Tunggakan PNPM Dibayar Bertahap

Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo bersedia membayar tunggakan dana sharing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan di Palopo sebesar Rp6 miliar secara bertahap.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo Ruppe L mengatakan,pembayar tunggakan PNPM Mandiri Perkotaan untuk tahap pertama sebesar Rp1,4 miliar dari total tunggakan dari tahun 2008 hingga 2011 sebesar Rp6 miliar. Menurut dia, pembayaran tunggakan ini tidak dilakukan sekaligus mengingat keterbatasan anggaran daerah.Pembayaran dilakukan satu minggu setelah Lebaran.

“Pencairan dana sudah berproses di DPPKAD dan pembayaran dilakukan antara tanggal 5-7 September,” ujar Ruppe, kemarin. Ruppe mengakui, setelah pembahasan APBD Perubahan pada akhir September mendatang, DPPKAD juga akan membayar sisa tunggakan. Hanya saja,Ruppe belum mengetahui nilai tunggakan yang akan dibayarkan.“Mudah-mudahan bisa dilunasi seluruhnya,” katanya. Untuk diketahui, dana sharing PNPMP Mandiri Perkotaan untuk Kota Palopo dari APBD,menunggak sejak tahun anggaran 2008 hingga tahun 2011.

Rinciannya tunggakannya, yakni pada APBD Palopo 2008 tercatat Rp625 juta,pada APBD Palopo 2009 sebesar Rp3,50 miliar, pada APBD Palopo 2010 Rp2,850 miliar, dan pada APBD Palopo 2011 Rp1,125 miliar. “Untuk APBD 2011, belum menjadi tunggakan karena tahun anggaran masih berproses. Yang jadi tunggakan hanya mulai tahun 2008-2010 yang nilai tunggakannya mencapai Rp3,8 miliar,”papar Ruppe. Sementara itu, Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Kota Palopo Amiruddin mengakui, telah mengajukan rekomendasi pencairan dana tunggakan PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp3,8 miliar ke DPPKAD Kota Palopo.

“Begitu menerima proposal ajuan pencairan dana sharing PNPM Mandiri dari 23 UPK di kelurahan, kamilangsung mengajukan rekomendasi pencairannya ke DPPKAD,”katanya. Menurut dia,sesuai realisasi pengerjaan PNPM Mandiri di 23 kelurahan, dana sharing PNPM Mandiri yang akan dibayarkan hanya berkisar Rp1,4miliar.“Jadi,pembayaran tunggakan dana ini dilakukan secara bertahap tahun ini, sesuai realisasi pengerjaan di lapangan,”terangnya.

Untuk diketahui, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perkotaan se-Kota Palopo mendesak Pemkot Palopo segera mencairkan dana daerah urusan bersama (DDUB) atau dana pendamping Rp6 miliar. Desakan UPK se-Kota Palopo disampaikan pula ke DPRD Palopo melalui Komisi I. Para UPK mengakui, dana sharing PNPM Mandiri Perkotaan di Palopo sebagian besar masih belum cair atau menunggak dari tahun anggaran 2008 hingga 2011.

Mereka menyesalkan ketidakseriusan Pemkot Palopo dalam menganggarkan dana pendamping PNPM Mandiri. Padahal PNMP Mandiri sangat membantu masyarakat Palopo dalam pemerataan pembangunan di daerah kelurahan dan perdesaan.“Mudahmudahan saja, setelah Lebaran, Pemkot merealisasikan pembayaran dana sharing ini, sebab selama ini UPK hanya dijanjikan saja,”harap Nurling UPK dari Penggoli.


Sumber : http://www.seputar-indonesia.com