Jakarta ( Berita ) : Wakil Presiden Boediono menilai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah andalan Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan karena memberikan hasil yang baik, bukan saja testimoni tapi juga menjadi salah satu program pengentasan masyarakat tak mampu di dunia.
“Ini
berkat kita semua, dari tingkat akar rumput sampai ke tingkat
koordinator provinsi. Ini adalah program yang banyak sekali ciri-cirinya
yang khusus, yang bisa dilaksanakan dengan baik dan cocok dengan
keadaan di lapangan,” kata Boediono saat membuka Rakernas Mandiri
Perdesaan 2014 di Jakarta, Kamis [05/06].
Hadir
dalam acara itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, serta sejumlah kepala daerah.
Menurut Boediono dalam rancangan APBN 2015 dimana pemerintahan saat ini
masih terlibat, dipastikan bahwa porsi PNPM akan tetap diadakan dan
berharap agar PNPM bisa dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.
Ciri
pertama yang menuai kesuksesan PNPM, kata Wapres, adalah upaya saling
mengawal alias aplikasi sistem saling awasi dan berimbang yang menjadi
jiwa dasar. Ini berarti sebuah penyimpangan atau penyelewengan bisa
diketahui sejak awal, bila ada yang tidak benar bisa langsung
dikoreksi.”Semangat ini bisa terasa kalau kita membaca teks UU Desa,
tapi nanti harus dijabarkan dengan lebih kongkrit,” katanya.
Ciri
kedua adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di setiap
tingkatan sehingga masyarakat merasa sangat memiliki terhadap
programnya. Dalam hal ini, Boediono mengingatkan, upaya menerjemahkan UU
Desa ke peraturan-peraturan yang lebih kongkrit di bawahnya harus
sangat hati-hati. “Jangan sampai sistem pembangunan di tingkat desa
terlalu banyak birokrasinya, terlalu sempit untuk partisipasi publik,”
kata Wapres.
Pada
saatnya nanti, Wapres menambahkan akan ada lebih banyak lagi uang
mengalir ke desa sehingga pada saat itulah sebaiknya desa sudah memiliki
sistem yang baik sehingga uang yang mengalir tidak mubazir alias
terbuang percuma.
Boediono
mengatakan saat ini Mendagri dan timnnya sedang berupaya menjabarkan UU
Desa itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pada waktunya nanti
penjabaran tersebut juga harus menyentuh tingkat pemerintahan provinsi
dan kabupaten kota. “Ini nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan gubernur, bupati, walikota sampai ke desa,” kata Wapres.
Menteri
Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah
program prioritas pemerintah yang telah dilaksanakan 65 ribu desa di
5300 kecamatan, 404 kabupaten/kota dan 33 provinsi.
Selama
lima tahun terakhir pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan telah
mendorong pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan setidaknya 1,4
juta orang yang rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu dalam
proses pembangunan desa.
PNPM
Mandiri juga menggerakkan perekonomian dengan salah satu program simpan
pinjamnya yang dikelola hingga 560 ribu kelompok masyarakat dengan
total nilai aset sebesar Rp10,1 triliun.
Sumber : http://beritasore.com
Sumber : http://beritasore.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!