Tingkatkan Indeks Daya Beli, Gagas Permodalan UPK dari Perbankan

Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sedang mendorong agar unit pelaksana kegiatan (UPK) yang mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di tiap kecamatan mendapat modal dari perbankan. Apa sesungguhnya yang dia gagas? Berikut petikan wawancara di tengah kesibukan perempuan nomor dua di Kabupaten Serang itu.

Pada awal Februari lalu, Ibu mengajak para UPK bertemu dengan pimpinan Bank bjb Serang. Dalam rangka apa?

Saya kerap mendengar keluhan dari pengelola UMKM terkait pinjaman ke perbankan, tetapi tidak punya jaminan. Padahal, banyak dana kredit usaha rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah melalui perbankan yang belum terserap. Atas dasar itu, saya sengaja mengadakan pertemuan dengan Bank bjb bersama UPK. Dalam forum itu, kami berdiskusi mengenai solusi permasalahan ini. Apa yang harus diperbuat bjb, apa yang harus diperbuat UPK, dan apa yang harus diperbuat pemda.

Kenapa harus melalui UPK?
Pembinaan UPK terhadap kelompok yang mengelola usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) cukup berhasil. Melalui akses perbankan, UPK diharapkan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dengan meningkatkan indikator daya beli masyarakat. Indeks daya beli salah satu indikator IPM, disamping kesehatan (usia harapan hidup), dan pendidikan (usia lama sekolah). Saya pikir, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, salah satunya mendorong atau memfasilitasi kegiatan usahanya maka otomatis masyarakat bisa menyekolahkan putra-putrinya dan mereka juga bisa memperhatikan kesehatannya lebih baik lagi.

Kendala apa yang dihadapi UPK sehingga harus lobi perbankan?
Soal pengajuan permodalan ke perbankan. Ini karena untuk mengakomodasi pengajuan UPK, perbankan harus mengikuti mekanisme yang ada, terutama soal agunan. Oleh karena itu, UPK ini adalah solusi UMKM yang belum bankable sebagai batu loncatan. Sambil menunggu beroperasinya PT Jamkrida (perusahaan pinjaman kredit daerah) Provinsi Banten.

Kalau soal legalitas UPK?
Saya mengakui, kekhawatiran program PNPM-MPd akan benar berhenti pada 2015. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Pemkab untuk mem-back up legalitas UPK. Saya sudah menyampaikan ke bagian hukum Pemkab Serang agar dikaji soal legalitas formal UPK. Saya juga menyayangkan, kalau UPK dan hasil binaannya yang sudah bertahun-tahun berjalan sampai bubar begitu saja.

Katanya ibu siap melobi direksi Bank bjb hingga di tingkat pusat?
Ya, hanya akan mempresentasikan ke Bank bjb pusat. Hal itu agar kebijakan bantuan perbankan kepada UPK tidak berubah setiap pergantian pimpinan Bank bjb Cabang Serang. Saya tidak ingin ada kebijakan dari bjb, baik tingkat kabupaten maupun provinsi berubah ketika pimpinan cabangnya berganti. Tapi, saya dan pimpinan bjb cabang Serang sudah sepakat, jika saya mewakili Pemkab Serang akan presentasikan hal ini ke Bank bjb pusat agar kebijakan itu diambil di tingkat pusat.

Progres pengelolaan dana di UPK bagaimana Bu?
Menurut data, pada kegiatan dana bergulir oleh UMKM hasil binaan UPK sampai Desember 2013 telah mencapai Rp6,4 triliun. Adapun rata-rata tingkat pengembalian perkecamatan mencapai Rp2 miliar. Tingkat pengembalian untuk simpan pinjam perempuan (SPP) mencapai 92 persen. Sementara, usaha ekonomi produktif (UEP) mencapai 82 persen. Jadi, sudah sangat berhasil. Aset produktif UPK saja se-Kabupaten Serang mencapai Rp58 miliar dari SPP. Berdasarkan analisa bersama BKBPMP, secara keuangan para UPK di Kabupaten Serang sehat dan layak untuk diberi kredit.

Sumber : http://www.radarbanten.com/read/berita/40/18415/Tingkatkan-Indeks-Daya-Beli-Gagas-Permodalan-UPK-dari-Perbankan.html

READ MORE - Tingkatkan Indeks Daya Beli, Gagas Permodalan UPK dari Perbankan

BAPPEDA LIBATKAN PNPM-MPd DALAM MUSRENBANG

(Tana Toraja-PNPM) Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan utamanya terkait dengan instruksi untuk melaksanakan Integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan Perencanaan Pembangunan Desa, maka Perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) diintegrasikan dengan perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka mendorong tercapainya pengintegrasian tersebut, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Tana Toraja, yang dikomandani oleh DR, Ir, Yunus Sirante, MSi menjalin kerja sama dengan Tim Faskab PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja dalam hal penyelenggaran Musrenbang Tahun 2015.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kab. Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, akan melibatkan tim Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dalam musyawarah Perencanaan pembangunan (musrenbang).
"Tim PNPM dilibatkan dalam musrenbang untuk sinkronisasi sehingga programnya tidak tumpang tindih dengan pemerintah daerah," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Tana Toraja, DR. Ir. Yunus Sirante, M.Si.
Keberadaan tim PNPM dalam musrenbang, menurut Yunus Sirante, tidak hanya menghindari tumpang tindih program, tetapi juga memberikan masukan agar program pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat secara partisipatif dapat tepat sasaran.
"PNPM memang tidak sempurna seratus persen, namun cukup berhasil mendukung program pengentasan kemiskinan yang sejak beberapa tahun terakhir gencar dilaksanakan pemerintah “ kata dia.

“Kami telah beberapa kali mengagas pertemuan – pertemuan antara Tim PNPM – Mandiri Perdesaan dan Pimpinan SKPD serta Para Camat, yang pada intinya untuk memperbaiki mekanisme penyelenggaraan Musrenbang agar hasil Musrenbang bisa diakomodasi. Usulan-usulan pada saat musrenbang tingkat desa supaya bisa diterima dan terlaksana maka harus disesuaikan dengan arah pembangunan yaitu RPJMD dan RPJPD Kabupaten Tana Toraja,” tambahnya.
beberapa kegiatan yang dimaksud adalah memfasilitasi pertemuan antara SKPD dan Fasilitator PNPM-Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2014, di Kantor BAPPEDA Kab. Tana Toraja, kemudian dilanjutkan dengan mempertemukan antara Fasilitator PNPM-MPd dengan para camat se-kabupaten Tana Toraja, yang juga mengambil tempat di Kantor BAPPEDA. Dan yang terakhir, BAPPEDA, melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja, dan atas kerja sama SATKER PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja, mengundang para kepala SKPD dan Camat untuk menghadiri Rapat Koordinasi Bulanan PNPM – Mandiri Perdesaan, dimana dalam rapat koordinasi tersebut Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE dan SEKDA Kab. Tana Toraja, Enos Karoma,SH, MH ikut hadir memberikan sambutannya.
Pada kesempatan yang lain, Faskab PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja, Ir, M. Amal Alba memberikan apresiasi yang tinggi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kepala BAPPEDA, dalam rangka mendorong pengintegrasian Program PNPM-Mandiri Perdesaan ke dalam Sistem Perencaan Reguler melalui Musrenbang.
Menurutnya, Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010, khususnya terkait integrasi PNPM Mandiri Perdesaan dengan Musrenbangdes pertama-tama yang harus dirujuk adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Peraturan tersebut pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat terhadap perencanaan pembangunan partisipatif di dalam pelaksanaan pembangunan desa.(Fuad)

READ MORE - BAPPEDA LIBATKAN PNPM-MPd DALAM MUSRENBANG

ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. TANA TORAJA 2014 SEBESAR Rp.29,039 M

Kabupaten Tana Toraja sejak 2009 hingga 2014 sudah menerima kucuran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dari pemerintah pusat sekitar Rp213,9 miliar. “Dana PNPM yang dikucurkan pemerintah pusat melalui APBN untuk kabupaten Tana Toraja sebesar Rp213,9 miliar. Khusus 2014, kabupaten Tana Toraja memperoleh kucuran dana PNPM sebesar Rp29,039 miliar,” ujar Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung dalam rapat koordinasi PNPM tingkat kabupaten yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Tana Toraja, Rabu (5/2/2014).
Theofilus menyatakan, besarnya kucuran dana PNPM sebesar Rp213,9 miliar itu, belum termasuk dana sharing dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Tana Toraja yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Total dana sharing PNPM yang dialokasikan pemkab Tana Toraja melalui APBD hingga 2014 sebesar Rp36,1 miliar. Dengan begitu, total keseluruhan dana PNPM di kabupaten Tana Toraja hingga saat ini sebesar Rp250,1 miliar. Besarnya anggaran PNPM itu sudah termasuk anggaran PNPM 2014 untuk kabupaten Tana Toraja.
Kegiatan-kegiatan pembangunan melalui program PNPM dengan sistem pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan di kabupaten Tana Toraja bidang infrastruktur jalan dan jembatan, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Untuk kegiatan program PNPM bidang infrastuktur jalan dan jembatan yang sudah dilaksanakan yakni pembangunan 253 ruas jalan dengan total panjang sekitar 354,1 kilometer (km) dan pembangunan jembatan sebanyak 11 buah, irigasi 11 unit dan listrik masuk desa 12 unit. Kegiatan di bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan melalui program PNPM di antaranya pembangunan gedung pendidikan sebanyak 11 unit. Untuk bidang kesehatan kegiatan yang sudah dilaksanakan di antaranya pembangunan posyandu 43 unit. Sedangkan kucuran anggaran untuk program simpan pinjam perempuan sekitar Rp7,5 miliar.
“Kegiatan program PNPM di Tana Toraja masih dominan pada infrastruktur jalan untuk membuka akses mobilitas masyarakat dari desa ke kota,” ujar Bupati. Theofilus berharap, seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lebih memantapkan koordinasi dengan pelaksana program PNPM dalam merancang perencanaan program kegiatan pembangunan daerah. Dengan adanya sinkronisasi antara SKPD dengan pelaksana program PNPM, tidak terjadi tumpang tindih kegiatan baik yang dilaksanakan melalui program PNPM maupun kegiatan APBD.
“Semoga kegiatan program PNPM dan kegiatan APBD tidak saling tindih. Oleh karena itu, dalam merancang perencanaan program dibutuhkan koordinasi antara kepala SKPD dan fasilitator PNPM,” harap Theofilus.
Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa (BPPMD) kabupaten Tana Toraja, Ruben R Randa, SE mengatakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan melalui program PNPM merupakan usulan dari masyarakat dan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan (musrembang) tingkat desa/kelurahan. “Pelaksanakan kegiatan program PNPM mengutamakan pemberdayaan masyarakat setempat,” ujarnya.

READ MORE - ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. TANA TORAJA 2014 SEBESAR Rp.29,039 M

RAKOR Persiapan MUSRENBANG 2014.

(PNPM-MPd Tana Toraja) Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diperlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan parstisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, melalui Kepala BAPPEDA, pada hari senin, 6 Januari, bertempat di Ruang Rapat Kantor BAPPEDA Kab. Tana Toraja, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan penyelenggaraan Musrenbang Tahun Anggaran 2014.
Rapat Koordinasi persiapan Pelaksanaan Musrenbang Tahun Anggaran 2014, di Kantor BAPPEDA ini dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tana Toraja, DR. Ir. Yunus Sirante, M.Si.
Materi dalam Rapat koordinasi tersebut lebih banyak mengarah kepada penyamaan persepsi dan pemahaman tentang mekanisme penyelenggaraan Musrenbang, baik untuk tingkat Lembang/Kelurahan, maupun untuk tingkat Kecamatan dan Kabupaten, serta evaluasi tentang penyelenggaraan musrenbang sebelumnya.
Kepala BAPPEDA Kab. Tana Toraja, DR. Ir. Yunus Sirante, MSi dalam penjelasannya menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Musrenbang ini adalah untuk menyamakan pemahaman dan persepsi tentang mekanisme pelaksanaan Musrenbang.
Hadir dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Musrenbang Tahun Anggaran 2014 ini, selain para kepala SKPD lingkup kabupaten Tana Toraja, juga nampak hadir Koordinator PNPM-MPd Kab. Tana Toraja, Ir. M. Amal Alba, serta para fasilitator teknik dan fasilitator Pemberdayaan se- Kabupaten Tana Toraja.
(Fuad. A)

READ MORE - RAKOR Persiapan MUSRENBANG 2014.

UPK Tanggung Tunggakan Rp 50 Juta

Gara-gara petani gagal tanam, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara harus menanggung tunggakan dari kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) sebesar Rp 50.550.000. Pinjaman bermasalah dari dua kelompok SPP di Desa Tambalang Raya bahkan sudah hampir satu tahu tidak mengangsur dan masuk dalam kolektabilitas 5 dengan nilai Rp 28.830.000. Sedangkan 6 kelompok SPP di Rantau Bujur Hilir ikut menunggak Rp 18.390.000.

"Di Tambalang Raya sudah dua kali kami datangi, tapi masyarakat tetap tak sanggup membayar. Alasannya karena gagal tanam, sehingga sawah tak bisa menghasilkan padi," kata bendahara UPK  Warni Khairiyani. Penghasilan kelompok SPP yang bermasalah itu kebanyakan sebagai pengrajin anyaman purun. Saat ini harga purun sedang turun, mereka rugi sehingga tidak bisa membayar pinjaman. Sedangkan suami mereka sebagai pencari kayu bakar di hutan, saat ini menganggur karena banyak razia. Hasil dari anyaman purun hanya untuk makan sehari-hari.

Ketua kelompok Mawar Sari, Ernita dan kelompok Mekarsari, Samsiah, tak mampu berbuat banyak terhadap anggotanya yang masih menanggung pinjaman tahun 2012 Rp  28.830.000. Mereka sudah tanda tangan pada surat perjanjian Juni 2013 sanggup membayar setelah panen. Tapi ternyata gagal tanam karena banyu kada besurut, air di lahan persawahan tak pernah surut saat waktu tanam tiba.   

Sekretaris UPK Muhamad Thaha Aminudin berencana untuk mendatangi lagi ke desa, minta angsuran per minggu biar UPK yang mengambil.  "Awal bulan ini kami dengan Fasilitator Kecamatan sedang menunggu konfirmasi dari  kepala desa," katanya. Desa yang masih punya tunggakan SPP tahun 2013 tidak mendapat BLM. Pada minggu kedua Desember nanti ada MAD Prioritas iTambalang Raya dan Rantau Bujur Hilir  terancam tak terdanai lagi. Padahal  di 2012 lalu Tambalang Raya mengusulkan beasiswa pengadaan peralatan sekolah Rp 55 juta untuk pengadaan peralatan sekolah 123 anak. Namun karena masih ada tunggakan SPP, usulan itu tak masuk ranking untuk didanai.

Ketua UPK Anshari memperlihatkan lahan sawah yang gagal tanam di Desa Pematang Benteng Hilir. Tahun 2013 BLM Rp 121.844.000 untuk pembuatan titian ulin jalan usaha tani sepanjang 150 meter dan lebar 1,25 meter. Titian itu sebagai lanjutan pembangunan serupa di tahun 2011, karena prasarana itulah yang dibutuhkan masyarakat.

Namun sayangnya, tahun 2013 hanya sedikit lahan yang bisa ditanami padi karena rata-rata gagal tanam.  Pelatihan meningkatkan kualitas produk anyaman purun untuk menambah penghasilan warga pernah diusulkan. Namun bentuk pelatihan yang tepat belum ditemukan. Harga tikar purun murah, pengrajin bertahan tak menjualnya karena  rugi kalau dijual. Tikar purun kebanyakan dipakai untuk menjemur gabah. Karena gagal tanam dan tak ada panen padi, maka tak ada gabah yang dijemur dan tak butuh tikar purun. (Tim UPK)

Sumber : pnpm-kalsel

READ MORE - UPK Tanggung Tunggakan Rp 50 Juta

                                                 

Sertifikasi pekerjaan bak air bersih bersama dengan FT,Fastekab,dan PL kec. Mengkendek

READ MORE -

Mujahiddin Panggoa, Pimpin IPPMI Tana Toraja

Dengan berkembangnya program-program berbasis pemberdayaan masyarakat sejak awal dasawarsa 1990an, peran fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program-program tersebut menjadi sangat penting. Dengan ditetapkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai kebijakan payung bagi program-program berbasis pemberdayaan masyarakat pada tahun 2007, kebutuhan akan tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengawal proses pembangunan baik di desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota terus meningkat.
Dalam perkembangannya, jenis Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat juga beragam sesuai tuntutan pembangunan yang ada seperti fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknis, fasilitator keuangan, dan sebagainya.
Namun demikian, meningkatnya kebutuhan dan keberagaman jenis fasilitator tersebut belum diikuti oleh dikembangkannya standar kompetensi dan jenjang karir yang jelas bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat. Fakta adanya kebutuhan akan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu dan jumlahnya terus meningkat, menunjukkan bahwa fasilitator pemberdayaan masyarakat telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah profesi.
Profesi  adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.
Dalam rangka mengembangkan profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat beserta sistem penjaminan kualitas terhadap kinerjanya, maka keberadaan sertifikasi profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mutlak diperlukan.
Menjawab hal-hal tersebut di atas, para pelaku Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Tana Toraja, yang didominasi oleh para Fasilitator PNPM-Mandiri Perdesaan, sepakat untuk membentuk sebuah Asosiasi Profesi di lingkungan pemberdayaan masyarakat, yang kemudian akan bergabung dalam Asosiasi profesi pemberdayaan masyarakat yang telah ada, yaitu Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia yang disingkat IPPMI.
Menindaklanjuti hal tersebut maka, pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2013, bertempat di Aula Hotel Sangalla' para pelaku Pemberdayaan Masyarakat kab. Tana Toraja melakukan pertemuan dengan agenda utama pembentukan IPPMI Cabang Tana Toraja.
Adapun hasil-hasil yang dicapai dari pertemuan tersebut adalah terbentuknya kepengurusan DPD IPPMI Kab. Tana Toraja Periode 2013 -2106 dengan kepengurusan sebagai berikut :

SUSUNAN DEWAN PENGURUS DAERAH

IKATAN PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA  (IPPMI)

KABUPATEN TANA TORAJA

PERIODE 2013- 2016

       I.            Dewan Pembina / Pengawas   :

1.      Bupati Tana Toraja

2.      Ketua DPRD Tana Toraja

.

    II.            Dewan Pakar dan Pertimbangan Organisasi:

1.      Kepala BPMPL KabupatenTanaToraja

2.      PjOKab. TanaToraja

3.      Kepala Bappeda Kab. Tana Toraja

4.      Faskab Tana Toraja

5.      Fastekab Tana Toraja

6.      Faskeu Tana Toraja

 III.            DewanPengurus Daerah

Ketua Umum               :      Mujahidin Panggoa, S.Ag.

Wakil Ketua I              :      Wahyuddin, S.Si.

Wakil Ketua II             :      Deddy Linthin Sombolinggi, ST

Wakil Ketua III            :      Syafaruddin, SP

Sekretaris Umum         :      Meki Sanda, ST

Wakil Sekretaris I        :      Muhammad Arfan, ST

Wakil Sekretaris II       :      Y. M. Tandiarrang, S.Sos.

Wakil Sekretaris III     :      Jufri Manga, ST.

Bendahara                    :      Harni Musu’, SE

Wakil Bendahara         :      Hernita Matana, ST

1.      Bidang Organisasi / Keanggotaan

Ketua                :    Ninaser Rumorati, BE, SH

Anggota            :   -    Cerianti, S.Pd.

                              -    Yulianti, S.Pd.

                              -    Duma Patiallo, SE

                              -    Daniel Paelong, S.Sos.

                              -    Calvyn Tandirerung, SE

2.      Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Ketua                :    Arisal Thamrin, ST

Anggota            :   -    Muh. Yunus, ST

                              -    Laga, STP

                              -    Marseltono Randabunga, ST

                              -    Margaretha, SP

                              -    Berlian Pariakan, ST

3.      Bidang Kerjasama

Ketua                :    Rocky Marthen, S.Sos.

Anggota            :    -    Ali Pangedongan, S.Kom.

                              -    Joni Iwan, ST

                              -    Yanto Kamba, ST

                              -    Dewi Marlina Tengkano, ST

                              -    Priyanki, ST

                             

4.      Bidang Informasi dan Komunikasi

Ketua                :    Fuad Amry

Anggota            :    -    Yolanda Damayanti Tondok Sakkung, SE

                              -    Kartini, SE

                              -    Noor Hanifah, SP

                              -    Dominggus Tandikamban, SE

                         

5.      Bidang Pengembangan Wirausaha Sosial

Ketua                :    Aswan Batara Randa, ST

Anggota            :        -   Hermin

                                   -   Sudy Lapa

                                   -   Rina

                                   -   Jansen Ruru, SE

                                   -   Ruth Y. Padang

                         

6.      Bidang Sertifikasi Profesi

Ketua                :    Welem Kala’ Lembang, A.Md.

Anggota            :   -    Yakobus, ST

                              -    Agustina, SE

                              -     Muh. Iqbal, ST

                              -

7.  Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua                :    Rahmat Hidayat, S.Pd.

Anggota            :         -   Daud Broni

                                   -   Frans Harpen Mangalik, ST

                                   -   Septianus

                                   -   Yakob Edy, ST

READ MORE - Mujahiddin Panggoa, Pimpin IPPMI Tana Toraja

FT DESA 3 KECAMATAN DI TANATORAJA, TERIMA GEMBLENGAN DARI FK/FT KECAMATAN.

Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam. 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat Lembang/Kelurahan itulah maka 3 kecamatan di Tana Toraja (masing-masing : Kec. Rembon, Kec. Makale Selatan, dan Kec. Malimbong Balepe'), secara bersama melaksanakan pelatihan Kader Teknik yang bertempat di Aula Kecamatan Rembon. Kegiatan Pelatihan Kader Teknik ini secara resmi dibuka oleh Camat Rembon, Welem Balalembang. SP, didampingi oleh Asisten Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Syafaruddin. Acara Pembukaan pelatihan Kader Teknik ini juga dihadiri para Fasilitator Teknik dan Pemberdayaan dari 3 kecamatan penyelenggara pelatihan, yaitu Kec. Rembon, Kec. Makale Selatan, dan Kec. Malimbong Balepe'.
Camat Rembon dalam sanbutannya menyampaikan kepada para peserta pelatihan agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik, dan benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu, khususnya ilmu keteknikan.
Ditempat yang sama, Asisten Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Syafaruddin, SP, ketika dimintai tanggapan mengenai pelatihan ini, mengungkapkan bahwa Kegiatan pelatihan ini merupakan serangkaian dari program Peningkatan Kapasitas yang menjadi program dalam PNPM-MPd guna memberikan pengetahuan dibidang keteknikan kepada para kader yang ada dimasing-masing Lembang/Kelurahan.
"Para kader teknik ini bertugas mengawasi segala pembangunan yang bersifat fisik yang ada bersumber dari dana pusat melalui program PNPM-MPd bisa terarah dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat" Jelas Syafaruddin.
Sementara itu, Rahmat Hidayat, Fasilitator Teknik Kecamatan Rembon mengungkapkan, tujuan dari kegiatan pelatihan atau penguatan kapasitas ini adalah memberikan pengetahuan praktis-teknis tentang kegiatan fisik, survey, sampai dengan pembuatan RAB ( Rancangan Angaran Biaya) dan design bagi kader teknik Lembang/Kelurahan.
”Dengan pelatihan yang dijadwalkan akan berlangsung selama 6 hari ini (21-26 Oktober2013), para peserta diharapkan sudah bisa membuat design dan RAB sendiri, sesuai dengan usulan mereka dan kemudian menjadi usulan dari Lembang/Kelurahan mereka masing-masing,” ungkap Rahmat, yang diamini oleh Aswan B, Randa (FT Kec. Makale Selatan), dan Deddy L. Sombolinggi (FT Kec. Malimbong Balepe').
"Secara garis besar materi-materi yang akan disajikan dalam pelatihan Kader teknik kali ini meliputi Refleksi Tupoksi Kader Teknik, Teknik Pengukuran dan Pembuatan Design dan RAB, kemudian praktek lapangan".tambahnya.

[Fuad. A]

READ MORE - FT DESA 3 KECAMATAN DI TANATORAJA, TERIMA GEMBLENGAN DARI FK/FT KECAMATAN.