•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Minggu, 26 September 2010

PENGELOLAAN RBM

Pengelola organisasi kerja dan kegiatan Ruang Belajar Masyarakat (RBM) adalah suatu gugus tugas atau Kelompok Kerja (selanjutnya disebut Pokja RBM) Kabupaten. Organisasi tata laksana kerja Pokja RBM diatur dan diputuskan bersama oleh Forum/Rapat Anggota Pelaku RBM secara demokratis. Organisasi kerja Pokja berfungsi dan bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan sedangkan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang direncanakan, seperti rapat-rapat, pelatihan, workshop, acara/event-event dan lain sebagainya, dilakukan secara swakelola oleh kepanitiaan tertentu yang dibentuk berdasarkan keputusan forum oleh dan diketuai oleh satu BKAD-UPK kecamatan yang dipilih.

Jadi BKAD-UPK terpilih itulah yang bertanggungjawab menerima pencairan DOK RBM, meng-eksekusi, mendokumentasikan dan mengadministrasikan seluruh aktifitas RBM. Kepanitian dapat dibentuk lintas pelaku dan tidak terbatas pada lingkup kecamatan BKAD-UPK terpilih.


Tatacara penyusunan dan pengajuan proposal kegiatan
  1. Pokja Kabupaten wajib menyusun proposal rencana kegiatan tahunan dan perkiraan biaya (indikatif/kasar/pagu) dan perkiraan watu penyelenggaraan untuk seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Proposal per-kegiatan harus dibuat rancangan kegiatan dan rincian anggaran biayanya. Proposal kegiatan terinci ini disusun sebagai breakdown sesuai hasil perencanaan tahunan yang dilakukan pada saat workshop awal (musyawarah pelaku) di kabupaten tersebut.
  2. Proposal Tahunan ditetapkan dalam berita acara musyawarah Pokja dimaksud, ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir. Proposal terinci per-kegiatan disusun oleh suatu Tim Kecil/Penyusun (yang juga dibentuk pada saat musyawarah pelaku) dan diajukan kepada Satuan Kerja Kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan, selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan.
  3. PjO Kabupaten bersama dengan/dibantu Faskab, wajib memverifikasi proposal dimaksud selambat-lambatnya 3 hari setelah proposal diajukan.

  • Rekomendasi hasil verifikasi disampaikan kepada pihak yang mengajukan proposal selambat-lambatnya 3 hari setelah proses verifikasi.
  • Revisi atau penyempurnaan proposal sesuai rekomendasi/hasil verifikasi harus diserahkan kepada Satker, selambat-lambatnya 3 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
  • Jika hasil verifikasi tidak terdapat masalah, maka proses selanjutnya dilakukan oleh Satker Kabupaten.
READ MORE - PENGELOLAAN RBM

Jumat, 27 Agustus 2010

Evaluasi Implementasi & Integrasi: Fokus Rapimnas


Evaluasi implementasi program dan integrasi menjadi fokus utama dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PNPM Mandiri Perdesaan kali ini.

PNPM Mandiri Perdesaan kembali menggelar Rapimnas pada Rabu-Sabtu (25-28/8 2010) di Jakarta. Rapimnas dihadiri oleh seluruh Koordinator Provinsi, konsultan Management Information System (MIS), Team Leader Konsultan Manajemen Regional (RMC), perwakilan dari Konsultan Pengembangan Pelatihan (TDC) dan Konsultan Manajemen Nasional (NMC), serta Satuan Kerja (Satker) Nasional PNPM Mandiri Perdesaan, Ditjen PMD/ Kemdagri.

Fokus Rapimnas adalah evaluasi implementasi program hingga saat ini dan persiapan integrasi program 2011. "Selain mengevaluasi, kita ingin mengtahui secara langsung apa masalah dan hambatan di lapangan dan bersama-sama mencari solusi," ujar Bito Wikantosa dari Satker Nasional PNPM Mandiri Perdesaan, Ditjen PMD/ Kemdagri, saat rapat persiapan di kantor NMC PNPM Perdesaan di Jakarta...........
klik di sini
READ MORE - Evaluasi Implementasi & Integrasi: Fokus Rapimnas

Rabu, 18 Agustus 2010

Sebuah Wadah bagi para Pengurus UPK se Kab. Tana Toraja Akhirnya terbentuk

Posted by : Fuad Amry (UPK - LMP Kec. Makale)
August 18, 2010

Forum Komunikasi Unit Pengelola Kegiatan (FORUMTA) yang selama beberapa tahun terakhir terlelap dengan tidurnya, kembali menggeliat. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Kegiatan Musyawarah Besar Forum Komunikasi Unit Pengelola Kegiatan Kab. Tana Toraja yang pembukaannya di lakukan oleh Kepala BPM Kab. Tana Toraja, Bapak Yulianus Tandisau, SIP, di Hotel Sangalla’, tanggal 15 Agustus 2010. Pada kesempatan itu Kepala BPM, di dampimpingi oleh FasilitatorKabupaten Tana Toraja Bapak. Suherman Azis, SP. Dalam Sambutannya, Bapak Yulianus Tandisau, SIP menyatakan kekagumannya atas Lagu Mars FORUMTA yang dinyanyikan peserta Musyawarah. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama 2 Hari, yaitu tanggal 15 sampai dengan 16 Agustus 2010.

klik di sini
READ MORE - Sebuah Wadah bagi para Pengurus UPK se Kab. Tana Toraja Akhirnya terbentuk

Minggu, 25 Juli 2010

Lowongan Konsultan di Jakarta exp : 26 Juli 2010

Konsultan Manajemen Nasional Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM mandiri Perdesaan) membutuhkan Konsultan dengan posisi dan persyaratan sebagai berikut :

Posisi :

1. Spesialis Kelembagaan Lokal: Pendidikan S-1 segala bidang, pengalaman kerja 10 tahun dengan pengalaman relevan 7 tahun

2. Spesialis Kesehatan Masyarakat (Kesmas): Pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat/Kedokteran, pengalaman kerja 13 tahun dengan pengalaman relevan 10 tahun..........
klik di sini
READ MORE - Lowongan Konsultan di Jakarta exp : 26 Juli 2010

Sabtu, 10 Juli 2010

Warga Urai Kasus Kelompok SPP Fiktif

Sumber: Unit CHU, 2010
Warga Urai Kasus Kelompok SPP Fiktif
Warga berhasil mengurai kasus 87 kelompok SPP fiktif, yang diduga melibatkan dana Rp 547 juta.
Warga Kecamatan Payangan, Gianyar, Bali, akhirnya menyeret para pelaku penyalahgunaan dana pinjaman bergulir Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) ke jalur hukum. Hal itu dilakukan setelah mereka tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati masyarakat melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD) khusus. ”Sangat disayangkan, padahal masyarakat telah memberi kesempatan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun itu tidak dimanfaatkan oleh para pelaku,” ujar Fasilitator Kabupaten Gianyar, Kadek Suardika, belum lama ini.

Menurut Kadek, oknum tersebut adalah para pengurus UPK Payangan, klik di sini
READ MORE - Warga Urai Kasus Kelompok SPP Fiktif

Senin, 28 Juni 2010

Masalah itu Tantangan

Posted by Fuad Amry
Tetaplah bergerak maju, sekalipun lambat. Karena dalam, keadaan tetap bergerak, anda menciptakan kemajuan. Adalah jauh lebih baik bergerak maju, sekalipun pelan, daripada tidak bergerak sama sekali.

MASALAH adalah TANTANGAN tuk Maju

Bila anda menganggap masalah sebagai beban, maka silahkan klik di sini
READ MORE - Masalah itu Tantangan

Unit Pengaduan dan Masalah PNPM Diintegrasikan

PNPM Mandiri dalam proses pengintegrasian Unit Penanganan Pengaduan dan Masalah (PPM) dari setiap programnya.
Pelaku PNPM Mandiri saat ini bersatu di Bogor, Jawa Barat, untuk merumuskan upaya pengintegrasian Unit Penanganan Pengaduan dan Masalah (PPM) dari setiap programnya. "Pengintegrasian Unit PPM dalam PNPM Mandiri ini dilakukan dalam rangka mendukung kampanye Zero Tolerance of Corruption," ungkap Sujana Royat, Deputi Penanggulangan Kemiskinan dari Kemenko Kesra, dalam sambutan tertulisanya di Bogor, Kamis (17/6 2010)........ KLik disini
READ MORE - Unit Pengaduan dan Masalah PNPM Diintegrasikan

Minggu, 27 Juni 2010

Permohonan Maaf

Disampaikan kepada seluruh teman - teman TPK dan seluruh pelaku PNPM Kecamatan Makale, bahwa sehubungan dengan kerusuhan PEMILUKADA yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2010, menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada kantor UPK Kecamatan Makale. hal ini menyebabkan terganggunya kegiatan pelayanan yang biasa kami lakukan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka bersama dengan ini kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
Demi kelancaran kegiatan - kegiatan yang masih sangat tertinggal, disarankan agar senantiasa berkoordinasi dengan FK & FT ataupun UPK dan PL Kec. Makale melalui SMS ataupun telephone.
Demikian, dan atas kerja sama yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam
READ MORE - Permohonan Maaf