Selasa, 29 Mei 2012
MDPJ salah satu bentuk Transparansi dalam PNPM
Kamis, 24 Mei 2012
Mengintip Kelahiran PNPM Pusaka: The Next Generation of PNPM Mandiri
Pelaksanaan PNPM Mandiri selama sejak tahun 2007, di nilai cukup positif dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah mufakat, PNPM mampu memberikan ruang pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang demokratis. PNPM sendiri di rencanakan akan selesai pada tahun 2014. PNPM Sendiri seperti yang kita terdiri dari berbagai macam program seperti PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Perkotaan / Program Pegembangan Kecamatan Perkotaan (P2KP), PNPM Generasi, PNPM Paska Bencana, PNPM Paska Krisis, PNPM Integrasi, PNPM PISEW, PNPM Pariwisata dan lain sebagainya.
Timbul pertannyaan dari kita, lantas akan ada program apa sebagai pengembang dan penerus dari PNPM? Pihak depdagri menyatakan bahwa akan ada kelanjutan dari program PNPM yang system dan mekanismenya tidak terlampau jauh berbeda dengan PNPM. Meski belum di putuskan apakah masih menggunakan nama PNPM kembali ataukah ganti baju dengan nama yang lain.
Jawaban atas pertanyaan itu sedikit terungkap, saat saya membaca status Facebook dari Deputi Kemenkokesra, Sujana Royat yang menyatakan bahwa akan lahir generasi baru dari PNPM yaitu PNPM Pusaka.
Menurut beliau, PNPM Pusaka diharapkan dapat mendorong kelompok-kelompok masyarakat peminat kebudayaan lokal untuk mencintai dan melestarikan budaya, adat istiadat, kuliner, seni dan tata krama budaya lokal dan menerapkan dalam kehidupannya menjadi lebih berbudaya (culturally vibrant), dan akhirnya bila ini bisa dilakukan di semua tempat maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang bermartabat kembali, bukan pengejar materi dan kekuasan dan sering di adu domba dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan.
PNPM Pusaka rencananya akan di luncurkan serempak di berbagai kota bulan Agustus setelah Hari Peringatan Proklamasi Kemerdakaan Indonesia untuk menjadi gerakan nasional untuk mencintai budaya lokal. Aspek yang di sentuh dalam PNPM Pusaka adalah dimensi ketiga dari kemiskinan yaitu kemiskinan budaya, akhlak dan tata krama. Setelah sebelumnya dimensi kemiskinan harta dan kemiskinan ilmu, yang telah di sentuh melalui PNPM Mandiri.
Mungkin akan saya kutip status Facebook Sujana Royat yang di tulis pada awal bulan Mei 2012.
“Setelah bangsa ini terpecah belah oleh partai politik, pemekaran wilayah dan radikalisme di bidang agama dan etnis. Maka sudah waktunya bangsa ini direkatkan lagi dan di persatukan lagi melalui budaya. Kebudayaan adalah perekat bangsa. Semua kelompok masyarakat harus kembali ke akar tradisi dan budaya lokalnya. Kebudayaan nasional adalah puncak puncak kebudayaan lokal. Masyarakat harus memelihara budaya lokal dan melestarikannya. Ini intinya PNPM Pusaka, siapa saja yang mencintai budaya, seni dan potensi kekayaan alam saujana / landscape bisa bergabung dalam upaya ini. Rekatkan bangsa melalui budaya!”
Dari komentar singkat kami, sebagai praktisi pemberdayaan, saya sungguh merasa mempunyai harapan yang tinggi terhadap program PNPM Pusaka ini. Saya hanya membayangkan kira-kira akan seperti apa mekanisme, prosedur, juknis dan terapan pelaksanaan di masyarakat. Dan reksi apa yang timbul di masyarakat. Apakah senang, antusias, ataukah acuh saja.
Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat desa atau di pinggirian urban (bagi pemanfaat dana P2KP) apalagi untuk PNPM Mandiri Perdesaan, banyak sekali anggapan yang menilai bahwa PNPM adalah “banyak uangnya”. Masyarakat ingin berpartisipasi dalam PNPM jelas di sana menjanjikan “gula-gula” proyek yang cukup besar. Dengan kondisi pembangunan infrastruktur perdesaan yang belum merata, menjadikan PNPM di perebutkan dengan sangat gaduh dan seringkali melalui cara-cara intimidatif. Proses Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai forum tertinggi di tingkat kecamatan di pakai bukan untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan mereka se-kecamatan, namun di persempit dengan nafsu mendapatkan dana proyek bagi desa mereka masing-masing. Dan memang tidak bisa di salahkan ketika masyarakat berkehendak demikian. Gelombang arus bawah dari masyarakat, menjadikan nilai-nilai dan prinsip program menjadi mengambang dan hanya di jadikan emblem administratif.
Di balik kesuksesan program, sebaliknya terdapat pula fenomena faktual yang berkembang di masyarakat. Kita ambil contoh. Bahwa tidak dapat kita pungkiri bahwa kualitas proses dan partisipatif masyarakat cenderung mengalami grafik penurunan. Masyarakat yang menghadiri musyawarah baik di desa dan kecamatan telah merasakan kecenderungan bosan dengan banyaknya rapat yang ada di PNPM. Ujungnya adalah ketika mereka menghadiri Musyawarah Antar Desa (MAD) yang hakikatnya adalah berjuang bagi desa mereka sendiri untuk mengakomodir hak, usulan dan merupakan bentuk partisipasi demokrasi, rata-rata mereka menghendaki adanya transport yang di bebankan dari pihak desa. Kalau tidak ada transportnya mereka tidak mau berangkat. Contoh lain adalah proses pemilihan pelaku PNPM seperti Unit Pengelola Keuangan (UPK) banyak di warnai dengan nuansa politis yang kental. Yang membuat para calon UPK melakukan manuver-manuver yang terkadang tidak sehat dan menodai prinsip-prinsip PNPM itu sendiri.
Kita ini sudah menjadi manusia Indonesia yang berjuang bukan untuk kepentingan bersama, tapi sudah terkotak-kotak hanya untuk pribadi, golongan, institusi, lembaga. Musuh kita sebenarnya adalah uang, yang kita perebutkan dengan berbagai cara tanpa peduli saudara, kerabat atau apapun. Kenikmatan bergotong-royong telah di gantikan dengan kenikmatan materiil. Adapun data-data kesuksesan yang tertampil dalam lembar-lembar laporan kita adalah data administratif yang tidak cukup dan bahkan tidak mampu menggambarkan wajah program pemberdayaan ini secara komprehensiif. Wajah itu terlihat parsial tergantung dari sisi mana kita melihatnya.
Namun dengan adanya rencana kelahiran PNPM Pusaka, sedikit banyak memberikan harapan yang baru. Ketika manusia tidak mengenal budaya, tidak mengapresiasi seni, tidak menyukai keindahan sesungguhnya dia telah menolak hakikat sejati dirinya. Manusia dengan perwujudan akal dan budi, mampu melahirkan ragam kebudayaan yang membuat manusia itu merasa manusia. Yang terjadi sekarang adalah manusia tidak melihat dia sendiri menjadi manusia, namun lebih melihat apakah dia Konsultan, Bupati, Direktur, tukang ojek, petani atau apapun saja. Manusia menjauh dari sifat sejati manusia. Ketika manusia sudah tidak berlaku sebagai manusia maka apa yang disampaikan Sujana Royat menjadi nyata “ terpecah belah oleh partai politik, pemekaran wilayah dan radikalisme di bidang agama dan etnis. Dan tantangan tersebut mau tidak mau harus di hadapi oleh PNPM Pusaka.
Meskipun saya masih meraba-meraba bentuknya akan seperti apa. Karena bagaimana menilai budaya. Bagaimana menghitung budaya secara kuantitatif? Namun, setidaknya akan ada hembusan angin segar dengan hadirnya PNPM Pusaka. Meskipun tantangan ke depan masih membayang, namun setidaknya patut di apresiasi dan di dukung dengan sepenuh hati.
Sumber : http://www.http://sosbud.kompasiana.com
Jumat, 20 April 2012
UPK Kec. Makale gelar Pelatihan KPMD/K
Selasa, 10 April 2012
BANK DUNIA DAN CIDA KUNJUNGI KELOMPOK BUDIDAYA ANGGREK SPESIES di MAKALE
Salah satu kelompok yang peduli akan anggrek spesies adalah kelompok Melona, yang merupakan kelompok pencinta Anggrek yang berada di Kelurahan Tondon Mamullu. Keseriusan Kelompok Melona terhadap anggrek spesies ditunjukannya lewat kegiatan budidaya anggrek Spesies di Kelurahan Tondon Mamullu, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja.
Pada awalnya kegiatan kelompok ini berfokus pada pengembangan Anggrek Spesies, namun setelah berjalan beberapa waktu, kelompok merasa kesulitan karena ketiadaan dana operasional. Oleh karenanya, selain budidaya anggrek spesies, kelompok ini juga melakukan kegiatan penangkaran tanaman hias.
“Tanaman hias ini nantinya akan dijual dan dari hasil penjualan tersebut akan digunakan menunjang kegiatan budidaya anggrek spesies,”jelas ketua kelompok Melona, Nety Sonda, SPd
Kelompok budidaya Anggrek ini merupakan salah satu kelompok usaha binaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Lingkungan Mandiri Pedesaan (PNPM-LMP) Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja T.A. 2009. Untuk kegiatan budidaya Anggrek ini, PNPM LMP menyalurkan dana BLM Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp. 81 juta untuk kegiatan penangkaran Anggrek Spesies.
Baru-baru ini, Tim dari World Bank atau Bank Dunia dan CIDA (Canada International Development Agency) melakukan kunjungan ke kelompok budidaya Anggrek Spesies di Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja, Selasa (10/4). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung hasil budidaya Anggrek yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat di Kelurahan Tondon Mamullu ini.
dalam kunjungannya ini, rombongan Bank Dunia dan CIDA memberikan apresiasi yang tinggi atas usaha yang dilakukan kelompok ini dalam upaya melestarikan anggrek spesies yang akhir-akhir ini semakin sulit dijumpai di habitatnya.
Turut serta dalam rombongan World bank dan CIDA ini, spesialis PNPM LMP Prop. Sulawesi Selatan, Djasman, SP bersama dengan Ruslan Remmang, SH serta Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Operation Wallacea Trust (OWT), yang merupakan pendamping PNPM LMP di Sulawesi Selatan, dr, Edi Purwanto.[FUAD]
Bupati Tana Toraja buka RAKOR PNPM-LMP
Untuk meningkatkan kualitas program serta pencapaian sasaran, maka dibutuhkan koordinasi antar para pelaku program dan pengambil kebijakan lokal untuk menyempurnakan proses dan jenis kegiatan dalam PNPM LMP ditingkat lokal.
Sehubungan dengan hal tersebut, hari ini, Selasa,10 April 2012, bertempat di Aula Hotel Pantan Makale, diselenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (Green – KDP) yang diprakarsai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Operation Wallace Trust (OWT) yang merupakan pendamping PNPM – LMP pengganti Care International untuk wilayah Sulawesi Selatan.
Rapat Koordinasi dan Evaluasi ini dirasakan sangat penting artinya, dimana tujuan dilaksanakannya rakor ini adalah ; pertama mengetahui perkembangan program serta implementasi Pilot Project PNPM LMP pada setiap level baik dari komponen pusat hingga tingkat Lembang. Kedua mengevaluasi pelaksanaan Pilot Project PNPM LMP dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan kondisi riel dilapangan dan ketiga untuk meningkatkan sinergitas dan harmonisasi program serta peningkatan kerjasama antar pelaku PNPM LMP.
Nampak hadir dalam Rakor ini, Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE, Para kepala SKPD lingkup Pemkab Tana Toraja, Faskab PNPM MP Kab. Tana Toraja, Suherman Asiz, SP, Mrs, Laksmy, mewakili CIDA (Canadian International Development Agency), sebagai penyandang Dana, ibu Clue dan pak Bowo dari World Bank, Djasman, SP dan Ruslan Remmang, SH dari Specialis PNPM LMP Prop. Sulawesi Selatan, Direktur OWT (Operation Wallacea Trust), Dr. Edi Purwanto dan beberapa stafnya, serta beberapa undangan lainnya.
Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE, dalam sambutannya mengatakan bahwa Masalah lingkungan bukan hanya sekedar isu lagi, tetapi sudah menjadi masalah serius dalam keseharian kita, termasuk kita yang berada di Tana Toraja.
Di tempat yang sama, Specialis PNPM LMP Provinsi Sulawesi Selatan, Djasman, SP mempresentasikan progress kegiatan PNPM – LMP mulai sejak masuknya PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (Green – KDP), yaitu sejak Tahu 2008 sampai dengan pelaksanaan kegiatan Tahun 2010.
Menurut Djasman, ada dua kegiatan utama yang telah dilakukan oleh PNPM – LMP sejak keberadaannya, yaitu pengelolaan sumber daya alam dan Energi terbarukan.
Sementara itu, Direktur OWT (Operation Wallacea Trust) Dr, Edi Purwanto dalam presentasinya lebih banyak mengajak kepada semua pihak untuk saling bekerja sama, dan bersinergi dalam rangka pencapaian tujuan dari pada program ini.
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh OWT ini, didahului dengan acara makan siang bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Bupati Tana Toraja.
Rapat Koordinasi ini mengangkat tema Peran CSO dalam pendampingan masyarakat dan mengarusutamakan Praktek cerdas PNPM-LMP
Sabtu, 07 April 2012
FIK-ORNOP dan PNPM Gelar Seminar
MAKASSAR - Forum Informasi dan Komunikasi Organisai Non Pemerintah Sulawesi Selatan (FIK-ORNOP SULSEL), bekerja sama dengan PNPM mandiri dalam Acara Seminar dan Konsultasi Publik dalam membahas hasil audit sosial berbasis komunitas di Sulawesi Selatan, di Hotel Denpasar, Makassar Jl. Boulevard Panakukang Makassar, Rabu (4/4/2012).
Dalam seminar tersebut, hadir membawakan materi. Fakhurul Syahmega dan Siswan. Beberapa perwakilan kota dan kabupaten yang tersebar di Sulawesi Selatan mengikuti kegiatan itu.
Menurut Siswan, Program PNPM Mandiri yang diluncurkan oleh Presiden RI merupakan upaya Pemerintah dalam mempercepat pembagunan infrastruktur dalam daerah Kabupaten yang masih tertinggal
Sumber : http://makassar.tribunnews.com/
READ MORE - FIK-ORNOP dan PNPM Gelar Seminar
Dalam seminar tersebut, hadir membawakan materi. Fakhurul Syahmega dan Siswan. Beberapa perwakilan kota dan kabupaten yang tersebar di Sulawesi Selatan mengikuti kegiatan itu.
Menurut Siswan, Program PNPM Mandiri yang diluncurkan oleh Presiden RI merupakan upaya Pemerintah dalam mempercepat pembagunan infrastruktur dalam daerah Kabupaten yang masih tertinggal
Sumber : http://makassar.tribunnews.com/
Rabu, 04 April 2012
Bupati Tana Toraja lebih Enjoy dengan pola PNPM
Rapat Koordinasi dan Evaluasi bulan April 2012 ini dihadiri oleh Para camat , Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PjOK), FK/FT, Asisten FK/FT, UPK se-kabupaten Tana Toraja.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE didampingi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembang(BPML) Kab. Tana Toraja, Yulianus Tandisau, SIP, Penanggungjawab Operasional Kab. Tana Toraja, Ester Allorerung, SKM, MSi, serta Faskab Tana Toraja, Suherman Asiz, SP.
"Sebenarnya saya lebih enjoy kalau semua program dilaksanakan dengan pola PNPM". Kata bupati.
Di akhir sambutannya, Theofilus mengharapkan agar informasi yang disampaikan ke Masyarakat dapat lebih diperjelas. Karena ada beberapa masyarakat lembang yang mengatakan bahwa program PNPM bukan Program Pemerintah Daerah.
"Ada kepala Lembang dalam pidatonya mengatakan bahwa Tidak ada program pemerintah yang masuk ke lembangnya selain PNPM. Padahal PNPM itu kan Program Pemerintah juga. Jika tidak ada dana pendamping dari Pemerintah daerah, yang tahun ini besarnya sekitar 10% serta dana Pendamping Administrasi Program (PAP), maka program ini tidak akan ada".tambahnya.
Rakor bulanan ini direncanakan berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 4 - 5 April 2012.
Minggu, 01 April 2012
RBM Tana Toraja Gelar Pelatihan Advokasi Hukum
Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kajari Kab. Tana Toraja,Raimel Jesaya, SH, MH , Asisten Faskab PNPM-MPd, Syafaruddin, SP, Pemerhati Pemberdayaan Masyarakat, Alloysius Lande' dan peserta pelatihan se kab. Tana Toraja.
Sekretaris BPML Kab. Tana Toraja, Yurinus tangkelangi', SH, MH dalam sambutannya, memberikan apresiasi kepada RBM yang telah menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Hukum. Yurinus berharap agar para peserta pelatihan betul-betul menyerap ilmu dan pengalaman para pemateri yang memang mempunyai latar belakang hukum yang mumpuni.
Selain itu Yurinus juga mengharapkan kepada para peserta kelak bukan hanya mengadvokasi semua yang berhubungan dengan PNPM-MPd tetapi lebih global mengadvokasi semua problematika yang dihadapi masyarakat di desanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Makale, Raimel Jesaya, SH, MH, menghimbau jika masyarakat mendapatkan data tindakan pelanggaran, terkait kinerja dan ruang lingkup kejaksaan, segera laporkan. Pihaknya akan turun untuk melihat langsung. “Asalkan datanya lengkap kami turun,” tegas Ramel yang baru beberapa bulan memimpin Kejari Makale Tana Toraja.
Peserta Pelatihan Advokasi Hukum yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari tersebut berjumlah 57 orang yang berasal dari 19 Kecamatan.
Adapu materi yang disajikan pada Pelatihan Advokasi Hukum diantaranya adalah:
1. Dasar-Dasar Ilmu Hukum
2. Analisis Sengketa
3. Merumuskan Strategi Penyelesaian Sengketa Berbasis Kerafian Lokal
4. Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Hukum
5. Keterampilan Negoisasi dan Mediasi
6. Membangun kerja advokasi dan kesepakatan.