Jumat, 14 November 2014

Masih Perlukah Fasilitator / Pendamping dalam implementasi UU Desa ?

Judul yang menjadi pertanyaan  cukup menarik untuk kita kaji menyambut era baru paska di undangkannya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, dan sangat menarik perhatian kita jika mencermati tulisan  Gus Ali Yasin di kompasiana 20 januari 2013 berjudul “Ketika Fasilitator Jadi Pekerjaan Rebutan?, menyikapi kebutuhan fasilitator sebagai sebuah profesi yang saat ini menjadi rebutan dalam dunia kerja ber-entitas pemberdayaan masyarakat atau program-program pemerintah ber-entitas pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.
Bila kita kaji ulang keberadaan fasilitator pada awalnya lahir karena sebuah kebutuhan masyarakat untuk menghantarkan pelbagai kepentingan dan masalah yang dihadapi masyarakat dari berbagai keterbatasan masyarakat itu sendiri. Hadirnya seorang fasilitator di harapkan mampu menjembatani hambatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, pada awalnya munculah berbagai upaya masyarakat untuk melakukan menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, akan tetapi tetap saja aspek netralitas untuk menyelesaikan hambatan dan kendala internal dimasyarakat relatif sulit di tangani oleh komponen yang ada di masyarakat karena dianggap tidak netral, di sinilah mulai hadir kebutuhan orang luar  untuk hadir menjadi bagian dari permasalahan masyarakat.
Kehadiran pihak diluar masyarakat/ komunitas diharapkan menjadi fasilitator yang dapat mengakselerasi, memotivasi mendorong berbagai upaya menyelesaikan berbagai masalah yang menjadi isue pokok mereka.
Kalau kita mengingat-ingat kembali film, sinetron, drama  TVRI di era 80 an sering kali ditayangkan gambaran pengabdian seseorang di sebuah desa/kampung dengan berbagai masalahnya, seperti hadirnya seorang dokter di desa dan dihadapkan pada permasalahan lokalita, petualangan kelompok pramuka ke suatu desa dan berinteraksi dalam masalah masyarakat, kehadiran seorang tukang insinyur pertanian yang membawa perubahan pertanian di desa, bahkan terdaparnya seorang narapidana yang tidak sengaja terdampar dan mengabdi menjadi bagian masyarakat dan menyelesaian masalah bersama masyarakat, tokoh-tokoh ( dokter,pramuka,tukang insinyur pertanian, narapidana ) dalam cerita tersebut menggambarkan fungsi sebagai fasilitator masyarakat.  Film Burning Season sebuah contoh sangat inspiratif yang mensoroti perjuangan Chicho Mendez  dalam memperjuangkan hutan dan masyarakatnya, ternyata tidak lepas dari peran orang luar yaitu sosok wilson pinheiro yang  tiada putus asa mendorong memberikan kesadaran, memperkuat kapasitas masyarakat dalam menangani permasalahan di hutan amazon.
Tidak Mudah rasanya melibatkan orang luar masuk dalam lingkaran persoalan, lingkaran kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama sesuai kehendak yang dicita-citakannya. Kepedulian itulah awal jiwa sang pengembara dan sang pejuang desa/hutan/lingkungan, rasa kepedulian terhadap masalah dan cita-cita yang diinginkan masyarakat telah menggunggah jiwa-jiwa kejuangan, yang dekat dengan masyarakat, menjadi bagian masyarakat dan berjuang bersama untuk memperjuangkannya. Itulah sebenarnya seorang Fasilitator  itu lahir.
Sehingga tidak berlebihan fasilitator harus memiliki kredo sebagaimana petuah Lao Tse  di tiongkok 700 Sebelum Masehi yang mengajarkan kita : “ Pergilah pada mereka, Tinggallah bersama mereka, Belajarlah dari mereka, Cintai mereka, Mulai dari apa yang mereka tahu, Bangun dengan apa yang mereka punya, dengan pemimpin-pemimpin yang baik, Ketika pekerjaan selesai dan tugas telah dituntaskan masyarakat akan mengatakan “Kita mampu melaksanakan sendiri”. Tidak berlebihan kredo tersebut tetapi itulah tuntunan bagi seorang fasilitator pemberdayaan Masyarakat.
Seiring dengan makin maraknya program-program pemerintah sebagaimana tulisan Gus Yasin berjudul “Ketika Fasilitator Jadi Pekerjaan Rebutan?” maka tidak heran sebagian pengamat mulai mencemaskan seperti kecemasan mas Dwi Joko Widianto Penggiat Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat di Studio Driya Media, Bandung, Jawa Barat  dalam tulisan pada blog pribadinya yang berjudul Booming Fasilitator “  mencemaskan booming fasilitator karena lahirnya fasilitator Instan  yaitu Fasilitator yang cakap menggunakan berbagai metode partisipatif tetapi tidak punya hati. Fasilitator cepat saji yang lebih mirip tentara bayaran untuk disewa dalam jangka waktu tertentu.  Fasilitator yang siap “menjajah” dari satu desa ke desa lain. Fasilitator yang menganggap masyarakat miskin dan kemiskinan sebagai masalah yang berada di luar dirinya. Fasilitator yang melayani lembaga mana saja yang penting dibayar mahal.  Fasilitator yang tidak pernah sempat menginternalisasi proses pendampingan dan pembelajaran bersama masyarakat sebagai bagian dari hidupnya sendiri. Fasilitator yang menghabiskan waktu luangnya untuk membaca iklan lowongan kerja fasilitasi dari lembaga-lembaga internasional. Pendeknya, fasilitator profesi.
Fasilitator saat ini sudah mulai mengejar  karir  fasilitator karena ada jenjang  profesi karier yang dihadapi saat ini menjanjikan untuk hal tersebut. Saatnya Kita yang saat ini menjadi fasilitator profesi mulailah mendalami masyarakat dengan kedalaman hati, karena malu rasanya banyak fasilitator di komunitas-komunitas/LSM,dll . Memang masih banyak fasilitator yang bekerja sepi dari pamrih. Kebanyakan dari mereka bekerja untuk LSM lokal di lokasi-lokasi terpencil  hampir  tanpa bayaran. Hati dan keberpihakannya kepada warga miskin yang didampinginya tak perlu diragukan. Mereka adalah orang-orang setempat yang sudah bekerja jauh sebelum program-program pemerintah berskala besar itu diluncurkan.
Setelah di tetapkan dan di undangkannya UU no 6 tahun 2014 mulailah muncul berbagai kekhawatiran tentang apakah implementasi UU Desa masih memerlukan pendampingan, terlebih  desa berdasarkan amanah Undang-Undang pada penjelasan Pasal 72 Ayat (2) yang dimaksud menerangkan alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk desa sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah, sementara dalam Pasal 72 Ayat (4), disebutkan bahwa desa juga mendapat sumber dana paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK), menurut Budiman Sudjatmiko ( mantan Pimpinan Pansus RUU Desa ) menyebutkan bahwa rata-rata penerimaan alokasi dana  tiap desa di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Jawa Barat akan menerima Rp1,2 miliar, Banten Rp1,1 miliar, Jawa Tengah Rp1,1 miliar, Daerah Istimewa Yogyakarta Rp1,7 miliar, dan Jawa Timur Rp1,2 miliar.
Besarnya anggaran yang di kucurkan ke desa-desa banyak kalangan merasa cemas dengan berbagai alasan yang disampaikan, seperti kualitas sumber daya manusia dalam sistem tata kelola pembangunan di desa. Menurut Budiman Sujatmiko UU Desa adalah PNPM Plus, yang berarti bahwa implementasi tata kelola mengadopsi proses PNPM Mandiri sebagai best practice, yang sudah terbukti meminimalisir penyimpangan anggaran dengan adanya pendampingan.  Pada UU No 6 tahun 2014 Bab XIV tentang Pembinaan dan pengawasan Pasal 112 pasal 4. Bahwa pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana pada ayat (3), dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Pada penjelasan pasal 112 ayat 4 yang di maksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen.
Lebih lanjut penjelasan tentang pendampingan pada implementasi UU No 6 tahun 2014, di jabarkan pada Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 128 s/d 131.
Akankah produk-produk fasilitator atau pendamping yang telah lahir dari program-program pemerintah seperti PNPM Mandiri siap dan mampu memenuhi tantangan Undang-undang, sanggup dan mampu kah merubah paradigma pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat dari pendampingan berorientasi proyek ke pendampingan masyarakat yang berorientasi pada penguatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa serta pemerintahan desa untuk membangun kesejahteraan desa, untuk itu di butuhkan kapasitas pendamping yang berjiwa kader dan mampu melakukan fungsi-fungsi kader dan kaderisasi dalam mengawal hak rakyat untuk pemberkuasaan rakyat. Sehingga pada akhir bukan sekedar fasilitator yang mampu mengawal tahapan kegiatan yang sudah biasa di peroleh dari pengalaman praktik dalam tahapan-tahapan program yang cenderung eksklusif, tetapi dibutuhkan kekuatan fasilitator membingkai jejaring seluruh komponen dalam desa, luar desa untuk mendorong pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
Sumber : Kompasiana

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!