“Ini adalah program yang baik dan langsung menyentuh masyarakat. Kalau dulunya program ini akan dikurangi. Tapi kita putuskan, Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono, red)memutuskan program ini harus dilanjutkan. Itulah keputusan pemerintah, paling tidak hingga akhir masa pemerintahan ini,” terang Wapres Boediono saat membuka rapat kerja nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat...
Kamis, 28 April 2011
Pemerintah pastikan PNPM Mandiri terus berlanjut
READ MORE - Pemerintah pastikan PNPM Mandiri terus berlanjut
PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Cirebon Kembali Gelar Produk
Untuk ketiga kalinya PNPM Mandiri Perdesaan Gelar Produk dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke 529. Agenda tahunan yang digelar tiap 2 April ini, diikuti seluruh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM yang ada di Kabupaten Cirebon. Sebanyak 22 stand kecamatan PNPM MP menampilkan produk unggulan masing-masing. Bertempat di Lapangan Pataraksa, Sumber dan dibuka secara resmi oleh Bupati Cirebon, Drs.H. Dedi Supardi, MM, sekaligus...
Gubernur Sul-Sel mendapatkan penghargaan sebagai pembina Terbaik untuk kategori unit pengelola kegiatan (UPK) PNPM-MPd
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membagi-bagikan penghargaan kepada daerah yang dinilai berprestasi dalam Pemberdayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-Mpd) tahun anggaran 2011. Penetapan peringkat nasional itu dituangkan dalam keputusan mendagri No 188.42-274 tahun 2011 tertanggal 21 April 2011.
Dalam susunan peringkat nasional pembina terbaik anugerah PNPM-MPd, Gamawan membagi...
Rabu, 27 April 2011
Peran Pelaku PNPM MP tingkat Kecamatan
Peran para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan tingkat Kecamatan, adalah sebagai berikut :
1. CamatCamat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Penanggung...
Senin, 25 April 2011
PMK Indeks Fiskal Terkait Dana Kemiskinan
Jakarta - Pemerintah mengeluarkan kebijakan penanggulangi kemiskinan di daerah melalui penetapan Peraturan Menkeu Nomor 66/PMK.07/2011 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah (PPUB-PD) untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012 yang mulai berlaku 31 Maret 2011.
"Kebijakan ini diambil dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menkeu Nomor...
Sabtu, 16 April 2011
SIMPULAN SEMENTARA HASIL AUDITPROGRAM PNPM - MP KAB. TANA TORAJA TA. 2010Oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan
Realisasi fisik kegiatan program PNPM-MP Kab. Tana Toraja per 31 Desember 2010, hanya mencapai 65,12%, sedangkan realisasi pencairan dana 100%, sehingga terdapat pengendapan dana di Rekening UPK (Unit Pengelola Kegiatan).
Pelaksanaan paket pekerjaan jalan beton pada 4 kecamatan, belum selesai
Kecamatan Bonggakaraden...
Jumat, 15 April 2011
PNPM Mandiri Pariwisata
Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bidang Pariwisata oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kembudpar), telah terbukti berdampak sangat positif bagi upaya menyejahterakan rakyat. Karena itu, PNPM Mandiri Pariwisata dipercaya Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menjadi lokomotif bagi PNPM-PNPM lainnya. Hal ini dalam rangka membangun sinergi...
Senin, 11 April 2011
16 Desa di Papua Mendapat Bantuan PNPM Mandiri
Sebanyak 16 desa dan kampung di Propinsi Papua masuk dalam rencana wilayah sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata tahun 2011 dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi X DPR RI asal Papua Diaz Gwijangge, S.Sos usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisinya dengan jajaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin Menteri Jero...
Sabtu, 09 April 2011
Fenomena Unik Penanganan Masalah di Jabar
Dalam penangan masalah di Jawa Barat ditemukan fenomena unik untuk dijadikan pembelajaran.
Dalam upaya penanganan pengaduan dan masalah, Provinsi Jawa Barat memegang rekor pengumpul jumlah masalah paling banyak di antara provinsi lainnya. Per Juni 2010, di provinsi ini terdapat 76 kasus, dimana 75 diantaranya adalah kasus penyimpangan dana. Meski demikian, dari kacamata program, hal tersebut tidak serta merta dikatakan buruk....
Selasa, 05 April 2011
Ada apa di balik PNPM?
Tanpa mengurangi apresiasi kepada pemerintah yang berkeinginan untuk mengentaskan kemiskinan, ada beberapa hal yang mungkin tidak diperhatikan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan negeri ini. Pemerintah tampaknya melupakan satu hal yaitu akar masalah kemiskinan yang menimpa sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Dari PNPM tersebut, pemerintah hanya menyebutkan harus begini dan begitu. Tanpa adanya upaya untuk menyelesaikannya...
Senin, 04 April 2011
Fasilitator PNPM Bawa Kabur Rp 919 Juta
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kalimantan Tengah, Salingkat Pardosi, mengatakan, pembawa kabur dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Murung Raya tahun 2009 senilai Rp 919 juta sudah ditangkap.
"Pelaku merupakan oknum fasilitator, sempat mengubah identitas diri di Muara Teweh dan melarikan diri ke Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bahkan di tempat asalnya itu sempat membangun rumah...
Sabtu, 02 April 2011
Wapres Boediono berjanji akan membersihkan penyimpangan di PNPM
(Sumber = www.upkmakale05.blogspot.com)
Untuk menjaga keberlanjutan dan efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program yang tujuan awalnya adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat itu, maka segala bentuk penyimpangan akan segera dibersihkan. Demikian menurut Wakil Presiden Boediono.
menurut laporan bahwa akhir-akhir ini telah terjadi penyimpangan-penyimpangan di daerah yang harus segera...