FGK Desak Pencairan Dana Sharing PNPM

Ketua Fraksi Gabungan Kebangsaan (FGK), Alfri Jamil, SE, mendesak alokasi dana sharing PNPM Mandiri untuk segera dicairkan. Termasuk pembangunan Rumah sakit Rampoang harus segera diselesaikan.Hal itu dikemukakan legislator asal PDIP Palopo ketika membacakan pandangan umum fraksinya atas Ranperda tentang penggunaan APBD TA 2010.
''Dana sharing PNPM sebesar Rp3,8 miliar yang disuarakan BKM/LKM se-Kota Palopo mendesak dicairkan demi keberlanjutan program PNPM Mandiri perkotaan di Kota Palopo,'' ujar Alfri.
Sebenarnya, pencairan dana sharing PNPM terkendala proses di DPRD. DPRD cukup menerbitkan SK parsial untuk mencairkan dana sharing PNPM di Pemkot Palopo.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jumat 19 Agustus 2011, lalu, tiga fraksi silih berganti memaparkan pandangan umum fraksinya. Yakni, FGDNK dan FPG.
Dari tiga fraksi di DPRD Kota Palopo, Fraksi Gabungan Demokrasi Nurani Kerakyatan (FGDNK) menolak melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo TA 2010 dari Walikota Palopo.

Sumber : Palopo Pos

READ MORE - FGK Desak Pencairan Dana Sharing PNPM

DPPKAD tidak Tepati Janji

Soal Pembayaran Tunggakan Dana Sharing PNPM

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Kota Palopo diduga tidak menepati janji. Pasalnya, hasil pertemuan yang dilakukan di DPRD Palopo belum lama ini dengan rekomendasi memerintahkan DPPKAD membayar tunggakan dana sharing PNPM, hingga kini belum terealisasikan.

Hal itu terungkap dalam safari Ramadan Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso, di Masjid Al - Muttaqim, Dangerakko, Rabu malam, 17 Agustus. Keluhan itu disampaikan Iskandar, warga Jalan We Cudai, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Iskandar, yang juga pengurus PNPM mengeluhkan lambatnya pencairan dana PNPM mandiri. “Dana sharing untuk PNPM tersebut sangat dibutuhkan masyarakat karena segala program yang dijalankan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tutur Iskandar.

Dijelaskan, sampai saat ini dana sharing PNPM yang belum dicairkan Pemerintah Kota Palopo dari tahun 2009, 2010, dan 2011 mencapai Rp3,8 miliar. Untuk itu, Iskandar berharap agar Wakil Wali Kota Palopo menyikapi dan menegur DPPKAD. “Terus terang, lambatnya perncairan tersebut membuat program PNPM tidak berjalan maksimal,” tandasnya.

Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso yang mendengar aspirasi pengurus PNPM tersebut hanya tersenyum.

Ketua DPRD Kota Palopo, Tasik, yang ikut dalam rombongan safari Ramadan, itu mengatakan, DPRD Kota Palopo akan ikut mengawal hal tersebut. “Saya sarankan agar pengurus PNPM mendesak DPPKAD selaku leading sektornya, sebab sudah ada rekomendasi dari DPRD,” tukas Tasik.

Safari Ramadan yang digelar Wakil Wali Kota beserta Ketua DPRD Palopo, itu merupakan program Golkar untuk lebih mendekatkan ke masyarakat, seiring dengan motto Golkar sebagai suara rakyat. Dalam kesempatan itu, pengurus Golkar juga menyerahkan kenang-kenangan kepada pengurus Masjid Al -Muttaqin Dangerakko.


Sumber : Fajar Online

READ MORE - DPPKAD tidak Tepati Janji

Perjuangkan Rp44 M untuk Dapil

Tujuh kabupaten di Sulsel dipastikan mendapat suntikan dari APBN Perubahan 2011 sebesar Rp 44,4 miliar. Anggaran tersebut kucur dalam bentuk PNPM Mandiri Pedesaan. Tujuh kabupaten dimaksud adalah Bone (Rp5,466 M), Maros (Rp7,367 M), Bulukumba (Rp6,619 M), Barru (Rp4,685 M), Soppeng (Rp5,059 M) dan Wajo (Rp 7,265 M).

Ini ditegaskan anggota komisi II DPR RI Akbar Faizal di kediamannya, Minggu 31 Juli. Karena terbatas, menurut Akbar, anggaran PNPM tidak bisa merata sekaligus untuk seluruh wilayah. Di dapil Akbar, baru tujuh kabupaten dari sembilan kabupaten yang dipastikan mendapat alokasi PNPM.

Akbar sebenarnya banyak mengkritik kebijakan PNPM. Tapi karena hak masyarakat, ia tetap memperjuangkannya. Akbar menegaskan, kebijakan PNPM merupakan wujud ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola berbagai kelemahan dalam sektor pembangunan, khususnya untuk wilayah pedesaan.

"Menurut saya, awal-awalnya program PNPM itu bagus. Tetapi ketika dibakukan, maka pemerintah seolah kehilangan peran," ujar Man of The Year 2011 untuk kategori The Guard of Promises ini.

Politikus Hanura ini memastikan anggaran tersebut tidak akan disunat sedikitpun. Ini ditegaskan karena Akbar sudah sering mendengar adanya potongan untuk anggaran sejenis itu.

Dalam reses masa persidangan IV tahun sidang 2010-2011 ini, Akbar keliling dapil, sejak Kamis sampai Minggu kemarin. Akbar mengawali pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Tellusiettingnge dipusatkan di Aula Kantor Desa Itterung, Kabupaten Wajo, Kamis 28 Juli. Dilanjutkan di aula Kantor Bupati Wajo, Jumat 29 Juli. Pada hari yang sama juga menemui masyarakat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

Keesokan harinya Akbar memenuhi undangan Harian Parepos, di Cafe D'Carlos, Kota Pare-pare. Akbar berceramah pendidikan politik sekaligus sosialisasi revisi RUU Pemerintahan Daerah. Kunjungan kerja Akbar diakhiri dengan mengunjungi masyarakat Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Sabtu 30 Juli.

Selama kunjungannya Akbar menampung sejumlah aspirasi. Beberapa aspirasi yang dinilainya perlu mendapat perhatian antara lain terkait pembangunan infrastruktur pedesaan, seperti pembangunan jalan, jembatan dan tanggul. "Ada permintaan dari kepala desa Limporilau kecamatan Belawa Kabupaten Wajo agar bisa dilakukan perbaikan tanggul yang jebol, yang apabila hujan luapan sungainya membanjiri tiga kelurana dan 2 desa di sekitarnya. Ada juga di Kecamatan Cenrana Jembatan yang pembangunanya diresmikan tahun 2007 sampai sekarang belum juga selesai pembangunannya," urai Akbar.


Sumber : Fajar Online

READ MORE - Perjuangkan Rp44 M untuk Dapil

60 Ribu Desa akan mendapatkan kucuran dana PNPM Mandiri USD531 Juta

PNPM Mandiri Perdesaan IV akan menggelontorkan lebih dari 60 ribu desa yang didukung oleh Bank Dunia dengan pinjaman sebesar USD531 juta.

Pinjaman dari Bank Dunia ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta bantuan implementasi untuk sekira 5.000 kecamatan. PNPM Mandiri Perdesaan IV akan dilaksanakan dengan landasan kesuksesan dan pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya.

"Program ini akan memberdayakan masyarakat desa dalam mengidentifikasi dan menerapkan prioritas pembangunan lokal," ungkap Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat (15/7/2011).

Dia menjelaskan, masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pembangunan infrastruktur. Program ini juga melatih masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan yang bersifat inklusif, serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana.

"PNPM memberikan suara serta kuasa dalam pengambilan keputusan. Program ini juga mengajarkan masyarakat tentang akunatabilitas, dan melatih mereka untuk menuntut transparansi dari pejabat pemerintah," tambahnya.

Selama dua tahun ke depan, pinjaman Bank Dunia ini akan memberi kontribusi pada anggaran tahunan pemerintah untuk program PNPM Perdesaan, yakni sebesar USD1,3 miliar. Pinjaman ini akan ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pemerintah lokal dan infrastruktur seperti jalan-jalan desa, air bersih, dan sistem drainase.

Salah satu hasil fisik yang paling signifikan dari PNPM Perdesaan adalah pesatnya pertumbuhan infrastruktur desa. PNPM dan program pendahulunya, Program Pembangunan Kecamatan yang diluncurkan 1998, telah membantu membangun atau merehabilitasi lebih dari 71 ribu km jalan, 20 ribu sistem air bersih, 16 ribu sistem irigasi, dan 15 ribu sekolah.

Tak kalah penting adalah perubahan yang diciptakan PNPM Perdesaan dalam hal pengambilan keputusan dan manajemen di tingkat lokal. Program ini mengadvokasi peran serta perempuan dan kelompok terpinggirkan dalam pembangunan, dan juga transparansi dan akuntabilitas.

Semua hal tersebut telah mendorong masyarakat untuk menuntut pelayanan publik yang lebih baik dari segala lini pembangunan. Saat ini, Indonesia adalah kepala Komite Pembangunan untuk Kelompok G-20 dan mengedepankan pertukaran ilmu antarnegara berkembang dalam agenda.

Terkait hal tersebut, sebuah delegasi National Solidarity Program Pemerintah Afganistan telah melakukan studi banding ke proyek-proyek PNPM di Indonesia. Rencananya, sejumlah pejabat pemerintah dan perwakilan organisasi masyarakat sipil Afganistan akan kembali mengunjungi Indonesia September mendatang.

Fasilitas Bantuan PNPM Bank Dunia di Indonesia mengelola fasilitas bantuan multi donor, Fasilitas Bantuan PNPM (PNPM Support Facility – PSF), yang memberikan bantuan teknis utama dan pengawasan strategis bagi PNPM Mandiri, program pengentasan kemiskinan utama Indonesia.

Dana hibah untuk PSF disediakan oleh Australia, Denmark, Uni Eropa, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat untuk menyediakan bantuan teknis berkualitas tinggi, nasehat kebijakan dan perencanan, dan bantuan finansial terarah untuk Pemerintah Indonesia dalam mendukung PNPM Mandiri.

Sebagian besar sumber daya PSF digunakan untuk membantu sektor perintis dan tanggap bencana melalui wacana pembangunan berbasis masyarakat milik PNPM. Program kapasitas yang didukung oleh PSF melibatkan beragam pihak dari Indonesia, termasuk pemerintah nasional dan lokal, universitas dan pusat-pusat penelitian, dan organisasi masyarakat madani.

PNPM Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia. Dalam pelaksanaanya, masyarakat paling miskin di wilayah perdesaan dan perkotaan diberi dana Bantuan Lansung Masyarakat (BLM) dan diberdayakan untuk menentukan prioritas pembangunan mereka sendiri.

Sumber : http://economy.okezone.com

READ MORE - 60 Ribu Desa akan mendapatkan kucuran dana PNPM Mandiri USD531 Juta

Pelatihan BKAD/L Kab. Tana Toraja

Dalam Rangka peningkatan kapasitas pelaku PNPM, maka Pihak Pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kab. Tana Toraja menyelenggarakan Pelatihan Badan Koordinasi Antar Desa/Lembang (BKAD/L) Tahun Anggaran 2011. Pelatihan BKAD/L yang mengambil tempat di Hotel Sangalla' Tana Toraja ini, direncanakan akan berlangsung selama 2 hari, yaitu sejak tanggal 14 Juli s/d 16 Juli 2011.
Ketua Panitia, Rocky Marthen, SE, dalam laporannya melaporkan bahwa kegiatan pelatihan ini akan diikuti oleh 57 orang peserta yang terdiri dari Ketua BKAD, Sekretaris dan Bendahara dari 19 Kecamatan yang ada di Tana Toraja. Namun sampai dengan acara pembukaan, peserta yang hadir baru mencapai 33 orang peserta. Sumber dana Pelatihan BKAD/L ini bersumber dari Dana Operasional kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat masing-masing kecamatan.

Ditempat yang sama, Asisten Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Syafaruddn, SIP dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2010 telah terbentuk Forum Badan Koordinasi Antar Desa/L kab. Tana Toraja. Namun sampai saat ini belum ada kegiatan yang nampak dari Forum BKAD/L ini. Kemungkinan kendala yang dihadapi oleh Forum ini adalah masalah ketiadaan dana, sehingga perlu dipikirkan agar Forum BKAD/L dapat membuat jaringan yang bisa membantu kelancaran kerja dari BKAD/L.

Sementara itu, Dice Kondorura, Asisten III Pemerintah Kab. Tana Toraja, dalam sambutannya sebelum membuka pelatihan ini menyampaikan bahwa pelatihan ini memiliki makna penting dalam mengoptimalkan keberadaan BKAD, juga sebagai langkah strategis dalam memberdayakan potensi pemerintahan dan masyarakat desa. Selanjutnya Dice Kondorura menyampaikan bahwa BKAD/L harus mampu membangun jaringan, sehingga dengan adanya jaringan-jaringan yang terbangun tersebut akan memudahkan BKAD/L dalam mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan yang ada di wilayahnya masing-masing.

"BKAD/L harus mampu Mengkoordinasikan kegiatan dan kelembagaan antar desa, serta mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga dengan demikian diharapkan BKAD/L akan mampu merumuskan rencana strategis, pengawasan berkala, tindak lanjut penanganan masalah, serta evaluasi kerja." Kata Dice.

READ MORE - Pelatihan BKAD/L Kab. Tana Toraja

MDPJ 40% Kel. Buntu Burake, Kec. Makale- Kab. Tana Toraja

Salah satu prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah transparansi atau keterbukaan. Olehnya itu Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam Setiap kegiatan yang di danai dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) senantiasa dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, hari ini, Kamis, 15 Juli 2011, Tim Pengelola kegiatan (TPK)Kelurahan Buntu Burake, Kec. Makale, kabupaten Tana Toraja, menyelenggarakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban 40% untuk kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat, berupa Pelatihan Keterampilan Menjahit. MDPJ 40% ini berlangsung di Aula Kantor Kelurahan Buntu Burake dan dihadiri oleh masyarakat, khususnya masyarakat penerima manfaat. Turut hadir dalam MDPJ tersebut FK Kec. Makale (Alfian reagen, SE), FT Kec. Makale (Dewi Marlina Tengkano, ST) Ketua UPK Kec. Makale (Drs. Daniel Kala' Padang) bersama dengan Bendahara Kec. Makale (Hermin Parinding, B, AMd).

Lurah Buntu Burake, Bapak Leo Darius, SIP dalam sambutannya berharap agar masyarakat, khususnya peserta kursus menjahit, dapat lebih fokus terhadap pelatihan kursus menjahit ini. Karena Kegiatan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dia mengharapkan, peserta kursus setelah mengikuti kegiatan ini dapat mengembangkannya, demi peningkatan kesejahteraannya masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, FK Kec. Makale, Alfian reagen, SE, memberikan kesempatan kepada para peserta musyawarah agar menyampaikan keluhan-keluhannya selama mengikuti kursus yang sumber dananya berasal dari BLM PNPM-MPd ini. Dan permasalahan yang sempat mengemuka dalam MDPJ ini adalah ketidakmampuan pengelola kursus, sebagai pihak pemenang lelang untuk memenuhi kewajibannya, yaitu menyiapkan 12 buah mesin jahit untuk dipergunakan oleh peserta kursus, selama kegiatan ini berlangsung. Sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh Pihak TPK dan Pengelola Kursus sebagai pemenang lelang, bahwa pihak pengelola akan menyiapkan 12 buah mesin jahit untuk dipergunakan selama kursus berlangsung, namnun kenyataan yang ada, dari sejumlah mesin jahit yang disediakan oleh pihak pengelola kursus, hanya beberapa buah mesin jahit saja yang dapat dipergunakan, selebihnya rusak, sehingga tidak dapat dipergunakan.

Salah satu keputusan yang berhasil diambil dalam musyawarah Desa Pertanggungjawaban 40% ini adalah, bahwa Tim Pengelola kegiatan akan memberikan surat teguran kepada penyedia jasa kursus menjahit, apabila pihak pengelola jasa kursus menjahit tidak dapat memenuhi apa yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak pada saat pelelangan. Selain itu, Tim Monitoring (Tim 18) yang juga sempat hadir pada kesempatan itu, akan mengadakan kunjungan langsung ke tempat pelatihan kursus menjahit untuk melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan kegiatan kursus menjahit ini.

READ MORE - MDPJ 40% Kel. Buntu Burake, Kec. Makale- Kab. Tana Toraja

Tanggul Proyek PNPM Roboh

Ilustrasi

Sebuah tanggul sepanjang 20 meter yang dibangun melalui proyek Program nasional Pemberdayaan (PNPM) di Kelurahan Panyula Kecamatan Tanete Riattang Timur, roboh.

Robohnya tanggul tersebut diduga diakibatkan bangunan tidak bisa menahan luapan air sehingga longsor. Masyarakat setempat menyoroti proyek yang menelan biaya anggaran proyek PNPM senilai Rp92 juta tersebut, dengan panjang 175 meter, karena dinilai tidak sesuai dengan bestek.

Begitupula dengan anggaran yang dialokasikan PNPM, dinilai tidak sesuai dengan tingkat volume untuk pembangunan tanggul yang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Salah seorang warga setempat, Ambo, mengaku kecewa terhadap hasil pengerjaan tanggul itu. Dia menilai hanya dikerja asal-asalan saja, sebab pembangunannya tidak sesuai dengan bestek, dimana pondasi awalnya seharusnya dipasangi batu atau dicor akan, tetapi di lapangan hanya disemen dan hanya dipasangi batu.
"Saya sangat kecewa, proyek pengerjaannya yang diresmikan Kepala Dinas Pemberdayaan Provinsi, A Mangunsidi Massarappi ini mengecewakan masyarakat setempat," keluhnya.
Hal serupa juga dikemukakan Ketua LSM Laskar, A Abd Kadir SH. Menurut dia, pembangunan tanggul yang dikerja tidak sesuai dengan bestek dan dugaan ada permainan dana dalam proyek ini.

Seharusnya, dana proyek itu harus mengikuti juknis dalam rencana angggaran, bukan asal dikerja. A Kadir, yang juga Ketua PWI Bone itu, menambahkan, dugaan ada permainan dibalik pembangunan tanggul proyek PNPM yang menelan dana Rp92 juta.

Pihaknya kata dia, akan melaporkan hal itu ke pihak kepolisian untuk mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab dan sengaja menimbulkan kerugian negara.

"Tanggul itu bukan membantu masyarakat, tetapi menimbulkan pertanyaan masyarakat, kenapa tanggul proyek PNPM yang dibuat itu roboh, ada apa? ungkapnya.

Saat dikonirmasi, Fasilitator PNPM Kecamatan Tanete Riattang Timur, Basri, mengatakan, pembangunan tanggul yang menghubungkan ke muara sungai di Kelurahan Panyula itu, sudah menjadi keputusan dan musyawarah masyarakat setempat.
Namun karena tertimpa bencana alam, maka tanggulnya roboh. Pihaknya juga mengakui kalau bestek dan pembuatan tanggul itu memang bermasalah sebelumnya, karena lokasi yang sulit untuk menunggu keringnya air. "Kita akan selesaikan ini, nanti kita akan lakukan pertemuan," janjinya.

READ MORE - Tanggul Proyek PNPM Roboh

Pelatihan TPK Kec. Makale, Kab. Tana Toraja

Klik Gambar untuk memperbesar

Salah satu pelaku PNPM di Tingkat Desa/Kelurahan adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Tim Pengelola Kegiatan (TPK) merupakan pengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, sebagai pengelola kegiatan di desa TPK perlu selalu ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk peningkatan kapasitas tersebut maka pada tanggal 7 Juli 2011 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Makale, Kab. Tana Toraja melaksanakan kegiatan Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bertempat di Aula Kantor Kecamatan Makale. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus TPK se-Kecamatan Makale yang berhasil mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011, yang berjumlah 9 orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara.
Pelatihan TPK menggunakan anggaran dari Dana Operasional Kegiatan Pelatihan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Makale tahun 2011 dengan narasumber : Drs. Sattu Sambo (PjOK Kec. Makale), Irwan Padang, ST (Fastekab Tana Toraja), Alfian Reagen, SE (FK Kec. Makale), Dewi Marlina Tengkano, ST (FT Kec. Makale), Drs. Daniel Kala' Padang (Ketua UPK), Aris Palullungan (Sekretaris UPK) dan Hermin Pariding (Bendahara UPK). Adapun materi yang disampaikan meliputi kelembagaan desa, aturan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, dan administrasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

READ MORE - Pelatihan TPK Kec. Makale, Kab. Tana Toraja