133 peserta dari 19 kecamatan yang terdiri dari unsur BKAD, UPK, BPUPK, PL, FK/FT, TPM, serta Setrawan tampak memenuhi ruangan aula Hotel Sangalla'.
Dalam workshop evaluasi kali ini membahas tentang kegiatan RBM selama tahun 2012, terutama yang menjadi perhatian dari forum adalah Payung hukum atau legalitas dari pelaku RBM, seperti TPM, CBM, Advokasi hukum di tingkat kecamatan.
Dalam laporannya, ketua Pokja RBM, Yunus N, Seang Tana, SH menjelaskan beberapa kegiatan dan anggarannya, mulai dari workshop penetapan, penyusunan modul, TOT TPM, advokasi hukum, Community Based Monitoring (CBM) dan kegiatan media.
Sementara itu, Sekretaris BPMPL Kab. Tana Toraja, Yurinus Tangkelangi', SH, MH, yang mewakili kepala BPMPL dalam sambutannya, menyatakan bahwa Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja RBM tentunya ada yang terlaksana sesuai harapan, namun banyak juga yang tidak sesuai harapan. Sehingga untuk mengetahui apakah kegiatan yang direncanakan tercapai atau tidak maka perlu dilakukan evaluasi, dimana hasil evaluasi ini untuk selanjutnya digunakan sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.
"Kita tentunya harus tetap optimis bahwa kegiatan RBM ini sebagai wahana untuk belajar bersama dengan tidak mengenal usia, jenjang pendidikan, latar belakang ekonomi dan RAS. RBM menjadi momentum untuk penyadaran masyarakat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ruang public"Ujar Yurinus.
Di tempat yang sama, Fasilitator PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, Ir. M. AMal Alba menekankan pentingnya semua pelaku PNPM memahami tentang evaluasi program.
"Kegiatan workshop evaluasi menjadi sangat penting agar dapat menilai secara partisipatif semua proses dan hasil kegiatan RBM Kab Tana Toraja dengan baik. Dalam Evaluasi tersebut keberhasilan yang dicapai dibandingkan dengan seperangkat keberhasilan yang diharapkan yang telah disepakati bersama dalam worksop perencanaan beberapa waktu yang lalu. Perbandingan ini kemudian dilanjutkan dengan pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh pada kegagalan dan keberhasilan sebagai bekal perbaikan pelaksanaan RBM di masa yang akan datang." Jelas Amal. Metode yang dilakukan dalam kegiatan Workshop Evaluasi T. A. 2012 ini adalah dengan melakukan diskusi kelompok. dimana masing-masing kelompok dibagi menurut jabatan masing-masing, dengan rincian, Kelompok BKAD, Kelompok BP-UPK, Kelompok, Fk/FT, Kelompok UPK, Kelompok UPK, Kelompok PL, dan Kelompok Setrawan. Masing-masing kelompok membahas mengenai bidang-bidang yang telah dibentuk dalam kelembagaan RBM Tingkat Kabupaten. Setelah melakukan diskusi kelompok, kemudian masing-masing kelompok melakukan presentasi terhadap hasil pembahasan kelompoknya kemudian di tanggapi oleh forum. Dari hasil diskusi pleno yang dilaksanakan, satu hal yang menjadi rekomendasi utama dari forum adalah mengharapkan adanya payung hukum yang menjadi pegangan mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, khususnya Kelompok kerja RBM di tingkat kecamatan. Menurut mereka, yang menjadi penyebab tidak maksimalnya peran Kelompok kerja (Pokja) RBM di tingkat kecamatan adalah tidak adanya pengakuan dari pihak - pihak terkait tentang keberadaan mereka di kecamatan. [Fuad. A]
