•  Penjabat Bupati Tana Toraja H. Jufri Rahman, meluncurkan penyaluran dana Program Keluarga Harapan. Launching ditandai penyerahan dana PKH dari Kementerian Sosial RI kepada KSM (keluarga sangat miskin), Jumat (12/02)
  •  Pencairan puluhan triliun dana desa pada April 2015 hampir tanpa persiapan, proses pelaksanaan PNPM-MPd yang menyisakan dana 1,3 Triliun di 54 ribu desa juga berjalan tanpa pendampingan..
  •  Uforia pengesahan UU Desa menggema di seantero negeri. Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini menandai era baru dan meneguhkan eksistensi desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan desa dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk melindungi dan memberdayakan desa agar semakin kuat, maju mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hak dan wewenang diberikan kepada.........
  • Semenjak masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) ke Lembang/Kelurahan, pembangunan sarana fisik dan infrastruktur Lembang/Kelurahan kian hari kian menampilkan perubahan. Bangunan sekolah, jalan rabat, irigasi, jembatan, posyandu, tembok penahan tanah dan serangkain program lainnya seringkali membantu membantu masyarakat keluar dari masalah. Hanya saja apapun program yang hendak diterapkan selalu perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas para pelaksana progam.
  • Peningkatan kapasitas merupakan salah satu agenda penting dan strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kritis
  • Guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, UPK Kec.Makale menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) Perguliran ke 2 Tahun 2013.
  • Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sebagai Program Pro Rakyat dan telah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat Perdesaan, berdasarkan penilitian, ataupun survey dari lembaga-lembaga yang berwenang.
  • Sebagai bentuk kepedulian pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja terhadap sesama dan sebagai rasa syukur terhadap selesainya penyelenggaraan perayaan Natal Oikumene Keluarga Besar PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, hari ini, Selasa, 12 Februari 2013, Pelaku PNPM - MPd Kab. Tana Toraja, melakukan kunjungan sosial ke rumah sakit Kusta Batulelleng di Rantepao.
  • Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung, SE mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja untuk mendukung program PNPM, karena kualitas dari hasil pekerjaan PNPM - Mandiri Perdesaan telah terbukti, dan sebagus dan sebaik apapun program Pemerintah jika masyarakat tidak mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) kabupaten Tana Toraja Region 1, yang meliputi Kecamatan Kurra, Kecamatan Saluputti dan Kecamatan Malimbong Balepe' menggelar Pelatihan Kepala Lembang/Lurah, Sekretaris Lembang/Lurah dan BPL/LKMK di Aula Hotel Sanggalla'
  • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja mengakui data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akurat. Pasalnya, data yang digunakan untuk penyaluran BLSM tidak mengakomodir semua warga miskin yang ada di wilayah Tana Toraja. “Banyak warga kurang mampu di Tana Toraja yang tidak masuk daftar penerima BLSM karena  data
  • Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menyatakan prihatin dan protes atas kelalaian pemerintah yang telat memberikan gaji selama lebih dua bulan kepada para fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan. IPPMI menyayangkan sikap pemerintah yang seakan membiarkan keterlambatan pemberian gaji tersebut
  • Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan daerah, namun demikian keberhasilan yang dicapai bukan hanya melalui indikator bangunan fisik semata, tetapi lebih dari itu bagaimana menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mampu memberikan pastisipasinya dalam pembangunan.  Demikian yang diungkapkan Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembang...
  • Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ditingkat Kecamatan dan Lembang/Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja mendapat penghargaan si Kompak Award yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Ruang Belajar Masyarakat (RBM) bekerja sama dengan Satker PNPM – Mandiri Perdesaan Kab. Tana Toraja.  Acara yang bertajuk “Anugerah SIKOMPAK Award 2012” ini, diselenggarakan pada tanggal 27 Maret 2013 bertempat di......
  • tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah....
  •  sebagai bentuk kepedulian kami terhadap para pelajar yang kurang mampu, maka unit pengelola kegiatan (upk) kecamatan makale utara, kabupaten tana toraja akan memberikan beasiswa bagi pelajar sma dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu se kecamatan makale utara. demikian disampaikan Ketua UPK Makale Selatan, Ruth Y. Padang, pada acara penyerahan bantuan Beasiswa, Sabtu (9/2).
  •  PEMBINAAN kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd). Pembinaan dilakukan agar kelompok SPP tak hanya mendapatkan manfaat berupa pinjaman dana saja, tetapi juga terampil dalam mengelola dana pinjaman itu. Dengan demikian, anggota kelompok berpotensi lebih besar dalam memperoleh...
  •  APBN 2015 baru saja ditetapkan melalui paripurna DPR pada 29 September 2014. Bagi kalangan pegiat pemberdayaan desa, penetapan APBN 2015 menjadi jawaban pasti atas perdebatan dan silang sengkarut mengenai besaran alokasi dana desa maupun keberlanjutan PNPM. Dalam APBN 2015, dana desa yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 9,1 Triliun. Besaran dana desa itu berasal dari realokasi anggaran PNPM di Kementerian Dalam Negeri.......

Selasa, 05 April 2011

Ada apa di balik PNPM?

Tanpa mengurangi apresiasi kepada pemerintah yang berkeinginan untuk mengentaskan kemiskinan, ada beberapa hal yang mungkin tidak diperhatikan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan negeri ini. Pemerintah tampaknya melupakan satu hal yaitu akar masalah kemiskinan yang menimpa sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Dari PNPM tersebut, pemerintah hanya menyebutkan harus begini dan begitu. Tanpa adanya upaya untuk menyelesaikannya secara mendasar, yaitu menghilangkan akar permasalahannya.
Pemerintah saat ini entah pura – pura tidak tahu atau memang benar – benar tidak tahu bahwa kemiskinan di negeri ini disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini memang secara hakiki pasti mengharuskan adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Sebagai gambaran betapa rumitnya masalah kemiskinan dalam sistem kapitalis ini, mari kita perhatikan lingkaran setan kemiskinan berikut ini :


Apabila kita lihat lingkaran setan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, paling tidak dapat kita rumuskan akar masalah kemiskinan itu sebenarnya apa. Sebagai sebuah lingkaran, tentu akan putus apabila salah satu bagiannya kita potong. Melihat lingkaran setan kemiskinan seperti di atas, ada beberapa hal yang setidaknya dapat dilakukan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, yaitu :
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan pekerjaan.
2. Menggratiskan dan memajukan pendidikan.
3. Jaminan atas terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat (papan, sandang, pangan).
4. Menggratiskan fasilitas kesehatan.
5. Pemberian modal gratis bagi usaha rakyat miskin.
Tetapi sayangnya kelima poin di atas tidak mungkin akan tercipta pada sistem ekonomi kapitalis. Bagi mereka kegiatan ekonomi masyarakat termasuk mendapatkan pekerjaan yang layak ataukah tidak harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sehingga pada dasarnya tidak ada dalam kamus mereka istilah membuka lapangan kerja bagi rakyatnya, apalagi menyediakannya. Ataupun juga pendidikan dan fasilitas kesehatan gratis yang sangat – sangat tidak diharapkan oleh sistem ini karena hanya akan membuat rakyat menjadi tidak mandiri karena terlalu banyak disubsidi.
Kalau pendidikan dan fasilitas kesehatan saja tidak digratiskan apalagi pemberian modal secara cuma – cuma tentu merupakan suatu hal yang tabu dalam sistem ini. Sehingga jangan heran apabila pemerintah hanya akan sebatas meminjami modal kepada rakyatnya dengan bunga yang harus dibayar oleh mereka setiap tahunnya. Semua itu semakin memperjelas bahwa masalah kemiskinan tidak akan dapat diatasi oleh PNPM yang didasarkan kepada sistem ekonomi kapitalistik sekuler ini.
Di samping tidak memiliki pemecahan mendasar atas permasalahan kemiskinan di Indonesia, rupa – rupanya juga ada maksud tersembunyi di balik program PNPM ini. Sadar ataukah tidak pemerintah telah menjadi anak buah yang dengan setia mengikuti apa saja kata tuan besar Amerika Serikat dalam mengurusi rakyatnya. Misalnya saja program kemandirian rakyat. Program itu adalah program yang memang dilakukan sebagian besarnya oleh rakyat. Sehingga pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator saja, atau bahkan mungkin hanya sebagai penyedia fasilitator saja. Dengan demikian salah satu syarat terciptanya sistem ekonomi kapitalis dalam kehidupan negara ini akan tercipta dengan kondusif.
Salah satu syarat itu adalah sedikitnya campur tangan pemerintah dalam usaha ekonomi rakyat. Memang program ini berasal dari pemerintah, akan tetapi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah sedikitnya campur tangan pemerintah dalam mengurus ekonomi rakyatnya. Walhasil kesenjangan social akan tetap terjadi sebagaimana layaknya kesenjangan social terjadi di negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis seperti Amerika Serikat. Rakyat mandiri yang dimaksud bukanlah mandiri dalam pengertian memiliki pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya, tetapi mandiri dalam pengertian mengurusi urusan – urusannya sendiri. Padahal disinilah seharusnya pemerintah itu berperan, yaitu untuk mengurusi kepentingan – kepentingan rakyatnya.
Di samping itu, program ini juga menitikberatkan pada aktivitas kesetaraan gender. Maka tidaklah mengherankan bila iklan seorang ibu tukang sayur yang harus bekerja mati – matian dimunculkan di tv – tv swasta. Iklan itu menceritakan bahwa sudah saatnya kaum perempuan ikut ambil andil dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Bagaimanakah kaum perempuan dapat ikut andil? Tentu saja dengan bekerja sebagaimana layaknya kaum laki – laki bekerja. Bekerja bagi kaum perempuan tidaklah haram, selama dia tidak mengabaikan tugas pokoknya yang utama yaitu sebagai seorang ibu. Akan tetapi dalam kondisi apapun juga, yang sebenarnya diwajibkan mencari nafkah adalah seorang suami, bukan seorang istri. Di sinilah seharusnya peran pemerintah dalam menyediakan pekerjaan yang memang layak kepada para suami untuk menafkahi keluarganya.
Sehingga program PNPM ini tidak lain hanyalah sebuah madu berbalut racun yang bisa menghancurkan generasi muda kita nantinya. Hal itu karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak dari sang ibu. Kaum ibu akan cenderung bekerja keluar rumah sehingga pendidikan anak yang seharusnya diterima sang anak menjadi terbengkalai. Bukankah rusaknya generasi muda barat saat ini tidak dapat dilepaskan dari hal ini yaitu turut bekerjanya kaum ibu meskipun sang suami mampu memenuhi kewajiban nafkahnya.
Sebagai penutup, kemiskinan tidak akan pernah dapat ditanggulangi selama kita menggunakan pendekatan sistem kapitalis dalam menyelesaikannya. Sebab secara pembawaan, sistem ekonomi ini memang pasti akan menghasilkan kesenjangan social di antara rakyatnya. Tanpa adanya penyelesaian akar masalah, sebaik apapun dan seindah apapun program pemerintah, selama itu pula program itu akan kandas ditengah jalan termasuk program PNPM ini.
Millenium Development Goals (MDGs) menurut saya hanyalah sebuah ilusi dan khayalan sistem kapitalis sekuler yang diusung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. MDGs itu sendirilah yang akan menelanjangi kebobrokan – kebobrokan sistem kapitalis sekuler ini. Dengan pertolongan Allah swt insya Allah kehancuran sistem kapitalis sekuler akan segera tiba dan diganti dengan sistem pembawa rahmat yaitu Islam.

1 komentar:

  1. Program PNPM telah membuktikan bahwa pembangunan yang dilakukannya lebih tepat sasaran dari pada program-program lainnya yang di gelontorkan oleh pemerintah. apalagi program-program yang di tangani langsung oleh SKPD-SKPD.

    BalasHapus

Silahkan Tuliskan Komentar anda di sini......!!!!!!