PNPM Kab. Tana Toraja: 2015

Kamis, 10 September 2015

CUKUP SELEMBAR KERTAS UNTUK CAIRKAN DANA DESA

Pencairan dana desa yang sempat tersendat kini harus segera digunakan desa. Pasalnya, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pencairan dana desa. SKB itu ditandatangani Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar di Jakarta, Selasa (8/9). Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi...

Sabtu, 29 Agustus 2015

PENCAIRAN DANA DESA AKAN DIPERMUDAH

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar akan segera menerbitkan surat edaran untuk mempermudah pencairan dana desa dari kabupaten ke tingkat-desa. Hal tersebut dilakukan Menteri Marwan melihat lambatnya proses pencairan dana desa dari Kabupaten ke desa. "Minggu ini kita akan buat surat edaran agar tidak perlu yang ribet-ribet untuk penggunaan dana desa," ujar Menteri Marwan saat menghadiri acara...

Kamis, 20 Agustus 2015

Tiga Koruptor Dana PNPM Dijebloskan ke Rutan

Penanganan kasus tindak pidana korupsi dana usaha ekonomi produktif (UEP) melalui program simpan pinjam PNPM Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar, akhirnya mencapai antiklimaks.</br> Pada Kamis (13/8) siang kemarin, ketiga terpidana yang sudah ditetapkan Pengadilan Tipikor Semarang, mulai merasakan rutan Purbalingga untuk menjalani masa hukuman pidana. Ketiga terpidana itu menjadi tahanan di rutan Purbalingga atas nama...

Rabu, 15 Juli 2015

PANDUAN TERBARU PENGAKHIRAN PNPM (13 JULI 2015)

Silahkan Klik DISINI untuk mendapatkan panduan terbaru tentang pengakhiran P...

Senin, 13 Juli 2015

Menggagas Legalitas Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Paska Program

1. Pendahuluan Perjalanan panjang program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pemerintah dengan nama PPK yang dilakukan sejak tahun 1988 sampai dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), telah mewariskan tiga hal yang sangat berharga yakni; Sistem, Kelembagaan dan Asset. Sistem yang diimplementasikan program PNPM Mandiri Perdesaan, diakui sebagai sebuah model yang baik oleh...

Selasa, 26 Mei 2015

Download Penjelasan Perekrutan Pendamping Desa Juli 2015

Penjelasan Perekrutan Pendamping Desa Klik DIS...

Rabu, 25 Februari 2015

Penyandang Cacatpun Nikmati Surplus UPK Makale Utara

Penyandang Cacat, Agustina (16 thn) Kelurahan Sarira Untuk tahun 2014 Kecamatan Makale Utara, Kab. Tana Toraja berhasil meraup surplus dana bergulir sebesar Rp 251.128.600. Dari laba bersih tersebut Rp.11.382.000 digunakan untuk dana sosial bagi penyandang cacat. Ketua UPK Kec. Makale Utara, Ruth Y. Padang, mengatakan dari besaran bunga yang berhasil didapat, pihaknya menyisahkan dana untuk bantuan sosial bagi penyandang...

Jumat, 30 Januari 2015

Puan : Pendamping PNPM dioptimalkan dalam Pembangunan Desa

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pendamping profesional yang selama ini berpengalaman mendampingi masyarakat dalam program PNPM Mandiri akan dioptimalkan kembali dalam program pembangunan desa. “Pembangunan di desa memerlukan pendampingan,” kata Puan Maharani di Jakarta, Jumat. Dia menjelaskan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa maka dalam pembangunan di desa diperlukan...

Kamis, 29 Januari 2015

Budiman Sudjatmiko Kritik Pemerintah Terkait Pemberhentian Petugas PNPM Mandiri

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko mengatakan, pemutusan kontrak tenaga fasilitator dan konsultan program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) telah menimbulkan permasalahan yang berdampak pada pelaksanaan PNPM MPd Tahun Anggaran (TA) 2014.Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memutuskan kontrak tenaga asilitator dan konsultan program PNPM MPd di tingkat Kecamatan, Kabupaten,...

Minggu, 25 Januari 2015

MENTERI DESA GAGAL PAHAM DESA

Ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirancang, semangat utama dari para penggagas serta semua anggota DPR RI yang terlibat pembuatan produk hukum itu adalah : “biarkan desa bertumbuh menurut kehendak masyarakat desa”. Kegagalan pembangunan desa selama berpuluh tahun sejak merdeka adalah, desa diatur oleh orang Jakarta dalam kacamata proyek. Desa, dan masyarakat desa, tidak pernah menjadi subjek dari pembangunan di...

Rabu, 21 Januari 2015

Marwan Jafar : Kontrak Fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan Bakal Diperpanjang

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar merevisi pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai pemutusan kontrak 16 ribu fasilitator PNPM. Jafar menjelaskan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang masih di Kementerian Dalam negeri belum melakukan koordinasi dengan dirinya. Oleh sebab itu terjadi kesalahpahaman. Menurutnya, apa yang dilakukan...

Selasa, 20 Januari 2015

Tarmizi : Fasiltator PNPM Bisa Diperpanjang

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Tarmizi A. Karim, mengatakan Kemendagri akan melanjutkan pola pendampingan pembangunan desa seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berakhir akhir tahun 2014. “Kemendagri mau pola PNPM itu berlanjut, kalau ada dananya ke depan. Kami juga mengarahkan untuk memberikan program pendampingan guna meningkatkan eksistensi rencana pembangunan...

Selasa, 06 Januari 2015

SaveDesa! Segera Tetapkan Satker PNPM-MPd Untuk Kawal Alih Kelola Asset PNPM Dan Transisi UU Desa 2015

Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan. Hal ini terjadi menyusul adanya PHK massal atas 17 ribu Fasilitator per 31 Desember 2014 akibat belum ditetapkannya Satker PNPM dan masih diblokirnya DIPA PNPM 2015. Program implementasi UU Desa oleh Pemerintahan Jokowi seakan...

Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman Launching Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH)