Tujuh kabupaten di Sulsel dipastikan mendapat suntikan dari APBN Perubahan 2011 sebesar Rp 44,4 miliar. Anggaran tersebut kucur dalam bentuk PNPM Mandiri Pedesaan. Tujuh kabupaten dimaksud adalah Bone (Rp5,466 M), Maros (Rp7,367 M), Bulukumba (Rp6,619 M), Barru (Rp4,685 M), Soppeng (Rp5,059 M) dan Wajo (Rp 7,265 M).
Ini ditegaskan anggota komisi II DPR RI Akbar Faizal di kediamannya, Minggu 31 Juli. Karena terbatas, menurut Akbar, anggaran PNPM tidak bisa merata sekaligus untuk seluruh wilayah. Di dapil Akbar, baru tujuh kabupaten dari sembilan kabupaten yang dipastikan mendapat alokasi PNPM.
Akbar sebenarnya banyak mengkritik kebijakan PNPM. Tapi karena hak masyarakat, ia tetap memperjuangkannya. Akbar menegaskan, kebijakan PNPM merupakan wujud ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola berbagai kelemahan dalam sektor pembangunan, khususnya untuk wilayah pedesaan.
"Menurut saya, awal-awalnya program PNPM itu bagus. Tetapi ketika dibakukan, maka pemerintah seolah kehilangan peran," ujar Man of The Year 2011 untuk kategori The Guard of Promises ini.
Politikus Hanura ini memastikan anggaran tersebut tidak akan disunat sedikitpun. Ini ditegaskan karena Akbar sudah sering mendengar adanya potongan untuk anggaran sejenis itu.
Dalam reses masa persidangan IV tahun sidang 2010-2011 ini, Akbar keliling dapil, sejak Kamis sampai Minggu kemarin. Akbar mengawali pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Tellusiettingnge dipusatkan di Aula Kantor Desa Itterung, Kabupaten Wajo, Kamis 28 Juli. Dilanjutkan di aula Kantor Bupati Wajo, Jumat 29 Juli. Pada hari yang sama juga menemui masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
Keesokan harinya Akbar memenuhi undangan Harian Parepos, di Cafe D'Carlos, Kota Pare-pare. Akbar berceramah pendidikan politik sekaligus sosialisasi revisi RUU Pemerintahan Daerah. Kunjungan kerja Akbar diakhiri dengan mengunjungi masyarakat Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sabtu 30 Juli.
Selama kunjungannya Akbar menampung sejumlah aspirasi. Beberapa aspirasi yang dinilainya perlu mendapat perhatian antara lain terkait pembangunan infrastruktur pedesaan, seperti pembangunan jalan, jembatan dan tanggul. "Ada permintaan dari kepala desa Limporilau kecamatan Belawa Kabupaten Wajo agar bisa dilakukan perbaikan tanggul yang jebol, yang apabila hujan luapan sungainya membanjiri tiga kelurana dan 2 desa di sekitarnya. Ada juga di Kecamatan Cenrana Jembatan yang pembangunanya diresmikan tahun 2007 sampai sekarang belum juga selesai pembangunannya," urai Akbar.
Sumber : Fajar Online
Akbar sebenarnya banyak mengkritik kebijakan PNPM. Tapi karena hak masyarakat, ia tetap memperjuangkannya. Akbar menegaskan, kebijakan PNPM merupakan wujud ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola berbagai kelemahan dalam sektor pembangunan, khususnya untuk wilayah pedesaan.
"Menurut saya, awal-awalnya program PNPM itu bagus. Tetapi ketika dibakukan, maka pemerintah seolah kehilangan peran," ujar Man of The Year 2011 untuk kategori The Guard of Promises ini.
Politikus Hanura ini memastikan anggaran tersebut tidak akan disunat sedikitpun. Ini ditegaskan karena Akbar sudah sering mendengar adanya potongan untuk anggaran sejenis itu.
Dalam reses masa persidangan IV tahun sidang 2010-2011 ini, Akbar keliling dapil, sejak Kamis sampai Minggu kemarin. Akbar mengawali pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Tellusiettingnge dipusatkan di Aula Kantor Desa Itterung, Kabupaten Wajo, Kamis 28 Juli. Dilanjutkan di aula Kantor Bupati Wajo, Jumat 29 Juli. Pada hari yang sama juga menemui masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
Keesokan harinya Akbar memenuhi undangan Harian Parepos, di Cafe D'Carlos, Kota Pare-pare. Akbar berceramah pendidikan politik sekaligus sosialisasi revisi RUU Pemerintahan Daerah. Kunjungan kerja Akbar diakhiri dengan mengunjungi masyarakat Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sabtu 30 Juli.
Selama kunjungannya Akbar menampung sejumlah aspirasi. Beberapa aspirasi yang dinilainya perlu mendapat perhatian antara lain terkait pembangunan infrastruktur pedesaan, seperti pembangunan jalan, jembatan dan tanggul. "Ada permintaan dari kepala desa Limporilau kecamatan Belawa Kabupaten Wajo agar bisa dilakukan perbaikan tanggul yang jebol, yang apabila hujan luapan sungainya membanjiri tiga kelurana dan 2 desa di sekitarnya. Ada juga di Kecamatan Cenrana Jembatan yang pembangunanya diresmikan tahun 2007 sampai sekarang belum juga selesai pembangunannya," urai Akbar.
Sumber : Fajar Online
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!