Kabupaten Tana Toraja, misalnya, dengan jumlah masyarakat miskin mencapai 20.961 KK (Kepala Keluarga) yang tersebar di 19 kecamatan, terus berupaya untuk mengentaskannya.
Setiap bulan, pemerintah menyalurkan raskin sekitar 314.415 kilogram untuk 20.961 KK. Sebuah jumlah yang cukup besar di masa sekarang ini.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tana Toraja, Enos Karoma, Kamis (8/9), mengaku, pihaknya memiliki strategi khusus untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya.
Menurut dia, setidaknya ada tiga strategi yang aka diterapkan di “Bumi Lakipadada” untuk mengentaskan kemiskinan yang tidak pernah bisa diselesaikan selama ini.
Ketiga strategi itu, jelas dia, memaksimalkan spirit otonomi daerah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa lokal dalam proses pembangunan.
Kemudian mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance), dan memberikan power kepada masyarakat untukmeningkatkan kemampuan, maupun pemberian tanggungjawab serta keterlibatan secara profesional dalam pembangunan (people empowerment).
"Dalam menanggulangi kemiskinan, kita perlu melibatkan semua komponen yang ada, seperti pihak swasta dalam merumuskan dan merealisasikan program yang direncanakan," jelas Enos.
Selain itu, imbuhnya, dilakukan pula pembangunan partisipasif untuk menyejahterakan masyarakat yang selama ini sulit terwujud, bahkan hanya menjadi mimpi.
"Apalagi filosofi yang berkembang di masyarakat selama ini tidak berubah, yakni “membangun daerah menjadi daerah membangun dan membangun masyarakat berubah masyarakat membangun,” kata Enos Karoma.
Untuk mewujudkan masyarakat Tana Toraja yang mandiri, sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2015, lebih khusus penanggulangan multidimensi kemiskinan yang berkelanjutan, diperlukan akses pelayanan perbaikan hidup masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.
Demikian pula dalam menciptakan kegiatan produktif masyarakat yang memberikan kontribusi langsung, seperti peningkatan pendapatan, baik kegiatan pembangunan yang pendanaannya dari pusat maupun Pemkab Tana Toraja sendiri yang berorientasi dan berpihak kepada masyarakat miskin.
Terpisah, Kepala Kantor BPM-PL Kabupaten Tana Toraja, Y Tandisau, menuturkan, program penanggulangan kemiskinan pada 19 kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, sudah tersentuh langsung oleh program pemerintah pusat, baik dana APBN maupun APBD sebesar Rp41.500.000.000, utamanya pembangunan jalan lingkungan.
Untuk itu, jelas dia, program nasional PNPM-Mandiri, kerjasama dengan Pemkab bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat pelosok pedesaan merupakan solusi terbaik.
Sumber : Berita Kota Makassar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!