Kamis, 05 Juni 2014

PNPM Andalan Entaskan Kemiskinan


Jakarta ( Berita ) :  Wakil Presiden Boediono menilai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah andalan Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan karena memberikan hasil yang baik, bukan saja testimoni tapi juga menjadi salah satu program pengentasan masyarakat tak mampu di dunia.

“Ini berkat kita semua, dari tingkat akar rumput sampai ke tingkat koordinator provinsi. Ini adalah program yang banyak sekali ciri-cirinya yang khusus, yang bisa dilaksanakan dengan baik dan cocok dengan keadaan di lapangan,” kata Boediono saat membuka Rakernas Mandiri Perdesaan 2014 di Jakarta, Kamis [05/06].
Hadir dalam acara itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, serta sejumlah kepala daerah. Menurut Boediono dalam rancangan APBN 2015 dimana pemerintahan saat ini masih terlibat, dipastikan bahwa porsi PNPM akan tetap diadakan dan berharap agar PNPM bisa dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.
Ciri pertama yang menuai kesuksesan PNPM, kata Wapres, adalah upaya saling mengawal alias aplikasi sistem saling awasi dan berimbang yang menjadi jiwa dasar. Ini berarti sebuah penyimpangan atau penyelewengan bisa diketahui sejak awal, bila ada yang tidak benar bisa langsung dikoreksi.”Semangat ini bisa terasa kalau kita membaca teks UU Desa, tapi nanti harus dijabarkan dengan lebih kongkrit,” katanya.
Ciri kedua adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di setiap tingkatan sehingga masyarakat merasa sangat memiliki terhadap programnya. Dalam hal ini, Boediono mengingatkan, upaya menerjemahkan UU Desa ke peraturan-peraturan yang lebih kongkrit di bawahnya harus sangat hati-hati. “Jangan sampai sistem pembangunan di tingkat desa terlalu banyak birokrasinya, terlalu sempit untuk partisipasi publik,” kata Wapres. 
Pada saatnya nanti, Wapres menambahkan akan ada lebih banyak lagi uang mengalir ke desa sehingga pada saat itulah sebaiknya desa sudah memiliki sistem yang baik sehingga uang yang mengalir tidak mubazir alias terbuang percuma. 
Boediono mengatakan saat ini Mendagri dan timnnya sedang berupaya menjabarkan UU Desa itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pada waktunya nanti penjabaran tersebut juga harus menyentuh tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten kota.  “Ini nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan gubernur, bupati, walikota sampai ke desa,” kata Wapres.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah program prioritas pemerintah yang telah dilaksanakan 65 ribu desa di 5300 kecamatan, 404 kabupaten/kota dan 33 provinsi.
Selama lima tahun terakhir pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan telah mendorong pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan setidaknya 1,4 juta orang yang rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu dalam proses pembangunan desa.
PNPM Mandiri juga menggerakkan perekonomian dengan salah satu program simpan pinjamnya yang dikelola hingga 560 ribu kelompok masyarakat dengan total nilai aset sebesar Rp10,1 triliun.

Sumber : http://beritasore.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!