2 Kecamatan di Tana Toraja Gelar Pelatihan KALEM/BPL & LURAH/LPMK

PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 30 April 2007 dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola partisipatif. Dalam rangkaian tahapan kegiatan sebagaimana teknis pelaksanaannya, PNPM-MP juga membekali para pelaku-pelaku PNPM-MP dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

Dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) program ini, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kec. Makale bekerja sama dengan UPK PNPM Kec. mengkendek dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas khususnya bagi Kepala Lembang/Lurah dan BPL/LPMK dalam mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM-MP menggelar Pelatihan KALEM/BPL & LURAH LPMK yang diselenggarakan di Hotel Sangalla'. Pelatihan ini rencananya akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 s/d 19 Oktober 2011.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh UPK Kecamatan Makale dan UPK Kecamatan Mengkendek ini sedianya akan diikuti oleh 64 orang peserta, Namun sampai dengan dibukanya pelatihan ini peserta yang hadir sekitar 50 orang.

Pelatihan yang dibuka oleh Kepala Badan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang (BKPMD/L), Yulianus Tandisau, SIP ini, menghadirkan narasumber dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan beberapa SKPD serta dari Fasilitator Kabupaten.

Assisten Administrasi Umum Setda Tana Toraja selaku salah satu narasumber dalam pelatihan ini menyampaikan materi seputar tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa/ kelurahan yang dirangkai dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Selain itu, juga memberikan paparan tentang penyusunan peraturan desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Sementara itu, narasumber lainnya, Kepala BAPPEDA Tana Toraja, DR. Ir. Yunus Sirante MSi, menyampaikan materi dan paparan seputar UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam pemaparannya, Kepala Bappeda Tana Toraja menyampaikan bahwa tujuan dari pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Suherman Azis, SP, yang pada pelatihan kali ini menyampaikan materi tentang Konsepsi Arah Kebijakan PNPM dan Optimalisai/Integrasi PNPM MP mengatakan “PNPM-MP yang menekankan pada metode partisipatif ini, tentunya akan sangat efektif dalam pelaksanaannya apabila masyarakat dapat lebih berdaya dan berperan aktif," Kata Suherman.

Dalam paparannya Suherman lebih menekankan terhadap topik seputar perencanaan partisipatif khususnya dalam penyusunan RPJMDes.

Ketika disinggung seputar pelaksanaan pelatihan ini, Ketua Panitia, Fuad Amry, menjelaskan bahwa sebagaimana visi dan misi yang diusung PNPM-MP, melalui pelatihan ini diharapkan akan mampu mengefektifkan fungsi dan peran pemerintahan lokal dalam hal ini pemerintahan desa.

“PNPM-MP telah teruji dalam pencapaian tujuan maupun dalam aspek efisiensi, oleh karena itu, peran dan fungsi para kepala desa/ lurah dan BPL/LPMK sangat berpengaruh dalam mendukung suksesnya program nasional yang mengintegrasikan pola pembangunan partisipatif ini”, ujarnya.

Senada dengan Fuad, Fasilitator Kecamatan Makale, Alfian Reagen, SE menambahkan bahwa kepala lembang/lurah selaku pembina dan pengendali kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP di desa, perlu dibekali dengan pemahaman seputar program ini dengan harapan nantinya bersama BPL/LPMK akan mampu menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung pola pembangunan partisipatif di desanya.

“Oleh karena itu, secara berkala dan berkesinambungan pelatihan kepala lembang/lurah dan BPL/LPMK telah menjadi agenda rutin program PNPM-MP”, jelas FK Kec. Makale yang akrab disapa fian ini.(Fuad. A)

READ MORE - 2 Kecamatan di Tana Toraja Gelar Pelatihan KALEM/BPL & LURAH/LPMK

PjOK PNPM-LMP Kab. Tana Toraja Buka Pelatihan TP3 PNPM-LMP Kec. Makale

Bertempat di Aula Hotel Pantan Makale, Jumat (14/10) hari ini, berlangsung Pembukaan Pelatihan Tim Pemelihara dan Pelestarian Prasarana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2010.

Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-LMP) Kab. Tana Toraja, Drs. Benyamin Turu' Padang, M.Si menjelaskan, pemeliharaan dan pelestarian prasarana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) sangat membutuhkan peran serta masyarakat yang dikoordinir oleh Tim Pengelola Pemelihara Prasarana di Desa/Lembang, sehingga hasil pembangunan yang sumber dananya berasal dari PNPM-LMP tetap terpelihara dan terjaga, serta dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dan memberikan dampak dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Oleh sebab itu, Benyamin mengharapkan kepada Tim Pemelihara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan, baik pemeliharaan rutin, periodik maupun pemeliharaan darurat.

Sementara itu, Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kecamatan Makale, Drs. Sattu Sambo dalam sambutannya memaparkan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Tim Pemelihara agar kegiatan di desa/Lembangnya dapat berjala seperti yang diinginkan. Yang tujuannya tentu saja terpeliharanya sarana dan prasarana atau aset-aset pembangunan yang ada di desa/Lembang masing.

Kegiatan ini direncanakan akan berlangsung selama 2 hari (14 - 15 Oktober 2011) dengan diikuti oleh 21 peserta yang berasal dari 7 Kelurahan/Lembang yang memperoleh kegiatan PNPM-LMP tahun anggaran 2010. (Fuad. A)

READ MORE - PjOK PNPM-LMP Kab. Tana Toraja Buka Pelatihan TP3 PNPM-LMP Kec. Makale

Galery Photo PNPM Kab. Tana Toraja

READ MORE - Galery Photo PNPM Kab. Tana Toraja

Rekaman Perjalan Tim Faskab Tana Toraja ke Kec. Simbuang

READ MORE - Rekaman Perjalan Tim Faskab Tana Toraja ke Kec. Simbuang

40 Peserta ikuti Pelatihan Kader Teknik PNPM Kab. Tana Toraja.

Sebanyak 40 peserta yang berasal dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Makale dan Kecamatan Makale Utara mengikuti pelatihan Kader Teknik yang diselenggarakan oleh UPK Kec. Makale yang bekerja sama dengan UPK Kec. Makale Utara di Aula Kantor Keamatan Makale.

Pelatihan Kader Tehnik dengan tema "Selamatkan Desa Kita Dari Ancaman Korupsi ini" rencananya akan berlangsung selama 6 hari, yaitu tanggal 10 - 15 September 2011, dimana 2 hari dari 6 hari tersebut akan digunakan untuk kegiatan Praktek lapangan.

Salah seorang Panitia, Aris Palullungan mengatakan "Sebenarnya pemberian pelatihan kader teknis ini berlangsung selama 12 hari. Namun untuk menghindari dari rasa kejenuhan, pelatihan ini kita bagi menjadi dua kali. Pelatihan pertama ini selama 6 hari yang dimulai pada tanggal 10 Oktober hingga 15 Oktober 2011 mendatang. Setelah itu, baru kita laksanakan yang pelatihan yang kedua untuk menggenapkannya menjadi 12 hari, namun hari dan tanggalnya belum kita tetapkan, "terangnya.

Ditempat yang sama, dua orang panitia lainnya, Hermin Parinding dan Ruth Y. Padang, mengatakan bahwa sumber dana dari kegiatan ini berasal dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat masing-masing kecamatan.

PjOK Kec. Makale, Drs Sattu Sambo yang membuka secara resmi pelatihan, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar para peserta dapat mengikuti pelatihan ini mulai dari awal hingga akhir, agar transformasi ilmu yang diperoleh tidak sepotong-sepotong.

Sementara itu, Fasilitator Teknik Kecamatan Makale, Dewi Marlina Tengkano, ST, bersama dengan Fasilitator Kecamatan Makale, Alfian Reagen, SE menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan kader teknis lapangan yang nantinya siap menjadi Arsitek Desa di daerahnya masing-masing.

Yohanis, Salah seorang peserta yang mengikuti pelatihan Kader Teknis ini merasa bersukur dapat mengikuti pelatihan ini. Karena pelatihan ini memberikan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat bagi dirinya dan desanya. (Fuad. A)

READ MORE - 40 Peserta ikuti Pelatihan Kader Teknik PNPM Kab. Tana Toraja.

UPK Makale Gelar MAD Sosialisasi T. A. 2012 dan MAD Perguliran

"Mewujudkan Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)yang transparan dan akuntable menuju Makale bersinar" merupakan tema yang diusung oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Makale pada kegiatan Musyawarah Antara Desa (MAD) Sosialisasi Tahun Anggaran 2012. Kegiatan MAD Sosialisasi ini dirangkaikan dengan kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran dan diselenggarakan pada jumat (07/10) di Aula Kantor Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja.

Kegiatan MAD Sosialisasi Tahun Anggaran 2012 dan MAD Perguliran ini dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat dari 14 kelurahan dan satu Lembang yang ada di Kecamatan Makale. Selain itu, para anggota dari berbagai kelompok SPP juga ikut hadir dalam mendengarkan sosialisasi yang disampaikan oleh Fasilitator Keuangan (Faskeu) Kabupaten Tana Toraja, Bapak Drs. M. Amin Ahmad.

Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD)Sosialisasi tahun anggaran 2012 ini, Faskeu Tana Toraja menyampaikan mengenai kebijakan pokok PNPM, pola pengintegrasian ancar -ancar BLM 2012 dan strategi penanganan masalah.

"Sesuai dengan kategori pendanaan yang telah ditetapkan maka kecamatan Makale untuk tahun anggaran 2012 akan mendapatkan dana bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp.800 juta. Namunpun demikian pihak kabupaten masih tetap berusaha agar Dana BLM tersebut dapat dinaikkan."kata Amin

Kasie Keuangan Kecamatan Makale, Drs. Sattu Sambo, mewakili Camat Makale, membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Makale Tahun Anggaran 2012 dan MAD Perguliran ini.

Dalam sambutannya, Drs Sattu Sambo, yang juga adalah Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Kec. Makale, menyampaikan permohonan maaf dari bapak Camat yang tidak sempat hadir dalam kegiatan ini karena sedang berada di Makassar melaksanakan tugas.

Ditambahkannya bahwa pada program PNPM-MP, masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena program ini mengenal istilah Masyarakat yang Mengajukan, Masyarakat yang Menetapkan, Masyarakat yang Melakukan, Masyarakat yang Mempertanggungjawabkan serta Masyarakat yang Melestarikan. Oleh karena itu, dia menghimbau dan mengharapkan adanya partisipasi aktif dari seluruh pelaku-pelaku PNPM baik di desa dan kecamatan serta dukungan dari seluruh masyarakat dari 14 Kelurahan dan 1 Lembang di Kecamatan Makale selaku pelaku utama PNPM.

Kegiatan MAD Sosialisasi tahun Anggaran 2012 dan MAD Perguliran ini dipimpin oleh Ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD)Kecamatan Makale, PT. Tandilino', BA didampingi oleh Sekretaris BKAD Agustinus Talling, ST.

MAD Sosialiasi yang dilaksanakan lebih awal ini juga menghasilkan dokumen Berita Acara yang menuangkan hasil-hasil keputusan musyawarah dimana dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dan acuan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan PNPM sebagaimana dalam rencana kerja dan tindak lanjut (RKTL)yang telah disusun.

Muasyawarah berjalan lancar dan berakhir sampai dengan pukul 15.00 WITA (Fuad)

READ MORE - UPK Makale Gelar MAD Sosialisasi T. A. 2012 dan MAD Perguliran

Lewat RBM Warga Merasa Terlibat dalam PNPM

Anggota Komisi D DPRD Tanggamus, Akhmadi Sumaryanto, mengungkapkan, melalui pola ruang belajar masyarakat (RBM), masyarakat akan merasa lebih terlibat dalam pelaksanaan program PNPM. Karena masyarakat telah terlibat sejak awal perencanaan program tersebut.

"Pola RBM akan dapat meningkatkan keterlibatan masyarkat dalam pelaksanaan program PNPM. Karena keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya," ujarnya, Rabu (5/10)

Selain itu, lanjutnya, dengan pola RBM juga akan dapat memangkas biaya yang timbul ketika program tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga


Sumber : http://lampung.tribunnews.com/2011/10/05/lewat-rbs-warga-merasa-terlibat-dalam-pnpm

READ MORE - Lewat RBM Warga Merasa Terlibat dalam PNPM

PNPM - Antara Harapan dan Kenyataan

Rapat Koordinasi PNPM Kec. Makale - Kab. Tana Toraja

Setiap misi PNPM Mandiri Perdesaan sudah dilaksanakan di lapangan mengikuti aturan. Fasilitasi yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan untuk pengurangan kemiskinan. Pelaksanaan programnya bisa dilihat lewat misi, tujuan dan prinsip-prinsip yang diterapkan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memang meningkat. Akan tetapi masyarakat termiskin seringkali bukanlah kalangan yang dominan dalam menghadiri pertemuan, baik di dusun, desa ataupun kecamatan. Meskipun orang miskin/termiskin sudah diberi kesempatan untuk ikut menghadiri rapat, seringkali yang hadir hanya sedikit. Begitu pula dalam hal pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian program. Mayoritas yang terlibat aktif adalah kalangan yang berada di atas miskin (rawan miskin, menengah dan kaya), dan kalangan elit pemerintahan desa. Seringkali orang di desa semua mengaku miskin dan merasa berhak atas dana dan program.

Pengelolaan pembangunan partisipatif pada program memang berjalan baik. hanya saja sejak 1998 – 2009 pengelolaan itu hanya terjadi pada program PNPM. Sejak diberlakukannya integrasi antara program dan pemerintahan di desa sejak 2010, barulah pemerintah desa merencanakan program secara partisipatif di semua jenis kegiatan desa dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat merupakan misi yang berjalan dengan dukungan penuh semua kalangan. Kegiatan ini dinilai memberikan dampak yang luas sehingga menjadi kegiatan yang lebih prioritas dibandingkan kegiatan peningkatan kapasitas dalam pembangunan ekonomi keluarga yang lebih riil. Jika penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan dianggap cukup, masyarakat memilih kegiatan pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan.

Umumnya setelah kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut dianggap cukup, maka yang terakhir timbul adalah usulan yang berkaitan dengan pembangunan kapasitas seperti pelatihan usaha mikro. Padahal prinsip program adalah bertumpu pada pembangunan manusia (walaupun bisa saja membela diri dengan mengatakan setiap kegiatan program sudah melaksanakan prinsip pembangunan manusia).

Pengembangan kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Hanya saja fungsi dan peran pengurusnya seringkali tidak sestrategis posisinya. Kerjasama antar desa seharusnya bisa didorong untuk bisa memajukan kecamatannya, bukan mengutamakan egoisme memajukan desa masing-masing tanpa memperhatikan desa yang sesungguhnya lebih layak mendapatkannya (baca: lebih miskin). Yang juga tidak kalah pentingnya adalah BKAD bisa mengarahkan unit pengelola kegiatan (UPK), badan pemeriksa UPK, dan tim verifikasi yang diberikan mandat dalam operasional program. Arah program bisa menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu, mengembangkan ekonomi dan wilayah dengan strategi pembangunan yang terarah, sesuai dengan persyaratan pengurus BKAD.

Pengembangan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan mustinya bisa dilakukan pada tataran minimal di tingkat kabupaten/kota. Setiap satuan kerja pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar. Belum banyak pemerintah daerah melakukannya dengan serius.

Melembagakan pengelolaan dana bergulir merupakan tujuan program yang bisa berjalan terus meskipun kecamatan bersangkutan sudah tidak lagi didanai program (pass-out). Pelaku program di tahun-tahun awal pelaksanaan PNPM menggelontorkan dana program untuk usaha mikro dan kecil (dana Simpan Pinjam Perempuan/SPP) cenderung kepada usaha yang sudah berjalan. Padahal masyarakat tahu bahwa pemilik usaha tersebut bukanlah dari kalangan miskin dan termiskin di desanya. Kecenderungan ini dilakukan dengan alasan pengamanan dana dan pemanfaat dananya dianggap bukan hak eksklusif orang miskin. Pelaku program perlu terus berupaya memperbaiki proses pemberdayaan agar pengurangan kemiskinan bisa lebih sukses.

READ MORE - PNPM - Antara Harapan dan Kenyataan