PNPM Macet, Puluhan Warga Demo ke Kantor Kecamatan Caringin

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dipertanyakan warganya. Pasalnya, PNPM di wilayah Caringin macet akibat ditengarai syarat penyelewengan.

Keluhan warga tersebut langsung disampaikan dalam unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Caringin, Selasa (1/11). Selain melakukan orasi, puluhan warga juga terlihat membawa beberapa poster kecaman terhadap unit pengelola kegiatan (UPK) PNPM dan aparat pemerintahan setempat.

“Pengelola PNPM tidak transparan menjalankan programnya. Kita minta agar masalah ini dibawa ke ranah hukum,” ketus salah seorang demonstran, Nandan S.

Menurutnya, sejak digulirkan 2007 lalu hingga 2010, kegiatan PNPM di Caringin dilakukan secara tidak transparan. Dampaknya, sejumlah kegiatan PNPM tidak berjalan sesuai dengan target. Dicontohkan dia, program pembangunan gedung wahana serbaguna senilai Rp 263 juta hingga sekarang belum juga selesai.

“Total dana yang dikucurkan untuk PNPM Kecamatan Caringin mencapai Rp 1,04 miliar. Tapi pertanggungjawaban terhadap dana tersebut tidak jelas. Makanya kami mempertanyakan program ini,” pintanya.

Disebutkan Nandan, dari evaluasi anggaran PNPM ditemukan sejumlah keganjilan. Salah satunya, terang Nandan, ada kucuran dana sebesar Rp 25 juta untuk Kapolda Jabar pada 2010 lalu. “Pengurus UPK PNPM harus bertanggungjawab. Dan kita minta pengurus lama mundur,” tegasnya.

Sementara, Camat Caringin, Lucky Gautama Rizal menjelaskan pihak kecamatan telah berupaya memantau jalannya kegiatan PNPM. Namun pengelolaan kegiatan berada sepenuhnya di tangan UPK.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Sukabumi, Yudi Panca Yoga menegaskan memang ada kegiatan PNPM yang terhenti. Pasalnya, penghentian dilakukan atas permintaan Bank Dunia, kata Yudi, menilai menilai adanya permasalahan pelaksanaan PNPM di Kecamatan Caringin.

“Tapi program baru bisa dibuka lagi setelah adanya proses audit dan investigasi pelaksanaan PNPM di Kecamatan Caringin. Proses audit yang dilakukan Inspektorat baru akan dilakukan,” tandasnya. (sule/dms)

FOTO: Puluhan warga melakukan unjukrasa mempertanyakan PNPM yang dinilai tidak transparan di depan Kantor Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (1/11)

Sumber : http://www.poskota.co.id

READ MORE - PNPM Macet, Puluhan Warga Demo ke Kantor Kecamatan Caringin

Dana PNPM Naik Menjadi 10 Trilliun

Karena dinilai cukup berhasil, alokasi anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan terus ditingkatkan. Pada tahun 2012, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 10 triliun untuk program pemberdayaan itu.

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebelum membuka Rapat Kerja Nasional Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2011 dan persiapan Tahun Anggaran 2012 di Jakarta, Rabu (2/11/2011).

Pada tahun 2010, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) diberikan kepada 4.791 kecamatan. Tahun ini, anggaran Rp 8,2 triliun dialokasikan untuk 5.020 kecamatan di 393 kabupaten/kota.

"Saya berharap besaran PNPM terus meningkat. Namun, prinsipnya jangan hanya sekadar terserap 100 persen, tetapi semua kegiatan yang dirumuskan harus berhasil baik," kata Gamawan.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com

READ MORE - Dana PNPM Naik Menjadi 10 Trilliun

Semen Langka, Progress Fisik PNPM-MPd Tana Toraja tersendat

Progress kegiatan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) untuk wilayah Kabupaten Tana Toraja akan berjalan sedikit terhambat. Hal ini disebabkan, karena hingga saat ini pengerjaan masih terkendala dengan kurangnya pasokan semen.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun media ini, kelangkaan semen sudah terjadi sejak pertengahan September yang lalu. Dimana hal ini menyebabkan proyek PNPM agak terhambat.

Salah seorang Pengurus TPK (Tim Pengelola kegiatan) yang dikonfirmasi Media ini kemarin, mengakui bahwa proyek yang dikelola masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja hingga saat ini sedikit terhambat pengerjaaannya akibat tidak adanya semen.

‘’Tempat dimana para supplier biasanya mengambil semen untuk mengerjakan bermacam bangunan sudah tidak ada,” katanya.

Dirinya mencontohkan, untuk pengerjaan Rabat Beton di salah satu desa yang sudah setengah jalan, hingga saat ini belum dapat diselesaikan.

"Terpaksa harus ditunda menunggu pasokan semen mencukupi kebutuhan."katanya.

Selain itu, informasi lain juga menyebutkan bahwa harga semen di kabupaten Tana Toraja umumnya melejit dari yang biasa Rp 53.000 menjadi Rp 58.000 per sak. Kenaikan harga ini membuat para supplier menjerit bila harus terpaksa menyelesaikan pekerjaan yang telah dimenangkan sebelum terjadinya lonjakan harga. ’

’Kenaikan harga semen itu dikuatirkan akan mengganggu pengerjaan proyek-proyek. Sebab bila dipaksakan menyelesaikannya, supplier pasti rugi," tandasnya.

READ MORE - Semen Langka, Progress Fisik PNPM-MPd Tana Toraja tersendat

Rakor Provinsi Sulsel bulan Oktober 2011

Agar terhindar dari sanksi program, dimana batas waktu pencairan dana APBN hanya sampai dengan tanggal 15 Desember 2011, maka kepada kabupaten yang dana DDUBnya belum cair, agar segera mencari upaya antara Team Faskab dan Satker Kabupaten untuk mencari jalan keluarnya.

Demikian salah satu hal yang disampaikan oleh Kepala BPMD Prop. Sulawesi Selatan A. Mangunsidi pada saat membuka Rakor PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi Sulawesi Selatan.

Rakor Propinsi sulawesi selatan tersebut diselenggarakan di Hotel Horizon dan berlangsung selama 4 hari, yaitu mulai tgl 23 - 26 Oktober 2011. Rakor propinsi kali ini mengangkat tema "Evaluasi Pengendalian dalam rangka peningkatan kinerja Program PNPM Mandiri Perdesaan propinsi Sulawesi Selatan T. A. 2011".

Hadir dalam rakor Prov. ini PjOProv, Korprov, para specialis, fasTkab, FasKab Integrasi dan PjOKab.

Agenda utama dalam rakor kali ini yaitu, masukan-masukan dari para specialis, klarifikasi kebijakan Baru tata pencairan dan Penyaluran Dana, Persiapan Pelaksanaan Jambore UPK se Sulawesi Selatan, Membangn Radio Komunitas sebagai media Sosialisasi dan Advokasi, Pembinaan Kader Teknik, serta Evaluasi Tindak Lanjut dan Penegasan.

READ MORE - Rakor Provinsi Sulsel bulan Oktober 2011

PNPM Diharap Berdayakan Masyarakat

Semiloka untuk memperkuat komitmen DPRD dan SKPD Pemkab Enrekang, dalam pelaksanaan program PNPM-MPd 2011, terus dilakukan. Kegiatan itu dihelat di Gedung Halal Center, yang dibuka resmi Wabup Enrekang, H Nurhasan.

Hadir pula Waket II DPRD, H Mustamin Amir, Ka BPMPD, Imran Bidohang serta para SKPD terkait. Semiloka ini dimaksud, demi tercipta peningkatan dan pengendalian kualitas penyiapan integrasi PNPM-MPd, dalam sistem regulasi tahun 2011.

“Ini untuk membangun persepsi, agar program PNPM-MPd yang diharuskan include dengan musrenbang daerah berjalan lancar,” kata Kepalaa BPMPD, Imran Bidohang SE. Sejak bergulirnya program PNPM-MPd 2007 lalu, berbagai kemajuan pemberdayaan makin dirasakan masyarakat.

Program yang dilakukan sharing dengan dana pemkab, tak kurang dana pendamping Rp8,2 miliar dan pusat Rp32,9 miliar. Malah, dana tersebut selama bergulir bagi pemberdayaan telah berkembang total menjadi Rp44,17 miliar.

Tahun ini, pemkab kebagian Rp7,05 miliar untuk delapan kecamatan. Diantaranya, Enrekang, Cendana, Maiwa, Bungin, Anggeraja, Baraka, Baroko dan Malua. Menurut H Nurhasan, untuk terus memacu keberhasilan agar konsepsi dihasilkan selama semiloka, muncul kesepakatan bersama dan selaras. ”Seringkali pelaksanaan yang satu lari ke kanan, satu lari kiri, ini jangan sampai terjadi,” katanya.


Sumber : upeks-online

READ MORE - PNPM Diharap Berdayakan Masyarakat

Sahid Hotel menjadi tempat Pelaksanaan Pelatihan Kader Teknik PNPM-MPd Kec. Mengkendek

Sedikitnya sekitar 21 kader teknik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Mengkendek ikuti pelatihan kader teknik. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan kader teknik lapangan agar siap bekerja di desa/Lembang tugas masing-masing.

Pelatihan KADER TEKNIK di Kacamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja ini akan dilaksanakan selama 12 hari, namun dibagi dalam 2 season, yakni season I selama 6 hari begitu pula season II selama 6 hari pula. Untuk pelatihan season I ini rampung pertanggal 29 Oktober 2011. Sementara untuk season kedua akan ditentukan kemudian.

“Pelatihan kader teknik digelar selama 6 hari. Tujuannya, untuk mempersiapkan kader teknik lapangan agar siap menjadi arsitek desa di daerahnya masing-masing,” kata Fasilitator Kecamatan (FK) Kecamatan Mengkendek, Amiruddin, Senin (24/10).

Tampak hadir pada pembukaan pelatihan kader teknik ini, Asisten Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Syafaruddin, S.TP bersama dengan Fasilitator Teknik Kecamatan Makale, Dewi Marlina Tengkano. ST, yang ikut membantu membagi pengetahuan dan pengalamannya.

PjOK Kec. Mengkendek, Alexander Suleman, SE, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Keberadaan masyarakat di tingkat Desa dan Kelurahan perlu diberdayakan, agar mampu mengembangkan kegiatannya secara mandiri, dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan seorang kader. Oleh karenanya keseriusan dan perhatian dari segenap peserta pelatihan sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dari pada pelatihan ini.

Dari keterangan beberapa peserta, walau pelatihan bidang teknik ini terasa sulit, namun dapat dipelajari dan dipahami berkat bimbingan dan dorongan dari para fasilitator yang memberikan materi.

“Walau terasa sulit awalnya, namun kita tetap bisa paham dari pembekalan materi di bidang teknik. Kami mendapat beberapa ilmu di antaranya bagaimana perhitungan pembangunan jalan, jembatan dan bangunan,” jelas salah seorang peserta.

Ditempat yang sama Fasilitator Teknik Kec. Mengkendek, Rizal, ST mengatakan bahwa materi-materi yang akan disampaikan dalam pelatihan ini diantaranya adalah peran dan tugas kader teknik, karakter kader teknik, rumus geometri atau bangun ruang, menghitung volume bangunan sederhana dan cara mempergunakan rumus 7.

Sementara itu, Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM - MPd Kec. Mengkendek, Deniaty Buli, mengatakan bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan pelatihan ini berasal dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Peningkatan Kapasitas Masyarakat.(Fuad. A)

READ MORE - Sahid Hotel menjadi tempat Pelaksanaan Pelatihan Kader Teknik PNPM-MPd Kec. Mengkendek

Musrenbang Formalitas Belaka

Kritikan Legislator pada Lokakarya PNPM

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Maros dinilai hanya formalitas belaka. Akibatnya, program pembangunan tidak terencana sesuai dengan aspirasi dari bawah.

Demikian kritikan Wakil Ketua DPRD Maros, AS Chaidir Syam. Kritikan itu disampaikan pada seminar dan lokakarya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Lokakarya ini dihadiri anggota DPRD dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Maros, Jumat, 21 Oktober.

Menurut Chaidir, banyak pihak yang pesimis dengan pelaksanaan Musrenbang. Pasalnya, Musrenbang dengan tidak mengindahkan kebutuhan masyarakat. Padahal, kata dia, seharusnya Musrenbang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di daerahnya sehingga pembangunan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurut dia, pesimis itu muncul karena tahun-tahun sebelumnya, musrenbang hanya jadi ajang bagi-bagi proyek. "Ajang bagi-bagi proyek bagi penguasa dan kalangan tertentu saja akhirnya masyarakatlah yang dirugikan," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap agar pelaksanaan Musrenbang betul-betul menjadi sarana bagi masyarakat guna menyalurkan kebutuhan pembangunan di daerahnya. "Kita berharap agar pelaksanaan Musrenbang bisa lebih berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas sehingga program-program yang diusulkan masyarakat betul-betul terlaksana," kata politikus yang dikenal dekat dengan Bupati Maros, HM Hatta Rahman ini.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Maros, Yudi Indrajaya mengatakan, pelaksanaan Musrenbang di Maros sudah berbeda dengan yang dulu. Buktinya, kata dia, selama dua tahun terakhir pelaksanaan Musrenbang telah diintegrasikan dengan program PNPM-MP.

Menurut dia, tahun ini sudah tahun kedua dan Maros merupakan percontohan Musrembang integrasi dengan PNPM. "Jadi lewat semiloka ini dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang penyelenggaraan Musrenbang integrasi tentang pelaksanaan PNPM antara DPRD dan pemerintah karena ini membutuhkan dukungan dari DPRD," jelas Yudi.

Dia menambahkan, semiloka ini untuk memperkuat koordinasi, rencana strategis dan komitmen lintas sektor dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di Maros. Semiloka ini diikuti sedikitnya 170 orang. Selain anggota DPRD, SKPD, Camat, Kades dan Lurah juga dihadiri fasilitator PNPM kabupaten dan kecamatan.

Sumber : Fajar Online

READ MORE - Musrenbang Formalitas Belaka

Workshop 2 RBM PNPM-MP Kab. Tana Toraja

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang Kabupaten Tana Toraja, Bapak Yulianus Tandisau', SIP, secara resmi membuka workshop tahap 2 Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 2011 di Aula Kantor Faskab Tana Toraja hari ini kamis (20/10).

Kegiatan yang direncanakan akan dimulai pada pukul 09.00 wita ini molor sampai pukul 10.30. keterlambatan ini disebabkan oleh karena beberapa peserta yang di harapkan mengikuti kegiatan ini terlambat mengetahui adanya kegiatan ini. bahkan beberapa peserta mengaku bahwa ia tidak menerima penyampaian sehubungan dengan workshop 2 RBM ini.

"Kami tidak pernah menerima undangan maupun penyampaian akan adanya kegiatan Workshop 2 RBM ini. kedatangan kami ini hanya karena mendapatkan SMS dari beberapa teman pelaku PNPM di Kecamatan kami."kata salah seorang peserta.

Kegiatan Workshop 2 Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)ini dihadiri oleh para pelaku PNPM tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan dan para fasilitator kecamatan, baik teknik maupun pemberdayaan, serta tim Pokja RBM PNPM-MP Kab. Tana Toraja 2011, dengan agenda utama pematangan dan pengesahan Rencana Kerja (RKTL) Tahun 2011, konsolidasi Kelompok Kerja (Pokja) RBM dan penyusunan kerangka acuan kegiatan per-bidang

Fasilitator Kabupaten Tana Toraja, Suherman Aziz, SP yang pada kesempatan tersebut didampingi oleh Fasilitator Teknik Kabupaten Tana Toraja, Irwan Padang, ST. menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan acara pembukaan workshop 2 ini. Selain itu, Faskab juga menjelaskan tentang petunjuk teknis Pengelolaan Ruang Belajar Masyarakat (RBM).

Sementara itu, Kepala BPMD/L Kab. Tana Toraja dalam sambutannya menerangkan, bahwa workshop ini untuk menindak lanjuti hasil dari pertemuan workshop tahap pertama yang lalu. Di sini, akan dilakukan pembahasan tentang penetapan koordinator-koordinator pokja RBM dan penyusunan anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaan PNPM-MP, serta pembuatan Rencana Kerja Tindak Lanjut.”Sehingga PNPM-MP yang ada di Kabupaten Tana Toraja pada tahun anggaran 2011 ini dapat semaksimal mungkin terlaksana dengan Baik,” ujarnya.

Selain itu, Kepala BPMD/L juga memberikan arahan kepada segenap pengurus pokja RBM dan tim Faskab, agar kiranya workshop yang pertama hendaknya dapat menjadi acuan pada pelaksanaan workshop tahap kedua. Ini tujuannya sangat penting dalam meningkatkan kapasitas menyusun anggaran yang akan dipergunakan untuk dana PNPM-MP, sehingga nantinya pembangunan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

READ MORE - Workshop 2 RBM PNPM-MP Kab. Tana Toraja