UPK Kec. Makale salurkan 90 Juta untuk 2 Kelompok SPP

Musyawarah Antar Desa Perguliran Kec. Makale yang dilaksanakan tanggal 07 Oktober 2011 di Aula Kantor Kec. Makale menghasilkan keputusan tentang urutan/ranking kelompok SPP yang akan menerima penyaluran dana perguliran. Keputusan hasil MAD Perguliran tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Camat (SPC) No. 218/05/X/2011.

Menindaklanjuti hasil keputusan MAD Perguliran tersebut, maka pada hari ini 16 Nopember 2011, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Makale, melakukan kegiatan perguliran. Dan kali ini, Kelompok-kelompok SPP yang berasal dari kelurahan Ariang, mendapat giliran penyaluran dana SPP tersebut.

Penyaluran dana ini dilaksanakan di Baruga Kel. Ariang yang dihadiri oleh Bapak Lurah Ariang, Chandra Sosang, S.Sos, FK Kec. Makale, Alfian reagen P, SE, Ketua UPK Kec. Makale, Drs. D. Kala' Padang, dan beberapa anggota masyarakat.

Lurah Ariang, Chandra Sosang, S.Sos, dalam arahannya menyampaikan harapannya Semoga dengan adanya dana perguliran ini, dapat lebih memberikan tambahan modal bagi masyarakat perempuan dan mampu mensejahterakan masyarakat perempuan

Sementara itu, FK Kec. Makale, Alfian Reagen P, SE, dalam arahannya menjelaskan tentang mekanisme perguliran yang berlaku di PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam kegiatan perguliran ini, dari 4 kelompok yang rencananya akan menerima dana ini, 2 dari 4 kelompok SPP tersebut tidak dapat disalurkan karena beberapa anggota kelompok dari 2 kelompok tersebut tidak dapat hadir, sehingga diputuskan untuk menyalurkan dana hanya kepada 2 kelompok yang anggotanya hadir lengkap.

Masing-masing kelompok yang menerima dana perguliran ini adalah Kelompok SPP Civa Taylor dengan jumlah dana Rp. 40.000.000,- dan Kelompok SPP Mayana dengan jumlah dana Rp. 50.000.000,-

sementara 2 kelompok yang tidak dapat disalurkan dananya masing-masing, kelompok Talas dan Kelompok Gita Indah.

READ MORE - UPK Kec. Makale salurkan 90 Juta untuk 2 Kelompok SPP

Nyaris Ricuh, Rapat MAD PNPM Mandiri Ponorogo

Rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2012 Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (1/10) di Pendopo Kecamatan Kauman nyaris berakhir ricuh.

Pasalnya para peserta rapat yang terdiri dari Kepala Desa se-Kecamatan Kauman, PJOK Kecamatan Kauman serta pelaku PNPM se-Kecamatan Kauman masing-masing desa diwakili oleh 3 orang dari 16 desa yang ada di kecamatan Kauman.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa para peserta rapat MAD menolak kepemimpinan Fasilitator Kabupaten (Faskab) Ponorogo dipegang oleh Kunang Dana Saputra. Selain itu peserta rapat juga menolak Endang Nurul Gaini sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kauman.

Seperti diketahui sebelumnya, antara Kunang Dana Saputra dan Endang Nurul Gaini dipergoki anggota Polsek Sampung beberapa waktu di tengah hutan Sampung dan diduga melakukan perbuatan tak senonoh. Padahal keduanya bukan suami isteri. Bahkan keduanya sempat diamankan ke Mapolsek Sampung untuk dimintai keterangan.

Pihak Polsek Sampung kemudian melepasnya setelah keduanya dipertemukan dengan pasangan suami isteri mereka yang sah.

Tetapi disaat Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kauman, Endang Nuurul Gaini menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang juga dihadiri oleh Kunang Dana Saputra para peserta rapat tiba-tiba melakukan Walk Out keluar dari arena rapat MAD tersebut.

“Kita tidak mau rapat MAD dipimpin oleh orang-orang yang menurut kami semua tidak layak untuk memegang pimpinan di PNPM, mereka semua cacat moral,” kata Muhammad Mawardi selaku Kepala Desa Maron, Kecamatan Kauman.

Menurutnya, Kunang Dana Saputra tidak layak menjadi Faskab PNPM Mandiri Perdesaan Ponorogo serta Endang Nurul Gaini sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kauman.

“Mereka cacat moral karena sudah terlanjur dimuat di media massa,” tambahnya. Bahkan, pihaknya juga meminta Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Pranyoto dan Ketua FT, Dwi Setyo C Wibowo juga diganti saja.

Selain itu selama ini pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kauman dinilai kurang adanya koordinasi dengan para Kades yang mengakibatkan keresahan dalam pelaksanaan kegiatan.

“Sekali lagi, kami tidak percaya dengan Faskab karena beberapa waktu lalu dalam pemberitaan di media masa melakukan tindak asusila dengan Ketua UPK kecamatan Kauman,” tandasnya kepada pewarta HOKI.

Pihaknya juga sepakat dengan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kauman untuk terus memboikot dan menolak kepemimpinan Kunang serta Endang.

“Pokoknya kita semua tidak puas sebelum mereka diganti,” tegasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi Ketua Faskab PNPM Mandiri Perdesaan, Kunang Dana Saputra mengatakan tentang adanya desakan untuk mundur dari jabatannya dia membantah. “Itu sudah diselesaikan dan sudah ada aturannya tentang usulan itu dan sudah ada aturannya,” kilah Kunang.

Dia berharap semua pelaku di PNPM di kecamatan Kauman dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan dengan PJOK, UPK kecamatan, FT dan Kades.


Sumber : http://www.kabarindonesia.com/

READ MORE - Nyaris Ricuh, Rapat MAD PNPM Mandiri Ponorogo

Peresmian PNPM di Kecamatan Mirit

Peresmian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Mirit, Kebumen menampilkan aneka produk yang dipamerkan di Desa Sitibentar, tempat pelaksanaan acara tersebut.

Selain kerajinan tangan, produk dari kelompok binaan program itu juga terdapat aneka kerajinan makanan. Bahkan hasil pertanian dari mulai pepaya, semangka hingga jagung.

Peresmian dilakukan oleh Bupati dilakukan oleh Bupati H Buyar Winarso SE ditandai dengan pengguntingan pita di bangunan gedung Taman Kanak-Kanak Desa Sitibentar.
Peresmian hasil kegiatan PNPM lainnya yakni peningkatan jalan dusun dengan perkerasan relford di Desa Kertodeso, pembuatan tembok penahan tanah di Desa Mangunranan dan Desa Winong, pembangunan gedung PAUD di Desa Pekutan, serta pembangunan jembatan dan peningkatan jalan dusun di Desa Patukgawemulyo.

Hadir Kepala Badang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Dra Siti Alfiah Anggriyani MSi, serta Muspika Mirit.

Bupati berharap agar paska kontruksi harus ada pertanggungjawaban secara berjenjang, baik kepada pemerintah maupun masyarakat, berupa pemberian identitas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

"Dengan demikian, masyarakat akan mengenali hasil karyanya, sehingga akan tumbuh rasa handarbeni untuk mendukung upaya pelestarian mendukung upaya pelestarian," ujarnya.

Bantuan Sosial

Dalam kesempatan itu, diserahkan bantuan sosial di antaranya traktor, bibit kedelai dan padi serta pompa air. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Selain menampilkan aneka produk, kegiatan tersebut juga ditampilkan kreativitas seni dan warga setempat. Juga hiburan campursari serta karawitan.

Di Kecamatan Mirit tersebut, total dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesan tahun 2011 Rp 2 miliar. Dana tersebut telah dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 22 desa.

Bupati Buyar mengemukakan, tahun 2011, Kebumen menerima alokasi dana PNPM Mandiri perdesaan reguler sebesar Rp 52,2 miliar untuk 23 kecamatan, PNPM Mandiri Perdesaan integrasi Rp 5 miliar serta dana alokasi tambahan PNPM Mandiri Perdesaan untuk penanganan dana Bantuan Langsung Masyarakatn (BLM) Rp 6, 075 miliar.

"Sejauh ini, progres pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan secara fisik telah mencapai 80%-90%. Namun banyak juga yang telah mencapai 100%, seperti di Desa Sitibentar ini," katanya. (K5-45)

sumber : koran suara merdeka edisi Senin 14 Nopember 2011

READ MORE - Peresmian PNPM di Kecamatan Mirit

UPK Kec. Makale Gelar Pelatihan TPU

Melanjutkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 11 November 2011 menggelar Pelatihan Tim Penulis Usulan (TPU) Kecamatan Makale bertempat di Aula Kantor Kelurahan Bombongan.

Pada kesempaten tersebut, selaku PjOK PNPM MP Kecamatan Makale Bapak Drs. Sattu Sambo memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi pelatihan TPU yang diikuti para utusan Kelurahan/Lembang yang tergabung dalam Tim Penulis usulan dari Kelurahan/Lembang seluruh Kecamatan Makale. Dalam sambutannya beliau menghimbau kepada Tim Penulis Usulan agar dapat melaksanakan tugasnya menyusun proposal usulan PNPM dengan sigap, cermat dan tepat waktu sesuai yang telah dijadwalkan. Selain itu beliau memberikan semangat dorongan kepada para peserta untuk selalu kompak dan saling berkomunikasi antar pelaku dengan baik. Sehingga pekerjaan nantinya dapat berjalan sesuai prosedur dan berjalan maksimal.

Materi utama yang disajikan dalam pelatihan TPU ini adalah penyusunan proposal usulan bagi masing-masing Kelurahan/Lembang. Dalam metode yang digunakan dalam pelatihan ini, dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok (1) dipandu Fasilitaor Teknik, Dewi Marlina Tengkano, ST yang membahas materi tentang proposal desa berupa usulan sarana prasarana. Sedangkan kelompok (2) dipandu oleh Bendahara UPK Kec. Makale yang membahas usulan non prasarana yaitu SPP. Dalam suasana penuh keakraban pelatihan berjalan dengan baik dan peserta dapat menerima materi yang telah disampikan dengan baik.

Selain materi-materi pelatihan yang telah disiapkan oleh Panitia, Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Tana Toraja, M. Jufri Manga', ST, juga memberikan beberapa penegasan-penagasan dan penjelasan-penjelasan sehubungan dengan penulisan usulan.(Fuad. A)

READ MORE - UPK Kec. Makale Gelar Pelatihan TPU

960 Desa Wisata di Tahun 2012

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata sejak 2009 lalu. Hingga kini, sudah ada 569 desa yang dikembangkan menjadi desa wisata, dengan bantuan dana Rp 150 juta setiap desa.

"Pada 2012, Kemenparekraf menargetkan 960 desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata. Sementara tahun 2014, ditargetkan ada 2 ribu desa wisata. Tujuann ya, membentuk masyarakat yang sadar wisata. Masyarakat yang memahami potensi wisata di desanya sehingga dapat dimanfaatkan menjadi objek wisata," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Firmansyah Rahim , Senin (7/11/2011).

Awal mula PNPM Mandiri Pariwisata ini berjalan, ada 100 desa yang dikembangkan, dengan jumlah bantuan Rp 100 juta setiap desa. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan yang menunjang daya tarik wisata desa tersebut.

Menurut Firmansyah, belakangan ini banyak desa yang mengusulkan agar Kemenparekraf juga memberi pelatihan pemandu wisata dan pelatihan bahasa asing.

Kebutuhan setiap desa memang berbeda, tergantung potensi wisatanya. Dan inilah yang menjadi keunikan masing-masing desa, tegas Firmansyah.

Ada beberapa kriteria suatu desa dapat dijadikan desa wisata melalui PNPM Mandiri Pariwisata. Pertama, suatu desa memiliki potensi wisata, yang setidaknya memiliki aksesibilitas. Kedua, terdapat masyarakat miskin atau kurang mampu di suatu desa, sehingga memang layak untuk dibantu.

Ketiga, sudah ada aktivitas pariwisata di desa atau sekitar desa tersebut. Sementara kriteria lainnya adalah, memprioritaskan desa yang sudah menjalankan PNPM Mandiri di sektor lain, agar program tersebut bisa berintegrasi dengan sektor pariwisata.

Sumber : http://travel.kompas.com/

READ MORE - 960 Desa Wisata di Tahun 2012

RAKOR Kab. Tana Toraja Nopember 2011

Bertempat di Aula kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang (BPMD/L) Kab. Tana Toraja pada hari kamis, tanggal 3 Nopember 2011 dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi PNPM-MPd Kab.Tana Toraja yang dihadiri oleh Sekretaris Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang (BPMD/L) Kab. Tana Toraja, Bapak Yurianus Tangkelangi', SH, MH, didampingi oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan PNPM-MPd Kab. Tana Toraja, Bapak Drs Ruben Sulle.

Rakor ini rencananya akan diselenggarakan selama 2 hari, yaitu tanggal 3-4 Nopember 2011, dimana pada hari pertama dilaksanakan di Aula kantor BPMD/L Tana Toraja, kemudian akan dilanjutkan di Hotel Sangalla' sampai dengan selesainya kegiatan ini.

Dalam sambutannya, Sekretaris BPMD/L Tana Toraja, Bapak Yurianus Tangkelangi,SH, MH, mengharapkan agar para peserta yang mengikuti Rakor dapat memanfaatkan kegiatan ini sebagai forum diskusi bersama dengan para narasumber sehingga dapat saling bertukar pendapat juga dapat memberikan masukan dan saran demi terlaksananya program PNPM-MP dengan baik

Seperti biasa, Rakor kali ini juga diikuti oleh seluruh Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan, Fasilitator Teknik Kecamatan, Asisten FK, Pengurus UPK, serta para pelaku PNPM di tingkat kecamatan, dengan nara sumber PjOKab dan Tim Fasilitator Kabupaten.

isu yang paling hangat dibicarakan dalam rapat korrdinasi tingkat kabupaten Tana Toraja kali ini adalah masalah keterlambatan progress kegiatan fisik di lapangan, yang disebabkan oleh terjadinya kelangkaan material semen.

Pada kesempatan ini, beberapa fasilitator teknik kecamatan menyampaikan keluhannya sehubungan dengan terjadinya kelangkaan semen, khususnya semen merk Bosowa.

Kelangkaan semen Bosowa ini menjadi salah satu pokok permasalahan yang menyebabkan tersendatnya kegiatan di lapangan, selain tentu saja alasan tradisi, khususnya Rambu Solo (pesta orang mati) yang selama ini selalu menjadi penghambat lajunya progress kegiatan di Tana Toraja.

Fasilitator Teknik Kabupaten Tana Toraja, Irwan Padang, ST, dalam penjelasannya mengatakan bahwa kalau memang terjadi kelangkaan semen bosowa, maka dapat digunakan semen merk tiga roda, tentu saja dengan melalui Musyawarah Desa Khusus, dan dilakukan revisi (perubahan) RAB.

Rapat koordinasi ini berlangsung sampai dengan pukul 13.00, kemudian akan dilanjutkan di hotel Sangalla' pada pukul 14.00 wita. (Fuad. A)

READ MORE - RAKOR Kab. Tana Toraja Nopember 2011

PNPM Macet, Puluhan Warga Demo ke Kantor Kecamatan Caringin

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dipertanyakan warganya. Pasalnya, PNPM di wilayah Caringin macet akibat ditengarai syarat penyelewengan.

Keluhan warga tersebut langsung disampaikan dalam unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Caringin, Selasa (1/11). Selain melakukan orasi, puluhan warga juga terlihat membawa beberapa poster kecaman terhadap unit pengelola kegiatan (UPK) PNPM dan aparat pemerintahan setempat.

“Pengelola PNPM tidak transparan menjalankan programnya. Kita minta agar masalah ini dibawa ke ranah hukum,” ketus salah seorang demonstran, Nandan S.

Menurutnya, sejak digulirkan 2007 lalu hingga 2010, kegiatan PNPM di Caringin dilakukan secara tidak transparan. Dampaknya, sejumlah kegiatan PNPM tidak berjalan sesuai dengan target. Dicontohkan dia, program pembangunan gedung wahana serbaguna senilai Rp 263 juta hingga sekarang belum juga selesai.

“Total dana yang dikucurkan untuk PNPM Kecamatan Caringin mencapai Rp 1,04 miliar. Tapi pertanggungjawaban terhadap dana tersebut tidak jelas. Makanya kami mempertanyakan program ini,” pintanya.

Disebutkan Nandan, dari evaluasi anggaran PNPM ditemukan sejumlah keganjilan. Salah satunya, terang Nandan, ada kucuran dana sebesar Rp 25 juta untuk Kapolda Jabar pada 2010 lalu. “Pengurus UPK PNPM harus bertanggungjawab. Dan kita minta pengurus lama mundur,” tegasnya.

Sementara, Camat Caringin, Lucky Gautama Rizal menjelaskan pihak kecamatan telah berupaya memantau jalannya kegiatan PNPM. Namun pengelolaan kegiatan berada sepenuhnya di tangan UPK.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Sukabumi, Yudi Panca Yoga menegaskan memang ada kegiatan PNPM yang terhenti. Pasalnya, penghentian dilakukan atas permintaan Bank Dunia, kata Yudi, menilai menilai adanya permasalahan pelaksanaan PNPM di Kecamatan Caringin.

“Tapi program baru bisa dibuka lagi setelah adanya proses audit dan investigasi pelaksanaan PNPM di Kecamatan Caringin. Proses audit yang dilakukan Inspektorat baru akan dilakukan,” tandasnya. (sule/dms)

FOTO: Puluhan warga melakukan unjukrasa mempertanyakan PNPM yang dinilai tidak transparan di depan Kantor Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (1/11)

Sumber : http://www.poskota.co.id

READ MORE - PNPM Macet, Puluhan Warga Demo ke Kantor Kecamatan Caringin

Dana PNPM Naik Menjadi 10 Trilliun

Karena dinilai cukup berhasil, alokasi anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terus ditingkatkan. Pada tahun 2012, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk program pemberdayaan itu.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebelum membuka Rapat Kerja Nasional Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 dan persiapan Tahun Anggaran 2012 di Jakarta, Rabu (2/11/2011).

Pada tahun 2010, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diberikan kepada 4.791 kecamatan. Tahun ini, anggaran Rp 8,2 triliun dialokasikan untuk 5.020 kecamatan di 393 kabupaten/kota.

"Saya berharap besaran PNPM terus meningkat. Namun, prinsipnya jangan hanya sekadar terserap 100 persen, tetapi semua kegiatan yang dirumuskan harus berhasil baik," kata Gamawan.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com

READ MORE - Dana PNPM Naik Menjadi 10 Trilliun