Ilustrasi |
Direktur desentralisasi, kemiskinan dan pembangunan pedesaan AusAid Petrarca Karetji mengungkapkan, pihaknya mendukung pengembangan dan adopsi program PNPM di negara-negara yang masih terlilit persoalan kemiskinan.
“Ini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ungkap Petra saat konferensi pers tentang pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat kerja sama Indonesia-Afghanistan di Jakarta, Senin (9/5/2011).
Dia mengatakan, berbagai negara bertukar pengalaman dengan Indonesia yang mencetuskan program PNPM. Petra menyebutkan, sepengetahuannya, sudah ada 50 negara yang belajar dan mengadopsi program PNPM untuk diterapkan di negara masing-masing.
Adopsi dilakukan dengan pertimbangan bahwa kondisi yang dihadapi negara-negara tersebut, sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang menerapkan program pemberdayaan masyarakat untuk mengikis angka kemiskinan.
“Program PNPM Indonesia yang terbesar. Bagi kami, pentingnya PNPM tidak hanya untuk pemberdayaan masyarakat saja, tapi juga proses demokratisasi untuk masyarakat miskin,” katanya.
Sehingga, selama lima tahun, mulai 2009-2014, AusAid memberikan komitment besar terhadap pengembangan program ini di Indonesia. Petra menyebutkan, nilai komitmen dari Ausaid sebesar USD215 juta. Dari dana tersebut, sudah terserap sebesar USD50 juta.
Direktur Jenderal Ministry of Rural Rehabilitation and Development Afhganistan Wais Ahmad Barmak mengatakan, selama satu pekan, delegasi Afghanistan telah mempelajari seluk beluk program PNPM di Indonesia.
“Mulai dari tataran kebijakan hingga implementasi di lapangan baik di lingkup pemerintah pusat hingga daerah. Kami melihat structural program ini secara keseluruhan,” kata Wais.
Pihaknya mempelajari bagaimana pemerintah Indonesia mengelola serta menyalurkan dana PNPM, dikaitkan dengan konsep desentralisasi. Beberapa topic pembelajaran yang menjadi fokus diskusi kedua negara adalah kelembagaan masyarakat dan kaitannya dengan manajemen pengelolaan keuangan, pemantauan program, mekanisme penanganan keluhan dan pengaturan kelembagaan dalam program pembangunan berbasis masyarakat.
Di samping itu, pihaknya juga mengamati mekanisme koordinasi donor, perencanaan anggaran, pembuatan kebijakan dan reintegrasi masyarakat di daerah konflik.
Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan nasional (PPN)/Sestama Bappenas Slamet Seno Adji mengatakan, sharing pengalaman untuk program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud tindak lanjut inisiatif forum G20 pada kelompok kerja pembangunan yang mendukung implementasi mekanisme perlindungan social untuk mengurangi ketimpangan global.
“Enam pilar dalam forum G20, salah satunya pertumbuhan yang berdaya tahan. Daya tahan dicapai melalui perlindungan sosial, dan tujuannya menjaga dan memerangi ketimpangan global atau dikenal dengan social protection program,” jelas Seno.
Dia menambahkan, program PNPM di Indonesia yang tercatat sebagai yang terbesar di dunia lantaran melibatkan lebih dari 64 ribu kecamatan, 75 ribu desa.
Seno mengklaim, PNPM terus dievaluasi dengan melibatkan peran masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan prioritasnya. Program ini, lanjut dia, mengarah pada target kemiskinan di 2011 yang dipatok pada level 11,5-12,5 persen.
Sumber : Okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!