masing kecamatan.
PjOK Kec. Makale, Drs Sattu Sambo yang membuka secara resmi pelatihan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para peserta dapat mengikuti pelatihan ini mulai dari awal hingga akhir, agar transformasi ilmu yang diperoleh tidak sepotong-sepotong.
Sementara itu, Fasilitator Teknik Kecamatan Makale, Dewi Marlina Tengkano, ST, bersama dengan Fasilitator Kecamatan Makale, Alfian Reagen, SE menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan kader teknis lapangan yang nantinya siap menjadi Arsitek Desa di daerahnya masing-masing.
Yohanis, Salah seorang peserta yang mengikuti pelatihan Kader Teknis ini merasa bersukur dapat mengikuti pelatihan ini. Karena pelatihan ini memberikan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan desanya. (Fuad. A)
Jumat, 07 Oktober 2011
UPK Makale Gelar MAD Sosialisasi T. A. 2012 dan MAD Perguliran
"Mewujudkan Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)yang transparan dan akuntable menuju Makale bersinar" merupakan tema yang diusung oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Makale pada kegiatan Musyawarah Antara Desa (MAD) Sosialisasi Tahun Anggaran 2012. Kegiatan MAD Sosialisasi ini dirangkaikan dengan kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran dan diselenggarakan pada jumat (07/10) di Aula Kantor Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja.
Kegiatan MAD Sosialisasi Tahun Anggaran 2012 dan MAD Perguliran ini dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat dari 14 kelurahan dan satu Lembang yang ada di Kecamatan Makale. Selain itu, para anggota dari berbagai kelompok SPP juga ikut hadir dalam mendengarkan sosialisasi yang disampaikan oleh Fasilitator Keuangan (Faskeu) Kabupaten Tana Toraja, Bapak Drs. M. Amin Ahmad.
Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD)Sosialisasi tahun anggaran 2012 ini, Faskeu Tana Toraja menyampaikan mengenai kebijakan pokok PNPM, pola pengintegrasian ancar -ancar BLM 2012 dan strategi penanganan masalah.
"Sesuai dengan kategori pendanaan yang telah ditetapkan maka kecamatan Makale untuk tahun anggaran 2012 akan mendapatkan dana bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp.800 juta. Namunpun demikian pihak kabupaten masih tetap berusaha agar Dana BLM tersebut dapat dinaikkan."kata Amin
Kasie Keuangan Kecamatan Makale, Drs. Sattu Sambo, mewakili Camat Makale, membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Makale Tahun Anggaran 2012 dan MAD Perguliran ini.
Dalam sambutannya, Drs Sattu Sambo, yang juga adalah Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kec. Makale, menyampaikan permohonan maaf dari bapak Camat yang tidak sempat hadir dalam kegiatan ini karena sedang berada di Makassar melaksanakan tugas.
Ditambahkannya bahwa pada program PNPM-MP, masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena program ini mengenal istilah Masyarakat yang Mengajukan, Masyarakat yang Menetapkan, Masyarakat yang Melakukan, Masyarakat yang Mempertanggungjawabkan serta Masyarakat yang Melestarikan. Oleh karena itu, dia menghimbau dan mengharapkan adanya partisipasi aktif dari seluruh pelaku-pelaku PNPM baik di desa dan kecamatan serta dukungan dari seluruh masyarakat dari 14 Kelurahan dan 1 Lembang di Kecamatan Makale selaku pelaku utama PNPM.
Kegiatan MAD Sosialisasi tahun Anggaran 2012 dan MAD Perguliran ini dipimpin oleh Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD)Kecamatan Makale, PT. Tandilino', BA didampingi oleh Sekretaris BKAD Agustinus Talling, ST.
MAD Sosialiasi yang dilaksanakan lebih awal ini juga menghasilkan dokumen Berita Acara yang menuangkan hasil-hasil keputusan musyawarah dimana dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dan acuan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan PNPM sebagaimana dalam rencana kerja dan tindak lanjut (RKTL)yang telah disusun.
Dalam sambutannya, Drs Sattu Sambo, yang juga adalah Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kec. Makale, menyampaikan permohonan maaf dari bapak Camat yang tidak sempat hadir dalam kegiatan ini karena sedang berada di Makassar melaksanakan tugas.
Ditambahkannya bahwa pada program PNPM-MP, masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena program ini mengenal istilah Masyarakat yang Mengajukan, Masyarakat yang Menetapkan, Masyarakat yang Melakukan, Masyarakat yang Mempertanggungjawabkan serta Masyarakat yang Melestarikan. Oleh karena itu, dia menghimbau dan mengharapkan adanya partisipasi aktif dari seluruh pelaku-pelaku PNPM baik di desa dan kecamatan serta dukungan dari seluruh masyarakat dari 14 Kelurahan dan 1 Lembang di Kecamatan Makale selaku pelaku utama PNPM.
Kegiatan MAD Sosialisasi tahun Anggaran 2012 dan MAD Perguliran ini dipimpin oleh Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD)Kecamatan Makale, PT. Tandilino', BA didampingi oleh Sekretaris BKAD Agustinus Talling, ST.
MAD Sosialiasi yang dilaksanakan lebih awal ini juga menghasilkan dokumen Berita Acara yang menuangkan hasil-hasil keputusan musyawarah dimana dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dan acuan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan PNPM sebagaimana dalam rencana kerja dan tindak lanjut (RKTL)yang telah disusun.
Muasyawarah berjalan lancar dan berakhir sampai dengan pukul 15.00 WITA (Fuad)
Kamis, 06 Oktober 2011
Lewat RBM Warga Merasa Terlibat dalam PNPM
Anggota Komisi D DPRD Tanggamus, Akhmadi Sumaryanto, mengungkapkan, melalui pola ruang belajar masyarakat (RBM), masyarakat akan merasa lebih terlibat dalam pelaksanaan program PNPM. Karena masyarakat telah terlibat sejak awal perencanaan program tersebut.
"Pola RBM akan dapat meningkatkan keterlibatan masyarkat dalam pelaksanaan program PNPM. Karena keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya," ujarnya, Rabu (5/10)
Selain itu, lanjutnya, dengan pola RBM juga akan dapat memangkas biaya yang timbul ketika program tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga
Sumber : http://lampung.tribunnews.com/2011/10/05/lewat-rbs-warga-merasa-terlibat-dalam-pnpm
READ MORE - Lewat RBM Warga Merasa Terlibat dalam PNPM
"Pola RBM akan dapat meningkatkan keterlibatan masyarkat dalam pelaksanaan program PNPM. Karena keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya," ujarnya, Rabu (5/10)
Selain itu, lanjutnya, dengan pola RBM juga akan dapat memangkas biaya yang timbul ketika program tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga
Sumber : http://lampung.tribunnews.com/2011/10/05/lewat-rbs-warga-merasa-terlibat-dalam-pnpm
Selasa, 04 Oktober 2011
PNPM - Antara Harapan dan Kenyataan
![]() |
| Rapat Koordinasi PNPM Kec. Makale - Kab. Tana Toraja |
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memang meningkat. Akan tetapi masyarakat termiskin seringkali bukanlah kalangan yang dominan dalam menghadiri pertemuan, baik di dusun, desa ataupun kecamatan. Meskipun orang miskin/termiskin sudah diberi kesempatan untuk ikut menghadiri rapat, seringkali yang hadir hanya sedikit. Begitu pula dalam hal pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian program. Mayoritas yang terlibat aktif adalah kalangan yang berada di atas miskin (rawan miskin, menengah dan kaya), dan kalangan elit pemerintahan desa. Seringkali orang di desa semua mengaku miskin dan merasa berhak atas dana dan program.
Pengelolaan pembangunan partisipatif pada program memang berjalan baik. hanya saja sejak 1998 – 2009 pengelolaan itu hanya terjadi pada program PNPM. Sejak diberlakukannya integrasi antara program dan pemerintahan di desa sejak 2010, barulah pemerintah desa merencanakan program secara partisipatif di semua jenis kegiatan desa dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat merupakan misi yang berjalan dengan dukungan penuh semua kalangan. Kegiatan ini dinilai memberikan dampak yang luas sehingga menjadi kegiatan yang lebih prioritas dibandingkan kegiatan peningkatan kapasitas dalam pembangunan ekonomi keluarga yang lebih riil. Jika penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan dianggap cukup, masyarakat memilih kegiatan pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan.
Umumnya setelah kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut dianggap cukup, maka yang terakhir timbul adalah usulan yang berkaitan dengan pembangunan kapasitas seperti pelatihan usaha mikro. Padahal prinsip program adalah bertumpu pada pembangunan manusia (walaupun bisa saja membela diri dengan mengatakan setiap kegiatan program sudah melaksanakan prinsip pembangunan manusia).
Pengembangan kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Hanya saja fungsi dan peran pengurusnya seringkali tidak sestrategis posisinya. Kerjasama antar desa seharusnya bisa didorong untuk bisa memajukan kecamatannya, bukan mengutamakan egoisme memajukan desa masing-masing tanpa memperhatikan desa yang sesungguhnya lebih layak mendapatkannya (baca: lebih miskin). Yang juga tidak kalah pentingnya adalah BKAD bisa mengarahkan unit pengelola kegiatan (UPK), badan pemeriksa UPK, dan tim verifikasi yang diberikan mandat dalam operasional program. Arah program bisa menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, mengembangkan ekonomi dan wilayah dengan strategi pembangunan yang terarah, sesuai dengan persyaratan pengurus BKAD.
Pengembangan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan mustinya bisa dilakukan pada tataran minimal di tingkat kabupaten/kota. Setiap satuan kerja pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar. Belum banyak pemerintah daerah melakukannya dengan serius.
Melembagakan pengelolaan dana bergulir merupakan tujuan program yang bisa berjalan terus meskipun kecamatan bersangkutan sudah tidak lagi didanai program (pass-out). Pelaku program di tahun-tahun awal pelaksanaan PNPM menggelontorkan dana program untuk usaha mikro dan kecil (dana Simpan Pinjam Perempuan/SPP) cenderung kepada usaha yang sudah berjalan. Padahal masyarakat tahu bahwa pemilik usaha tersebut bukanlah dari kalangan miskin dan termiskin di desanya. Kecenderungan ini dilakukan dengan alasan pengamanan dana dan pemanfaat dananya dianggap bukan hak eksklusif orang miskin. Pelaku program perlu terus berupaya memperbaiki proses pemberdayaan agar pengurangan kemiskinan bisa lebih sukses.
Senin, 26 September 2011
Faskab Tana Toraja Buka Pelatihan Kader Teknik
3 Kecamatan di Tana Toraja, masing-masing Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kecamatan Kurra, dan Kecamatan Malimbong Balepe', melaksanakan salah satu jenis pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat yaitu berupa Pelaksanaan Pelatihan Kader Teknik. Pelatihan Kader Teknik yang diselenggarakan di Hotel Sangalla' ini resmi dibuka oleh Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Suherman Azis, SP pada hari Senin (26/9)
Sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (PTO), Pelatihan ini seyogyanya dilaksanakan selama 12 hari. Namun Kondisi Sosial Tana Toraja tidak memungkinkan dilaksanakannya pelatihan selama 12 hari, maka pelatihan Kader Teknik ini akan dibaga dalam 3 tahapan, dimana Tahap I akan dilaksanakan selama 4 hari, tahap II 4 hari, demikian pula dengan tahap ke- III selama 4 hari, sehingga total pelatihan akan menjadi 12 hari.
Ketua Panitia, M. Arfan, ST, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pelatihan Tahap I ini akan dilaksanakan selama 4 hari, yaitu mulai tinggal 26 - 29 September 2011. Masing-masing Kecamatan mengirimkan utusan sebanyak 2 orang per Lembang/Desa, sehingga Pelatihan ini akan diikuti sekitar 48 Orang peserta. Sumber Dana Pelatihan ini berasal dari Dana Operasional kegiatan (DOK) Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) masing-masing Kecamatan.
Salah satu tujuan dari pada dilaksanakannya Pelatihan ini adalah agar kader teknik mampu melakukan sendiri perencanaan sebuah bangunan infrastruktur di desa/Lembangnya Masing-masing.
Sementara itu, Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Suherman Aziz, SP, yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten, Jufri Manga', ST, dalam sambutannya menyampaikan agar para peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan ini mulai dari awal hingga akhir, agar transformasi ilmu yang diperoleh tidak sepotong-sepotong.
"Harapan kami adalah para kader teknik dapat menjadi sumber daya manusia yang handal dan professional dalam mendesain sebuah bangunan infrastruktur pedesaan. Kader Teknik mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang sempurna dan layak dijadikan acuan dalam aplikasi di lapangan sehingga akan menghasilkan bangunan berkualitas, jauh dari indikasi penyimpangan dana, mark up harga, ataupun rekayasa pembengkakan biaya." Kata Suherman.
Adapun beberapa materi yang disiapkan oleh Panitia dalam pelatihan ini diantaranya :
Sedangkan materi-materi lainnya akan diberikan pada pelatihan Kader Teknik tahap berikutnya.(Fuad. A)
Sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (PTO), Pelatihan ini seyogyanya dilaksanakan selama 12 hari. Namun Kondisi Sosial Tana Toraja tidak memungkinkan dilaksanakannya pelatihan selama 12 hari, maka pelatihan Kader Teknik ini akan dibaga dalam 3 tahapan, dimana Tahap I akan dilaksanakan selama 4 hari, tahap II 4 hari, demikian pula dengan tahap ke- III selama 4 hari, sehingga total pelatihan akan menjadi 12 hari.
Ketua Panitia, M. Arfan, ST, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pelatihan Tahap I ini akan dilaksanakan selama 4 hari, yaitu mulai tinggal 26 - 29 September 2011. Masing-masing Kecamatan mengirimkan utusan sebanyak 2 orang per Lembang/Desa, sehingga Pelatihan ini akan diikuti sekitar 48 Orang peserta. Sumber Dana Pelatihan ini berasal dari Dana Operasional kegiatan (DOK) Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) masing-masing Kecamatan.
Salah satu tujuan dari pada dilaksanakannya Pelatihan ini adalah agar kader teknik mampu melakukan sendiri perencanaan sebuah bangunan infrastruktur di desa/Lembangnya Masing-masing.
Sementara itu, Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Suherman Aziz, SP, yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten, Jufri Manga', ST, dalam sambutannya menyampaikan agar para peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan ini mulai dari awal hingga akhir, agar transformasi ilmu yang diperoleh tidak sepotong-sepotong.
"Harapan kami adalah para kader teknik dapat menjadi sumber daya manusia yang handal dan professional dalam mendesain sebuah bangunan infrastruktur pedesaan. Kader Teknik mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang sempurna dan layak dijadikan acuan dalam aplikasi di lapangan sehingga akan menghasilkan bangunan berkualitas, jauh dari indikasi penyimpangan dana, mark up harga, ataupun rekayasa pembengkakan biaya." Kata Suherman.
Adapun beberapa materi yang disiapkan oleh Panitia dalam pelatihan ini diantaranya :
- Peran dan Tugas Kader Teknik (Kemandirian Teknik Desa, Pembimbingan dan Pengawasan, Karakter Tembahan Kader Teknik)
- Ketrampilan Dasar Teknik ( Membuat Peta dan Peta sosial, Penggunaan Rumus 7, Mengukur Beda tinggi, Mengukur sudut Kemiringan, Menentukan arah)
- Perencanaan Kegiatan Infrastruktur (Survey Lapangan, Gambar Teknik, Hitung Volume, Analisa Harga, Jadwal Pelaksanaan, Pengenalan Bahan dan alat)
Sedangkan materi-materi lainnya akan diberikan pada pelatihan Kader Teknik tahap berikutnya.(Fuad. A)
Jumat, 23 September 2011
Fasilitator PNPM Selingkuhi Asisten, Diguyur Air Wudhu
![]() |
| Ilustrasi |
Akibat kepergok berselingkuh dengan isteri orang, Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten Aceh Tamiang, Akmal (36) bersama pasangannya yakni Irfah (32) terpaksa menanggung malu. Mereka digerebek dan dimandikan warga dengan air kulah (air wudhu) di Masjid Desa Tualang Baru, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang.
Tokoh Pemuda Desa Tualang Baru, Dedi menceritakan kejadian kemarin. Di mana suami Irfah sedang pergi dan rumah dalam kondisi kosong pada Sabtu (17/9) malam pukul 01.30 WIB. Wanita itu merupakan asisten langsung dari Khairul, tak menolak ketika sang atasan datang memadu asmara bersamanya.
Massa pun naik pitam dan sempat hendak menghajar kedua pelaku, namun berhasil diredam lantaran pasangan selingkuh itu buru-buru diboyong ke Mapolsek Manyak Payed. Namun demikian kasus hingga kini belum tuntas karena suami Irfah tak terima.
Menurut Dedi, perselingkuhan antara Akmal dan asistennya telah berlangsung lama. Namun baru kemarin berhasil ditangkap warga setempat.
“Karena masing-masing sudah punya suami dan isteri maka mereka tidak mungkin dinikahkan. Oleh sebab itu keduanya dikenakan hukum adat di desa yakni dengan dimandikan didepan umum.” Ujar Dedi.
Dengan dikenai hukum adat ini diharapkan agar kasus tali air ini tidak terulang lagi. Namun demikian warga setempat tetap meminta kepada Wilayatul Hisbah (WH) setempat agar keduanya dikenai hukuman cambuk karena telah melanggar syariat Islam, yang telah diterapkan di provinsi Aceh.
Sumber : jpnn.com
Massa pun naik pitam dan sempat hendak menghajar kedua pelaku, namun berhasil diredam lantaran pasangan selingkuh itu buru-buru diboyong ke Mapolsek Manyak Payed. Namun demikian kasus hingga kini belum tuntas karena suami Irfah tak terima.
Menurut Dedi, perselingkuhan antara Akmal dan asistennya telah berlangsung lama. Namun baru kemarin berhasil ditangkap warga setempat.
“Karena masing-masing sudah punya suami dan isteri maka mereka tidak mungkin dinikahkan. Oleh sebab itu keduanya dikenakan hukum adat di desa yakni dengan dimandikan didepan umum.” Ujar Dedi.
Dengan dikenai hukum adat ini diharapkan agar kasus tali air ini tidak terulang lagi. Namun demikian warga setempat tetap meminta kepada Wilayatul Hisbah (WH) setempat agar keduanya dikenai hukuman cambuk karena telah melanggar syariat Islam, yang telah diterapkan di provinsi Aceh.
Sumber : jpnn.com
Rabu, 21 September 2011
Berantas Kemiskinan, PNPM Program Terbesar di Dunia
![]() |
| Ilustrasi |
Direktur desentralisasi, kemiskinan dan pembangunan pedesaan AusAid Petrarca Karetji mengungkapkan, pihaknya mendukung pengembangan dan adopsi program PNPM di negara-negara yang masih terlilit persoalan kemiskinan.
“Ini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ungkap Petra saat konferensi pers tentang pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat kerja sama Indonesia-Afghanistan di Jakarta, Senin (9/5/2011).
Dia mengatakan, berbagai negara bertukar pengalaman dengan Indonesia yang mencetuskan program PNPM. Petra menyebutkan, sepengetahuannya, sudah ada 50 negara yang belajar dan mengadopsi program PNPM untuk diterapkan di negara masing-masing.
Adopsi dilakukan dengan pertimbangan bahwa kondisi yang dihadapi negara-negara tersebut, sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang menerapkan program pemberdayaan masyarakat untuk mengikis angka kemiskinan.
“Program PNPM Indonesia yang terbesar. Bagi kami, pentingnya PNPM tidak hanya untuk pemberdayaan masyarakat saja, tapi juga proses demokratisasi untuk masyarakat miskin,” katanya.
Sehingga, selama lima tahun, mulai 2009-2014, AusAid memberikan komitment besar terhadap pengembangan program ini di Indonesia. Petra menyebutkan, nilai komitmen dari Ausaid sebesar USD215 juta. Dari dana tersebut, sudah terserap sebesar USD50 juta.
Direktur Jenderal Ministry of Rural Rehabilitation and Development Afhganistan Wais Ahmad Barmak mengatakan, selama satu pekan, delegasi Afghanistan telah mempelajari seluk beluk program PNPM di Indonesia.
“Mulai dari tataran kebijakan hingga implementasi di lapangan baik di lingkup pemerintah pusat hingga daerah. Kami melihat structural program ini secara keseluruhan,” kata Wais.
Pihaknya mempelajari bagaimana pemerintah Indonesia mengelola serta menyalurkan dana PNPM, dikaitkan dengan konsep desentralisasi. Beberapa topic pembelajaran yang menjadi fokus diskusi kedua negara adalah kelembagaan masyarakat dan kaitannya dengan manajemen pengelolaan keuangan, pemantauan program, mekanisme penanganan keluhan dan pengaturan kelembagaan dalam program pembangunan berbasis masyarakat.
Di samping itu, pihaknya juga mengamati mekanisme koordinasi donor, perencanaan anggaran, pembuatan kebijakan dan reintegrasi masyarakat di daerah konflik.
Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan nasional (PPN)/Sestama Bappenas Slamet Seno Adji mengatakan, sharing pengalaman untuk program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud tindak lanjut inisiatif forum G20 pada kelompok kerja pembangunan yang mendukung implementasi mekanisme perlindungan social untuk mengurangi ketimpangan global.
“Enam pilar dalam forum G20, salah satunya pertumbuhan yang berdaya tahan. Daya tahan dicapai melalui perlindungan sosial, dan tujuannya menjaga dan memerangi ketimpangan global atau dikenal dengan social protection program,” jelas Seno.
Dia menambahkan, program PNPM di Indonesia yang tercatat sebagai yang terbesar di dunia lantaran melibatkan lebih dari 64 ribu kecamatan, 75 ribu desa.
Seno mengklaim, PNPM terus dievaluasi dengan melibatkan peran masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan prioritasnya. Program ini, lanjut dia, mengarah pada target kemiskinan di 2011 yang dipatok pada level 11,5-12,5 persen.
Sumber : Okezone.com

















