Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bidang Pariwisata oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kembudpar), telah terbukti berdampak sangat positif bagi upaya menyejahterakan rakyat. Karena itu, PNPM Mandiri Pariwisata dipercaya Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menjadi lokomotif bagi PNPM-PNPM lainnya. Hal ini dalam rangka membangun sinergi dan integrasi mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran rakyat.
"Sektor pariwisata, merupakan salah satu instrumen yang sangat efektif mendorong pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Karena, karakternya yang bersifat multisektoral, mampu memasuki wilayah-wilayah terpencil, dan memiliki dampak ekonomi multiganda yang tinggi atau multiplier effect, baik dampak ekonomi langsung, tak langsung maupun ikutannya," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kembudpar Firmansyah Rahim, di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, akhir pekan lalu.
Hal itu disampaikannya usai mendampingi Menbudpar Jero Wacik dalam acara penyerahan bantuan desa wisata PNPM Mandiri Pariwisata 2011 dan Pembukaan Pesta Kesenian Rakyat Buleleng.
Dalam acara itu, hadir Direktur Pemberdayaan Masyarakat Bakri, Bupati Buleleng Putu Bagiada, Kepala Kanwil Bank BRI Bali dan Nusa Tenggara, para camat, kepala desa, serta para penerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata. Tampak pula, dua putra proklamator Bung Karno, Guruh Soekarnoputra dan Sukmawati Soekamoputri yang secara kebetulan berkunjung ke Buleleng dalam kegiatan pengembangan budaya Bali.
Oleh karena itu, menurut Firmansyah Rahim, ini dalam kerangka misi pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, terutama yang tinggal di wilayah sekitar destinasi pariwisata atau desa-desa wisata, maka PNPM Mandiri Pariwisata dirintis dan diluncurkan mulai tahun 2009 di Yogyakarta.
Menjadi Lokomotif
Alumni ITB ini menyebutkan, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di desa wisata, telah diadakan integrasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dengan PNPM Mandiri di berbagai sektor lainnya, di mana PNPM Mandiri Pariwisata menjadi lokomotifnya. Antara lain, dengan Kementerian PU melalui PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), Kementerian Dalam Negeri dengan PNPM Mandiri Perdesaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PNPM{KP Kementerian Pertanian dengan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) maupun Kementerian Koperasi dan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)
"PNPM Mandiri pertama kali diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah. Sedangkan PNPM Mandiri Pariwisata dicanangkan Menbudpar dan dihadiri Menko Kesra pada 17 Juni 2009 di Pantai Depok, Desa Parangtritis, Yogyakarta," ujar birokrat karir dari BPPT, Setneg, Kantor Menko Ekuin dan Wasbang dan Bappenas ini.
Menurut Firmansyah, PNPM Mandiri Pariwisata difokuskan pada pengembangan wilayah sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh dengan unsur daya tarik wisata (alam dan budaya) maupun fasilitas usaha pariwisata dan industri kreatif yang menjadi penggerak aktivitas kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata. Ini dituangkan dalam tiga model. Yaitu, model klaster desa wisata, klaster daya tarik wisata, dan model klaster usaha pariwisata.
"Tahun 2009 dilaksanakan di 104 desa di 17 provinsi, dengan pagu anggaran Rp 8,75 miliar," katanya. Dia menjelaskan, implementasi PNPM Mandiri Pariwisata 2010 berimbas positif pada tahun ini. Karena program tersebut dinilai berhasil memberdayakan rakyat, sehingga alokasi anggarannya pada 2011 dinaikkan secara signifikan menjadi Rp 61,7 miliar dari sebelumnya (2010) 19,575 miliar, atau 317 persen.
Cakupannya juga diperluas, bila pada 2010 diperuntukkan bagi 200 desa di 29 provinsi, tahun ini ada 569 desa di 33 provinsi di Tanah Air yang mendapatkan bantuan PNPM Mandiri Pariwisata.
Selain itu, masih dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat, Kembudpar menggandeng Bank BRI untuk memberikan fasilitas pembiayaan usaha masyarakat bidang pariwisata melalui paket Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran kredit kepada kelompok desa wisata dan kelompok sadar wisata dimaksudkan untuk mempercepat kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mereka yang tinggal di objek-objek wisata. Program ini akan dimulai tahun ini di dua desa wisata yang merupakan desa binaan PNPM Mandiri Pariwisata, yaitu Desa Kedisan, dan Desa Batur Selatan.
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/
"Sektor pariwisata, merupakan salah satu instrumen yang sangat efektif mendorong pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Karena, karakternya yang bersifat multisektoral, mampu memasuki wilayah-wilayah terpencil, dan memiliki dampak ekonomi multiganda yang tinggi atau multiplier effect, baik dampak ekonomi langsung, tak langsung maupun ikutannya," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kembudpar Firmansyah Rahim, di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, akhir pekan lalu.
Hal itu disampaikannya usai mendampingi Menbudpar Jero Wacik dalam acara penyerahan bantuan desa wisata PNPM Mandiri Pariwisata 2011 dan Pembukaan Pesta Kesenian Rakyat Buleleng.
Dalam acara itu, hadir Direktur Pemberdayaan Masyarakat Bakri, Bupati Buleleng Putu Bagiada, Kepala Kanwil Bank BRI Bali dan Nusa Tenggara, para camat, kepala desa, serta para penerima bantuan PNPM Mandiri Pariwisata. Tampak pula, dua putra proklamator Bung Karno, Guruh Soekarnoputra dan Sukmawati Soekamoputri yang secara kebetulan berkunjung ke Buleleng dalam kegiatan pengembangan budaya Bali.
Oleh karena itu, menurut Firmansyah Rahim, ini dalam kerangka misi pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, terutama yang tinggal di wilayah sekitar destinasi pariwisata atau desa-desa wisata, maka PNPM Mandiri Pariwisata dirintis dan diluncurkan mulai tahun 2009 di Yogyakarta.
Menjadi Lokomotif
Alumni ITB ini menyebutkan, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di desa wisata, telah diadakan integrasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dengan PNPM Mandiri di berbagai sektor lainnya, di mana PNPM Mandiri Pariwisata menjadi lokomotifnya. Antara lain, dengan Kementerian PU melalui PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), Kementerian Dalam Negeri dengan PNPM Mandiri Perdesaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PNPM{KP Kementerian Pertanian dengan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) maupun Kementerian Koperasi dan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)
"PNPM Mandiri pertama kali diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah. Sedangkan PNPM Mandiri Pariwisata dicanangkan Menbudpar dan dihadiri Menko Kesra pada 17 Juni 2009 di Pantai Depok, Desa Parangtritis, Yogyakarta," ujar birokrat karir dari BPPT, Setneg, Kantor Menko Ekuin dan Wasbang dan Bappenas ini.
Menurut Firmansyah, PNPM Mandiri Pariwisata difokuskan pada pengembangan wilayah sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh dengan unsur daya tarik wisata (alam dan budaya) maupun fasilitas usaha pariwisata dan industri kreatif yang menjadi penggerak aktivitas kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata. Ini dituangkan dalam tiga model. Yaitu, model klaster desa wisata, klaster daya tarik wisata, dan model klaster usaha pariwisata.
"Tahun 2009 dilaksanakan di 104 desa di 17 provinsi, dengan pagu anggaran Rp 8,75 miliar," katanya. Dia menjelaskan, implementasi PNPM Mandiri Pariwisata 2010 berimbas positif pada tahun ini. Karena program tersebut dinilai berhasil memberdayakan rakyat, sehingga alokasi anggarannya pada 2011 dinaikkan secara signifikan menjadi Rp 61,7 miliar dari sebelumnya (2010) 19,575 miliar, atau 317 persen.
Cakupannya juga diperluas, bila pada 2010 diperuntukkan bagi 200 desa di 29 provinsi, tahun ini ada 569 desa di 33 provinsi di Tanah Air yang mendapatkan bantuan PNPM Mandiri Pariwisata.
Selain itu, masih dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat, Kembudpar menggandeng Bank BRI untuk memberikan fasilitas pembiayaan usaha masyarakat bidang pariwisata melalui paket Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran kredit kepada kelompok desa wisata dan kelompok sadar wisata dimaksudkan untuk mempercepat kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mereka yang tinggal di objek-objek wisata. Program ini akan dimulai tahun ini di dua desa wisata yang merupakan desa binaan PNPM Mandiri Pariwisata, yaitu Desa Kedisan, dan Desa Batur Selatan.
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!